tanggal (P.3) Menimbang, bahwa Pemohon di dalam persidangan jugatelah menghadirkan saksi keluarga /orang dekat bernama1.SAKSI I, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS,pendidikan S.1, bertempat tinggal di KOTA BENGKULU,bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikutBahwa, hubungan saksi sebagai orang dekat Pemohon;Bahwa, saksi tidak hadir pada waktu Pemohondengan Termohon menikah tetapi tahu kalau Pemohondengan Termohon suami isteri;Bahwa, saksi tahu setelah menikah Pemohon denganTermohon tinggal di UPT

Instansi pelaksana untuk dicatat pada register aktakelahiran dan selanjutnya diterbitkan kutipan akta kelahiran;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidanganbahwa benar Pemohon merupakan anak dari Ayah nama Anton Setiawandengan ibu nama Bettyannalia sesuai dengan keterangan saksi saksi danpemohon serta bukti Surat;Menimbang, bahwa dalam Pasal 30 ayat (1) Permendagri Nomor 9 tahun2016 tentang percepatan peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahirandisebutkan Instansi Pelaksana atau UPT

dikabulkan;wonnnn Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohontersebut dikabulkan maka berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang PerubahanAtas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang AdministrasiKependudukan Jo Pasal 59 Ayat (1) Peraturan Presiden R.I (Perpres)Nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaranpenduduk dan pencatatan sipil yang menyebutkan bahwa Pembetulanakta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kotaatau UPT

permohonan Pemohon pada pokoknyamempunyai maksud dan tujuan untuk diizinkan melakukan perbaikan nama ayahdalam akta kelahiran anak pertama Pemohon EKA MARGARETA PUTRI yangsemula dalam akta kelahiran nama ayah tertulis ZAENAL ARIFIN menjadi ZAINALABIDIN;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 96Tahun 2018 tentang persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk danPencatatan Sipil disebutkan bahwa pembetulan akta pencatatan sipil dilakukanpada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT

(Perpres)Nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaranpenduduk dan pencatatan sipil yang menyebutkan bahwa Pembetulanakta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kotaatau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan RepublikIndonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan darisubjek akta maka kepada Pemohon diperintahkan agar dalam jangkawaktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan PenetapanPengadilan Negeri Nanga Bulik, untuk melaporkan perbaikan

Pemberian Ijin Cerai Nomor: 050/07/I/Tu. tanggal 24 Januari 2011,yang dikeluarkan oleh Kepala UPT BP3KKP Jalancagak Kabupaten Subang(P.3) ; ++ 222522 225 Menimbang, bahwa selain surat bukti Penggugat telah pulamengajukan saksisaksi, masingmasing bernama:1.

Arsyad, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaantani, bertempat tinggal di UPT Tanjung Buka SP RT.103 RW.030,Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, KabupatenBulungan: bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Lerang Lian danPemohon II bernama Rohana, karena bertetangga dengan Pemohon ; bahwa Pemohon dan Pemohon II adalah suami isteri; bahwa Pemohon dan Pemohon II menikah pada tanggal 20 Pebruari2014 dan saksi hadir saat pernikahan dilangsungkan; bahwa pernikahan Pemohon dan Pemohon II

dikabulkan;wonnnn Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohontersebut dikabulkan maka berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang PerubahanAtas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang AdministrasiKependudukan Jo Pasal 59 Ayat (1) Peraturan Presiden R.I (Perpres)Nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaranpenduduk dan pencatatan sipil yang menyebutkan bahwa Pembetulanakta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kotaatau UPT

Kuncoro,dokter pada UPT PuskesmasPonjong, dengan hasil pemeriksaan luar adalah sebagai berikut :e Pemeriksaan luar pada tubuh pasien tidak dilakukan karena kejadiansudah lamae Dilakukan pemeriksaan USG : janin tunggal hidup, presentasi kepala, DJJ+ punggungkiri, plasenta di fundus, BPD 6,3 cm, umur kehamilan 26 + 5mingguKesimpulan :Hamil 26 + 5 minggu janin tunggal hidupPerbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalampasal 81 ayat (2) UU No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan

Kuncoro,dokterpada UPT Puskesmas Ponjong dari Rumah Sakit Umum Pelita Husada dengan hasilpemeriksaan luar adalah sebagai berikut :Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 48 /Pid.Sus /2016/PN.Wno.e Pemeriksaan luar pada tubuh pasien tidak dilakukan karena kejadiansudah lamae Dilakukan pemeriksaan USG : janin tunggal hidup, presentasi kepala, DJJ+ punggungkiri, plasenta di fundus, BPD 6,3 cm, umur kehamilan 26 + 5mingguKesimpulan :Hamil 26 + 5 minggu janin tunggal hidupMenimbang, bahwa terdakwa telah didakwa

Kuncoro,dokterpada UPT Puskesmas Ponjong dari Rumah Sakit Umum Pelita Husada dengan hasilpemeriksaan luar adalah sebagai berikut :e Pemeriksaan luar pada tubuh pasien tidak dilakukan karena kejadiansudah lamae Dilakukan pemeriksaan USG : janin tunggal hidup, presentasi kepala, DJJ+ punggungkiri, plasenta di fundus, BPD 6,3 cm, umur kehamilan 26 + 5mingguKesimpulan :Hamil 26 + 5 minggu janin tunggal hidupDengan demikian unsur dengan sengaja membujuk anak melakukanpersetubuhan dengannya ini telah terpenuhi

Asli Surat Keterangan atas nama Xxxx, Nomor: xxxx, tertanggal xxxx,yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Xxxx, Kabupaten Xxxx,bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda (Bukti P8);Bahwa selain buktibukti tertulis tersebut di atas Hakim juga telahmendengar keterangan saksisaksi Pemohon dan Pemohon II yaitu:B. SAKSISAKSI1.

Dengan demikian, harus dinyatakan terbukti bahwaperkawinan antara Xxxx dengan Xxxx telah ditolak oleh Kantor Urusan AgamaKecamatan Xxxx karena belum memenuhi batas minimal umur Perkawinan;Menimbang, bahwa bukti P8 berupa Asli Surat Keterangan atas namaXxxx, Nomor: xxxx, tertanggal xxxx, yang dikeluarkan oleh UPT PuskesmasXxxx, Kabupaten Xxxx isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Xxxx sebagaiHim 19 dari 31 Him Penetapan Nomor: 105/Pdt.P/2021/PA.Bukcalon pengantin wanita dalam keadaan sehat dan tidak

Mengetahui kesiapan organ reproduksi diperlukanguna meminimalisir dampak negatif kKehamilan, yaitu tingginya risiko kematianbagi ibu dan anak;Menimbang, bahwa berkaitan dengan ada tidaknya kehamilan,berdasarkan Surat Keterangan atas nama Xxxx, Nomor: xxxx, tertanggal xxxx,yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Xxxx Kabupaten Xxxx (vide bukti P8)berdasarkan Surat Keterangan tersebut Xxxx pada saat ini tidak sedang dalamkondisi hamil dan justru sebaliknya dinyatakan negatif.

FaridaNurrohmah, dokter pada UPT Puskesmas Ponjong Gunungkidul,dengan hasil pemeriksaan luar adalah sebagai berikut :e Luka memar pada payudara kanan (bagian atas dan bawah kanan).e Luka memar pada payudara kiri (bagian atas).e Kemerahan pada kemaluan.e Selaput dara berlubang kemerahan di tepi kiri.Kesimpulan :e Luka memar akibat trauma benda tumpul di kedua payudara.e Luka memar kemerahan akibat trauma benda tumpul di kemaluan.Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancampidana

FaridaNurrohmah, dokter pada UPT Puskesmas Ponjong Gunungkidul,dengan hasil pemeriksaan luar adalah sebagai berikut :e Luka memar pada payudara kanan (bagian atas dan bawah kanan).e Luka memar pada payudara kiri (bagian atas).e Kemerahan pada kemaluan.e Selaput dara berlubang kemerahan di tepi kiri.Kesimpulan :e Luka memar akibat trauma benda tumpul di kedua payudara.e Luka memar kemerahan akibat trauma benda tumpul di kKemaluan.Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancampidana

Edi Iswanto selanjutnyaTerdakwa dan korban diajak kerumah korban untuk dipertemukan denganorang tua korban dan perangkat Desa setempat hingga menjadi perkara ini.Bahwa sesuai Visum Et Repertum dari UPT Rawat Inap BaturetnoNomor : R/118 tanggal 16 Juni 2015 yang ditanda tangani oleh dr.SUSTIYADIM.Kes setelah dilakukan pemeriksaan terhadap korban bernamaPUPUT ANGGINI Binti SUTARNO diperoleh kesimpulan Genital : Tidak adaluka, hymen utuh.halaman 4 dari 30 Putusan No.91/Pid Sus/2015/PN WngPerbuatan Terdakwa

Edi Iswanto selanjutnyaTerdakwa dan korban diajak kerumah korban untuk dipertemukan denganorang tua korban dan perangkat Desa setempat hingga menjadi perkara ini.Bahwa sesuai Visum Et Repertum dari UPT Rawat Inap BaturetnoNomor : R/118 tanggal 16 Juni 2015 yang ditanda tangani oleh dr.SUSTIYADIM.Kes setelah dilakukan pemeriksaan terhadap korban bernamaPUPUT ANGGINI Binti SUTARNO diperoleh kesimpulan Genital : Tidak adaluka, hymen utuh.Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal

Edi Iswanto selanjutnyaterdakwa dan korban diajak kerumah korban untuk dipertemukan denganorang tua korban dan perangkat desa lalu terdakwa diinterogasi danmengakui semua perbuatannya yaitu telah mencabuli PUPUT ANGGINI(korban).halaman 27 dari 30 Putusan No.91/Pid Sus/2015/PN WngMenimbang, bahwa sesuai Visum Et Repertum dari UPT Rawat InapBaturetno Nomor : R/118 tanggal 16 Juni 2015 yang ditanda tangani oleh dr.SUSTIYADI,M.Kes setelah dilakukan pemeriksaan terhadap korban bernamaPUPUT ANGGINI Binti

dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan pada tanggal 10 Juli 2006, yang semula tertulis telah lahir Radith Atillah Lubis anak pertama anak laki-laki dari suami-istri: Indra Kesuma Lubis dan Fitriani, dirubah menjadi telah lahir Radith Atillah Lubis anak pertama anak laki-laki dari suami-istri: Indra Kusuma Lubis dan Fitriani sesuai dengan Ijazah Sekolah Menengah Pertama Anak Pemohon Nomor: DN-07/D-SMP/13/ 1556595 yang dikeluarkan oleh Kepala UPT

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada anak yang berhadapan dengan hukum dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun di LPKA BLITAR dan Pelatihan Kerja di UPT

Riwayat Tanah SecaraBeruntun: Tanah tersebut adalah tanah restan Desa Bandar Agung/SPIVH (Eks Transmigrasi UPT Parenggean IVH) yang dikerjakan terusmenerus sejak Tahun 2000 oleh warga/penduduk Desa Bandar Agung dandiusahakan untuk tanaman perkebunan dan sayuran. Pada bulan Maret2003 dibangun Kebun Kepala Sawit oleh PT. Makin. Dimana surat menyurat tanah belum dibuat.

Riwayat Tanah SecaraBeruntun: Tanah tersebut adalah tanah restan Desa Bandar Agung/SPIVH (Eks Transmigrasi UPT Parenggean IVH) yang dikerjakan terusmenerus sejak Tahun 2000 oleh warga/penduduk Desa Bandar Agung dandiusahakan untuk tanaman perkebunan dan sayuran...tanda tanganPetugas Yang Memeriksa/Mengukur atas nama MARKUM, SekretarisDesa Bandar Agung dan LEGIMAN, Kepala Urusan Pemerintahan adalahPALSU.Surat Tanah Tanggal 17 Januari 2008, Nomor: 15/SKT/Pem.Ba/2008 AtasNama: YUSWARDI, Jenis kelamin

Riwayat Tanah SecaraBeruntun: Tanah tersebut adalah tanah restan Desa Bandar Agung/SPIVH (Eks Transmigrasi UPT Parenggean IVH) yang dikerjakan terusmenerus sejak Tahun 2000 oleh warga/penduduk Desa Bandar Agung dandiusahakan untuk tanaman perkebunan dan sayuran. Pada bulan MaretHalaman 47 dari70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pat.G/2014/PN.Spt2003 dibangun Kebun Kepala Sawit oleh PT. Makin. Dimana surat menyurat tanah belum dibuat.

Riwayat Tanah SecaraBeruntun: Tanah tersebut adalah tanah restan Desa Bandar Agung/SPIVH (Eks Transmigrasi UPT Parenggean IVH) yang dikerjakan terusmenerus sejak Tahun 2000 oleh warga/penduduk Desa BandarAgung .., ... tanda tangan Petugas Yang Memeriksa/Mengukur atas namaMARKUM, Sekretaris Desa Bandar Agung dan LEGIMAN, Kepala UrusanPemerintahan adalah PALSU.A quo suratsurat pembuktian kepemilikan sebagai mana Pasal 570KUHPerdata juncto Pasal 572 KUHPerdata terdapat pemalsuan untuk ituhingga saat

DharmaWira Wijaya berbatasan langsung dengan kawasan hutanTahura Ngurah Rai Kelompok Hutan Prapat Benoa(RTK.10) dan tidak terjadi pelanggaran (peta terlampir).4) Berdasarkan Berita Acara Hasil pengukuran oleh Tim DinasKehutanan Propinsi Bali, UPT Tahura Ngurah Rai dan Balai PemantapanKawasan Hutan Wilayah VIII Denpasar Nomor: 81/BA/X/2017, tanggal 2Oktober 2017 terhadap lokasi hak atas tanah dari pemohon An.

DharmaWira Wijaya; sesuai Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten BadungNomor: 473/00251.03.200/XI/2017 Tanggal 22 September 2017, makaKepala UPT. Tahura Ngurah Rai mengluarkan Surat KeteranganNomor: 522/366/UPT.Tahura.Dishut yang menyatakan bahwalokasitanah hak milik Nomor SHM 3820 berbatasan dengan Kawasan HutanTahura Ngurah Rai (RTK.10) diantara pal batas hutan B./THR.167,B.

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 544/KptslI/1993, tanggal25 September 1993 tentang Perubahan Fungsi Kawasan TamanWisata Alam Prapat BenoaSuwung (RTK. 10) di KabupatenDaerah Tingkat Il Badung Propinsi Daerah Tingkat BaliHal 42 dari 69 Halaman Putusan Nomor 249/Pdt.G/2018/PN Dps.seluas 1.373,50 Ha menjadi Taman Hutan Raya.Kawasan Tahura Ngurah Rai dikelola olen Pemerintah Provinsi Bali cq.Dinas Kehutanan Provinsi Bali melalui UPT Tahura Ngurah Rai.

I/2003,tanggal 24 Maret 2003 tentang Penyelenggaraan Tugas PembantuanPengelolaan Taman Hutan Raya oleh Gubernur atau Bupati/Walikota.Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.800/Menhut1/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Penetapan Wilayah KesatuanPengelolaan Hutan (KPH) Provinsi Bali, termasuk didalamnya kawasanTaman Hutan Raya (Tahura) seluas + 1.373,50 Ha.Gubernur Bali membentuk UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)Provinsi Bali, termasuk UPT Tahura Ngurah Rai, terakhir diatur denganPeraturan

UPT Tahura Ngurah Rai. Sampai dengan saat ini TergugatVI tidak pernah menerima pemberitahuan tentang SHM bagian dari SHMyang overlaping dengan Kawasan Hutan Tahura Ngurah Rai.

Aidil Adha mencabut kayu ulindan memukulkannyakearah badan;Bahwa secara tidak sengaja dan gerak reflek saksi Syafriani Nur sempatmerekam perbuatan terdakwa yang dilakukan terhadap saksi Haryati Arif;Bahwa sesuai dengan hasil Visum Et Repertum UPT Dinas KesehatanPuskesmas Perangat Kecamatan Marangkayu yang ditanda tangani oleh dr.ARY HENDRATNO Mars No. 445.1 VER//TU/V/2018 tanggal 31 Mei 2018diperoleh hasil sebagai berikut:a.

AmaliaBontang dan sempat diberikan obat berupa suntikan injeksi yangmembutuhkan penanganan dan observasi dari paramedic, dan bukankarena hal lain dan tidak dilakukan pemeriksaan ct scan karena pada saatyang bersamaan alat yang ada di bontang rusak dan saksi Haryati Arifpernah diminta untuk melakukan ct scan di samarinda, tetapi juga tidakdilakukan;Bahwa sesuai dengan hasil Visum Et Repertum UPT Dinas KesehatanPuskesmas Perangat Kecamatan Marangkayu yang ditanda tangani oleh dr.ARY HENDRATNO Mars

Amalia Bontang dan sempat diberikan obat berupa suntikaninjeksi yang membutuhkan penanganan dan observasi dariparamedic, dan bukan karena hal lain dantidak dilakukanpemeriksaan ct scan karena pada saat yang bersamaan alat yangada di bontang rusak dan saksi Haryati Arif pernah diminta untukmelakukan ct scan di samarinda, tetapi juga tidak dilakukan;Bahwa sesuai dengan hasil Visum Et Repertum UPT DinasKesehatan Puskesmas Perangat Kecamatan Marangkayu yangditanda tangani oleh dr.

melihatnya,sementara saksi yang berada di jarak yang lebih dekat yakni saksi Rusli,saksi Jabbar bin Colle, saksi Jamaluddin dan saksi Ridwan tidak melihatkejadian pemukulan;Menimbang, bahwa dari file rekaman video yang diputar, hanyaada satu rekaman yang memperlihatkan Terdakwa mendorong saksiharyati arif, yakni dalam file rekaman : 20180531124232.mp4 yangdiambil dari sisi sebelah kanan mobil Honda jazz pada menit : 1:21Terdakwa mendorong saksi HARIATY;Menimbang, bahwa dari hasil Visum Et Repertum UPT

Sesampainya di dalam kamar tersebut, terdakwamenyetubuhi saksi korban dengan cara memasukkan penisnya kedalam vagina saksi korban lalu terdakwa maju mundurkan penisnyahalaman 5 dari 40 halaman Putusan Nomor: 156/Pid.Sus/2016/PN Wnghingga klimak dan mengeluarkan air mani.Berdasarkan hasil Visum et Repertum dari UPT. PuskesmasKismantoro No. 9370/581.1/II/16 An. Korban AYSAH NURULROHAYATI Binti BAGUS RAHMAT yang dilahirkan di Wonogiri, 07Desember 1999 yang dibuat oleh dr.

Sesampainya di dalam kamar tersebut,terdakwa menyetubuhi saksi korban dengan cara memasukkanpenisnya ke dalam vagina saksi korban lalu terdakwa majumundurkan penisnya hingga klimak dan mengeluarkan air mani.Berdasarkan hasil Visum et Repertum dari UPT. PuskesmasKismantoro No. 370/581.1/II/16 An. Korban AYSAH NURULhalaman 8 dari 40 halaman Putusan Nomor: 156/Pid.Sus/2016/PN WngROHAYATI Binti BAGUS RAHMAT yang dilahirkan di Wonogiri, 07Desember 1999 yang dibuat oleh dr.

itu Tim yang menangkap Terdakwa ada Tim tersendiri,sedangkan Terdakwa sebagai Penyidik; Bahwa untuk saksi korban dilakukan pemeriksaan oleh Polwan; Bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap saksi korban oleh Polwan,saksi korban pada saat kejadian tidak sadarkan diri; Bahwa pembungkusan barang bukti diperoleh dari saksi korban untukmembuktikan mengenai pakaian yang digunakan oleh saksi korban dandiberikan oleh orangtua saksi korban;Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum et Repertumdari UPT

korban dan berdua saja di dalam mobil Terdakwamenyetubuhi saksi korban saat perjalanan dari Kismantoro ke Kendal danpada tanggal 29 Maret 2016 Terdakwa menyetubuhi saksi korban kembalipada saat Terdakwa mengantar pulang saksi korban ke Kismantoro di sebuahHotel di daerah Yogyakarta dan Terdakwa mengatakan kepada saksi korbanbahwa Terdakwa akan bertanggungjawab sehingga saksi korban maumelakukan persetubuhan dengan saksi korban yang mengakibatkan saksikorban hamil sesuai dengan Visum et Repertum dari UPT

Kebutuhan Sendiri adalah Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air MinumSeharihari Oleh Badan Usaha, tidak dikerjasamakan dengan badanHalaman 23 dari 149 halaman Putusan No. 75/G/2017/PTUNBDGusaha lain dan tidak melayani masyarakat umum di luar areapelayanannya ; Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) PP No. 122/2015 ;(1) Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42ayat (1) huruf d dapat melakukan Penyelenggaraan SPAMuntuk memenuhi kebutuhan sendiri pada kawasan yang belumteyangkau pelayanan Air Minum oleh BUMN, BUMD, UPT

Bahwa ketentuan Pasal 52 ayat 1 PP No. 122/2015 berbunyi :Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) hurufd dapat melakukan Penyelenggaraan SPAM untuk memenuhikebutuhan sendiri pada kawasan yang belum terangkau pelayananAir Minum oleh BUMN, BUMD, UPT, dan UPTD. ;62. Bahwa secara de facto dengan dilakukannya praktek jual beli airantara PT.

yaitu sebagai berikut :Pasal 2 ayat (1) PP No. 122/2015 ;SPAM diselenggarakan untuk memberikan pelayanan Air Minumkepada masyarakat untuk memenuhi hak rakyat atas Air Minum ;Pasal 2 ayat (2) PP No. 122/2015 k ;SPAM diselenggarakan dengan tujuan untuk : 1. tersedianya pelayanan air minum untuk memenuhi hak rakyat atas Air Minum ;2. terwujudnya pengelolaan dan pelayanan Air Minum yangberkualitas dengan harga yangterjangkau ;3. tercapainya kepentingan yang seimbang antara pelanggandan BUMN, BUMD, UPT

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 PP No. 122/2015, tujuanpenyelenggaraan SPAM atau Objek Gugatan adalah untuk memenuhi hakrakyat atas air minum dan terjadinya tercapainya kepentingan yang seimbangantara pelanggan dan BUMN, BUMD, UPT, UPTD, Kelompok Masyarakat,dan Badan Usaha, serta penyelenggaraan Air Minum yang efektif dan efisienuntuk memperluas cakupan pelayanan Air Minum ;65.

ili) adalah penyelenggaraanPemerintahan Negara Republik Indonesia dalam ruanglingkup nilainilai kearifan lokal dengan sebutan PLSED(Partisipatory Local Social Economic Development)sebagai bagian dari perwujudan nilainilai KedaulatanHukum Negara Republik Indonesia sebagai NegaraHukum Berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa(sistem presidensiil/ Demokrasi Ekonomi MonarkiKonstitusi).vii) Berdasarkan angka iv), v) dan vi), PenyelenggaraanKoperasi Indonesia, Pengadilan/ Mahkamah NegaraRepublik Indonesia, UPT

Bergulir SerasiBerdaya Hak pengelolaan (tanah, uang rupiah dan keuangannegara) yang bebas dari beban hutang dan bebas dari beban sukubunga Bank Indonesia/ Fiskal dan Moneter sebagaimanadimaksud (P22 Putusan Mahkamah Konstitusi RI No: 63/PHPU.DXI/2013 jo Ketetapan Musyawarah Besar Luar Biasa PandawaInstitute Nomor: 01/TAP/MBLBPI/XI/2013) jo Surat KPU No:172/KPUKota/014.329991/V/2014 tanggal 8 Mei 2014 jo SuratKementerian Sekretaris Negara RI No: 233/Kemensetneg/D3/SR.02/01/2015 tgl. 15/1/2015 jo (Surat UPT

Bapak Mujaisselaku pemegang kekuasaan/ kewenangan tertinggi dalam sikluspenyelenggaraan Pemerintahan Negara RI sejak Proklamasi 17Agustus 1945 c.q. dalam jabatan Presiden Republik Indonesia danHakim Pemutus Perkara pada Pengadilan/ Mahkamah Negara RIsebagaimana Surat UPT Negara RI No: 1001.02/1170/02.17/NKRI tgl.27 Februari 2017. Dimana kekuasaan/ kewenangan MahkamahAgung RI wajib tunduk, patuh pada kekuasaan/ kewenanganKedaulatan Yth. Bapak Mujais (atas nama Yth.

Kediri No. 31/Pdt.G/2017/ PN.Gpr) joSurat UPT No: 1001.02/1170/02.17/NKRI tgl. 27 Feburari 2017 jo KetetapanMPR RI NOMOR XVII/MPR.RI/2017tanggal 27 Februari 2017 Tentang HukumNegara RI tertinggi (Hukum Positif) joPutusan Kedaulatan Rakyat Pasal 1 ayat(2) UUD 1945 dan Pancasila.Bahwa :a.