BANK NEGARA INDONESIA Persero Tbk
2.Kepala Kantor Pelayanan Keuangan Negara dan Lelang Negara KPKLN Bogor
3.Harsono
4.Gideon Timothy Lauwis
Turut Tergugat:
Kepala Kementerian Agraria dan Tata Ruang BPN Kota Bogor

KEPALA KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BPNKOTA BOGOR, beralamat di Jl. Anmad Yani No 41,Kota Bogor,Selanjutnya dISEDUt SCDAGAL ..........cecccceeseeeeeeeeeeeeeeeesaeeseeeees TURUTTERGUGAT ;Untuk selanjutnya Tergugat I, Tergugat Il, Tergugat III, Tergugat IV dan TurutTergugat disebut Sebagal ...............::.

Pemerintah RI cq Kementrian Agraria dan Tata Ruang cqBadan Pertanahan Nasional cq Kantor PertanahanKabupaten Bantul Jin. Ring Road Manding TrirenggoBantul Bantul, dalam hal ini memberikan Kuasa Khususkepada Heri Susanto, SH., Kepala Seksi PenangananMasalah dan Pengendalian Pertanahan., Hasti Susanti,A.Ptnh., Kepala Sub. Seksi Penanganan SengketaKonflik dan Perkara Pertanahan., Salim, A.Ptnh. KepalaSub. Seksi Pengendalian Pertanahan., dan R.

IwanChandra ;Diatas tanah berdiri rumah batu ;Tanah tersebut akan dipergunakan sebagai Perumahan ;Batasbatasnya telah ditetapkan dengan tembok / tandatanda batas terdiridari besi / beton sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria Tahun 1961 No.8 ;Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor:370/Pid.B/2015/PN.SBYTerhadap keterangan saksi diatas, Terdakwa menanggapi bahwa saksi bohong karenakutipan 1332 ada selain itu segala sesuatu pengurusan, Terdakwa minta bantuanBahwa, saksi bekerja selaku Kepala Seksi Ekstensifikasi

IwanChandra ;Diatas tanah berdiri rumah batu ;Tanah tersebut akan dipergunakan sebagai Perumahan ;Batasbatasnya telah ditetapkan dengan tembok / tandatanda batas terdiridari besi / beton sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria Tahun 1961 No.8 ;Bahwa dasar saksi mendatangani surat keterangan yang dibawah olehterdakwa adalah surat keterangan Nomor. 590/001/411.915.9/III/1989tanggal 30 Maret 1989 yang dibuat dan ditanda tangani oleh sdr.

IwanChandra ; 222222 ono nnn nnn nnn nn nn neeDiatas tanah berdiri rumah batu ;Tanah tersebut akan dipergunakan sebagai Perumahan ;Batasbatasnya telah ditetapkan dengan tembok / tandatanda batas terdiridari besi / beton sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria Tahun 1961 No.8Terhadap keterangan saksi diatas, terdakwa menanggapi bahwa keterangan saksi7 Saksi JOESTAMADJLIr.M.Si keterangannya dibacakan yang pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut: Bahwa, saksi bekerja selaku Kepala Dinas Pendapatan

IwanChandra ;Diatas tanah berdiri rumah batu ;Tanah tersebut akan dipergunakan sebagai Perumahan ;Batasbatasnya telah ditetapkan dengan tembok / tandatanda batasterdiri dari besi / beton sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria Tahun1961 No.8 ;Bahwa pada tanggal 18 Pebruari 2014, saksi Nurhemanto Kamarilmembuat Surat kepada Kepala Kelurahan Jemur Wonosari Surabayayang dijabat oleh saksi NURUL MUZAY ANAH perihal Informasi atasleter C No.1332 A.n.

Iwan Chandra ;e Diatas tanah berdiri rumah batu ;e Tanah tersebut akan dipergunakan sebagai Perumahan ;e Batasbatasnya telah ditetapkan dengan tembok / tandatanda batas terdiri daribesi / beton sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria Tahun 1961 No.8 ;Menimbang bahwa tanggal 20 Pebruari 2014 pihak Kepala Kelurahan JemurWonosari Surabaya yang dijabat oleh saksi NURUL MUZAYANAH mengeluarkanSurat dengan Nomor: 590/23436.11.14.4/2014 yang isinya antara lain, menyatakanbahwa Petok Ipeda No.1332 Persil

Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 759/Bombongan terbit berdasarkanSurat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Provinsi Sulawesi SelatanNomor 280/HM/1 996 tanggal 15 Juli 1996 yang intinya menyatakan bahwamemberikan pengakuan terhadap Makkalu sebidang tanah milik adat;b.

Bahwa sebelum Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria ProvinsiSulawesi Selatan Nomor 280/HM/1996 tanggal 15 Juli 1966 tersebutdidaftar di Kantor Pertanahan Kabupaten Tana Toraja, tanah tersebutberalih sebagian dengan luas kurang lebih 184 m? dari Makkalu kepadaMuhammad Nuhung Kamase dengan Akta Hibah Nomor 7/ll/Km 70tanggal 2 April 1970;c.

Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 759/Bombongan terbitberdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria ProvinsiSulawesi Selatan Nomor 280/HM/1996 tanggal 15 Juli 1966 semulaterbit atas nama Makkalu dan kemudian beralih ke atas namaMuhammad Nuhung Kamase;2. Bahwa lampiran Sertifikat Hak Milik Nomor 759/Bombongan atasnama Muhammad Nuhung Kamase yakni Gambar Situasi Nomor42/Bombongan/1990 tanggal 15 Maret 1990 seluas 252 m?

menunjukpada bidang tanah yang berbeda dengan letak tanah yang dimaksuddalam Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Provinsi SulawesiSelatan Nomor 280/HM/1996 tanggal 15 Juli 1966;6.

Bahwa ternyata tidak sampai disitu, mengetahui Penggugat Rekonvensitelah memiliki Sertifikat Hak Milik Nomor 759 maka Tergugat Rekonvensimengajukan keberatan terhadap terbitnya sertifikat hak milik tersebut dansetelah dilakukan pemeriksaan, pengembalian batas dan kajian oleh Timdari Kantor Pertanahan Kabupaten Tana Toraja dan karena dianggaplampiran Gambar Situasi Sertifikat Hak Milik Nomor 759 seluas 252 mmenunjuk pada bidang tanah yang berbeda dengan tanah yang dimaksuddalam SK Kepala Inspeksi Agraria

Pasal 69 ayat Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor : 3 Tahun 1997, tentang Ketentuan PelaksanaanPeraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 ;Bahwa selain itu Tergugat yang menerbitkan objek sengketa telah melanggarketentuan Pasal 53 ayat 2 b UndangUndang Nomor : 5 Tahun 1986, yangtelah dirubah dengan UndangUndang Nomor : 9 Tahun 2004, jo.

Bahwa, dalil Penggugat posita point 9 surat gugatan, yang pada intinya obyeksengketa yang diterbitkan oleh Tergugat dianggap bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku yakni bertentangan dengan Pasal 19 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria, danbertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentangPendaftaran Tanah, Jo. Pasal 30 ayat 1 C dan Pasal 31 ayat 1 Peraturan PemerintahNomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo.

Pasal 69 ayat 1 PeraturanMenteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentangPendaftaran Tanah ;Secara tekstual saja dalil Penggugat a quo adalah sangat kabur dan tidak jelasapalagi jika kita kupas secara rinci satu persatu ketentuan yang didalilkan dimaksudakan semakin kentara akan ketidakjelasan dan kaburnya surat gugatan Penggugat ;UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok PokokAgraria

Pasal 69 ayat 1Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun1997 tentang Pendaftaran Tanah, semakin menegaskan bahwa Penggugat benarbenar tidak paham akan surat gugatannya dan tidak cermat ;Apabila pasalpasal tersebut diatas ditujukan ke obyek sengketa 2 dan 3 yaituSertipikat Hak Milik Nomor 40 dan 41 Desa Sukolelo, Kecamatan Prigen,Kabupaten Pasuruan, maka kalau Tergugat mengibaratkan Jauh Panggang

dasar alat bukti dan berita acara pengesahansebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) hak atas tanah: C. yang data fisik dan data yuridisnya ... dan seterusnya ;Pasal ini dimaksudkan untuk penerbitan sertipikat bukan penolakan pengajuanpermohonan sertipikat :Pasal 31 ayat 1 : Sertipikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak ...dan seterusnya ;Pasal ini juga dimaksudkan untuk penerbitan sertipikat bukan untuk dalam rangkapenolakan pengajuan permohonan sertipikat ;Peraturan Menteri Negara Agraria

dozer tanpa ganti rugi sertaditanami kelapa sawit oleh Tergugat Il atas izin/ kuasa dari Tergugat yangterjadi pada Tahun 2004, saat ini Tanah Adat a qou berada di Blok D7 s/dD13 (masuk Divisi ) dan D14 (masuk Divisi Il) Pantai Harapan Estate,Koperasi Harapan Abadi, hal tersebut terjadi karena Tergugat bertindakseolaholah telah memiliki Hak Atas Tanah berupa Hak Guna Usaha (HGU) sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 16 Ayat (I) huruf b UndangUndangNomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria

Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak: Pakai adalah hakatas tanah sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Nomor 5Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokokpokok Agraria ;Bahwa selaku ahli waris Lahan/ Tanah Adat seluas + 100 hektar sepertitersebut diatas Penggugat merasa sangat dirugikan akibat Tergugat Ill tidakserius melaksanakan kewenangannya menyelesaikan urusan wajib dalamHalaman 3 dari65 halamanPutusan No. 51/Pdt.G/2014/PN.SPT.SULIADI melaw an KOPERAS!

Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai adalah hakatas tanah sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Nomor 5Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokokpokok Agraria ;Dan mohon Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkaraaqou memperhatikan pula Yurisprudensi tetap sebagaimana Putusan MA NomorRegister: 1025 K / Sip / 1980 Tanggal 13 Maret 1982, KAIDAH HUKUM:Pertimbangan PT / PN tidak bertentangan dengan hukum:Halaman 6 dari65 halamanPutusan No. 51/Pdt.G/2014/PN.SPT.SULIADI melaw an KOPERAS!

Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai adalah hakatas tanah sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Nomor 5Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokokpokok Agraria;Perubahan pada Posita Gugatan terkait "Kepemilikan Obyek Sengketaoleh Penggugat", angka 7 diubah sehingga keseluruhan angka 7 menjadi:7. Surat Keterangan Nomor: 397/KDPH/VIII/1986, tanggal 18 Agustus1986 yang dibuat oleh Kepala Desa Pantai Harapan, ARMIWAN S,yang ditandatangani pula oleh SaksiSaksi diantaranya An.

Pasal 16 Ayat (1)huruf b UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan DasarPokokPokok Agraria Jo. Pasal 78 ayat (2) Jo. Pasal 50 ayat (3) huruf adanb UndangUndang Nomor 41 Tahun 1999 sebagaimana diubah terakhirdengan UndangUndang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan Jo.Pasal 46 ayat (1) dan (2) Jo. Pasal 17 UndangUndang Nomor 18 Tahun2004 tentang Perkebunan Jo. Pasal 46 ayat (1) dan (2) Jo. Pasal 17UndangUndang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan Jo. Pasal 92ayat (1) huruf a Jo.

Mampang Prapatan, Jakarta Selatanuntuk dinyatakan batal dan tidak sah karena bertentangan denganPeraturan Perundanganundangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal19 dan Pasal 41 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentang PeraturanDasar Pokokpokok Agraria jo.

Nomor 93, Jakarta Selatan (vide Bukti T.IIIntervensi3);Bahwa Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraJakarta keliru menerapkan hukum oleh karena dasar pertimbanganhukum Majelis Hakim Banding mengacu kepada aturan peraturanperundangan yang belum ada pada saat diterbitkannya Sertifikat Hakpakai Nomor 30/Mampang Prapatan,yakni mengacu kepada PeraturanMenteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun1997 tentang ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 1997

Tentang Pendaftaran Tanah tertanggal 1 Oktober 1997("Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 Tahun 1997");Faktanya Sertifikat Hak Pakai Nomor 30/Mampang Prapatan terbit padatahun 1994.

Nomor 93, Jakarta Selatan (vide Bukti T.IIIntervensi3);Dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim Banding yangmenggunakan ketentuan Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 Tahun1997 adalah keliru dan tidak relevan, karena faktanya pendaftarantanah aquo dilakukan jauh sebelum tahun 1997 atau belum adaPeraturan Menteri Agraria Nomor 3 Tahun 1997;Andai mempertimbangkan Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 Tahun1997, namun tidak dijelaskan ketentuan mana yang tidak dipenuhidalam penerbitan Sertifikat Hak Pakai

Bahwa quodnon direrapkan dengan Peraturan Menteri Agraria Nomor 3Tahun 1997 justru terbitnya Sertifikat Hak pakai Nomor 30/mampangPrapatan sudah dilakukan dengan prosedural yang sah sebagaimanadilakukan pengukuran dan pemetaan sehingga terbitnya Buktu TanahBukti T1,berikut Gambar Situasitanggal 31 Desember 1992 Nomor4087/1992 (vide Bukti T2)dan Surat Keputusan kepala Kantor WilayahBadan Pertanahan Nasional DKI Jakartatanggal 23 November 1993Nomor 1.711.2/322/0904/97/P/1993 tentang Pemberian Hak Pakai

Demikian pula dengan tanah Eigendom verponding itu siapasaja pemiliknya; setahu Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensipersoalan tanah yang terkait dengan BidangBidang tanah Eigendomsudah berakhir pada tanggal 24 September 1980, yaitu sejakberlakunya UndangUndang Nomor: (5) Tahun 1960, TentangPeraturan DASAR POKOKPOKOK AGRARIA, UNDANGUNDANGPOKOK AGRARIA), pada tanggal 24 September 1960; sebagai teruraidala PERATURAN MENTERI AGRARIA NOMOR: (2) TAHUN 1960Tentang PELAKSANAAN BEBERAPA KETENTUAN UNDANGUNDANG

POKOK AGRARIA, yang ditetapkan di Jakarta, padatanggal 10 Oktober 1960; antara lain didalam Pasal 4 menyatakanbahwa: Hakhak eigendom yang setelah jangka waktu 6 bulantersebut pada pasal 2 lampau pemiliknya tidak datang pada KKPTatau. yang pemiliknya tidak dapat membuktikan, bahwa iaberkewarganegaraan Indonesia tunggal, oleh KKPT dicatat pada asliaktanya sebagai dikonversi menjadi hak guna bangunan, denganjangka waktu 20 tahun ;apalagi sebagian besar bidangbidang tanahEigendom tersebut yang yang

pada angka (1) di atas; yang sejak semuladan dari dahulu sudah ada sejak tahun 1847 sebelum terbentukNegara Kesatuan Republik Indonesia, disingkat dan untuk selanjutnyadisebut: NKRI; bahkan untuk kemudian dengan terbentuknyaBangsa dan NKRI dalam kehidupan kita berBANGSA dan berNEGARAyang senyatanya di dalam UNDANGUNDANG DASAR 1945 danPERUBAHANnya, sebagai KONSTITUSI Bangsa dan NKRI teruraijelas di dalam Pasal (33)ayat (3) Juncto UNDANGUNDANG Nomor: (5)Tahun 1960 Tentang PERATURAN DASAR POKOKPOKOK AGRARIA

1870),di berlakukan pada tahun 1870 di Hindia Belanda (Indonesia) sebagaiJajahan Belanda dan dalam Ketentuan tentang Domein Verklaringjelas sudah dicabut dengan diberlakukan UndangUndang Nomor: (5)Tentang PERATURAN DASAR POKOKPOKOK AGRARIA, padatanggal 24 September 1960, disingkat dan untuk selanjutnya disebut:UUPA Tahun 1960; karena ketentuan tersebut dipandang tidakmenghargai hakhak rakyat yang tunduk pada hukum adat.

Untuk kepentingan pembuktikan.Bahwa perlu disikapi dengan jujur dan serius tentang Agrarische Wet1870 (UndangUndang Agraria 1870), dan Domein Verklaring olehkolonial Belanda di Hindia Belanda di daerah jajahannya ketika itudiberlakukan pada tahun 1870; sedang Kepemilikan Hak Ulayat dalamMasyarakat Hukum Adat Dati Nasela di Pemerintahan Adat NegeriHitumessing, sudah ada sejak jaman dahulu sampai dengansekarang ini, yaitu pada tahun 1847;sebelum kolonial belandamemberlakukan aturannya (agrariche wet

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BPN RI, berkedudukan di Gedung Kementerian Agraria danTata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Jalan Sisingamangaraja No. 2Kebayoran Baru Jakarta 12110, dalam hal ini diwakili oleh AndreSetiabudi Iskandar, S.H., NIP. 19820417 200804 1 002, Pangkat/Golongan Ruang Penata (III/C), Jabatan Analis Perkara Tanah danHalaman 1 dari 166 Halaman Putusan Nomor 295/Padt/2018/PT MDNRuang, berdasarkan Surat Tugas Nomor 603/ST800.36/VIII/2017tanggal 25 Agustus 2017, selanjutnya

Menghukum Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan PertanahanNasional untuk meninjau ulang Surat Keputusan Kepala Badan PertanahanHalaman 30 dari 166 Halaman Putusan Nomor 295/Padt/2018/PT MDNNasional tanggal 25 Maret 2009 Nomor 49/HGU/BPN RI/2009 denganmengeluarkan tanah seluas 303,47 dari areal Hak Guna Usaha milik PT.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2Tahun 1999;14. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional /KepalaBadan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999;15. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9Tahun 1999;16.

Peraturan Menteri Agraria Kepala Badan PertanahanNasional Nomor:3 Tahun 1997 jo.

Gubernur Sumut No. 475.1/28902/BPSU/IV/1983;Bahwa bila diteliti dan diperhatikan dengan seksama dari 2 (dua) surat buktikepemilikan tersebut diatas adalah bahwa sertipikat HGU No.77/Desa Pasar Singkuang jelas merupakan bukti kepemilikan yang sah menurut UndangUndang No.5 Tahun 1960 tentang UndangUndang Pokok Agraria, akantetapi bahwa SK.

Dwi Panca:Bahwa, hal mana Tergugat telah menerbitkan ketiga Sertipikat Hak GunaBangunan di atas telah melanggar ketentuanketentuan yang terdapatdalam Undangundang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan DasarPokokpokok Agraria yaitu:Pasal 37: " Hak Guna Bangunan Terjadi:a. Mengenai tanah yang dikuasai langsung oleh Negara: KarenaPenetapan Pemerintah;b.

Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan denganperaturan perundangundangan yang berlaku Pasal 106 ayat (1) danPasal 107 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Kantor Pertanahan KotaAdministrasi Jakarta Nomor 9 Tahun 1991, yang berbunyi:Pasal 106 ayat (1):"Keputusan Pembatalan hak atas tanah karena cacad hukumadministrative dalam penerbitannya, dapat dilakukan karenapermohonan yang berkepentingan atau oleh Pejabat yang berwenangtanpa permohonan ";Pasal 107:Cacat hukum administrative sebagaimana

Dimana Tergugat dalam menerbitkanSertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2174, 2175, 2176/Kebon Jeruktidak cermat memperhatikan bagaimana peralinan kepemilikan tanah didalam Undangundang 5 Tahun 1960, Tentang Pokokpokok Agraria;c. Pasal 24 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak PakaiAtas Tanah, yang berbunyi:Halaman 13 dari 37 halaman.

Putusan Nomor 189 K/TUN/2015Pemohon Kasasi menjadi Sertifikat HGB Nomor 2174/Kebon Jeruk,Sertifikat HGB Nomor 2175/Kebon Jeruk dan Sertifikat HGB Nomor2176/Kebon Jeruk, kesemuanya tercatat atas nama PT Dwi Panca.Bahwa pelanggaranpelanggaran hukum yang dilakukan oleh TermohonKasasi adalah seperti berikut dibawah ini:3.1.Melanggar Pasal 26 ayat (2) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960tentang PokokPokok Dasar Agraria (selanjutnya disebut UUPA).Bahwa Termohon Kasasi melanggar Pasal 26 ayat (2) UUPAdengan

Dengan demikian Sertifikat HGB Nomor 2174/Kebon Jeruk,Sertifikat HGB Nomor 2175/Kebon Jeruk dan Sertifikat HGBNomor 2176/Kebon Jeruk harus dianggap batal demi hukumatau setidaktidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatanhukum;Melanggar Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 1997 Tentang PerubahanHak Milik Menjadi Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai dan HakGuna Bangunan Menjadi Hak Pakai (selanjutnya disebut PMNANomor 16).Termohon Kasasi telah melakukan perbuatan

yang berarti telah menimbulkan suatuperubahan dalam suasana hubungan hukum yang telah ada.Saat ini dengan diterbitkannya Sertipikat Hak Milik No. 2189/DesaBrambang atas nama Ferry Sutjiptantyo tanpa melibatkan Penggugatyang telah nyata sebagai Ahli Waris langsung dari Tan Sioe dan LiauwSie Kiauw sangat merugikan Kepentingan Penggugat, hal ini melanggarketentuan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997tentang Pendaftaran Tanah dan Pasal 131 ayat (3) huruf (c) PeraturanMenteri Negara Agraria

;2) asli akta PPAT yang memuat pemberian hak tersebut olehpemegang hak milik kepada penerima hak yang bersangkutanapabila mengenai hak guna bangunan dan hak pakai atas tanahhak milik;b. hak pengelolaan dibuktikan dengan penetapan pemberian hakpengelolaan oleh Pejabat yang berwenang;c. tanah wakaf dibuktikan dengan akta ikrar wakaf;d. hak milik atas satuan rumah susun dibuktikan dengan aktapemisahan;e. pemberian hak tanggungan dibuktikan dengan akta pemberian haktanggungan;PERATURAN METER NEGARA AGRARIA

Bahwa berdasarkan Undangundang Nomor 5 tahun 1960 tentang PeraturanDasar PokokPokok Agraria mengenai KetentuanKetentuan Konversi, Pasal, Keputusan Presiden Republik Indonesia No.32 tahun 1979 tentang PokokPokok Kebijaksanaan Dalam Rangka Pemberian Hak Baru Atas Tanah AsalKonversi HakHak Barat pasal 2 dan 5 dan Peraturan Pemerintah No.24Halaman 13 dari 34 halaman Putusan Nomor 75 PK/TUN/2016tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, pasal 24 tentang pembuktian haklama, ayat 1 dan 2 yang intinya menyebutkan

Liauw Sie Kiauw) masih WARGA NEGARA ASING ataubelum warga Negara Indonesia, disamping itu terbukti keduanya jugatidak pernah merawat, menempati dan mengurus suratsurat yangberkaitan dengan obyek sengketa ; Bahwa atas fakta diatas maka terlihat jelas pertimbangan hukum MajelisHakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut justrubertentangan dengan UU No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan dasarPokokpokok Agraria mengenai ketentuan ketentuan konversi, pasal 1Hak Eigendom atas tanah yang ada pada

/Kepala BadanHalaman 27 dari 34 halaman Putusan Nomor 75 PK/TUN/2016Pertanahan Nasional Nomor : 3 tahun 1997 Tentang KetentuanPelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentangpendaftaran tanah, Juncto Peraturan Menteri Negara Agraria /KPBN Nomor: 9 tahun 1997 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak AtasTanah Negara dan Hak Pengelolaan, serta melanggar AsasAsas UmumPemerintahan Yang Baik (AAUPB) yaitu asas Bertindak Cermat atau AsasKecermatan yang menghendaki Setiap badan/pejabat

ditarik sebagai Tergugat, namun Penggugat tidakmenggugatnya yakni Kepala Desa Pasangkayu yang turut mengetahui danmembenarkan pernyataan dari Tergugat Andi Hamzah M. dalam bentukSurat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) denganmelakukan pencatatan dalam Register Desa Nomor: 590/370/VII/06/DP.Yang kemudian surat pernyataan tersebut menjadi salah satu dasarpenerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 2355/Pasnagkayu atas nama AndiHamzah M. sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria

Hamzah sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberiandan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan;3. Bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju Utara memproses sertifikatA.

Hamzah sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang PelimpahanKewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak AtasTanah Negara;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat:mengenai alasan ke1 sampai dengan ke3:Bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan, Judex Facti/Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan putusan Pengadilan NegeriPasangkayu tidak salah dalam menerapkan hukum, karena putusan

., PengadministrasiUmum pada Kantor Pertanahan Kota Medan;Kelimanya kewarganegaraan Indonesia, memilihalamat pada Kantor Kementrian Agraria dan TataRuang/Badan Pertanahan Nasional, KantorPertanahan Kota Medan, Jalan Jend. Besar AbdulHaris Nasution Medan, berdasarkan Surat KuasaKhusus No. 119/Sk1271/VI/2018 tanggal 28 Juni2018, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;2.

dengankepemilikan tanah perkara aquo Penggugat masih mempertanyakan hakKepemilikannya, dan diatasnya telah terbit Sertipikat Hak Milik No.75/Belawan III;Bahwa didalam penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 75/Belawan III tidakbertentangan dengan asasasaS umum pemerintahan yang baik(Algemene Beginselen Van Behootliik) khususnya asas kepastianhukum, asas profesionalitas, keseimbangan dan asas penyelenggaraankepentingan umum dan berdasarkan Pasal 19 UndangUndang Nomor 5tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria

PeraturanMenteri Agraria No. 6 tahun 1965 telah ditegaskan bahwa pihak yangmempunyai kapasitas dalam mengajukan gugatan harus terdapatadanya suatu kepentingan yang dirugikan.

Dari uraianuraian tersebut diatas jelaslah penerbitan Sertipikat aquo telahmemenuhi ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku (VidePasal 19 UndangUndang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan DasarPokokPokok Agraria jo. Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentangPendaftaran Tanah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agraria No.6 tahun 1965 jo.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun1997 tentang Pendaftaran Tanah), oleh karena itu tidak ada alasan bagi ParaPenggugat untuk menyatakan Sertipikataquo batal atau tidak sah;8.

Bahwa buktibukti @ quo bukanlah buktibukti kepemilikan tanahsebagaimana dimaksud oleh Undang Undang Nomor 5/1960 tentangPeraturan Dasar Pokok Pokok Agraria (UUPA);13.5.

Nomor 03/CB/2000, tanggal21 Febuari 2000, sepanjang terhadap tanah sengketa; Menolak perlawanan Pelawan untuk selain dan selebihnya; Menghukum...........:0 dst;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia Nomor 24 Tahun 1997 juncio Peraturan Menteri Agraria/KepalaBadan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1977 dan Pasal 124 PeraturanMenteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun1999 jis Pasal 14 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BadanPertanahan

Bahwa perolehan hak garapoleh Pelawan tersebut jelas bertentangan dengan Undang UndangPokok Agraria karena pengoperan hak atas tanah menurut Pasal 26Undang Undang Pokok Agraria juncto Peraturan Pemerintah Nomor 10Tahun 1961 harus dibuat di hadapan Pejabat PPAT serta tidakdilakukan di bawah tangan yakni dengan adanya surat pernyataan;Bahwa dalam kenyataan Sertifikat HM Nomor 98 atas nama Ny.

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 206/HP/DA/88/A/19 tertanggal 25 Pebruari 2000 Tentang RalatKeputusan Menteri Dalam Negeri Cq Direktur Jenderal Agraria No.206/HP/DA/88 tanggal 29 Juni 1988 (P7, P8), telah ditetapkan :o Perubahan nama Sertifikat Hak Pakai No. 141, No. 142 dan No.143 atas nama DEPARTEMEN SOSIAL REPUBLIK INDONESIAUNTUK KEPENTINGAN YAYASAN DANA BHAKTIKESEJAHTERAAN SOSIAL menjadi atas nama YAYASAN DANABHAKTI KESEJAHTERAAN SOSIAL berkedudukan di Jakarta,o Memberikan

Kepala Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Provinsi serta di dalam Peraturan Menteri Negara Agraria No. 3 Tahun1999 mengenai kewenangan dalam menerbitkan Sertipikat Hak Pakai a quoadalah merupakan kewenangan Kepala Kantor Pertanahan Kota AdministrasiJakarta Timur.

Direktur Jendral Agraria No. 206/HP/DA/tanggal 29061988.11. Bukti P8 yaitu Foto copy Keputusan Menteri Dalam Negeri Cq Direktur JenderalAgraria No. 206/HP/DA/88 tanggal 29 Juni 1988.12. Bukti P9 yaitu Foto copy Keputusan Kepada Badan Pertanahan Nasional No.18/HP/BPN/2000 ttgl. 16082000.13. Bukti P10 yaitu Foto copy Foto copy Serifikat Hak Pakai No. 158 a.n YCHU ttgl.0304 2000.14. Bukti P11 yaitu Foto copy Surat Ka. Badan Pertanahan Nasional No.31 1779 ttgl. 1207200415.

Bukti P18 yaitu Foto copy Surat Menteri Sosial Rl kepada Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI, No. A/C67/X99/MS tertanggal 11 Oktober1999.22. Bukti P19 yaitu Foto copy Surat Ka. Badan Pertanahan Nasional kepada YCHUNo. 570.312485 tertanggal 4 September 2002.23. Bukti P20 yaitu Foto copy Surat dari Menteri Sosial R.l kepada YDBKS Nomor:A/C 57/IX99/MS tertanggal 15 September 1999.24.

Dirjen Agraria No.593.52/3649/AGRtanggal 4 Nopember 1988, antara lain menyebutkan oleh karena tanah yangmenjadi obyek sengketa yaitu tanah seluas 7.902 M2 yang terletak di JI. May.

Bahwa dengan demikian Tergugat selaku Pejabat/Badan Ketata UsahaanNegara dalam melakukan pencatatan peralihan Balik Nama dari Pardi kepadaLiat Malau,SH Buce telah sesuai dengan peraturan perundang undangan yangberlaku UndangUndang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan DasarPokok Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentangPendaftaran Tanah, maka sesuai dengan uraian Tergugat tersebut diatassesungguhnya Penggugat sama sekali tidak mempunyai kompetensi melakukangugatan terhadap Sertipikat

Berarti bukan berdasarkan Keputusan Pejabat yangberwenang untuk itu sesuai dengan Pasal 22 ayat 2 huruf a UndangUndangPokok Agraria No. 5 Tahun 1960 melainkan adalah hak milik yang telahdimiliki sebelumnya;2.

Sebagai pemindahan Hak Atas Tanahdan Surat Dirjen Agraria An. Menteri Dalam Negeri RI No.594/493/AGR tanggal 31 Maret 1982 yang melarang pengesahan Akta KuasaMutlak yang menyangkut tanah;Halaman 29 dari 33 halaman Putusan Nomor 04 K/TUN/2013Pemohon Kasasi justru berpendapat sebaliknya, pendapat judex factie tersebutlahyang bertentangan dengan Instruksi Menteri Dalam NegeriRI No. 14 tahun 1982dan Surat Dirjen Agraria An.

Menteri Dalam Negeri RI No. 594/493/AGR tanggal 31 Maret1992 sebab :aKuasa Mutlak yang dilarang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri RINo. 14 Tahun 1982 dan Surat Dirjen Agraria An.

hak atas tanah yang memberikan kewenangan kepadapenerima Kuasa untuk menguasai dan menggunakan tanahnya sertamelakukan segala perbuatan hukum yang menurut hukum dapat dilakukanoleh pemegang haknya;Sedangkan Kuasa Mutlak yang terkandung dalam Akta Perikatan UntukJual Beli No. 35 tanggal 12 Oktober 2007 merupakan satu kesatuandengan Akta Perikatan tersebut, oleh karena itu Kuasa Mutlak tersebuttidak termasuk kategori yang dilarang Instruksi Menteri Dalam Negeri RINo. 14 Tahun 1982 dan Surat Dirjen Agraria

Hal ini disebabkan karena Keputusan TERGUGAT tentang penerbitanobjek sengketa dimaksud TERBUKTI diterbitkan oleh TERGUGAT dengan carabertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku, yaitu : 15.1.Bertentangan dengan Peraturan Menteri Agraria / Kepala BadanPertanahan Nasional No.9 tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian danPembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, Paragraf 2Tata Cara Pemberian Hak Milik Pasal 13 ayat (1), yang berbunyi sebagaiberikut : Pasal 13 Ayat (1) : Kepala

KeputusanTERGUGAT tentang penerbitan Sertifikat Objek Sengketa, ternyataTERGUGAT tidak melakukan penelitian tentang kebenaran datayuridis dan data fisik terhadap permohonan Hak Milik atas bidang tanahyang menjadi dasar Sertifikat Objek Sengketa baik dan benar menurutAUKUIMN.. n2n nnn nn nen nnn nrenn nn nnn nn ennnnnnnonnanencanananensananans15.2.Bahwa Sertifikat Objek Sengketa yang diterbitkan oleh TERGUGATterdapat Cacat hukum Administratif, sebagaimana yang diuraikan olehPasal 107 Peraturan Menteri Agraria

Peraturan Menteri Agraria/KepalaBadan Pertanahan Nasional No.9 tahun 1999 pada Pasal 107 berbunyisebagai berikut : ~ nnn nnn nnn nnn nnn nnn nen nn nn nenencnnnPasal 107 ; Cacat Hukum Administratif sebagaimana dimaksud dalampasal 106 ayat (1) adalah sebagai berikuta.Kesalahan Prosedul. 2m 2 nnn nnn nnn nnn nn nn nnn nn nnnnnsb.Kesalahan perapan peraturan perundangundangan. c.Kesalahan Subjek Hakd.Kesalahan Objek Hak. f.Kesalahan jenis hak.

Sertifikat Hak Milik dan alamat pemohontidak jelas (kabur). tukang kebun PENGGUGAT yang masih menumpangmenanam ditanah PENGGUGAT yang masih hidup dan selama merekatinggal ditanah sengketa tidak pernah ada petugas dari TERGUGATuntuk mengadakan pengukuran Objek Sengketa tanah tersebut, apalagiuntuk membuat sertifikat tanpa diketahui aparat perangkat kelurahansetempat serta pemilik tanah yang bersebelahan, sehingga penerbitansertifikat tidak memenuhi prosedur dan bertentangan dengan UndangUndang Pokok Agraria

Bahwa berdasarkan seluruh penjelasan sebagaimana yang terdapat dalampoin 5 (lima) tersebut diatas sudah jelas dan terang benderang bahwapenerbitan SHM objek sengketa a quo telah melalui prosedur yang sesuaidengan Peraturan Perundangundangan yang berlaku yaitu undangundangNo. 5 tahun 1960 tentang pokokpokok agraria maupun PeraturanPemerintah No. 10 tahun 1961 tentang pendaftaran tanah jo PeraturanPemerintah No. 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah.

Pelanggaran terhadap pasal 27 UndangUndang no.5 tahun 1960tentang Pokokpokok Agraria yang secara tegas menegaskan hak milikatas tanah dapat dihapus/dibatalkan apabila:Tanah tersebut menjadi Tanah NegaraPencabutan Hak atas tanah yang berdasarkan Pasal 15Karena penyerahan secara suka relaDitukarkan/digantiKarena berlaku pasal 21 ayat (3), pasal 26 ayat (3)oe YP SSTanahnya musnahBahwa Tergugat menyatakan hak milik no.1065 atas nama JohanRumuy (Penggugat) telah dibatalkan tapi tidak memenuhi salah satuketentuan

AdministrasiPemerintahan, yang dimaksud dengan asas keterbukaan adalah asasyang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan informasi yangbenar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraanPemerintahan dengan memperhatikan perlindungan atas hak asasipribadi, golongan, dan rahasia Negara.Bahwa dalam proses penerbitan objek sengketa yang diterbitkan olehTergugat, Tergugat sama sekali tidak pernah melakukan tahapanpengumuman sesuai yang diatur dalam pasal 63 ayat (2) PeraturanMenteri Negara Agraria

Bahwa diterbitkannya objek sengketa oleh Tergugat sesuai denganPeraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan NasionalNomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan PembatalanHak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan Pasal 104 yaitu:(1) Pembatalan hak atas tanah meliputi pembatalan keputusanpemberian hak, sertipikat hak atas tanah keputusan pemberian hakdalam rangka pengaturan penguasaan tanah.(2) Pembatalan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diterbikan karena terdapat

Aspek Kewenangan;Bahwa berdasarkan UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentangPeraturan Dasar Pokok Pokok Agraria Jo. Keputusan Presiden Nomor26 Tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional Jo PeraturanMenteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan HakAtas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan Tergugat memilikikewenangan yang diberikan berdasarkan ketentuan perundangundangan untuk memproses serta menerbitkan objek sengketa a quob.

BuktiP4 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi ; Tanda bukti PenerimaanSurat perinal Mohon untuk Fotokopi sesuai dengan fotokopi; Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/ Badan PertanahanNasional, Kantor Wilayah Badan Pertanahan NasionalProvinsi Maluku Nomor : 424/81/IV/2018, tanggal 16 April2018, perihal : Permohonan ditinjau Kembali PembatalanSertifikat Hak Milik Nomor : 1065;Halaman 19 dari 37 Halaman Putusan Nomor 9/G/2019/PTUN.ABNa6.Bukti P5Bukti P6Fotokopi sesuai dengan aslinya ; Surat dari Jonan Rumuykepada

Perpanjangan Surat Izin Lokasi PT Sintang Rayaditandatangani bukan oleh Pejabat yang berwenang;Bahwa Surat Keputusan Bupati Pontianak, Nomor 25 Tahun2007 tentang Perpanjangan Izin lokasi untuk perkebunankelapa sawit PT Sintang Raya yang ditandatangani oleh AbangRasmansyah selaku Wakil Bupati Pontianak adalah cacathukum, karena berdasarkan Permeneg Agraria/Kepala BPNNomor 2 Tahun 1999 tentang zin Lokasi dalam pasal 6 ayat(2) menegaskan bahwa:"Surat Keputusan pemberian Izin lokasi ditandatangani olehBupati

DaerahKhusus Ibu Kota Jakarta, oleh Gubernur Kepala DaerahKhusus Ibu Kota Jakarta, atau oleh pejabat yang ditunjuksecara tetap olehnya";Oleh karena itu berdasarkan ketentuan tersebut di atas makaWakil Bupati tidak mempunyai kewenangan untukmenandatangani surat Keputusan mengenai perpanjangan Izinlokasi;Perpanjangan Surat Izin Lokasi PT Sintang Raya bertentangandengan Pasal 5 ayat (2) dan (3) Peraturan Menteri NegaraAgraria Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi Bahwa selaintelah dilanggarnya Permeneg Agraria

Dengan demikianberdasarkan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (2) dan (3)Permenneg Agraria Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasimaka perpanjangan surat izin lokasi PT Sintang Raya olehWakil Bupati Pontianak tanggal 22 Januari 2007, KeputusanBupati Nomor 25 Tahun 2007 adalah keputusan yangbertentangan dengan hukum.

Selanjutnya dikarenakan dalamperpanjangan izin lokasi tersebut terdapat cacat hukum makaberdasarkan "Pasal 104 ayat (2) Permeneg Agraria Nomor 9Tahun 1999" tentang Tata Cara Pemberian dan PembatalanHalaman 9 dari 35 halaman.

Penyerahan lahan/tanah tersebut bertentangan dengan Pasal 8 ayat (1)Permeneg Agraria Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi yangmengatur bahwa:"Pemegang izin lokasi diizinkan untuk membebaskan tanah dalam arealizin lokasi dari hak dan kepentingan pihak lain berdasarkankesepakatan dengan pemegang hak atau pihak yang mempunyaikepentingan tersebut dengan cara jual beli, pembedan ganti rugikerugian, konsolidasi tanah atau cara lain sesuai dengan ketentuanyang berlaku";Dikarenakan penyerahan lahan/tanah

bahwa objek sengketamerupakan harta peninggalan warisan orang tua Penggugat bemamaLasaehe yang diolah sejak tahun 1962 hal tersebut adalah tidak benar dantidak berdasar, karena tanah yang disengketakan oleh Penggugat adalahmilik Tergugat dalam hal ini Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggarasecara fisik menguasai objek sengketa berdasarkan bukti otentik SertifikatHak Pakai Nomor 102 tahun 1998 dan Nomor 103 tahun 1998 yangberdasarkan UndangUndang No.5 tahun 1960 tentang Peraturan DasarDasar Pokok Agraria

Fotokopi Gambar Situasi Hak Pakai yang diminta oleh LASAEHE atastanah Negara yang disahkan dan disetujui Kepala Kantor Agraria Dati IlKendari/Ketua Panitia Pemeriksa Tanah atas nama BARUGA TEKAKAserta ditandatangani oleh Kepala PU. Dati Il Kendari atas nama LAMUSE,serta diukur/digambar oleh juruUkur P.U. Kendari atas nama ABD.

KadiBahwa tanah yang disengketakan tersebut adalah milik Lasaehe yangsaksi ketahui karena pada tahun 1969 Saksi tinggal dirumahnyaLasaehe sampai dengan tahun 1974;Bahwa tanah tersebut Lasaehe jadikan empang dan Saksi juga ikutmembantu Lasaehe membuat empang ditanah ituBahwa atas tanah tersebut ada suratnya yakni Hak Pakai atas namaLasaehe dan saksi tahu karena pada tahun 1970 Lasaehe perlihatkansurat tanah Hak Pakai dan ada tanda tangan dari agraria namun tanahtersebut belum ada sertipikatnya;Bahwa

mempertimbangkan dalilPenggugat yang menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik tanah objeksengketa yang terletak di Kelurahan Sanua, Kecamatan Kendari Barat KotaKendari yang merupakan harta peninggalan/warisan orang tua penggugatbernama Lasaehe dengan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;Menimbang, bahwa untuk membuktikan kepemilikannya akan tanahobjek sengketa Penggugat telah mengajukan Gambar Situasi Hak Pakai yangdiminta oleh LASAEHE atas tanah Negara yang disahkan dan disetujui KepalaKantor Agraria

UU Nomor 5tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria telah menyatakannak pakai dapat diberikan selama jangka waktu tertentu atau selamatanahnya dipergunakan untuk keperluan tertentu:Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut telah dapat disimpulkanadanya waktu tertentu yang mengatur pemberian hak pakai ataupun sepanjangtanah tersebut dipergunakan sesuai pemberian hak pakai yang dimohonkan;Halaman 28 dari 33 PutusanNomor21/Pat.G/2016/PN.