Ditemukan 17791 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 08-12-2022 — Putus : 26-01-2023 — Upload : 27-01-2023
Putusan PN BENGKALIS Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Bls
Tanggal 26 Januari 2023 — Penggugat melawan Tergugat
9313
  • Marihot Manullang, Sht pada tanggal 23 Mei 1994 dan pada tanggal 27 April 2012 yang lalu dan telah dicatatkan atau didaftarkan pada Kantor UPT.
Register : 08-05-2018 — Putus : 06-06-2018 — Upload : 08-04-2019
Putusan PA WONOSARI Nomor 68/Pdt.P/2018/PA.Wno
Tanggal 6 Juni 2018 — Pemohon melawan Termohon
105
  • xx, Kabupaten Gunungkidul, Nomorxxx/2018 tanggal x Mei 2018 yang telah diberi meterai secukupnya dandinazzegelen, lalu diberi tanda P.5;Asli Surat Pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratanyang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx,Kabupaten gunungkidul, Nomor xxxx/2018 tanggal 4 Mei 2018 yangtelah diberi meterai secukupnya dan dinazzegelen, lalu diberi tanda P.6;Asli Surat Keterangan dokter atas nama xxxx (calon istri anakPemohon), yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPT
Register : 14-06-2021 — Putus : 22-06-2021 — Upload : 02-08-2021
Putusan PN PEKALONGAN Nomor 167/Pdt.P/2021/PN Pkl
Tanggal 22 Juni 2021 — Pemohon:
MUHAMAD SUKISNO
453
  • PeraturanPerundangundangan yang berlaku yaitu sebagaimana Pasal 71 ayat (1)UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukanjo UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013 disebutkan (1) Pembetulan AktaPencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulisredaksional;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 59 Perpres No.98 tahun 2018tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan PencatatanSipil yaitu:(1) Pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan oleh DisdukcapilKabupaten/Kota atau UPT
Register : 22-06-2021 — Putus : 30-06-2021 — Upload : 28-07-2021
Putusan PN PEKALONGAN Nomor 176/Pdt.P/2021/PN Pkl
Tanggal 30 Juni 2021 — Pemohon:
ISTIKOMAH
192
  • PeraturanPerundangundangan yang berlaku yaitu sebagaimana Pasal 71 ayat (1)UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukanjo UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013 disebutkan (1) Pembetulan AktaPencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulisredaksional;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 59 Perpres No.98 tahun 2018tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan PencatatanSipil yaitu:(1) Pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan oleh DisdukcapilKabupaten/Kota atau UPT
Register : 20-10-2020 — Putus : 26-10-2020 — Upload : 25-03-2021
Putusan PN Nanga Bulik Nomor 67/Pdt.P/2020/PN Ngb
Tanggal 26 Oktober 2020 — Pemohon:
Tiara Ika Nabsyawati
9927
  • Pemohondikabulkan maka berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (2) dan (3) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo.UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Jo Pasal59 Ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2018tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan PencatatanSipil, menyebutkan bahwa pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan padaDisdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT
Register : 23-07-2021 — Putus : 02-08-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 543/Pdt.P/2021/PN Mdn
Tanggal 2 Agustus 2021 — Pemohon:
SILVIDAS, S. Pd., M. Pd
239
  • Surat Keterangan Kelahiran dari Rumah Bersalin SAADAH, Nomor51/SKK/RBS/Jan/2009, tanggal 31 Januari 2009, bukti P5;Surat Keterangan Lulus, Nomor 422/66/SD.74/VI/2021, dari DinasPendidikan UPT.
Register : 10-08-2020 — Putus : 25-08-2020 — Upload : 26-10-2020
Putusan PN SELAYAR Nomor 51/Pdt.P/2020/PN Slr
Tanggal 25 Agustus 2020 — Pemohon:
WARDANI
5813
  • Tahun 2013 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 23Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwaPembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya danPasal 59 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipilmenyebutkan bahwa "Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan padaDisdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT
Register : 03-12-2019 — Putus : 31-12-2019 — Upload : 31-12-2019
Putusan PN WATES Nomor 85/Pdt.P/2019/PN Wat
Tanggal 31 Desember 2019 — Pemohon:
TIA NURZEHA
12027
  • Pemohon, Hakim berpendapat bahwa yang menjadidalil pokok permohonan Pemohon tersebut adalah Pemohon hendak memperbaikinama Pemohon yang semula Tukiyah menjadi Tia Nurzeha dengan alasankarena supaya ada kesamaan dengan dokumendokumen lain milik Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 96Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk danPencatatan Sipil disebutkan bahwa Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukanpada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT
Register : 07-10-2020 — Putus : 21-10-2020 — Upload : 22-10-2020
Putusan PN SLEMAN Nomor 258/Pdt.P/2020/PN Smn
Tanggal 21 Oktober 2020 — Pemohon:
Prasojo Rosa Harbowo
358
  • pengadilan negeri oleh Pendudukmaka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan /penggantian nama tersebut di Kantor Dinas Kependudukan dan PencatatanSipil Kabupaten Sleman, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanyasalinan Penetapan ini;Menimbang, bahwa mendasarkan pada ketentuan Pasal 59 PerpresNomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara PendaftaranPenduduk dan Pencatatan Sipil disebutkan (1) Pembetulan akta PencatatanSipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT
Register : 03-03-2021 — Putus : 15-03-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN CIBINONG Nomor 125/Pdt.P/2021/PN Cbi
Tanggal 15 Maret 2021 — Pemohon:
ZEBTA NABABAN
1513
  • Kependudukan dan Pencatatan Sipil dimana penduduktersebut berdomisili dalam hal ini Pemohon haruslah melaporkan perubahantersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2021/PN CbiMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas maka petitum angka dua dikabulkan dengan perbaikan redaksi;Menimbang, bahwa selanjutnya memerintahkan kepada Pemohon untukmelaporkan pembetulan tanggal lahir Pemohon kepada Disdukcapilkabupaten/kota atau UPT
Putus : 23-08-2011 — Upload : 02-08-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1336 K/Pid/2011
Tanggal 23 Agustus 2011 — VINA LOLA
2615 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Apidian Nusantari, dokter pada UPT Puskesmas KecamatanCiteureup Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor yang menyatakan saksikorban mengalami panas bekas tamparan di bagian pipi sebelah kiriyang mengakibatkan saksi koroban terhalang dalam menjalankanpekerjaan / pencaharian untuk sementara waktu, menurut MajelisHakim Pengadilan Negeri Cibinong sangatlah berlebihan terlebih jikasampai mengakibatkan saksi korban menjadi terhalang untukmelakukan pekerjaan.
Register : 04-03-2019 — Putus : 27-03-2019 — Upload : 19-11-2019
Putusan PN CIREBON Nomor 22/Pdt.P/2019/PN Cbn
Tanggal 27 Maret 2019 — Pemohon:
Neni Indra Marliani
3310
  • sebagaimana yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1)Undangundang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang AdministrasiKependudukan disebutkan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakanberdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon serta ketentuanPasal 59 ayat(1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomer 96 Tahun 2018disebutkan bahwa Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada DisdukcapilKabupaten/Kota atau UPT
Register : 24-01-2022 — Putus : 08-02-2022 — Upload : 08-02-2022
Putusan PA LUBUK PAKAM Nomor 0312/Pdt.G/2022/PA.Lpk
Tanggal 8 Februari 2022 — Penggugat melawan Tergugat
2925
  • Bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil/PNS sebagaiGuru Ahlimadya di UPT Satuan Pendidikan Formal SDN 101901 LubukPakam Kecamatan Lubuk Pakam dan sudah mempunyai surat izin dariatasan untuk perceraian sesuai Nomor 63 Tahun 2022 yang dikeluarkanoleh Bupati Deli Serdang tertanggal 12 Januari 2022;11. Bahwa Penggugat mampu membayar biaya perkara ini;12.
Register : 02-01-2020 — Putus : 08-01-2020 — Upload : 09-01-2020
Putusan PN Nanga Bulik Nomor 2/Pdt.P/2020/PN Ngb
Tanggal 8 Januari 2020 — Pemohon:
GESTY THERECIAWATI
3017
  • dikabulkan;w Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon tersebutdikabulkan maka berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas UndangUndangNomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 59 Ayat (1)Peraturan Presiden R.I (Perpres) Nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratandan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang menyebutkanbahwa Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada DisdukcapilKabupaten/Kota atau UPT
Putus : 01-02-2011 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 170/B/2010/PT.TUN MDN
Tanggal 1 Februari 2011 — WIWIN SAFITRI VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PELALAWAN DKK
30416
  • berdasarkan bukti ( P4 )yang diajukan dipersidangandan tidak dibantah oleh pihak Tergugat II Intervensi/ Tergugat MII, Majelis Hakim Tingkat Bandingberpendapat bahwa Tergugat II Intervensi /8Terbanding II tidak pernah mempunyai hubungan phisikmaupun merasa menguasai sebagai pemegang Hak Atas Tanahyang letak dan luasnya tercantum dalam objek sengketa Menimbang, bahwa disamping bukti ( P.4 ) telahdidengar keterangan saksi Muchlis dan dihubungkandengan ( bukti P.17 ) daftar =hasil undian kaplingkelapa sawit UPT
Register : 11-06-2019 — Putus : 18-06-2019 — Upload : 20-06-2019
Putusan PN KENDAL Nomor 145/Pdt.P/2019/PN Kdl
Tanggal 18 Juni 2019 — Pemohon:
M ABDURROHIM
262
  • 2019/PN KdlPersyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil,sehingga Hakim berpendapat permohonan yang dimohonkan Pemohon adalahtidak bertentangan dengan hukum positif yang belaku;Menimbang, bahwa selanjutnya ditentukan dalam ketentuan Pasal 59Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2018 tentangPersyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil padapokoknya menyebutkan pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan padaDisdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT
Register : 21-04-2021 — Putus : 05-05-2021 — Upload : 21-07-2021
Putusan PN SLEMAN Nomor 220/Pdt.P/2021/PN Smn
Tanggal 5 Mei 2021 — Pemohon:
Indria Widya Waskita
213
  • pengadilan negeri oleh Pendudukmaka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan /penggantian nama tersebut di Kantor Dinas Kependudukan dan PencatatanSipil Kabupaten Sleman, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanyasalinan Penetapan ini;Menimbang, bahwa mendasarkan pada ketentuan Pasal 59 PerpresNomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara PendaftaranPenduduk dan Pencatatan Sipil disebutkan (1) Pembetulan akta PencatatanSipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT
Register : 21-11-2017 — Putus : 22-01-2018 — Upload : 19-02-2018
Putusan PT PALANGKARAYA Nomor 15/PID.SUS-TPK/2017/PT PLK
Tanggal 22 Januari 2018 — Dra. Hj. R. ELIES DIANG DARA Binti EFFENDI THANDIN
9351
  • Hawung.Bahwa ruang lingkup pekerjaan pengadaan peralatan sarana penunjangkesenian pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi KalimantanTengah Tahun Anggaran 2012 sebagaimana diperjanjikan dalam kontrakmeliputi penyediaan pakaian adat dayak, alat musik dan kesenian serta didistribusikan kepada 14 (empat belas) Kabupaten/Kota di ProvinsiKalimantan Tengah dan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ProvinsiKalimantan Tengah serta pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Taman Budayadi Palangka Raya.Bahwa untuk
    tanggal 14 Mei 2012 oleh saksiRothena Y, Hawung.Bahwa ruang lingkup pekerjaan pengadaan peralatan sarana penunjangkesenian pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi KalimantanTengah Tahun Anggaran 2012 sebagaimana diperjanjikan dalam kontrakmeliputi penyediaan pakaian adat dayak, alat musik dan kesenian sertadidistribusikan kepada 14 (empat belas) Kabupaten/Kota di ProvinsiKalimantan Tengah dan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ProvinsiKalimantan Tengah serta pada Unit Pelaksana Teknis (UPT
    Kepala UPT Taman Budaya Provinsi Kalimantan Tengah;22.3. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Kotim;22.4. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab Kobar;Halaman 24 dari49 hal Put No.15/PID.SUSTPK/2017/PT PLK.23.24.25.26.22.5. Kepala Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya Kab. Lamandau;22.6. Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi InformatikaKebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sukamara;22.7. Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Pariwisata Kab.Seruyan;22.8.
    Wirelessak (A: Cc : cmBahan P: 7080 cm, D: 68 cmKayuKayuKayuBahan kayu, P: 80120 cm, D:9,520Senar: 3aseni tari untuk UPT TamanBahan kayu, P: 5070 cm, D: 1014 cmBahan P: 5070 cm, D: 1014. cmaBahan P: 7080Bambu, 6D: 68 cmBahan kayu, P: 80120 cm, D:9,520Senar: 3seni tari untuk Kab.
    Kepala UPT Taman Budaya Provinsi Kalimantan Tengah;22.3. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Kotim;22.4. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab Kobar;22.5. Kepala Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya Kab. Lamandau;22.6. Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi InformatikaKebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sukamara;22.7. Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Pariwisata Kab.Seruyan;22.8. Kepala Bagian Kebudayaan dan Pariwisata SekretarisDaerah Kabupaten Pulang Pisau;22.9.
Register : 29-07-2019 — Putus : 03-09-2019 — Upload : 11-08-2021
Putusan PN KISARAN Nomor 578/Pid.B/2019/PN Kis
Tanggal 3 September 2019 — Penuntut Umum:
David, SH
Terdakwa:
Zulkifli
9211
  • Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban mengalami luka parah danmeninggal dunia sesuai dengan surat Visum Et Repertum Nomor 1197 /IKF / VER / Il / 2019 tangaal 29 April 2019 yang di keluarkan olehPemerintah Provinsi Sumatera Utara UPT Rumah Sakit Umum Indrapuradan di tandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Monang Situmorang dandiketahui olehh Dokter Ahli Forensik dr.
    handuk berwarna putih; 1 (satu) helai kain seprai tempat tidur bermotif bungabunga; 1(Ssatu) helai kain seprai tempat tidur berwarna hijau; 1(satu) helai pakaian daster berwarna kuning; 1(satu) buah kipas angin; 1(satu) buah spring bed; 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vario berwarna putih dengan nomorPolisi BK 5830 TAS;Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacaka Visum EtRepertum Nomor 1197 / IKF / VER / Il / 2019 tangaal 29 April 2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara UPT
Register : 23-03-2016 — Putus : 13-10-2016 — Upload : 12-04-2017
Putusan PN SIMALUNGUN Nomor 93/Pid.B/2016/PN-SIM
Tanggal 13 Oktober 2016 — HELARIUS GULTOM.
142104
  • 21 Desember 1991, Surat keteranganPangulu Mariah Hombang Kecamatan Bayu Raja Kabupaten Simalungun bernamaMARODOT SIMANJUNTAK tanggal 10 Januari 2006, Surat keterangan Pewaris/ ahliwaris tanggal 25 September 2007, Surat Keterangan Pangulu Nagori HombangKabupaten Simalungun dan Surat keterangan Pemilikan tanah Nomor593/035/Ekon/MH03 tanggal 15 Pebruari 2003 yang ditandatangani PanguluMARODOT SITINJAK, sementara berdasarkan pengukuran dan pengecekan titikkordinat yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan UPT
    SimMARODOT SITINJAK, sementara berdasarkan pengukuran dan pengecekan titikkordinat yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan UPT Pengukuran dan PerpetaaanKehutanan Wilayah Il dan Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun terhadap areallahan milik terdakwa HELARIUS GULTOM bahwa lahan yang dihunjuk oleh terdakwaHELARIUS GULTOM masuk atau berada di dalam areal lahan PT.
    keterangan yang ahli diberikan di Penyidik adalah benar;Bahwa ahli ada diminta pihak Penyidik Polres Simalungun untuk melakukanpengukuran atas tanah areal kebun kelapa sawit milik terdakwa;Bahwa Surat dari Kapolres Simalungun Nomor : 183/ X/2014/ Reskrim, tanggal25 Oktober 2014 perihal Mohon bantuan Ahli Pengukuran dan Surat perintahtugas Douglas Hutabarat Nomor : 522 /877/ IIC, tanggal 27 Oktober 2014;Bahwa Tugas dan tanggung jawab ahli sehubungan dengan jabatan saksisekarang ini di Dinas Kehutanan UPT
    . 275/IVKWL5/1992 tanggal 8 Pebruari1992 tentang pengukuran Lahan Inliving (lahan terdakwa masuk kedalam lahanareal Inliving/ reboisasi yang telah dibebaskan Dinas Kehutanan PropinsiSumatera Utara dari Masyarakat antara tahun 1976 s/d tahun 1977;Bahwa saksi melakukan pengukuran dengan teodolit dan GPS tahun 2000 diatastanah areal kebun kelapa sawit milik terdakwa seluas + 20 Ha;Bahwa saksi melakukan pengukuran berdasarkan peta asli Inliving (reboisasi)yang ada di Kantor Dinas Kehutanan Propinsi UPT
    diantara surat tersebut tidak adasurat palsu atau yang dipalsukan, pertimbangan pertimbangan sebelumnnya telahmenguraikan tentang surat palsu yang digunakan terdakwa dan juga tentang tidaksependapatnya majelis hakim terhadap kesimpulan nota pembelaan tersebut.Menimbang khusus terhadap uraian Nota pembelaan Penasehat hukumTerdakwa yang mendalilkan adanya hasil pengukuran dan pemetaan yang kontradiktifyaitu antara yang dilakukan Douglas Hutabarat atas perintah Tugas dari Kepala KantorDinas Kehutanan UPT