Ditemukan 17791 data
93 — 13
Marihot Manullang, Sht pada tanggal 23 Mei 1994 dan pada tanggal 27 April 2012 yang lalu dan telah dicatatkan atau didaftarkan pada Kantor UPT.
10 — 5
xx, Kabupaten Gunungkidul, Nomorxxx/2018 tanggal x Mei 2018 yang telah diberi meterai secukupnya dandinazzegelen, lalu diberi tanda P.5;Asli Surat Pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratanyang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx,Kabupaten gunungkidul, Nomor xxxx/2018 tanggal 4 Mei 2018 yangtelah diberi meterai secukupnya dan dinazzegelen, lalu diberi tanda P.6;Asli Surat Keterangan dokter atas nama xxxx (calon istri anakPemohon), yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPT
MUHAMAD SUKISNO
45 — 3
PeraturanPerundangundangan yang berlaku yaitu sebagaimana Pasal 71 ayat (1)UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukanjo UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013 disebutkan (1) Pembetulan AktaPencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulisredaksional;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 59 Perpres No.98 tahun 2018tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan PencatatanSipil yaitu:(1) Pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan oleh DisdukcapilKabupaten/Kota atau UPT
ISTIKOMAH
19 — 2
PeraturanPerundangundangan yang berlaku yaitu sebagaimana Pasal 71 ayat (1)UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukanjo UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013 disebutkan (1) Pembetulan AktaPencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulisredaksional;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 59 Perpres No.98 tahun 2018tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan PencatatanSipil yaitu:(1) Pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan oleh DisdukcapilKabupaten/Kota atau UPT
Tiara Ika Nabsyawati
99 — 27
Pemohondikabulkan maka berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (2) dan (3) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo.UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Jo Pasal59 Ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2018tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan PencatatanSipil, menyebutkan bahwa pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan padaDisdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT
SILVIDAS, S. Pd., M. Pd
23 — 9
Surat Keterangan Kelahiran dari Rumah Bersalin SAADAH, Nomor51/SKK/RBS/Jan/2009, tanggal 31 Januari 2009, bukti P5;Surat Keterangan Lulus, Nomor 422/66/SD.74/VI/2021, dari DinasPendidikan UPT.
WARDANI
58 — 13
Tahun 2013 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 23Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwaPembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya danPasal 59 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipilmenyebutkan bahwa "Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan padaDisdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT
TIA NURZEHA
120 — 27
Pemohon, Hakim berpendapat bahwa yang menjadidalil pokok permohonan Pemohon tersebut adalah Pemohon hendak memperbaikinama Pemohon yang semula Tukiyah menjadi Tia Nurzeha dengan alasankarena supaya ada kesamaan dengan dokumendokumen lain milik Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 96Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk danPencatatan Sipil disebutkan bahwa Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukanpada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT
Prasojo Rosa Harbowo
35 — 8
pengadilan negeri oleh Pendudukmaka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan /penggantian nama tersebut di Kantor Dinas Kependudukan dan PencatatanSipil Kabupaten Sleman, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanyasalinan Penetapan ini;Menimbang, bahwa mendasarkan pada ketentuan Pasal 59 PerpresNomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara PendaftaranPenduduk dan Pencatatan Sipil disebutkan (1) Pembetulan akta PencatatanSipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT
ZEBTA NABABAN
15 — 13
Kependudukan dan Pencatatan Sipil dimana penduduktersebut berdomisili dalam hal ini Pemohon haruslah melaporkan perubahantersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2021/PN CbiMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas maka petitum angka dua dikabulkan dengan perbaikan redaksi;Menimbang, bahwa selanjutnya memerintahkan kepada Pemohon untukmelaporkan pembetulan tanggal lahir Pemohon kepada Disdukcapilkabupaten/kota atau UPT
26 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
Apidian Nusantari, dokter pada UPT Puskesmas KecamatanCiteureup Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor yang menyatakan saksikorban mengalami panas bekas tamparan di bagian pipi sebelah kiriyang mengakibatkan saksi koroban terhalang dalam menjalankanpekerjaan / pencaharian untuk sementara waktu, menurut MajelisHakim Pengadilan Negeri Cibinong sangatlah berlebihan terlebih jikasampai mengakibatkan saksi korban menjadi terhalang untukmelakukan pekerjaan.
Neni Indra Marliani
33 — 10
sebagaimana yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1)Undangundang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang AdministrasiKependudukan disebutkan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakanberdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon serta ketentuanPasal 59 ayat(1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomer 96 Tahun 2018disebutkan bahwa Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada DisdukcapilKabupaten/Kota atau UPT
29 — 25
Bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil/PNS sebagaiGuru Ahlimadya di UPT Satuan Pendidikan Formal SDN 101901 LubukPakam Kecamatan Lubuk Pakam dan sudah mempunyai surat izin dariatasan untuk perceraian sesuai Nomor 63 Tahun 2022 yang dikeluarkanoleh Bupati Deli Serdang tertanggal 12 Januari 2022;11. Bahwa Penggugat mampu membayar biaya perkara ini;12.
GESTY THERECIAWATI
30 — 17
dikabulkan;w Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon tersebutdikabulkan maka berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas UndangUndangNomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 59 Ayat (1)Peraturan Presiden R.I (Perpres) Nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratandan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang menyebutkanbahwa Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada DisdukcapilKabupaten/Kota atau UPT
304 — 16
berdasarkan bukti ( P4 )yang diajukan dipersidangandan tidak dibantah oleh pihak Tergugat II Intervensi/ Tergugat MII, Majelis Hakim Tingkat Bandingberpendapat bahwa Tergugat II Intervensi /8Terbanding II tidak pernah mempunyai hubungan phisikmaupun merasa menguasai sebagai pemegang Hak Atas Tanahyang letak dan luasnya tercantum dalam objek sengketa Menimbang, bahwa disamping bukti ( P.4 ) telahdidengar keterangan saksi Muchlis dan dihubungkandengan ( bukti P.17 ) daftar =hasil undian kaplingkelapa sawit UPT
M ABDURROHIM
26 — 2
2019/PN KdlPersyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil,sehingga Hakim berpendapat permohonan yang dimohonkan Pemohon adalahtidak bertentangan dengan hukum positif yang belaku;Menimbang, bahwa selanjutnya ditentukan dalam ketentuan Pasal 59Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2018 tentangPersyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil padapokoknya menyebutkan pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan padaDisdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT
Indria Widya Waskita
21 — 3
pengadilan negeri oleh Pendudukmaka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan /penggantian nama tersebut di Kantor Dinas Kependudukan dan PencatatanSipil Kabupaten Sleman, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanyasalinan Penetapan ini;Menimbang, bahwa mendasarkan pada ketentuan Pasal 59 PerpresNomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara PendaftaranPenduduk dan Pencatatan Sipil disebutkan (1) Pembetulan akta PencatatanSipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT
93 — 51
Hawung.Bahwa ruang lingkup pekerjaan pengadaan peralatan sarana penunjangkesenian pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi KalimantanTengah Tahun Anggaran 2012 sebagaimana diperjanjikan dalam kontrakmeliputi penyediaan pakaian adat dayak, alat musik dan kesenian serta didistribusikan kepada 14 (empat belas) Kabupaten/Kota di ProvinsiKalimantan Tengah dan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ProvinsiKalimantan Tengah serta pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Taman Budayadi Palangka Raya.Bahwa untuk
tanggal 14 Mei 2012 oleh saksiRothena Y, Hawung.Bahwa ruang lingkup pekerjaan pengadaan peralatan sarana penunjangkesenian pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi KalimantanTengah Tahun Anggaran 2012 sebagaimana diperjanjikan dalam kontrakmeliputi penyediaan pakaian adat dayak, alat musik dan kesenian sertadidistribusikan kepada 14 (empat belas) Kabupaten/Kota di ProvinsiKalimantan Tengah dan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ProvinsiKalimantan Tengah serta pada Unit Pelaksana Teknis (UPT
Kepala UPT Taman Budaya Provinsi Kalimantan Tengah;22.3. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Kotim;22.4. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab Kobar;Halaman 24 dari49 hal Put No.15/PID.SUSTPK/2017/PT PLK.23.24.25.26.22.5. Kepala Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya Kab. Lamandau;22.6. Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi InformatikaKebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sukamara;22.7. Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Pariwisata Kab.Seruyan;22.8.
Wirelessak (A: Cc : cmBahan P: 7080 cm, D: 68 cmKayuKayuKayuBahan kayu, P: 80120 cm, D:9,520Senar: 3aseni tari untuk UPT TamanBahan kayu, P: 5070 cm, D: 1014 cmBahan P: 5070 cm, D: 1014. cmaBahan P: 7080Bambu, 6D: 68 cmBahan kayu, P: 80120 cm, D:9,520Senar: 3seni tari untuk Kab.
Kepala UPT Taman Budaya Provinsi Kalimantan Tengah;22.3. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Kotim;22.4. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab Kobar;22.5. Kepala Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya Kab. Lamandau;22.6. Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi InformatikaKebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sukamara;22.7. Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Pariwisata Kab.Seruyan;22.8. Kepala Bagian Kebudayaan dan Pariwisata SekretarisDaerah Kabupaten Pulang Pisau;22.9.
David, SH
Terdakwa:
Zulkifli
92 — 11
Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban mengalami luka parah danmeninggal dunia sesuai dengan surat Visum Et Repertum Nomor 1197 /IKF / VER / Il / 2019 tangaal 29 April 2019 yang di keluarkan olehPemerintah Provinsi Sumatera Utara UPT Rumah Sakit Umum Indrapuradan di tandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Monang Situmorang dandiketahui olehh Dokter Ahli Forensik dr.
handuk berwarna putih; 1 (satu) helai kain seprai tempat tidur bermotif bungabunga; 1(Ssatu) helai kain seprai tempat tidur berwarna hijau; 1(satu) helai pakaian daster berwarna kuning; 1(satu) buah kipas angin; 1(satu) buah spring bed; 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vario berwarna putih dengan nomorPolisi BK 5830 TAS;Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacaka Visum EtRepertum Nomor 1197 / IKF / VER / Il / 2019 tangaal 29 April 2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara UPT
142 — 104
21 Desember 1991, Surat keteranganPangulu Mariah Hombang Kecamatan Bayu Raja Kabupaten Simalungun bernamaMARODOT SIMANJUNTAK tanggal 10 Januari 2006, Surat keterangan Pewaris/ ahliwaris tanggal 25 September 2007, Surat Keterangan Pangulu Nagori HombangKabupaten Simalungun dan Surat keterangan Pemilikan tanah Nomor593/035/Ekon/MH03 tanggal 15 Pebruari 2003 yang ditandatangani PanguluMARODOT SITINJAK, sementara berdasarkan pengukuran dan pengecekan titikkordinat yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan UPT
SimMARODOT SITINJAK, sementara berdasarkan pengukuran dan pengecekan titikkordinat yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan UPT Pengukuran dan PerpetaaanKehutanan Wilayah Il dan Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun terhadap areallahan milik terdakwa HELARIUS GULTOM bahwa lahan yang dihunjuk oleh terdakwaHELARIUS GULTOM masuk atau berada di dalam areal lahan PT.
keterangan yang ahli diberikan di Penyidik adalah benar;Bahwa ahli ada diminta pihak Penyidik Polres Simalungun untuk melakukanpengukuran atas tanah areal kebun kelapa sawit milik terdakwa;Bahwa Surat dari Kapolres Simalungun Nomor : 183/ X/2014/ Reskrim, tanggal25 Oktober 2014 perihal Mohon bantuan Ahli Pengukuran dan Surat perintahtugas Douglas Hutabarat Nomor : 522 /877/ IIC, tanggal 27 Oktober 2014;Bahwa Tugas dan tanggung jawab ahli sehubungan dengan jabatan saksisekarang ini di Dinas Kehutanan UPT
. 275/IVKWL5/1992 tanggal 8 Pebruari1992 tentang pengukuran Lahan Inliving (lahan terdakwa masuk kedalam lahanareal Inliving/ reboisasi yang telah dibebaskan Dinas Kehutanan PropinsiSumatera Utara dari Masyarakat antara tahun 1976 s/d tahun 1977;Bahwa saksi melakukan pengukuran dengan teodolit dan GPS tahun 2000 diatastanah areal kebun kelapa sawit milik terdakwa seluas + 20 Ha;Bahwa saksi melakukan pengukuran berdasarkan peta asli Inliving (reboisasi)yang ada di Kantor Dinas Kehutanan Propinsi UPT
diantara surat tersebut tidak adasurat palsu atau yang dipalsukan, pertimbangan pertimbangan sebelumnnya telahmenguraikan tentang surat palsu yang digunakan terdakwa dan juga tentang tidaksependapatnya majelis hakim terhadap kesimpulan nota pembelaan tersebut.Menimbang khusus terhadap uraian Nota pembelaan Penasehat hukumTerdakwa yang mendalilkan adanya hasil pengukuran dan pemetaan yang kontradiktifyaitu antara yang dilakukan Douglas Hutabarat atas perintah Tugas dari Kepala KantorDinas Kehutanan UPT