Ditemukan 11193 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Cg 620/2010 620/pdt.g/2015/pa.prg. 620/pdt.g/2014/pa.gtlo 620/pdt.g/2013/pa.prg. 620/pid.b/2015/pn sky
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Merek
Putus : 22-01-2015 — Upload : 30-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 715 K/Pdt.Sus-HKI/2014
Tanggal 22 Januari 2015 — PT ULTRASAKTI VS CV MAHESA PUSAKA ASLI
165 — 83 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • pemberian ijin edar adalahwewenang jabatan Tata Usaha Negara Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;Bahwa dengan demikian jelaslah bahwa substansi surat gugatan Penggugat adalahgugatan terhadap wewenang jabatan Tata Usaha Negara Tergugat II;Bahwa kewenangan pemeriksaan gugatan terhadap obyek gugatan wewenangjabatan Tata Usaha Negara tidak merupakan kompetensi pengadilan negeri/niaga;Bahwa terhadap hal tersebut juga pernah diputuskan dalam suatu Yurisprudensi,yaitu Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 620
Pengadilan PT PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 28-08-2017 — Putus : 26-09-2017 — Upload : 03-09-2019
Putusan PT PEKANBARU Nomor 33/PID.TPK/2017/PT PBR
Tanggal 26 September 2017 — Pembanding/Penuntut Umum : CHANDRA RISKI, SH
Terbanding/Terdakwa : HERI SUTRISNO
46 — 24
  • Garuda Mas.Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 620/SPKDisdik/Buku/X1/2014.Tanggal 28 November 2014. Pekerjaan : Pengadaan buku peragasiswa untuk mengenalkan alam sekitar untuk siswa TK KecamatanBatu Hampar. Oleh : CV. Garuda Mas.Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 621/SPKDisdik/Buku/X1/2014.Tanggal 01 November 2014. Pekerjaan : Pengadaan buku peragasiswa TK Kecamatan Rimba Melintang. Oleh : CV. Garuda Mas.Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 487/SPKDisdik/Rkb/IX/2014.Tanggal 15 September 2014.
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 13-07-2016 — Putus : 11-11-2016 — Upload : 03-01-2017
Putusan PT JAKARTA Nomor 425/PDT/2016/PT.DKI
Tanggal 11 Nopember 2016 — DIMIN >< SITI AMINI CS
61 — 36
  • Taman Tempo No. 1 Persada Kemala Jakasampurna BekasiBarat, masingmasing berdasarakan Surat Kuasa Hukum tertanggal 22 April2015 yang telah di daftarkandi Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timurnomor : 560/SK/Pengc/Insdt/2015/Pn.Jkt.Tim tertanggal 23 April 2015 danSurat Kuasa Hukum tertanggal 4 Mei 2015 yang telah di daftarkan diPengadilan Negeri Jakarta Timur nomor:620/SK/Pengc/Insdt/2015/Pn.Jkt.Tim tertanggal 07 Mei 2015.
Pengadilan PN LUBUK SIKAPING Perdata
Register : 19-05-2020 — Putus : 11-11-2020 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN LUBUK SIKAPING Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Lbs
Tanggal 11 Nopember 2020 — Penggugat:
EMA SUSANTI
Tergugat:
CV DIO PUTRA KARYA
116 — 26
  • Bahwa dari uraian tersebut secara jelas dan tandas bahwasanyagugatan Penggugat yang menuntut kerugian atas dikeluarkannya izinterhadap Tergugat merupakan sengketa Tata Usaha Negara yang harusdiselesaikan di Pengadilan Tata Usaha Negara dan bukanlah diPengadilan Negeri Lubuk Sikaping, hal itu sesuai dengan YurisprudensiMahkamah Agung Republik Indonesia sebagai berikut: Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 620 K/ Pdt/1999 tanggal 29 Desember 1999Bila yang digugat adalah Badan atau Pejabat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 30-03-2017 — Upload : 08-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 187 K/Pdt/2017
Tanggal 30 Maret 2017 — MUHAMAD ALWANI HAMID, Dkk vs PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI DI JAKARTA cq BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DI KUPANG cq BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN SIKKA, Dkk
38 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • memeriksa sertamengadili Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara;Bahwa Penggugat sendiri telah mengakui Kantor Pertanahan KabupatenSikka telah menerbitkan Sertifikat Nomor 1 Tahun 1985, tanggal 23 Februari1985, terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor 1 Tahun 1985 tanggal 23 Februari1985 adalah keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, sehingga sengketa inimenjadi kompetensi absolut Badan Peradilan Tata Usaha Negara, bukanLembaga Peradilan Umum, maka merujuk pada Yurisprudensi MahkamahAgung Republik Indonesia Nomor 620
Pengadilan PN SAMPIT
Register : 25-02-2015 — Putus : 26-08-2015 — Upload : 22-03-2016
Putusan PN SAMPIT Nomor 12/Pdt.G/2015/PN Spt
Tanggal 26 Agustus 2015 —
112 — 11
  • Jamildengan Basri seluas11.00 Ha, tertanggal8 September 2010, telah dibubuhimaterai dan telahdicocokkan sesuaidengan aslinya,diberi tanda T15; 16.Foto copyBerita AcaraPenyerahan LahanNo. 620/TASK3BAG RT/IX/210,antara M. Jamildengan Nurbaniseluas 0,50 Ha,tertanggal 8September 2010,diberi tanda T16; 17.Foto copyBerita AcaraPenyerahan LahanNo. 622/TASK3BAG RT/IX/210,antara M.
Pengadilan PN KUPANG Perdata
Putus : 27-04-2015 — Upload : 22-08-2015
Putusan PN KUPANG Nomor 191/Pdt.G/2014/PN.Kpg.
Tanggal 27 April 2015 — JOHNY LIMARDI LAWAN 1. MARTHA NDOLU EOH-LENA; 2. DANIEL LOUK FANGGI 3. MUDJI SANTOSO HADI WIJONO 4. BADAN PERTANAHAN KOTA KUPANG,
44 — 23
  • Bahwa Sertifikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat Ilmerupakan Surat Keputusan (beshiking) yang dikeluarkan oleh Badan atauPejabat Tata Usaha Negara berwujud sertifikat tanah sehingga dengandemikian maka kompetensi absolut Badan Peradilan Tata Usaha Negaralah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini serta berwenangmenyatakan Sertifikat Hak Milik tersebut dibatalkan demi hukum / batal demihukum (Vide YURISPRUDENSI MA RI NOMOR : 620 K/Pdt/1999 tanggal29 Desember 1999 yang menegaskan
Pengadilan PA Kota Padangsidempuan Perdata Agama
Register : 13-08-2020 — Putus : 16-09-2020 — Upload : 16-09-2020
Putusan PA Kota Padangsidempuan Nomor 204/Pdt.G/2020/PA.Pspk
Tanggal 16 September 2020 — Penggugat melawan Tergugat
142 — 107
  • Sebelah Selatan Jalan Sutan Panindoan ; sebelah Barat Tanah Fakhruddin Siregar S.Sos ;Sebidang tanah berikut bangunan luas + 620 M2 terletak di PropinsiSumatera Utara Kota Padangsidimpuan KecamatanPadangsidimpuan Utara Kelurahan Panyanggar, dengan batas batas sebagai berikut: sebelah Utara :Sawah/Paret ; sebelah Timur :Jalan/Rumah Burhanuddin ; Sebelah Selatan :Rumah Darul Saleh Lubis ; sebelah Barat :Paret ;Sebidang tanah berikut bangunan luas + 45,5 M2 terletak di PropinsiSumatera Utara Kota Padangsidimpuan
Pengadilan PN KOLAKA Pidana Umum
Register : 26-03-2018 — Putus : 17-05-2018 — Upload : 18-05-2018
Putusan PN KOLAKA Nomor 74/Pid.B/2018/PN Kka
Tanggal 17 Mei 2018 — Penuntut Umum:
ERVA NINGSIH, SH
Terdakwa:
TRI WAHYUDI alias TRI BIN TASWO SUNARYO
54 — 15
  • CS2 3B7 BBO: 620 enna ceee ene meenee nee noreemmeanorseeeenerseee ner ceuenoceanenie16. CB5 341 B22 SBA gece cecere nese meeeeneenoreemmeeannorseeenercenrenerceuenoceinaenin17. BE FOR 212 AB sennnee ese eer neneems eee nenconeemeeunnernerceeennnerceeunnercoeenoonemaaenn1B. OSS 255 374.
Pengadilan PN MAKASSAR Perdata
Register : 23-11-2020 — Putus : 01-07-2021 — Upload : 22-07-2021
Putusan PN MAKASSAR Nomor 397/Pdt.G/2020/PN Mks
Tanggal 1 Juli 2021 — Penggugat melawan Tergugat
84 — 18
  • kewenangan pengadilan umum untuk memeriksa, memutus,dan menyelesaikannya namun merupakan kewenangan Peradilan Tata UsahaNegara.Bahwa disamping ketentuan tersebut di atas, berdasar yurisprudensiHalaman 20 Putusan No. 397/Pdt.G/2020/PN MksMahkamah Agung Republik Indonesia No. 321 K/Sip/1978 tanggal 31 Januari1981 dinyatakan "Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk membatalkan surathak milik yang dikeluarkan oleh instansi lain, sejalan dengan hal tersebut dalamputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 620
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Perdata
Register : 30-07-2020 — Putus : 21-07-2021 — Upload : 31-07-2021
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 309/Pdt.G/2020/PN Jkt.Tim
Tanggal 21 Juli 2021 — Penggugat:
1.FANNY BRATA DJAYA
2.KWANTARI BRATA DJAYA
3.TJUNTORO BRATA DJAYA
4.FUBIJANTO BRATA DJAYA
5.SANTOSA BRATA DJAYA
6.TJINDRANINGSIH BRATA DJAYA
7.PINGSARI BRATA DJAYA
8.PUBIJANTO BRATA DJAYA
Tergugat:
KODAM JAYA JAYAKARTA
132 — 39
  • sengketa tata usaha Negara.4) Pasal 53 ayat (1) Undangundang Nomor 5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dinyatakanSeseorang atau badan hukum perdata yang merasakepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata UsahaNegara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilanyang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata UsahaNegara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah,dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/ataurehabilitasi.5) Putusan Mahkamah Agung RI No. 620
Pengadilan PN SELONG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 13-04-2020 — Putus : 10-08-2020 — Upload : 18-09-2020
Putusan PN SELONG Nomor -46/Pdt.G/2020/PN.Sel
Tanggal 10 Agustus 2020 — -HAJI UMAR Melawan -KEPALA DESA GERENENG
125 — 72
  • K/Pdt/2015, tanggal 23 Oktober 2015, yang kaidahhukumnya : Bahwa salah satu petitum gugatan adalah meminta agardinyatakan tidak sah dan batal demi hukum perubahan Sertifikat Hak MilikNomor tertentu ke Sertifikat Hak Milik Nomor lainnya sebagaimana tersebut didalam petitum, sedangkan Sertifikat Hak Milik adalah merupakan suatuPenetapan Tertulis dari Badan/Pejabat TUN, sehingga substansi gugatan yangdemikian merupakan kompetensi dari Peradilan Tata Usaha Negara bukanPeradilan Umum.Putusan Nomor : 620
Pengadilan PN KUDUS Pidana Umum
Register : 23-10-2020 — Putus : 17-12-2020 — Upload : 17-12-2020
Putusan PN KUDUS Nomor 139/Pid.B/2020/PN Kds
Tanggal 17 Desember 2020 — Penuntut Umum:
AHMAD MUHLISIN ,SH
Terdakwa:
1.Anton Hermawan Bin Teddy Hermawan
2.Dudin Saadudin Alias Udin Alias Uwak Bin Hamdan
3.Suherman alias Eman Bin Aan Sap'an
4.Dina Kosmara Alias Ujang Bin Oman
179 — 100
  • atas nama LANI WIJAYA dengannomor 2008, 2010 dan 2026, 2 (dua) buku SHM atas nama WENNY WIJAYAdengan nomor 602/BU dan 2215, 1 (satu) buku SHM Nomor : 1788 atas namaHANNY WIJAYA, 1 (Satu) buku SHM Nomor : 3054 atas nama YULIANTI HALIM,1 (Satu) buku SHM Nomor : 233 atas nama KHAERUL ANAM, 1 (satu) buku SHMNomor : 382 atas nama LIEM CAHYO WIJAYA, NAGA WIJAYA, FABIANUS YOMIANGGA WIDJAYA, 1 (Satu) buku SHM Nomor : 663 atas MINI GIMAN, 2 (dua)buku HGB atas nama LIEM CAHYO WIJAYA dengan nomor 1341 dan 620
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 18-08-2016 — Upload : 13-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 461 K/Pdt/2016
Tanggal 18 Agustus 2016 — SAUT SIRAIT, dk VS SUHARDI LELI, dk.
65 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kesemuanya ini sudah menyangkut atau menyentuhaspek wewenang, prosedur dan substansial sertifikat tanah sebagaikeputusan tata usaha negara yang tunduk pada wewenang yurisdiksiPeradilan Tata Usaha Negara;Jadi pengadilan negeri tidak berwenang untuk membatalkan SHM Nomor 12Tahun 1975 atas nama Tergugat , serta tidak berwenang menilai danmemutus tentang perbuatan pembaliknamaan sertifikat atas tanah;Hal ini dibenarkan oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusannyaNomor 620 K/Pdt/1999 tanggal 29
Pengadilan PT BANJARMASIN Pidana Khusus
Register : 14-07-2015 — Putus : 22-09-2015 — Upload : 02-07-2019
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 22/PID.TPK/2015/PT BJM
Tanggal 22 September 2015 — Pembanding/Terdakwa : DR. H.SYAHRIANI, M.Si Bin SYAHRAN Diwakili Oleh : M. ADIWIRA SETIAWAN,S.H
Terbanding/Jaksa Penuntut : Kamin. SH.,MH
142 — 63
  • Tanah Kosong Jalan 11 85.140Halaman 23 dari 76 halamanPutusan Nomor 22/PID.SUSTPK/2015/PT.BJM. 44 Dipinggir 277, m2 48.3493 Tanah Kosong Jalan U7 31.980A5 Dipinggir 363, m 63.3494 Tanah Kosong Jalan 88 15.120A6 Dipinggir 300, m 522495 Tanah Kosong Jalan 36 62.640AT Dipinggir 230, m2 40.1496 Tanah Kosong Jalan 77 53.98048 Dipinggir 599, m2 104.3497 Tanah Kosong Jalan 87 77.38049 Dipinggir 179, m 31.3498 Tanah Kosong Jalan 96 13.04050 Dipinggir 179, m2 31.3499 Tanah Kosong Jalan 94 09.56051 Dipinggir 620
    m2491 Tanah Kosong Jalan 43 44.444.82043 Dipinggir 309, m2492 Tanah Kosong Jalan 11 53.785.14044 Dipinggir 277, m2493 Tanah Kosong Jalan U7 48.331.980A5 Dipinggir 363, m494 Tanah Kosong Jalan 88 63.315.12046 Dipinggir 300, m2495 Tanah Kosong Jalan 36 52.262.640AT Dipinggir 230, m2496 Tanah Kosong Jalan U7 40.153.98048 Dipinggir 599, m2497 Tanah Kosong Jalan 87 104.377.38049 Dipinggir 179, m2498 Tanah Kosong Jalan 96 31.313.04050 Dipinggir 179, m2499 Tanah Kosong Jalan 94 31.309.56051 Dipinggir 620
Pengadilan PN GARUT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 25-02-2015 — Putus : 14-07-2015 — Upload : 10-08-2015
Putusan PN GARUT Nomor 5/Pdt.G/2015/PN.Grt
Tanggal 14 Juli 2015 — - ISEK. DKK Lawan - PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VIII ( PERSERO ) KEBUN BUNISARI LENDRA. DKK
105 — 44
  • Haltersebut juga selaras denganYurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor 620 k/Pdt/1999 tanggal 29 Desember 1999 yang pada intinyatelah memutuskan bahwa "Bila yang digugat adalah badan atau pejabat Tata UsahaNegara dan obyek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabattersebut, maka yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalah peradilanTata Usaha Negara bukan wewenang pengadilan negeri.Bahwa berkenaan dengan hal tersebut, kiranya sudah cukup alasan bagi
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 23-06-2021 — Putus : 05-11-2021 — Upload : 17-11-2021
Putusan PN AMBON Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb
Tanggal 5 Nopember 2021 — Penuntut Umum:
1.DEMIANUS E PALAPIA, SH
2.ENDANG ANAKODA, SH
3.WILLIAM MARCUS SEBASTIAN.SH
Terdakwa:
MUH.YUSUF RUMALEAN alias UCU
147 — 90
  • 2019
  • 1 (satu) Eksemplar asli Surat Perintah Membayar Langsung (Ls) No SPM : 169/SPM-LS/SKPKD/2019 Tanggal 29 Mei 2019
  • 1 (satu) Eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD No : 169/SPP-LS/SKPKD/2019 Tanggal 29 Mei 2019
  • 1 (satu) Eksemplar asli Surat Perintah Pencairan Dana No : 4712/SP2D/2019 Tanggal 23 Desember 2019 Tahun anggaran 2019
  • 1 (satu) Eksemplar asli Surat Perintah Membayar Langsung (Ls) No SPM : 620
    /SPM-LS/SKPKD/2019 Tanggal 23 Desember 2019
  • 1 (satu) Eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD No : 620/SPP-LS/SKPKD/2019 Tanggal 23 Desember 2019
  • 1 (satu) Eksemplar asli surat Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemrintah Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tanggal 27 Agustus 2019 Nomor 900/173/201 tentang penyaluran Dana Desa Tahap I (20%) dan Tahap II (40%) Tahun anggaran 2019 beserta Daftar lampiran
  • 1
    Surat Perintah Membayar Langsung (Ls) NoSPM : 169/SPMLS/SKPKD/2019 Tanggal 29 Mei 20191 (Satu) Eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Langsung BelanjaPengeluaran PPKD No : 169/SPPLS/SKPKD/2019 Tanggal 29 Mei2019Halaman 5 dari 270 Putusan Nomor 18/Pid.SusTPK/2021/PN Amb49.50.51.52.53.34.55.56.ST:58.89.60.61.62.1 (satu) Eksemplar asli Surat Perintahn Pencairan Dana No4712/SP2D/2019 Tanggal 23 Desember 2019 Tahun anggaran 20191 (satu) Eksemplar asli Surat Perintah Membayar Langsung (Ls) NoSPM : 620
    /SPMLS/SKPKD/2019 Tanggal 23 Desember 20191 (satu) Eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Langsung BelanjaPengeluaran PPKD No : 620/SPPLS/SKPKD/2019 Tanggal 23Desember 20191 (satu) Eksemplar asli surat Dinas Pemberdayaan MasyarakatPemrintah Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakTanggal 27 Agustus 2019 Nomor 900/173/201 tentang penyaluran DanaDesa Tahap (20%) dan Tahap II (40%) Tahun anggaran 2019 besertaDaftar lampiran1 (Satu) Eksemplar asli surat Sekretaris Daerah Pemerintah KabupatenSeram
    Perintah Pencairan Dana No : 1550/SP2D/2019Tanggal 29 Mei 2019 Tahun anggaran 20191 (satu) Eksemplar asli Surat Perintah Membayar Langsung (Ls) No SPM :169/SPMLS/SKPKD/2019 Tanggal 29 Mei 20191(satu) Eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Langsung BelanjaPengeluaran PPKD No : 169/SPPLS/SKPKD/2019 Tanggal 29 Mei 20191(satu) Eksemplar asli Surat Perintah Pencairan Dana No : 4712/SP2D/2019Tanggal 23 Desember 2019 Tahun anggaran 20191 (Satu) Eksemplar asli Surat Perintah Membayar Langsung (Ls) No SPM :620
    /SPMLS/SKPKD/2019 Tanggal 23 Desember 20191(satu) Eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Langsung BelanjaPengeluaran PPKD No : 620/SPPLS/SKPKD/2019 Tanggal 23 Desember20191 (Satu) Eksemplar asli surat Dinas Pemberdayaan Masyarakat PemrintahDesa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tanggal 27Agustus 2019 Nomor 900/173/201 tentang penyaluran Dana Desa Tahap (20%) dan Tahap II (40%) Tahun anggaran 2019 beserta Daftar lampiran1(satu) Eksemplar asli surat Sekretaris Daerah Pemerintah KabupatenSeram
    /SPMLS/SKPKD/2019 Tanggal 23 Desember 201951. 1 (Satu) Eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Langsung BelanjaPengeluaran PPKD No : 620/SPPLS/SKPKD/2019 Tanggal 23Desember 201952. 1 (satu) Eksemplar asli surat Dinas Pemberdayaan MasyarakatPemrintah Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakTanggal 27 Agustus 2019 Nomor 900/173/201 tentang penyaluran DanaDesa Tahap (20%) dan Tahap II (40%) Tahun anggaran 2019 besertaDaftar lampiran53. 1 (satu) Eksemplar asli surat Sekretaris Daerah Pemerintah
Pengadilan PN NGANJUK Pidana Umum Pemalsuan
Register : 29-04-2015 — Putus : 11-06-2015 — Upload : 18-04-2016
Putusan PN NGANJUK Nomor Nomor : 115/Pid.B/2015/PN.Njk.
Tanggal 11 Juni 2015 — SUPARJI Bin HARDJODASI
71 — 8
  • SARTISHM No. 620 Luas 1533 m?
Pengadilan PA KISARAN Perdata Agama
Register : 26-06-2018 — Putus : 12-03-2019 — Upload : 19-03-2019
Putusan PA KISARAN Nomor 628/Pdt.G/2018/PA.Kis
Tanggal 12 Maret 2019 — Penggugat melawan Tergugat
12 — 4
  • (Figh AlSunnah Juz II halaman 48).Dan Kitab AlMuhadzdzab Juz II halaman 175 ditegaskan sebagai berikut:9 Luo abel wo ybo 620 Gums wii> anal) UsgeIl (Soil a> 15Qe pues lai Vg aiodArtinya : Apabila sudah ada tamkin sempurna (hidup serumah/isteri taat), makasuami wajib memberikan nafkah, dan jika suami tidak memberikannyahingga lewat satu masa, maka nafkah tersebut menjadi hutang dalamtanggungannya, dan tidak akan gugur hutang nafkah tersebut karenaberlalunya waktu.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan
Pengadilan PA BEKASI Perdata Agama
Register : 14-02-2020 — Putus : 09-11-2020 — Upload : 11-11-2020
Putusan PA BEKASI Nomor 0759/Pdt.G/2020/PA.Bks
Tanggal 9 Nopember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
11 — 3
  • Hal itu sesuaipula dengan pendapat ulama yang bernama Sayid Abi Bakar dalam KitabVanatut Thalibin Juz IV halaman 85 yang artinya berbuny/i:od DS gril iV ale Ig) yo dr0ll Ai Yo wine lo goad dguSII gi adaillsaio)Artinya: Nafkah atau pakaian (Seorang isteri) yang belum dipenuhi, makaharus dilunasi walaupun sudah lampau waktunya;Kitab AlMuhadzdzab juz halaman 178 yang diambil sebagai pendapatMajelis Hakim yang berbunyi:lus aaa wylo ylej 620 Crane i> 0u al ada) Urge (pSotI wr I51VUlo I Gia btu Vo aios