Ambo, akhirnya sekarang,berdasarkan pengukuran dan gambar situasi sebidang tanah yang dibuatoleh Zaharuddin/Pengatur Agraria dan Transmigrasi Provinsi Riau tanggal15 September 1967 Nomor 1!A.90/HGB/GK/1967 hanya tinggal seluas +1.109,75 m?, dengan batasbatas sempadannya sebagaimana tersebutdalam gugatan ;Bahwa sisa tanah seluas + 1.108,75 m?, kemudian surat bukti kepemilikannyasecara diamdiam tanpa musyawarah dengan Siti Raya dan M. Remy Nursa,SH./Penggugat Il, alm. St.

ditambah dengan sisa luasyang diukur oleh Zaharuddin/Pengatur Agraria, Pegawai Technis KantorHal. 4 dari 26 hal. Put. No. 730 K/Pdt/2005Direktorat Agraria dan Transmigrasi Provinsi Riau tanggal 15 September 1967Nomor IA.99/HGB/GK/1967 dengan luas pengukuran + 1.108,75 m2. Jadi surattanah yang diurus oleh alm. R. Sutan Ambo tetapi semuanya yaitu 1000 m?ditambah sisa luas pengukuran 108,75 m?, jadi luas keseluruhan tanah yangdiurus Sertifkat HGB oleh alm. R. Sutan Ambo + 1.108,75 m?

IA.1227/HP/SK/1964, tanggal 30 Oktober 1964yang telah memberi kepada suami/orangtua para Tergugat I, hak atas tanahnegara dengan hak pakai, kemudian dirubah oleh Surat Keputusan kepalaDirektorat Agraria dan Transmigrasi No.

IA.99/HGB/SK/1997, kemudian padatanggal 26 Mei 2001 negara melalui Kantor Turut Tergugat memberikan hakkepada para Penggugat dengan hak milik sesuai dengan Sertifikat HM No.169/Sukaramai atas nama para Penggugat (Bukti PR1) sedangkan SuratKeputusan Kepala Direktorat Agraria dan Imigrasi Provinsi Riau sekarang KantorPertanahan Pekanbaru (Turut Tergugat) No.

., sebagai Pejabat Pembuat AktaTanah (PPAT), yang dimaksud Pasal 7 PP Nomor 24 Tahun 1997 tentangPendaftaran Tanah dengan daerah kerja Kabupaten Bogor dan berkantordi Jalan Mayor Oking Nomor 63 Central Ruko Cibinong Blok B/ 29,Cibinong, Kabupaten Bogor yang sebelumnya merupakan Sertifikat HakMilik Nomor:1120/Curug namun telah dihapus dan DIUBAH menjadi HakGuna Bangunan Nomor 3462/Curug berdasarkan Keputusan MenteriNegara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal09 Desember 1997, Nomor 16

(Sebelas RibuLima Ratus Tiga Meter Persegi), yang dibeli PENGGUGAT dari HermanAngwidjajalah yang lebih dahulu diterbitkan oleh TERGUGAT,Bahwa penerbitan objek Gugatan oleh TERGUGAT bertentangan denganPeraturan Menteri Agraria/ Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999 tentangTata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan HakPengelolaan dimana Pasal 37 mengatur: (1) Kepala Kantor Pertanahan meneliti kelengkapan dan kebenaran datayuridis dan data fisik permohonan Hak Guna Bangunan sebagaimanadimaksud

;Bahwa Sertipikat Obyek Sengketa adalah pemecahan bidangdari Sertipikat Hak Milik No 3421/Desa Curug, dimana dalam prosespenerbitannya telah melalui rangkaian kegiatan sebagaimana diatur dalamPeraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo.Peraturan Meneteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 tentangKetentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentangPendaftaran Tanah antaralain: a.

Peraturan Menteri Negara Agraria / KepalaBadan Pertanahan Nasional No.3 Tahun 1997, serta TELAH MEMENUHIAsasAsas Umum Pemerintahan yang Baik / AAUPB (algemene behoorlijkbestuur / principle of good administration) sebagaimana yang diuraikan olehW.

Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan NasionalNo.3 Tahun 1997 serta :> Telah sesuai dengan azas legalitas ; > Tidak berbuat sewenangwenang ( De tornement de pouvoir)> Tidak berbuat sekehendak hati (Willekeun) > Sesuai dengan AzasAzas Umum Pemerintahan Yang Baik(AAUPB). ; Atas dasar uraian tersebut diatas, mohon kiranya Majelis Hakim yang mengadiliperkara ini berkenan memMuIUS !

Camat atau Kepala Desa untuk melayani pembuatan akta di daerah yangbelum cukup terdapat PPAT, sebagai PPAT sementara;Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Badan PertanahanNasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan AtasPeraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahunHalaman 6 dari 10 Putusan Nomor 14/Pdt/2020/PT GTO1997 telah memberikan contohcontoh baku bentukbentuk aktaakta peralihanhak yang tertuang dalam lampirannya misal: Lampiran berupa Akta

Kepala Desa harus ada buktisertifikasi knhusus sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sementaramenurut Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT);Menimbang, bahwa bentuk akta dari jual beli atas tanah juga sudahditentukan formatnya sebagaimana lampiran berupa Akta Jual Beli (pdf) dariPeraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 8Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria

PRATONO HIDAYAT;Fotocopy Permohonan Untuk Mendapat Izin Hak menurut PeraturanMenteri Agraria No.14/1961 an. NY. TRISANTI;Fotocopy Permohonan Untuk Mendapat Izin Hak menurut PeraturanMenteri Agraria No.14/1961 an.

Syahrul ( Tergugat I ) dansegala surat lainya yang ada diatas tanah sengketa yang memberi hak kepada Tergugat I,halaman 10 putusan No. 6/Pdt/2016/PTBNAII, Ul, IV, V, VI dan VI tidak sah dan tidak berharga menurut hukum, sertadihubungkan dengan Yurispudensi Mahkamah Agung Nomor. 550 K/Sip/1978 tanggal 8Mei 1980 yang menyatakan sebagai berikut:Suatu gugatan perdata yang dalam petitumnya menuntut pembatalan hak,pencabutan sertifikat tanah yang diterbitkan oleh Kantor Pedaftaran tanah (Agraria),maka

Pemerintah Republik Indonesia cq Kepala Kantor Pendaftaran tanah (Agraria )harus ditarik sebagai Tergugat, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat,bahwa pihak Badan Pertanahan Nasional Bireuen dan PPAT seperti apa yangdikemukakan oleh para Tergugat haruslah dijadikan sebagai Tergugat dalam perkaraAquo ;Dan Mejelis Pengadilan Tinggi dapat menerima eksepsi para Tergugat / Pembandingtersebut ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan diatas MajelisHakim berpendapat gugatan Penggugat

, Gambar Situasi tertanggal 27 Nopember 1985 Nomor7876/1985, terletak di Kelurahan Medokan ayu, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya,yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Agraria Surabaya tanggal 7 Desember 1995 No. 9tercatat atas nama Tatik Supiati ; 2. Bahwa dalam perikatan tersebut telah disepakati bersama bahwa utang sebesarRp.150.000.000, (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut harus dibayar kembali secaratunai oleh Tergugat kepada Penggugat selambatlambatnya pada tanggal 10 Juni 2009 ; 3.

Bahwa selain itu dalam perikatan tersebut juga disepakati bersama bahwa apabila sampaibatas waktu tanggal 10 Juni 2009 telah terlewati ternyata Tergugat tidak dapat melunasiutangnya, maka Penggugat oleh Tergugat diberi kuasa dan diberi hak untuk menjualbarang jaminan utang berupa Sebidang tanah Hak Milk Nomor 9, seluas 56660 M7,gambar Situasi tertanggal 27 Nopember 1985 Nomor 7876/1985, terletak di KelurahanMedokan Ayu, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, yang diterbitkan oleh KepalaKantor Agraria

Pada hal Para Tergugat telahmengetahui bahwa objek sengketa adalah Hak Milik Penggugat, sehinggaperbuatan para Tergugat sampai dengan Tergugat XIll dapat dikwalifisir sebagaiPerbuatan Melawan Hukum yang sangat merugikan Penggugat; Bahwa pada tahun 2015, Penggugat mendaftarkan tanah adat Penggugat keKantor Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kabupaten KepulauanYapen Serui, untuk mendapatkan kepastian hukum dan kepastian hak, sertaperlindungan hukum atas bidang tanah dimaksud, sebagaimana

diatur dalamketentuan Pasal 3 huruf a, Peraturan Pemerinta Nomor 24 Tahun 2007 tentangHalaman 6 dari 56 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2017/PN.Sru10.11.Pendaftaran Tanah, sehingga Kepala Agraria dan Tata Ruang Badan PertanahanNasional Kabupaten kepulauan Yapen, wajib melakukan survei dan pengukuranfisik bidang tanah seluas: 7.175 m2, dengan menerbitkan 4 (empat) buku SertifikatTanah atas nama: TERA BURUMI (Penggugat), yang mana ukuran masingmasingSertifikat Hak Milik yaitu : a.

(Surat Edaran Menteri Dirjen Agraria Kepala Direktorat Pendaftaran Tanahub Kepala Pembinaan Hukum R. Soepandi tertanggal 20 Desember 1969No.Dpt / 112/63/16/69 yang termuat dalam tuntunan pejabat Pembuat AkteTanah Depdagri, Ditjen Agraria hal.65)18.Jika secara nyata bahwa adanya ketentuan atau kebiasaan larangansebagaimana point no.8 diatas maka Ketentuan atau larangan tersebutmenurut Penggugat tidak sejalan dengan kondisi masyarakat dewasaini.

Poin 10 halaman 4 Posita Gugatan).Bahwa sedangkan tanah yang dibeli oleh Tergugat Il dalam Konpensidari Tergugat dalam Konpensi berdasarkan Kartu Kaveling/PerpetakanNomor : 2796/1653/PD/PcA/III/73. tanggal 2 Oktober 1973 yangdikeluarkan oleh Kantor Direktorat Agraria DKI Jakarta jo. SuratPengoperan Hak Hak Atas Tanah Nomor : 7 tertanggal 7 Mei 1982 yangdibuat di hadapan Ny.

A28 32D, RT. 008/ RW. 04,Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat)sebagaimana terurai dalam Kartu Kaveling/Perpetakan Nomor2796/1653/PD/PcA/III/73 tanggal 2 Oktober 1973 yang dikeluarkan olehKantor Direktorat Agraria DK! Jakarta.Bahwa tanah tersebut Tergugat II dalam Konpensi peroleh dari Tergugat dalam Konpensi berdasarkan Surat Pengoperan Hak Hak Atas TanahNomor : 7 tertanggal 7 Mei 1982 yang dibuat di hadapan Ny.

No. 4100 sebag. / KartuKav./ Perpetakan dari Direktorat Agraria DKI Jakarta tanggal 15 Desember1973 Nomor : 338/2043/PD/PcA/III/73 dan pada kolom keteranganmengenai Nama Jalan/ Persil tercantum JI. Asia baru Blok C.2 Kav. No. 68+ 69, dimana berdasarkan Kartu.

Bahwa dengan demikian jelas, Tergugat II dalam Konpensi selainterbukti sebagai pemilik satusatunya yang sah atas tanah objek perkarasecara yuridis, yaitu berdasarkan bukti Kartu Kaveling/Perpetakan Nomor :2796/1653/PD/PcA/III/73 tanggal 2 Oktober 1973 yang dikeluarkan olehKantor Direktorat Agraria DKI Jakarta jo. Surat Pengoperan Hak Hak AtasTanah Nomor : 7 tertanggal 7 Mei 1982 yang dibuat di hadapan Ny.

Mursyid (Bukti TK/PR1);Fotokopi Kartu Kavling Perpetakan No. 2796/1653/PD/PcA/III/73, atas nama A.Sumitra Bin Sarkawi yang dikeluarkan oleh Kantor Direktorat Agraria DaerahKhusus Ibukota Jakarta pada tanggal 2 Oktober 1973 (Bukti TK/PR2);Fotokopi Surat Pengoperan HakHak atas tanah No. 7 tanggal 7 Mei 1982 yangdibuat dihadapan Ny. Sitti Marjami Soepangat, S.H., Notaris di Jakarta (BuktiTK/PR3);Fotokopi Surat Kuasa tertanggal 5 Mei 1980 antara A.

;Bahwa atas dasar ketentuan diatas, juncto UndangUndang No. 5 tahun1960 tentang Pokokpokok Agraria, UndangUndang tentang AnggaranPendapatan dan Belanja Negara, dan UndangUndang No. 3 tahun 1971Hal. 7 dari 46 hal. Put.

Bahwa seandainyapun Penggugat berhak atas tanah dan bangunan,maka permohonan Penggugat kepada Majelis Hakim sebagaimanaterdapat dalam petitum halaman 12 butir 5, yang menghukum Tergugat IIuntuk mengembalikan hak atas tanah beserta bangunan di atasnyamenjadi atas nama Penggugat, seharusnya ditujukan kepada Presidendengan perantaraan Menteri Agraria, melalui Kepala Inspeksi Agraria ;7.

Bahwa sesuai dengan UU No. 20 tahun 1961 tentang pencabutan hakhak atas tanah dan bendabenda yang ada di atasnya knususnya pasal 1pasal 2 ayat (1) mengatur bahwa permintaan pencabutan hak atas tanahdan/atau benda tersebut diajukan oleh yang berkepentingan kepadaPresiden dengan perantaraan Menteri Agraria, melalui Kepala InspeksiAgraria yang bersangkutan.

Pasal 2 ayat (1) UU No.2 tahun 1961 :"(1) Permintaan untuk melakukan pencabutan hak atas tanah dan/ataubenda tersebut pada pasal 1 diajukan oleh yang berkepentingan kepadaPresiden dengan perantaraan Menteri Agraria, melalui Kepala InspeksiAgraria yang bersangkutan"8.

Bahwa ternyata dalam surat gugatannya, Penggugat tidakmengikutsertakan Menteri Agraria dan Dirjen HAKI sebagai pihak dalamperkara perdata ini, sehingga jelas secara formil pihakpihak dalamperkara perdata ini tidak lengkap (kurang parti)) ;Hal. 38 dari 46 hal. Put. No. 2581 K/Padt/200610.11.12.13.14..

, berdasarkan SHGB Nomor 363/Kelurahan Braga, atasnama PT Daya Cipta Kreasi Sakti (Tergugat Ill), yang diterbitkan olehKepala Kantor Pertanahan Kota (dahulu Kantor Agraria Kotamadya)Bandung pada tanggal 31 Desember 1988;2) Bahwa berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 36/JB/Bdg/1990 tanggal 22Mei 1990 yang dibuat oleh dan di hadapan Kikit Wirianti Sugata, S.H.

PeraturanPemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996,Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2006, Peraturan MenteriDalam Negeri Nomor 1 Tahun 1977, Peraturan Menteri Negara Agraria / KepalaBadan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997, Peraturan Menteri NegaraAgraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999, PeraturanMenteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999,dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik

Braga telah sesuai dengan ketentuanperauran perundangundangan yang berlaku saat itu yaituPeraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentangPendaftaran Tanah dan Peraturan Meneteri Agraria Nomor 6Tahun 1965 tentang Pedoman Pokok PenyelenggaraanPendaftaran Tanah. Pasal 19 PP Nomor 10 Tahun 1961menyebutkan bahwa perjanjian tentang pemindahan hak atastanah dibuktikan (dibuat) dengan suatu akta pejabat yang ditunjukoleh Menteri Agraria (PPAT). Peraturan Menteri Agraria Nomor 6Hal. 37 dari 45 hal. Put.

TurutTermohon Kasasi selaku PPAT, dan hasil pengecekandisampaikan kepada Pemohon Kasasi bahwa tidak ada halanganuntuk melakukan jual beli maka Pemohon Kasasi menindaklanjutijual beli HGB Nomor 463/Kel Braga dengan pembuatan akta jualbeli dan pembayaran harga jual beli tersebut.Pemohon Kasasi tentu saja mempercayakan pengecekansertipikat dan buku tanah kepada Turut Termohon Kasasi selakuPPAT, karena PPAT adalah pejabat publik yang oleh peraturanperundangundangan (PP Nomor 10 Tahun 1961 dan PeraturanMenteri Agraria

Braga dengan pembuatan akta jualbeli dan pembayaran harga jual beli tersebut.Pemohon Kasasi mempercayakan pengecekan sertifikat danbuku tanah kepada Turut Termohon Kasasi selaku PPAT, karenaPPAT adalah pejabat publik yang oleh peraturan perundangundangan (ketentuan yang berlaku saat itu adalah PP Nomor 10Tahun 1961 dan Peraturan Menteri Agraria Nomor 6 Tahun 1965)diberi Kewenangan untuk itu.

(Enam Belas Juta Rupiah) ;e Bahwa benar alas hak kepemilikan ahli waris atas sebidang tanah tersebutadalah Sertifikat Hak Milik SHM 724 / Pall Merah tanggal 14 Desember1977 atas nama HASAN IMRAN Yang diterbitkan oleh Kantor Sub.Direktorat Agraria Kabupaten Batang Hari ;e Bahwa benar atas bidang tanah yang telah disewakan oleh terdakwakepada pihak SKKMIGASPT.

(Enam Belas Juta Rupiah) ;Bahwa benar dasar kepemilikan ahli waris atas sebidang tanah tersebutadalah Sertifikat Hak Milik SHM 724 / Pall Merah tanggal 14 Desember1977 atas nama HASAN IMRAN Yang diterbit oleh KantorSub.Direktorat Agraria Kabupaten Batang Hari ;Bahwa benar terdakwa tidak bisa menyewakan sebidang tanah milik ahliwaris Ahli Waris HASAN IMRAN (Alm) kepada pihak SKKMIGASPT.

(Enam Belas Juta Rupiah) ;Bahwa benar dasar kepemilikan ahli waris atas sebidang tanahtersebut adalah Sertifikat Hak Milik SHM 724 / Pall Merahtanggal 14 Desember 1977 atas nama HASAN IMRAN Yangditerbit oleh Kantor Sub.Direktorat Agraria Kabupaten BatangHari ;Bahwa benar atas bidang tanah yang telah disewakan olehterdakwa kepada pihak SKKMIGASPT.

Direktorat Agraria Batang Hari atas nama HASAN IMRAN ;24Bahwa benar dengan surat Kuasa dari Ahli Waris HASAN IMRAN daripemberi kuasa AHMAD JUNAIDI kepada terdakwa yang membuat pihakPT.PERTAMINA mau melakukan menyewa tanah seluas 4.383 M2 yangberlokasi di Rt. 01/01 Kel. Kenali Asam Bawah Kec.Kota Baru Kota Jambitersebut ;Bahwa benar pihak PT.PERTAMINA tidak mau melakukan menyewa tanahseluas 4.383 M2 yang berlokasi di Rt. 01/01 Kel.

PERTAMINA JAMBI sebelummelakukan sewa menyewa tanah tersebut tidak ada melakukan komfirmasikepada Ahli Waris HASAN IMRAN (Alm) mengenai kepemilikan tanah yangakan disewakan tersebut karena berdasarkan keterangan terdakwa dan adanyaSURAT KUASA PENGURUSAN TANAH DARI AHLI WARIS HASANIMRAN YANG MEWAKILI KELUARGA BESAR HASAN IMRAN (Alm)dan Sertifikat Hak Milik SHM 724 / Pall Merah tanggal 14 Desember 1977Yang diterbit oleh Kantor Sub.Direktorat Agraria atas nama HASAN IMRANsudah cukup membuktikan bahwa

Pasal 107 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tata Cara Pemberian danPembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, karena; a. Bahwa oleh karenanya gugatana quo diajukan masih dalamtenggang waktu 90 hari sesuai dengan Pasal 55 UndangUndangPeradilan TUN, gugatan dapat diajukan dalam tenggang waktusembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya ataudiumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;b.

Bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat salah alamat (error inpersona), dalam Pasal 15 UndangUndang Pokok Agraria Tahun 1960Tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria disebutkan bahwa*"Memelihara tanah termasuk menambah kesuburannya serta mencegahkerusakannya adalah kewajiban tiaptiap orang, badan hukum atauinstansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah itu denganmemperhatikan pihak yang ekonomis lemah.

Hal ini menunjukkan bahwa Penggugat tidak menjaga tanahnyadengan baik sesuai dengan Pasal 15 UndangUndang Pokok Agraria No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria;.

terletak di Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Sukarami tersebutpelaksanaannya telah sesuai dengan peraturan perundangundanganyang berlaku khususnya UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 TentangUndangUndang PokokPokok Agraria maupun Peraturan PemerintahNomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah jo PeraturanPemerintah Nomor 24 Tahun 1997 jo Peraturan Menteri Agraria dan TataRuang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan bukanmerupakan perbuatan melawan hukum); . Bahwa Ir.

Bahwa Pasal 19 ayat 1 dan 2 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentangPeraturan Dasar PokokPokok Agraria menyebutkan sebagai berikut:Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftarantanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuanketentuanyang diatur dengan Peraturan Pemerintah;Cc. pemberian suratsurat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alatpembuktian yang Kuat; 2.22022 2ne nn neon enn nen ne nen en ne nensHalaman 36 dari 76 halaman/ Putusan Nomor 67/G/2018/PTUNPLG7.

Jakarta) kemudianterbit Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/ Kepala BPN RINo: 5/HGB/BPN/1997. tanggal 6 Januari 1997 oleh Tergugat IVyang kemudian diterbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.456/senayan tanggal 29 Januari 1997, Luas: 14.890 m?, a.n PT.Graha Metropolitan Nuansa (Tergugat ).2.

Sebelumnya telah diterbitkan SuratKeputusan Menteri Agraria/Kepala BPN RI No. 5/HGB/BPN/1997tanggal 6 Januari 1997 oleh Tergugat V.

MENTERINEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHANNASIONAL cg. KEPALA KANTOR WILAYAH BADANPERTANAHAN DKI JAKARTA (Turut Tergugat Il) ;8. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. MENTERIDALAM NEGERI cq.

;Bahwa dasar seseorang dinyatakan sebagai pemilik tanah, maka kitapatokannya setelah berlakunya UU No. 5 Tahun 1960 dimana denganberlakunya undangundang tersebut maka berakhir dualisme hukumpetanahan di Indonesia, hanya ada hukum pertanahan yang diatur UUNo. 5 Tahun 1960 ;Bahwa didalam UndangUndang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960Yunto Peraturan Menteri Negara Agraria No. 2Tahun 1962 yunto SuratKeputusan Menteri Dalam Negeri SK No. 26/DDA/1970 menegaskanbahwa yang dianggap sebagai tanda bukti hak dibedakan

Keputusan Presiden No. 96/M tahun 1993 tentang Pengangkatan MenteriNegara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional ;Bahwa Tergugat IV dalam menerbitkan Surat Keputusan Menteri NegaraAgraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 6 Januari 1997 No.Hal 244 dari 261 hal.

Putusan Nomor 06 K/TUN/2014.10.oleh Kepala Kantor Pertanahan kecuali kegiatankegiatan tertentu yang olehPeraturan Pemerintah ini atau PerundangUndangan yang berlaku yangbersangkutan ditugaskan kepada pejabat lain ;Dengan demikian berdasarkan ketentuan diatas, gugatan yang diajukanterhadap Tergugat telah tepat dan benar ;Pasal 106 dan Pasal 107 Peraturan Menteri Agraria/Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 disebutkan bahwa :Pasal 106 : Keputusan pembatalan hak atas tanah karena cacat

Bahwa perbuatan Tergugat tersebut adalah bertentangan dengan AzasAzasUmum Pemerintahan Yang Baik yaitu Asas Kepatutan, Asas Kecermatan,serta bertentangan dengan Peraturan Menteri Agraria/Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999, dengan demikian hal tersebuttelah memenuhi Ketentuan sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 53 ayat(2) huruf adan b UU Nomor 9 Tahun 2004 yang berbunyi :(2) Alasanalasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana yangdimaksud pada ayat (1) adalah :a.

Baik sebagaimana terdapat dalam UndangUndangNomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelengaraan Negara Yang Bersih danBebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, karena sebelum SHM objek perkaraa quo diterbitkan maka telah terlebih dahulu dilakukan pengukuran olehTergugat sehingga keluar surat ukur dan Gambar Situasi (GS), setelah itujuga telah pula dilakukan pengumuman terhadap tanah objek SHMdimaksud sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Negara Agraria

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional(BPN), beralamat di Jalan Ahmad Yani KM 28 GedongTataan Kutoarjo, Gedung Tataan, KabupatenPesawaran, Lampung, yang dalam hal ini telahmemberikan kuasa kepada Candra Cahyadi, ,S.iT.,sebagai Kepala Seksi Penanganan Masalaah danPengendalian Pertanahan, Alandes S.Sos, S.H., M.H.,sebagai Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan,Amiruddin, S.SiT., sebagai Kepala Seksi Infrastruktur Halaman 2 dari 16 hal.

Sertipikat Hak Milik No. 00163/Pagar Jaya dan No. 00164/Pagar Jaya,keduanya atas nama Penggugat/Ricky Yunnaraga yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Turut' Tergugat IV/Kementerian Agraria TataRuang/Badan Peratanahan Nasional/Kantor Pertanahan KabupatenPesawaran;dengan segala akibat hukumnya;Menyatakan Tergugat Ill, Tergugat Ill dan Tergugat IV telah melakukanperbuatan melawan Hukum;Menyatakan Surat Sporadik atas 2 (dua) bidang tanah tertanggal 12Nopember 2003 atas nama Tergugat Il dan atas nama Tergugat

Sertipikat Hak Milik No. 00163/Pagar Jaya dan No. 00164/Pagar Jaya,keduanya atas nama Penggugat/Ricky Yunnaraga yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Turut Tergugat I/Kementerian Agraria Tata Ruang/BadanPeratanahan Nasional/Kantor Pertanahan Kabupaten Pesawaran;dengan segala akibat hukumnya; Menyatakan Tergugat Il, Tergugat Ill dan Tergugat IV telah melakukanperbuatan melawan Hukum; Halaman 11 dari 16 hal.

Bahwa tanah tersebut telah dilakukan proses pensertifikatan denganmekanisme Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) dan telah dilakukanpembayaran oleh masyarakat yang bersertifikat dengan PRONA tersebutmembayar kepada Penggugat;.

Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah Adat tanggal 8Agustus 1986 dan tanggal 31 Agustus 1987 tidak berdasarkan suatukebenaran hukum karena ukuran dan batasbatas tidak sesuai dengan faktahukum serta adanya ketidakbenaran secara hukum dari pembuatan keduaSurat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah Adat tersebut;.Bahwa dengan Tergugat mengakui tanah sengketa sebagai miliknya danmenyurat ke Kantor Pertanahan menyebabkan ganti rugi dari masyarakatyang telan mengurus sertifikat dengan Proyek Operasi Nasional Agraria

Menyatakan perbuatan Tergugat dengan mengakui tanah sengketa milikPenggugat sebagai miliknya dan menyurat ke Kantor Pertanahanmenyebabkan ganti rugi dari masyarakat yang telah mengurus sertifikatdengan Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) kepada Penggugat tidakdapat dilanjutkan adalah perbuatan melawan hukum;4. Menyatakan Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah tanggal 8 Agustus1986 batal demi hukum;5.

Bahwa setelah proses pengukuran dan penanaman pilarpilar telahdilaksanakan, pada tanggal 19 Mei 1988 Lodowik Pelle mengajukankeberatan kepada Kantor Agraria Kabupaten Kupang dan mencabut pilarpilar yang sudah ditanam tersebut.6. Bahwa atas perlakuan Lodowik Pelle tersebut, Yohana Mudi marah danmerasa sakit hati sehingga meyebabkan kesehatan Yohana Mudi menurunsampai Yohana Mudi meninggal dunia pada tahun 19907.

Justru tidak disetujui oleh Lodowik Pelle sehingga Lodowik Pelle tanpaalasan yang jelas maupun tanpa memeliki hak, berani mengajukanpembatalan pengukuran dan pencabutan pilarpilar yang telah ditanam olehpegawai Kantor Agraria.

Bahwa ternyata tanpa sepengetahuan dari Penggugat, telah ada Penerbitansertifikat hak milik nomor 3614 atas nama Tergugat VI oleh tergugat Vberdasarkan permohonan dari tergugat VI, yang dasari pada jual beli tanahantara Tergugat I, tergugat II, Tergugat III, tergugat IV dan Tergugat VI.30.Bahwa Tergugat V telah melanggar Peraturan Menteri Angraria/ Kepala BPN31.No 9 tahun 1999 Tentang Tatacara Pemberian Dan Pembatalan Hak AtasTanah Negara dan Pengelolaan, Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria

Foto copy Surat Lodowyk Pelle kepada Kepala Kantor Agraria KabupatenKupang tanggal 19 Mei 1988 perihal Pencabutan Pilar, selanjutnya diberitanda T.I s/d IV.8;9. Foto copy Surat Kepala Kantor Agraria Kabupaten Kupang tanggal 24 Mei1988 perihal Pembatalan dan pencabutan kembali pilarpilar yang ditanamatas permohonan dari Johana Madi, selanjutnya diberi tanda T.I s/d IV.9;10.Foto copy Surat tanda penerimaan laporan kehilangan barang, No. Pol.

Nusa Tenggara Timur No : 34/HM/Kpg/65 tentangperalihan hak pakai ke hak milik atas nama Johana Mudi, bukti surat P.2 berupaSurat dari Kepala Kantor Pendaftaran Tanah dan Pengawasan PendaftaranTanah Propinsi Nusa Tenggara Timur kepada Kepala Desa Oepura perihalpenetapan dan pengukuran tanah atas nama Johana Mudi, bukti surat P.3berupa Surat dari Kepala Kantor Agraria kepada Lurah Oepuraperihalpemeriksaan, penetapan batas tanah dan pengukuran pemisahan Sertifikat M.188 GS. 357/1971 atas nama Johana

Bahwa tanah milik Solingkua yang luas tersebut kKemudian mengajukanpermohonan penerbitan sertipikat hak milik (SHM) berdasarkan SuratKeputusan Kepala Inspeksi Agraria Sulawesi Selatan tertanggal 16September 1967, No. 797/H.M/1967, beserta lampiranlampirannyamengenai pengakuan Hak Milik Lingkua alias Solingkua atas sebidangtanah hak milik adat terletak di Kampung Surutanga, Desa Tompotikka,Kecamatan Wara, Dati Il Luwu yang sekarang terletak di kompleksterminal, Kelurahan Dangerakko, Kecamatan Wara

Bahwa berdasarkan pada poin 2 tersebut di atas, Solingkua mengajukanpermohonan kepada Kepala Kantor Agraria Kabupatenn Dati Il Luwu untukmenerbitkan SHM atas nama Solingkua lalu terbitlah SHM No. 1 Tahun1967 atas nama ;4.

Rugaija yang terbitberdasarkan Surat Keterangan Kepala Inspeksi Agraria Provinsi SulawesiHalaman 35 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN PlpSelatan No. 404/HM/1966 dengan luas 3.475 M* sangat berbeda denganyang diuraikan Penggugat dalam gugatannya bahwa Sertipikat Hak MilikNo.1 Tahun 1967 tercatat atas nama SoLingkua.

Rugaija yang terbitberdasarkan Surat Keterangan Kepala Inspeksi Agraria Provinsi SulawesiSelatan No. 404/HM/1966 dengan luas 3.475 M* sangat berbeda denganyang diuraikan Penggugat dalam gugatannya bahwa Sertipikat Hak MilikNo.1 Tahun 1967 tercatat atas nama SoLingkua.

Peraturan Presidan Nomor 65 tahun 2006 tentangperubahan atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang PeraturanPokokPokok Agraria, Peraturan Presidan Nomor 36 tahun 2005 tentangpengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umumdan peraturanperaturan lain yang bersangkutan;MENGADILI:Dalam Eksepsi :e Menolak eksepsi dari Tergugat I, Tergugat Il, Tergugat Ill dan TurutTergugat untuk seluruhnya ;Dalam Pokok Perkara :1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya :2.

PeraturanMenteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor3 tahun 1997 serta peraturan perundangundangan lainnya dan48aSaSaSaS umumM pemerintahan yang baik. Oleh karena ituTergugat telah memenuhi ketentuan hukum dalampasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b UndangUndang RI Nomor 5Tahun 1986 jo. UndangUndang RI Nomor 9 Tahun 2004 jo.

UndangUndang Nomor : 5 Tahun 1960 tentang Peraturan DasarPokokPokok Agraria.59. Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentangPendaftaran Tanah.. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan PertanahanNasional Nomor : 3 tahun 1997 tentang Pelaksanaan PeraturanPemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.. Keputusan Presiden Nomor : 32 Tahun 1979 tentang PokokKebijaksanaan Dalam Rangka Pemberian Hak Baru atas TanahAsal Konversi HakHak Barat..

Peraturan Menteri Agraria Nomor : 2 tahun 1960 tentangPelaksanaan Beberapa Ketentuan UndangUndang Pokok Agraria.f.Peraturan.......Peraturan Menteri Agraria Nomor : 13 tahun 1961 tentangPelaksanaan Konversi Hak Eigendom dan hakHak lainnya yangaktanya belum diganti.. Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor : 2 tahun 1962tentang Penegasan Konversi dan pendaftaran bekas hakhakIndonesia atas tanah..

Peraturan Menteri Agraria Nomor : 7 tahun 1965 tentangPedoman Pelaksanaan Konversi Hak Eigendom tersebut dalamayat 3 jo.

Ayat 5 ayat 1 Ketentuankententuan Konversi UndangUndang Pokok Agraria yang dibebani dengan hak opstal atauerfpacht untuk perumahan.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 2 Tahun 1970 tentangPenyelesaian konversi hakhak barat menjadi hak guna bangunandan hak guna usaha.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 3 Tahun 1979 tentangKetentuanKetentuan mengenai permohonan dan pemberian hakbaru atas tanah asal konversi hakhak barat.60k. dan lainlainnya.16.