Ditemukan 27286 data
88 — 35
seluruh dakwaan dan tuntutan Saudara Jaksa Penuntut Umumterhadap Terdakwa FIKKI SIDHARTA adalah Batal Demi Hukum (nietig) ;4.3 Menyatakan perbuatan Terdakwa FIKKI SIDHARTA terbukti mempunyaikewajiban penyelesaian pembelian kayu logs milik Pelapor yang belumterlunasi, akan tetapi perbuatan Terdakwa FIKKI SIDHARTA tersebut bukanmerupakan perbuatan Pidana ;4.4 Membebaskan oleh karenanya, Terdakwa FIKKI SIDHARTA dari segaladakwaan (vrijspraak) atau setidaktidaknya Terdakwa FIKKI SIDHARTA tersebutdi atas, dilepaskan
adalah hubungan hukum keperdataan ;Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan pertimbangan tersebutdi atas, maka terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan sebagaimana telahdidakwakan jaksa penuntut umum dalam dakwaannya, akan tetapi perbuatanterdakwa tersebut bukanlah perbuatan pidana;Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan pertimbangan tersebutdiatas, maka berdasarkan Pasal 191 ayat (2) KUHAP, Terdakwa haruslah dilepaskandari segala tuntutan hukum;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dilepaskan
20 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.749 K/PID/2009Bahwa berdasarkan bukti surat nomor 079/WNT/1975 yaitu berupa suratpernyataan pelepasan hak ,tanah gogolan tersebut oleh para pemiliknyatelah melepaskan haknya dengan menerima penggantian ganti rugi dariYayasan dharma Propinsi Jawa Timur, dan sesuai bukti menyatakan hakatas tanah yang telah dilepaskan petani tersebut akan menjadi tanahnegara yang di berikan kepada Yayasan Dharma untuk kepentingan Drs.Moelyadi Sumoharjo dengan kawankawan 56 orang, (bunyi selengkapnya vide Akta Pelepasan
Soetomo.sebab tanah tersebut telah terlebih dulu menjadi Tanah Negara karenatelah dilepaskan hak miliknya oleh 11 petani kepada Yayasan dharmaPropinsi Jawa Timur (Sesuai dengan Pasal 21 Jo. Pasal 27 UU No 5Tahun 1960 tentang UUPA). Sementara yang berhak untukmensertifikatkan tanah tersebut menjadi sertifikat Hak Guna Bangunanatau Hak milik adalah badan hukum yaitu Yayasan Dharma PropinsiJawa Timur. Hal ini sudah jelas tanah sengketa tersebut adalah milik dariYayasan Dharma ; dan apabila Drs.
252 — 309 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 2284 K/PID.SUS.LH/2016dilakukan, meskipun air tersedia cukup banyak di dalam kanal yangbersebelahan dengan petak yang sedang terbakar.Bahwa selama kebakaran terjadi baik pada petakpetak yang sudah diland clearing dan belum ditanami serta yang sudah ditanami kelapa sawitmuda maka telah dilepaskan gasgas rumah kaca sebagai dampaklangsung akibat terjadinya kebakaran. Gas rumah kaca yang dilepaskanselama kebakaran berlangsung di areal HGU PT.
Gas rumah kaca yang dilepaskan selamakebakaran berlangsung di areal HGU PT.
Hal ini terbukti ketika verifikasilapangan dilakukan dan diketahui terdapat kebakaran pada berbagailokasi, namun upaya pengendalian khususnya pemadaman nyaris tidakdilakukan, meskipun air tersedia cukup banyak di dalam kanal yangbersebelahan dengan petak yang sedang terbakar.Bahwa selama kebakaran terjadi baik pada petakpetak yang sudah di landclearing dan belum ditanami serta yang sudah ditanami kelapa sawit mudamaka telah dilepaskan gasgas rumah kaca sebagai dampak langsung akibatterjadinya kebakaran
Gas rumah kaca yang dilepaskan selama kebakaranberlangsung di areal HGU PT.LIH adalah 3.597,75 ton C, 1.259,21 ton C02,13,09 ton CH4, 5,79 ton NOx, 16,12 ton NH3, 13,35 ton 03, 232,95 ton COserta 399,75 ton Total Bahan Partikel ;Berdasarkan perhitungan yang dilakukan, maka diketahui bahwa biayakerusakan ekologis, ekonomis dan biaya pemulihan akibat pembakaranseluas 533 ha di areal HGU. PT.
Langgam Inti Hebrindo tersebut telah dilepaskan gasgas rumah kaca sebesar 3.597,75 ton gas C, 1.259,21 ton gas C02, 13,09ton gas CH4, 5,79 ton NOx, 16.12 ton gas NH3, 13,35 ton gas 03, 232,95 tongas CO serta 399,75 ton total Bahan Partikel, yang mengakibatkandilampauinya baku mutu udara ambien atau kriteria baku kerusakan fungsilingkungan hidup; Bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum yang relevan tersebut diatas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal108 juncto
36 — 17
Kemudian saksiFitriyanti Als Fit Binti Feri langsung mengenakan celana dalam dan celana luar yang dilepaskan oleh terdakwa tersebut. Ketika saksi Fitriyanti Als Fit Binti Feri beranjak darisofa ternyata suara tersebut adalah suara ibu saksi Fitriyanti Als Fit Binti Feri yangmelihat kajdian persetubuhan/pencabulan tersebut.
60 — 5
Setelah dilepaskan oleh Terdakwa I. DarmisniPgl Mis dan Terdakwa II. Gusniza Indrawati Pgl Niza terjadi lagi ributribut danpada saat itu Terdakwa I. Darmisni Pgl Mis mengambil parang yang ada dibawahtikar kemudian memukulkan gagang parang tersebut kebagian kepala saksi korbanberulang kali, kemudian saksi korban lari keluar rumah, dan saat mau masuk keHalaman 3 dari 38 Putusan Nomor 55/Pid. B/2014/PN Kbrdalam mobil yang diparkir di depan rumah Sdri.
Setelah dilepaskan oleh Terdakwa I. DarmisniPgl Mis dan Terdakwa II. Gusniza Indrawati Pgl Niza terjadi lagi ributribut danpada saat itu Terdakwa I. Darmisni Pg Mis mengambil parang yang ada dibawahtikar kemudian memukulkan gagang parang tersebut kebagian kepala saksi korbanberulang kali, kemudian saksi korban lari keluar rumah, dan saat mau masuk kedalam mobil yang diparkir di depan rumah Sdri.
75 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
(dua ratus sebelas meter persegi), yang terletak diKomplek Citra Wisata Blok X Nomor 15 Pangkalan Mansyur, Kecamatan MedanJohor, Kelurahan Pangkalan Mansyur, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara,sebagaimana tertuang didalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 395 atasnama pemegang Hak Doktorandus Adat Sembiring, tanggal 26 Juli 1995, yangdikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kodya Medan dilepaskan haknyadan diberikan kepada Tergugat I, II dan HI;b Sebidang Tanah Tapak Perumahan seluas 32 m?
Rohani Anta Ginting, tanggal 4 September 2007, yang diterbitkan olehKepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang dilepaskan haknya dandiberikan kepada Penggugat, yang mana dalam hal ini Penggugat bersediamelepaskan haknya atas kepemilikan secara waris terhadap sebidang tanah,sebagaimana yang termaksud didalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor395 atas nama Pemegang Hak Doktorandus Adat Sembiring, tanggal 26 Juli1995, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kodya Medan tersebut;c 1 (satu
124 — 14
Dalam hal ini, perbuatan itu dilakukan dalam keadaansadar dan ada niat untuk melakukannya serta akibat perbuatannya memangdikehendaki, yang mana hal tersebut dapat dilihat tidak saja pada sikap batindari pelaku akan tetapi terlihat pula dari sikap lahir atau perilaku pelaku tindakpidana ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membuka rahasia yang wajibdisimpannya karena jabatan atau pencariannya baik diwaktu sekarang maupundiwaktu yang lampau dalam unsur ini, tidak dapat dilepaskan dari pekerjaanatau
persidangan ;Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 24/Pid.B/2015/PN Lmge Para Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang dilakukannya danberjanji tidak akan mengulanginya lagi ;e Motivasi Para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya sematamatauntuk membantu siswa agar lulus dalam ujian nasional tahun 2014 dantidak untuk mendapatkan keuntungan materi ;Menimbang, bahwa berkaitan pula dengan penjatuhan pidana yang akandijatunkan kepada Para Terdakwa, Hakim Majelis berpendapat bahwa haltersebut tidak dapat dilepaskan
73 — 36
yang disampaikan oleh Jaksa PenuntutUmum dan Penasihat Hukum Terdakwa, dikaitkan dengan unsurunsur SetiapOrang diatas, Majelis akan menanggapinya sebagaimana dibawah ini;Menimbang, bahwa pada intinya Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwaTerdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindakpidana sebagaimana diatur dan diancam Pasal 80 ayat (3) dan (4) UU.R.I No.23Tahun 2002, sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa tidak cukupbukti, sehingga Terdakwa harus dilepaskan
tanggal 14 Januari 2013, dari PenasihatHukum Terdakwa, tentang/perihal Bantaran (Mohon Pemeriksaan Dokter AhliKesehatan Jiwa untuk Terdakwa Ivan Reza Pahlevi), dengan mengambil alihpertimbangan diatas, khususnya pertimbangan pada Unsur Pertama yaitu SetiapOrang, dengan kata lain Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasihat HukumTerdakwa :Perihal Kondisi Kejiwaan Terdakwa, berdasarkan fakta hukumdipersidangan, dalam hal mana Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat pada intinyamohon supaya Terdakwa dilepaskan
97 — 56
Patah dan tidak ada catatan dilepaskan kepada PT.CAHAYAHIJAU TAMANINDAH dan melakukan pemeriksaan terhadapbidang tanah a quo apakah tanah yang dimohon sesuai denganpermohonannya, letak bidang tanahnya apakah telah terpasang tanda batas(patok), bagaimana keadaan tanahnya, apakah tanah pertanian, tegalan atautanah pekarangan dan untuk memeriksa apakah tanah tersebut dalam keadaansengketa atau tidak sengketa ; Bahwa hasil pemeriksaan bidang tanah tersebut dituangkan dalam RisalahPanitia Pemeriksaan
almarhum)334memiliki tanah bekas Hak Yasan / Hak Milik Adat yang tercatat dalam Buku LetterC Desa Laban Petok Nomor 129 : e Persil 6a klas S.IV luas + 2.680 M2 ; e Persil GL.S luas + 5.770 M2 ; e Persil 1 klas D.IV luas + 2.600 M2 ;Bahwa tanah persil 6a klas S.IV luas + 2.680 M2, persil GL.S luas + 5.770 M2 danpersil 1 klas D.IV luas + 2.600 M2 yang terletak di Desa Laban, KecamatanMenganti, Kabupaten Gresik tersebut diatas berdasarkan catatan dalam Buku LetterC Desa Laban tidak pernah dijual atau dilepaskan
Patah telahmelepaskan hak atas tanah untuk menjadi tanah negara dan kemudian dapat diberikanhak kepada Penggugat, sebagaimana yang termuat dalam Surat Pernyataan PelepasanHak Atas Tanah Untuk Kepentingan Swasta Nomor 594.04/74/403.84/1995 tanggaltanggal 26 September 1994, berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal3 Desember 1975 Nomor Ba 12/108/12/1975 (Bukti P2) ; Menimbang, bahwa dalam Surat Pernyataan Pelepasan Hak tersebut telahdisebutkan bahwa tanah yang dilepaskan oleh Patah a/w Mistar
133 — 22
WihartaKarya Agung yang haknya akan dilepaskan, tidak menetapkan Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah yang bertugas menilai / menaksir harga tanah,tidak menggunakan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tahun berjalan milik PT.15Wiharta Karya Agung dan harga transaksi pasaran tanah yang beradadisekitar lokasi untuk menentukan harga besaran ganti rugi, bertentangandengan Keputusan Presiden Nomor 65 tahun 2006 tentang pengadaantanah untuk kepentingan umum, telah memperkaya diri sendiri atauorang lain yaitu Agung
(dua ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus sepuluh) m2yang telah diterlantarkan dan dilepaskan haknya sehinggaseharusnya menjadi tanah negara.
WihartaKarya Agung yang lahannya ditelantarkan tidak sesuai dengantujuan pemberian HGU dan haknya akan dilepaskan, selaku ketuaP2T telah memerintahkan Daddy Haryadi,SH selaku Sekertaris P2T,untuk mengakomodir terhadap keinginan Agung Rijoto dalammusyawarah penentuan harga ganti rugi tanan HGU seluas 9,4 Hayang direvisi menjadi 9,7 Ha .
Wiharta Karya Agung, menyalahgunakankewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatanatau kedudukan yaitu karena terdakwa selaku ketua panitia pengadaan tanahtidak melakukan Inventarisasi / penelitian terhadap status tanah HGU milik PT.Wiharta Karya Agung yang haknya akan dilepaskan, tidak menetapkanLembaga/Tim Penilai Harga Tanah yang bertugas menilai / menaksir hargatanah, tidak menggunakan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tahun berjalan milikPT.
150 — 120 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kiming)dilepaskan haknya kepada H. Abdul Azis qq. PT. IndonesiaSales Organization;Kemudian oleh Peter Sondakh qq. PT. Indonesia SalesOrganization (berdasarkan Akta Cessie tanggal 1Nopember 1989 Nomor 19) tanah tersebut dialinkan kepadaPT. Graha Metropolitan Nuansa sesuai dengan AktaPemindahan dan Penyerahan Hak (Cessie) tanggal 6Pebruari 1990 Nomor 55;2) Girik C 1984 Persil 20 S.Ill Persil 21 D.l, Persil 19 a D.Ilseluas 3.737 m? tercatat atas nama Dr. H.M. Nor. HasyimNing.
Hafsah b.Raidi dilepaskan kepada H. Abdul Azis qq. PT. IndonesiaSales Organization;Halaman 69 dari 99 halaman. Putusan Nomor 399/K/TUN/2014Berdasarkan Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak(Cessie) tanggal 6 Pebruari 1990 Nomor 57, tanah tersebutoleh Peter Sondakh qq. PT. Indonesia Sales Organization(sesuai Akta Pengikatan Pemindahan dan Penyerahan Haktanggal 1 Nopember 1989 Nomor 16) diserahkan kepadaPeter Sondakh qq. PT. Graha Metropolitan Nuansa;Girik C 1762 Persil 19 D.Il seluas 462 m?
Kiming) tanahdimaksud dilepaskan kepada H. Abdul Azis qq. PT.Indonesia Sales Organization. Dan selanjutnya berdasarkanAkta Pemindahan dan Penyerahan Hak (cessie) tanggal 6Pebruari 1990 Nomor 54 tanah tersebut oleh Peter Sondakhqq. PT. Indonesia Sales Organization (kuasa AktaPengikatan dan Pemindahan dan Penyerahan Hak tanggal1 Nopember 1989 Nomor 17) diserahkan kepada PeterSondakh qq. PT. Graha Metropolitan Nuansa;Girik C 335 Persil 19a D.Il seluas 2.069 m? tercatat atasnama Siti b.
Abdul Azis dilepaskan kepadaHerman Haryadi Bunyamin qq. PT. Graha MetropolitanNuansa;Girik C 568 Persil 19a D.Il seluas 2.338 m? tercatat atasnama H. Musa bin TojibBahwa berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 11 Mei 1983Nomor 10/1983/ Kebayoran Baru, tanah tersebut oleh H.Musa bin Tojib dijual kepada H. Abdul Azis;Berdasarkan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 8Oktober 1988 Nomor 84, oleh H. Abdul Azis dilepaskanHalaman 70 dari 99 halaman. Putusan Nomor 399/K/TUN/2014kepada H. Abdul Azis qq. PT.
Abdul Azis dilepaskan kepadaHerman Haryadi Bunyamin qq. PT. Graha MetropolitanNuansa;10) Girik C 1299 Persil 19 a D.Il seluas 3.520 m? tercatat atasnama Muh. Djem b. H. Mardjuki;Berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 31 Oktober 1989 Nomor146/KB/1989 oleh H. Muhamad Zein b. H. Mardjuki dijualkepada H. Abdul Azis. Kemudian oleh H. Abdul Azis tanahtersebut dilepaskan kepada Peter Sondakh qq. PT. GrahaMetropolitan Nuansa sesuai dengan Akta Pelepasan HakAtas Tanah tanggal 6 Pebruari 1990 Nomor 59;4.
7 — 0
diformulasikan di dalam pasal 1 Undangundang Nomor 1 tahun1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dan sebagaimana tersiratdi dalam alQuran surat alRuum ayat 21;Menimbang, bahwa dengan demikian terpenuhilah esensi dari pasal 19huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f)Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;Menimbang, bahwa oleh karena itu tidak ada manfaatnya lagi untukmempertahankan ikatan perkawinan di antara Penggugat dan Tergugat, ikatanmana dipandang lebih baik untuk dilepaskan
14 — 3
7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndangNomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;Menimbang, bahwa dengan demikian terpenuhilah esensi dari pasal 19huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f)Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;Menimbang, bahwa oleh karena itu tidak ada manfaatnya lagi untukmempertahankan ikatan perkawinan di antara Penggugat dan Tergugat, ikatanmana dipandang lebih baik untuk dilepaskan
12 — 2
Putusan Nomor 0648/Padt.G/2017/PA.PdgMlacdI ul> ule prte rwlaoll i, >Artinya: Mencegah halhal yang negatif lebih didahulukan dari pada mengejarhalhal yang positif;Menimbang, bahwa dengan demikian terpenuhilah esensi dari pasal 19huruf (6) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b)Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;Menimbang, bahwa oleh karena itu tidak ada manfaatnya lagi untukmempertahankan ikatan perkawinan di antara Penggugat dan Tergugat, ikatanmana dipandang lebih baik untuk dilepaskan
15 — 6 — Berkekuatan Hukum Tetap
dinyatakan :"Bahwa Terdakwa sampai dengan putusan ini, tidak ada maksud baik untukmembayar hutangnya kepada saksi korban " ;Bahwa perbuatan hutang piutang dalam hubungan dagang adalahmerupakan sengketa dalam hubungan keperdataan dan tidak dibenarkanhukum untuk dipaksakan melalui proses pemeriksaan perkara pidanamupun dalam vonis pidana ;Bahwa berdasarkan dalil di atas jelas dan nyata Terdakwa benar adaberhutang kepada saksi korban tetapi bukan merupakan perbuatan pidana,oleh karenanya Terdakwa harus dilepaskan
Sigit Harjo Pradonto bin Seger Pahardjo
Termohon:
Julisakumala Sari binti Abdul Muis
10 — 1
Agama Jambi 20180934halaman 9 dari 14 halamanMenimbang, bahwa in casu pengadilan melihat tidak ada manfaatnya lagiuntuk mempertahankan ikatan perkawinan di antara Pemohon dan Termohonkarena tidak ada harapan lagi bagi keduanya untuk hidup rukun kembalisebagai suami istri sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat 2 UndangundangNomor 1 Tahun 1974 serta Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 ,ikatan mana dipandang lebih baik untuk dilepaskan
Rasmalinda binti Rasmid
Tergugat:
Mulyadi bin Ruslan
19 — 4
raw I 15 IoAArtinya : Apabila si isteri telah menunjukkan sikap sangat benci kepadasuaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak satu Ssuaminyakepada isterinya.Menimbang, bahwa dengan demikian terpenuhilah esensi dari pasal 19huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f)Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 ;Menimbang, bahwa oleh karena itu tidak ada manfaatnya lagi untukmempertahankan ikatan perkawinan di antara Penggugat dan Tergugat, ikatanmana dipandang lebih baik untuk dilepaskan
ISHARNI Binti AWALUDDIN
Tergugat:
SYAMSUIR Bin CEGAH
18 — 3
Putusan Nomor 0000/Padt.G/2018/PA.PdgMenimbang, bahwa dengan demikian terpenuhilah esensi dari pasal 19huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f)Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;Menimbang, bahwa oleh karena itu tidak ada manfaatnya lagi untukmempertahankan ikatan perkawinan di antara Penggugat dan Tergugat, ikatanmana dipandang lebih baik untuk dilepaskan, perceraian merupakan jalanterbaik, sehingga kemungkinan munculnya permasalahan yang lebih komplekslagi dapat dicegah
16 — 4
dengan kondisi rumah tangga Penggugat denganTergugat seperti tersebut diatas, dengan demikian terpenuhilah esensi dariPasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991bahwa rumah tangga Penggugatdengan Tergugat telah terjadi Perselisihan dan pertengkaran yang terusmenerus;Menimbang, bahwa oleh karena itu tidak ada manfaatnya lagi untukmempertahankan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, ikatanmana dipandang lebih baik untuk dilepaskan
NURUL YUSTIANI, SH
Terdakwa:
SANTO Bin Alm TOHA
35 — 10
Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 (1)KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbuktiHalaman 10 dari 13 Putusan Nomor 180/Pid.B/2018/PN Sbrsecara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakandalam dakwaan tunggal;Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidakditemukan alasanalasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawabankesalahan Terdakwa, baik itu merupakan alasan pemaaf atau alasan pembenar,maka Terdakwa tidak dapat dilepaskan