Negeri Lubuk Pakam CabangLabuhan Deli dengan Register Perkara No. 1580/Pid.B/2018/PN.Lbp,tertanggal 30 Agustus 2018, atas nama Terdakwa Jaka Irwansyah,dengan segala akibat hukumnya ;Menyatakan Pemohon Banding / Terdakwa Jaka Irwansyah tersebut di atas,tidak terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan tidak melakukan tindakpidana pasal 363 ayat (1) ke 3, 4 KUHP sebagaimana Dakwaan Primair ;Menyatakan Pemohon Banding / Terdakwa Jaka Irwansyah dari segalaDakwaan (Vrijspraak) atau setidak tidaknya dilepaskan

tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isisurat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan membenarkan isinya, sedangkan dalam Suratdakwaan tersebut, dirinyalah yang telah dijadikan Subjek Hukum pelaku tindakpidananya, selain itu selama proses persidangan pemeriksaan perkara ini, Pengadilantidak menemukan adanya alasanalasan pemaaf atau pembenar yang menunjukan adanyakekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya, ataupun alasanalasan lain yangmenyebabkan Terdakwa dapat dilepaskan

keseluruhan saksisaksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa Suyetno adalahterdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Binjai danterdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani selama proses pemeriksaan ternyata terdakwacukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk kejadian serta tidakditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang menunjukkan adanya kekeliruanmengenai orangnya atau subjek hukumnya ataupun alasan lain yang menyebabkan terdakwadapat dilepaskan

pokoknya telahmenerangkan Azanizam Zikri Habidas Siregar Alias Asmanadalah terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa dipersidangan Pengadilan Negeri Binjai dan terdakwa dalamkeadaan sehat jasmani dan rohani selama proses pemeriksaanternyata terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab danmenjelaskan duduk kejadian serta tidak ditemukan adanyaalasan pembenar atau pemaaft yang menunjukkan adanyakekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya ataupunalasan lain yang menyebabkan terdakwa dapat dilepaskan

Dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir;4). Dicabut untuk kepentingan umum;5). Ditelantarkan;6). Tanahnya musnah;7). Ketentuan dalam Pasal 36 ayat (2);Menimbang, bahwa hapusnya Hak Guna Bangunan atas tanah negaramengakibatkan tanahnya kembali menjadi tanah negara. Hapusnya Hak gunaBangunan atas tanah Hak Pengelolaan mengakibatkan tanahnya kembaliHalaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Padt.G/2017/PN YYKkedalam penguasaan pemegang Hak Pengelolaan.

mobil yang sama di depan portalbelakang kemudian portal tersebut dibuka oleh Dani lalu masuk mobiltersebut ke dalam workshop, kemudian mobil tersebut langsung mengarahke gudang setelah Terdakwa membukakan pintu gudang dan Terdakwa l,Terdakwa II dan III yang sudah turun dari mobil, bersama dengan Dani danHasan masuk ke dalam gudang;Setelah para terdakwa bersama dengan Dani sudah berada di dalamgudang, para terdakwa dan Dani kemudian bersama sama mengangkat4 (empat) buah gardan tronton yang telah dilepaskan

Salman Luthan, S.H.M.H. berpendapat bahwa permohonan kasasi Penuntut Umum28harus dikabulkan, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dipidana denganpidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama (satu) tahun;Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi / Terdakwa dibebaskan /dilepaskan, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara ;Menimbang, oleh karena terjadi perbedaan pendapat diantara Majelis Hakimtersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 182

ayat (6) Kitab UndangUndangHukum Acara Pidana (KUHAP) jo Pasal 30 UndangUndang No. 5 Tahun 2004 joUndangUndang No. 14 Tahun 1985, Majelis setelah bermusyawarah telah mengambilkeputusan dengan suara terbanyak, yaitu dengan menolak permohonan kasasi dariPemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala dakwaan dantuntutan hukum, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan maupun dalamtingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara ;Memperhatikan

tidak dapat dibuktikan adanya kerugian negara yangtimbul akibat tindakantindakan yang dilakukan oleh PemohonPeninjauan Kembali, terlebin lagi tindakan tersebut bukan merupakankehendak atau "kesengajaan" dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana, baik "kesengajaan sebagai maksud", "kesengajaan sebagaikepastian", "kesengajaan sebagai kemungkinan" sehingga kepadaPemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tidak dapat dimintaipertanggungjawaban pidana oleh karenanya Pemohon PeninjauanKembali/Terpidana harus dilepaskan

Kembali danmendasarkan kepada Undangundang Republik Indonesia Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah dan ditambah dengan UndangUndang RI Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55ayat (1) ke1 KUHPidana; maka cukuplah beralasan hukum untukdinyatakan bahwa terhadap Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapatdimintai pertanggungjawaban pidana;oleh karenanya Terdakwa hams dilepaskan

No. 98 PK/Pid.Sus/2017dalam Risalah Permohonan Peninjauan Kembali ini, maka cukuplahberalasan hukum pula agar Pemohon Peninjauan Kembali dilepaskandari segala tuntutan dan dakwaan (ontslag van rechtsvervolging) tidakdapat dipertahankan oleh karenanya harus dibatalkan dan oleh karena itucukup beralasan pula agar Pemohon Peninjauan Kembali dilepaskan darisegala tuntutan dan dakwaan maka nama baik kedudukan harkat danmartabat Pemohon Peninjauan Kembali harus dipulihkan;53.

Bahwa karena Pemohon Peninjauan Kembali dilepaskan dari segalatuntutan dan dakwaan maka biaya yang timbul dalam perkara inidibebankan kepada Negara;54.

diberikan HPL kepadaPT Kereta Api (Persero) berkedudukan di bandung(lihat HPL 34/Pinangsia);e Bahwa menurut pengetahuan Saksi maksudkalimat berdasarkan SK Kakanwil BPN DKIJakarta tanggal 30 Oktober 2003 No.071/57550.2.09.032003 SU No. 03/2003 NIB.894 luas 4.877 M2 diberikan Hak Guna Bangunankepada Perseroan Terbatas PI Dwi PutraMetropolitan berkedudukan di Jakarta;e Bahwa setahusaksi yang tertulis dari Sertifikat HakPakai No. 76/Pinangsia tanggal 20 Juni 1988 ada 2(dua) kemungkinan yaitu :e Sudah dilepaskan

Untuk Hak Pakai yang dilepaskan kepadaNegara oleh pemegang hak (dalam hal ini PUKA),maka Negara dapat memberikan Hak GunaBangunan diatas tanah yang Hak Pakai yangsudah dilepaskan kepada Negara.Bahwa persyaratan pelepasan hak pakai BadanUsaha Milik Negaraadalah harus dilepaskan oleh pejabat yangberwenang, untuk melepaskan asset Badan UsahaMilik Negara tersebut sesuai dengan peraturanperundangundangan yang berlaku yaitu InstruksiPresiden RI No. 9 Tahun 1970 tentang penjualandan atau pemindah tanganan

Dwi PutraMetropolitan sudah nyatanyata dilepaskan PJKA;6.

Kepala Direktorat Agraria DKIJakarta perihal permohonan HGB atas nama PT Dwi PutraMetropolitan pada alinea kedua disebutkan oleh karena tanahtersebut nyatanyata sudah dilepaskan oleh PJKA.e Bahwa PJKA mempunyai Hak Pakai No. 76/Pinangsia An. Perusahaan Jawatan Kereta Api diJl. Kemukus No. 69 Kel.

Pencatatan hapusnya sebagian Hak PakaiNo.76/Pinangsia baru dilakukan pada tahun 2011 yaitu pada waktu PT.KAImenyerahkan sertipikat No.76/Pinangsia tersebut dalam rangka penerbitan HakPengelolaan No.34/Pinangsia atas nama PT.KAI yang diterbitkan di atas sebagianHak Pakai No.34/Pinangsia yang telah dilepaskan haknya kepada negaradihadapan Kepala Kantor Pertanahan Kota Jakarta Barat.Menimbang, bahwa dengan demikian, keuntungan yang diterima oleh AnisAlwainy atau PT.Dwiputra Metropolitan atas diterbitkannya

No. 909 K/Pid/2010mendasarkan dari segi formalitas saja dapat Pemohon Kasasi temukandalam putusan a quo halaman 262 alinea ke 1 dan ke 2 yaitu :"Menimbang bahwa dalam mencermati dan menganalisis perkara aquo, Pengadilan Negeri berpendapat bahwasanya perbuatan hukumyang dilakukan oleh Terdakwa tidaklah dapat dilepaskan atau tidakterpisahkan sebagai satu kesatuan bagian integral dari akta perjanjiankerja sama Nomor : 122 Tahun 2007, yang mengawali atau mendasarihubungan kerja antara saksi korban dan

KEFA. tanggal 19 Januari2010 yang telah memasukan pertimbangan dan pendapat non yuridisdalam putusan yang dijatuhkan, maka dalam putusan yang demikiantelah terkandung pelampauan batas kewenangan mengadili, sepertitermuat dalam putusannya seperti berikut ini :Menimbang bahwa dalam mencermati dan menganalisis perkara a quo,Pengadilan Negeri berpendapat bahwasanya perbuatan hukum yangdilakukan oleh Terdakwa, tidaklah dapat dilepaskan atau tidakterpisahkan sebagai satu kesatuan bagian integral dari Akta

Oleh karena itu Judex Facti keliru sebab Terdakwasebagai orang yang melakukan (pelaku/peserta) dinyatakan dilepaskan,sebaliknya Nurhuda sebagai orang yang turut serta dinyatakan terbuktibersalah ;Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalamAnggota Majelis dan telah diusahakan dengan sungguhsungguh, tetapi tidaktercapai permufakatan, maka sesuai Pasal 182 ayat 6 KUHAP, Majelis telahbermusyawarah dan diambil kKeputusan dengan suara terbanyak yaitu menolakpermohonan kasasi dari Pemohon

ALDIAPRIANTO PRATAMA bin ANDI FRENANDES bukan merupakan Geng MotorMonraker, sehingga dilepaskan kembali, selanjutnya terdakwa BAMBANGHERMANTO dan temantemannya termasuk 4 (empat) orang teman dari Cileduglangsung mengejar kembali sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr. TOPANRUMANSYAH membonceng Sdr. ALVIN FLORIO dan Sdr.

ALDI APRIANTO PRATAMA bin ANDI FRENANDES bukanmerupakan Geng Motor Monraker, sehingga dilepaskan kembali, selanjutnya terdakwaBAMBANG HERMANTO dan temantemannya termasuk 4 (empat) orang teman dariCiledug langsung mengejar kembali sepeda motor yang dikendarai oleh sdr. TOPANRUMANSYAH membonceng, sdr. ALVIN FLORIO dan sdr. HADI RIYANTO, namun dijalanraya Desa Kanci pintu rel kereta api menutup karena sedang melintas kereta api,sehingga baik sepeda motor yang dikendarai oleh sdr.

Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah,bangunan, tanaman dan benda benda lain yang ada kaitannyadengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan.b. Menerima masukan dari masyarakat' tentang lokasi tanahsekolah tahun 2007.c. Mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yanghak diatasnya akan dilepaskan atau diserahkan sertadokumen yang mendukungnya.d. Mempelajari dan mengkaji secara ilmiah dan mendalamtentang kondisi tanah sekolah.e.

Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah,bangunan, tanaman dan bendabenda lain yang ada kaitannyadengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan.b. Menerima masukan dari masyarakat tentang Jlokasi tanahsekolah tahun 2007.26Mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yanghak diatasnya akan dilepaskan ~ atau diserahkan sertadokumen yang mendukungnya.d. Mempelajari dan mengkaji secara ilmiah dan mendalamtentang kondisi tanah sekolah.e.

Bahwa Surat Keputusan Nomor : 590/372 a Disdik tanggal 31Januari 2007 tentang Pembentukan Tim Pengkajian CalonLokasi Tanah Sekolah Tahun 2007 berisi tentang tugas TimPengkajian Calon Lokasi Tanah Sekolah Tahun 2007 antaralain yaitu) mengadakan penelitian dan inventarisasi atastanah, bangunan, tanaman dan bendabenda lain yang adakaitannya dengan tanah yang haknya akan dilepaskan ataudiserahkan, mengadakan penelitian mengenai status hukumtanah yang hak diatasnya akan dilepaskan atau diserahkanserta

PengadaanTanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yangkemudian telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun2006.Bahwa Surat Keputusan Nomor : 590/372 aDisdik tanggal 31Januari 2007 tentang Pembentukan Tim Pengkajian Calon LokasiTanah Sekolah Tahun 2007 berisi tentang tugas Tim PengkajianCalon Lokasi Tanah Sekolah Tahun 2007 antara lain yaitumengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan,tanaman dan bendabenda lain yang ada kaitannya dengan tanahyang haknya akan dilepaskan

kearah leher belakang sopir korban ALI GUFRONsebanyak 1 (Satu) kali, seketika itu korban langsung roboh ke aspaltengkurap sedangkan terdakwa berdiri didekatnya korban dan saksi FEBRIIKA PRATAMA langsung menghampiri terdakwa, setelah itu terdakwaHalaman 16 dari 137 Putusan Nomor : 203/Pid.B/2018/PN BKI.berkata kepada saksi FEBRI IKA PRATAMA ayo cepetan buang lalu saksiFEBRI IKA PRATAMA memegang kepala bagian belakang dari korbandengan menggunakan kedua tangannya, namun oleh saksi FEBRI IKAPRATAMA dilepaskan

kearah leher belakang sopir korban ALI GUFRONsebanyak 1 (satu) kali, seketika itu korban langsung roboh ke aspaltengkurap sedangkan terdakwa berdiri didekatnya korban dan saksi FEBRIIKA PRATAMA langsung menghampiri terdakwa, setelah itu terdakwaberkata kepada saksi FEBRI IKA PRATAMA ayo cepetan buang lalu saksiFEBRI IKA PRATAMA memegang kepala bagian belakang dari korbanHalaman 32 dari 137 Putusan Nomor : 203/Pid.B/2018/PN BKI.dengan menggunakan kedua tangannya, namun oleh saksi FEBRI IKAPRATAMA dilepaskan

kearah leher belakang sopir korban ALI GUFRONsebanyak 1 (satu) kali, seketika itu korban langsung roboh ke aspaltengkurap sedangkan terdakwa berdiri didekatnya korban dan saksi FEBRIIKA PRATAMA langsung menghampiri terdakwa, setelah itu terdakwaberkata kepada saksi FEBRI IKA PRATAMA ayo cepetan buang lalu saksiFEBRI IKA PRATAMA memegang kepala bagian belakang dari korbanHalaman 48 dari 137 Putusan Nomor : 203/Pid.B/2018/PN BKI.dengan menggunakan kedua tangannya, namun oleh saksi FEBRI IKAPRATAMA dilepaskan

kearah leher belakang sopir korban ALI GUFRONsebanyak 1 (satu) kali, seketika itu korban langsung roboh ke aspalHalaman 80 dari 137 Putusan Nomor : 203/Pid.B/2018/PN BKI.tengkurap sedangkan terdakwa berdiri didekatnya korban dan saksi FEBRIIKA PRATAMA langsung menghampiri terdakwa, setelah itu terdakwaberkata kepada saksi FEBRI IKA PRATAMA ayo cepetan buang lalu saksiFEBRI IKA PRATAMA memegang kepala bagian belakang dari korbandengan menggunakan kedua tangannya, namun oleh saksi FEBRI IKAPRATAMA dilepaskan

terhunus yang dibawanya dengan tangankanannya tersebut kearah leher belakang sopir korban ALI GUFRON sebanyak1 (Satu) kali, seketika itu korban langsung roboh ke aspal tengkurap sedangkanterdakwa berdiri didekatnya korban dan saksi FEBRI IKA PRATAMA langsungmenghampiri terdakwa, setelah itu terdakwa berkata kepada saksi FEBRI IKAPRATAMA ayo cepetan buang lalu saksi FEBRI IKA PRATAMA memegangkepala bagian belakang dari koroban dengan menggunakan kedua tangannya,namun oleh saksi FEBRI IKA PRATAMA dilepaskan

dilepaskan oleh Germanus M Baraweri kepada PemohonKasasi Il berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas TanahAdat tanggal 31 Maret 2014 dan tanah seluas 10 m x 20 m/200m?

dilepaskan oleh Germanus M Baraweri kepada Pemohon Kasasi Illberdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat tanggal31 Maret 2014;Bahwa hubungan antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi adalahhubungan utang piutang yang tidak ada kaitannya dengan objek sengketa,perihal utangpiutang yang didalilkan Termohon Kasasi adalah urusanperdata lainnya antara Termohon Kasasi dengan Pemohon Kasasi dantidak ada kaitannya dengan objek sengketa.

, membuat utang ataumenghapuskan piutang ; Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim tidaksependapat dengan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan terdakwa telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimanadakwaan Jaksa Penuntut Umum alternatif Pertama dan Majelis Hakim sependapatdengan Penasehat hukum terdakwa ; Menimbang, oleh karena perbuatan terdakwa bukan merupakan pelanggaran maupunkejahatan, maka terdakwa H.Yahya harus dilepaskan

dari segala tuntutan hukum; Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, makasecara hukum biaya perkara harus dibebankan kepada Negara ; w Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : (satu) lembar cek Bank Halim Indonesia No.406601 tanggat 16 januari 2006sebesar Rp.20.000.000 sesuai dengan No.Encode 406601.164.0087.1020001060.00dan dibalik cek tersebut dengan nominal Rp.100.000 sejumlah Rp.20.000.000 yangtelah dilegalisir (foto copy cocok dan sesuai dengan aslinya

Saksi 2 Sipendan Saksi 3 Syafridon Roza sampai dengansekarang sehingga Terdakwa telah melakukancedera janji (wanprestasi) sesuai Pasal 1239KUHPerdata, hal tersebut termasuk ranahperdata yang diselesaikan di PengadilanPerdata.Bahwa dengan demikian perkara a quo dapatdikategorikan bahwa Terdakwa terbukti melakukanperbuatan sebagaimana didakwakan Oditur Militer,akan tetapi perobuatan tersebut bukan merupakantindak pidana, sehingga Terdakwa harus dilepaskandari tuntutan hukum.Bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan

tuntutanMenimbangMengingat28hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabilaperbuatan yang dilakukan Terdakwa menurutpenilaian Hakim tidak layak terjadi didalamketertiban atau disiplin Prajurit, Hakim memutusperkara dikembalikan kepada Perwira PenyerahPerkara untuk diselesaikan menurut saluran HukumDisiplin Prajurit.Bahwa dengan mendasari ketentuan pasal 189 ayat(2) dan ayat (4) Undangundang Nomor 31 Tahun1997 maka Majelis Hakim berpendapat bahwadalam perkara ini meskipun kepada Terdakwaharus dilepaskan

., anak terdakwa yangbernama Sahlan mendatangi rumah Legiman Suki Bin Ponimin untukmemberitahukan kepada Legiman Suki Bin Ponimin agar ternak kambingmiliknya jangan dilepaskan begitu saja karena terdakwa akan membukaladang cabe dan tikar yang dibentangkan pada lahan yang akan ditanamioleh cabe selalu dimakan oleh kambingkambing milik Legiman Suki BinPonimin;= Bahwa terdakwa menerangkan Legiman Suki Bin Ponimin malahmemarahi anak terdakwa dan kemudian anak terdakwa memberitahukanterdakwa bahwa ia

Ponimin tidak lagi mengocehngoceh kepada terdakwa karena kambingnya mati dikebun terdakwa; Bahwa terdakwa menerangkan saudara Legiman Suki BinPonimin mengalami luka dikepala dan lehernya; Bahwa terdakwa menerangkan awalnya pada hari Kamis tanggal02 Agustus 2018, sekitar pukul 17.00 WIB., anak terdakwa yangHalaman 23 dari 31 Putusan Nomor 226/Pid.B/2018/PN Tbhbernama Sahlan mendatangi rumah Legiman Suki Bin Ponimin untukmemberitahukan kepada Legiman Suki Bin Ponimin agar ternak kambingmiliknya jangan dilepaskan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat jika dakwaan Penuntut Umumtersebut diatas meskipun perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umumterbukti namun perbuatan Terdakwa tersebut tidak merupakan tindakpidana;Menimbang bahwa meskipun Terdakwa telah terbukti melakukanperbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tetapi perobuatan tersebutbukan merupakan suatu tindak pidana, maka sesuai dengan ketentuanPasal 191 ayat (2) KUHAP, maka Terdakwa harus dilepaskan

mengadili perkara ini dalam tingkatbanding;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas,maka putusanPengadilan Negeri Garut tanggal 24 Juli 2019 Nomor 150/Pid.Sus /2019/PN.Grtharuslah dikuatkan ;Menimbang,bahwa dengan mengambil alin pertimbangan Hakim tingkatpertama,maka Pengadilan Timggi Bandung memutus perkara ini denganmenguatkan putusan Pengadian Negeri Garut tanggal 24 Juli 2019,Nomor 150/Pid.Sus /2019 /PN.Grt yang dimohonkan banding tersebut;Menimbang,bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan dilepaskan

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUSTINUS LERMATAN AliasAKODAMAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun penjaradikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;Membebankan supaya Terdakwa AGUSTINUS LERMATAN AliasAKODAMAN dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima riburupiah);Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secaratertulis oleh Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya agar Terdakwa dibebaskan atau dilepaskan dari

Selaru hal mana ternyata baru diketahui, bahwaTerdakwa tidak dapat membaca karena yang bersangkutan tidak pernahsekolah sehingga tidak bisa membaca, dengan demikian seluruh tahapanproses penyidikan cacat yuridis dan Terdakwa harus dibebaskan dari segalaTuntutan Jaksa Penuntut Umum. oleh karenanya Penasehat Hukum Trerdakwamohon agar Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukantindak pidana yang didakwakan melanggar pasal 290 ayat (2) KUHP, danmembebaskan Terdakwa dari dakwaan atau dilepaskan

dari keterangan saksi peluang untuk menangkappengedar sesungguhnya begitu terbuka sebagaimana dalam perkara ini,tetapi lolos dan diDPOkan dengan identitas nama misalnya yangtidak jelas;e Menimbang, bahwa berdasarkan uraianuraian petimbangan di atas, makaMajelis hakim berpendapat perbuatan terdakwa terbukti tetapi tidak dapatdipersalahkan karena disuruh melakukan dimana Terdakwa sendiri tidakmengetahui hal itu dilakukan dalam kaitannya dengan tugastugas tertentusehingga beralasan untuk dinyatakan dilepaskan

perbuatannya menurut hukum.Dalam perkara ini yang menjadi subyek hukum adalah terdakwa WOLTERDLIAAULHAQ alias OTONG Bin IMAN RAHMAN dari hasil pemeriksaandipersidangan terdakwa telah membenarkan nama dan identitas yangdisebutkan dalam surat dakwaan sehingga terhadap terdakwa tersebut tidakterjadi adanya kesalahan orang/Subyek hukum (error in persona), dandisamping itu. terdakwa telah menunjukkan kemampuan untuk bertanggungjawab dan tidak ada satu unsurpun yang menunjukkan bahwa terdakwa patutuntuk dilepaskan