P 307845 atas namaSAIRAH NAPSIAH lahir di SALBI tanggal 17 AGUSTUS 1958 tersebut, harusdiperbaiki/dirubah menjadi SAILAH lahir di BILEMANTIK tanggal 01 JULI1970; Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 13 Kitab UndangUndangHukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) yang menyatakan Jika registerregistertak pernah ada, atau telah hilang, diubah, sobek, dimatikan, digelapkan, ataudirusak jika beberapa akta didalamnya, atau jika aktaakta yang telah dibukukanmemperlihatkan telah terjadinya kekhilafan, kekurangan

halaman Penetapan Nomor 81/Padt.P/2021/PN PwdMenimbang, maksud dan tujuan dari Pemohon dengan permohonannyaini adalah hendak menyatakan namanama Munaji al Lasti, dan Munaji adalahsatu orang yang sama dan yang benar adalah Munaji ;Menimbang berdasarkan Pasal 12 KUH Perdata menentukan bahwa jikaregisterregister tak pernah ada, atau telah hilang, diubah, sobek, dimatikan,digelapkan atau dirusak; jika beberapa akta tiada di dalamnya atau jika aktaakta yang telah dibukukan memperihatkan telah terjadinya kekhilafan

P / 2012 / PN.Bms, yang pada pokoknyamengemukakan sebagai berikut :e Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuanbernama NURHAYATI pada tanggal 30 Maret 2000 ;e Bahwa dari perkawinan tersebut telah dilahirkan seorang anak lakilaki bernamaFADLI SLAMET SUHADA lahir di Banyumas pada tanggal 31 Maret 2010 ;e Bahwa karena kekhilafan Pemohon, Kelahiran anak Pemohon tersebut belumdidaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KabupatenBanyumas, sehingga sampai saat

kembalia quo beserta alasanalasannya telah diberitahukan kepada pihak lawandengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yangditentukan dalam undangundang, oleh karena itu permohonan pemeriksaanpeninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yangditerima tanggal 17 Mei 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dariPutusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkanbahwa dalam Putusan terdapat adanya kekhilafan

bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 21 Januari 2020 yang pada intinya agar menolakpermohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut Mahkamah Agung berpendapat:Menimbang, bahwa alasanalasan tersebut dapat dibenarkan, karenaPutusan Judex Facti telah bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku, terdapat kekhilafan

14 April 2006, adalahdibuat atas dasar kekhilafan (dwaling, mistake), paksaan(dwang, dures).

No.1972/Pdt.G/2016/PA.PtSENYATANYA DIBUAT ATAS DASAR KEKHILAFAN(DWALING, MISTAKE), PAKSAAN (DWANG, DURES), DANPENIPUAN (BEDROG, FRAUD), BERTENTANGAN DENGANUNDANGUNDANG SERTA TIDAK ~~ ADA/TERDAPATPERSESUAI KEHENDAK YANG BEBAS ANTARA PARAPIHAK 2??? ~=DARI MANA ~~ DATANGNYA TERGUGATMENYATAKAN HAL ~~ YANG DEMIKIAN???, SUPAYATERGUGAT PAHAMI BAHWA SUATUPERSETUJUAN/KESEPAKATAN TIDAK TERPENUHI!!!

Bahwa dalil Penggugat pada bantahan eksepsi poin 2 (dua), halaman2 (dua) yang menyatakan pembagian gonigini yang dilakukan padatanggal 14 April 2006 di hadapan Notaris SUGIYANTO, SH., adalahtidak benar, karena hal itu timbul atas suatu kekhilafan, paksaandan penipuan serta tidak ada persesuaian kehendak yang bebasantara para pihak, ADALAH DALIL YANG PLINPLAN. SebabHal. 74 dari 127 halPut.

No.1972/Pdt.G/2016/PA.Ptdalam poin angka 1 (satu) halaman 1 (satu), Penggugat mengatakantidak pernah terjadi pembagian gonogini antara Penggugat denganTergugat. akan tetapi pada poin 2 (dua) halaman 2 (dua), justrumengakui terjadi pembagian gonogini hanya pembagian gonoginidimaksud, tidak sah karena ada kekhilafan, paksaan dan penipuanserta tidak ada kesesuaian hendak yang bebas serta tidakberdasarkan pada suatu sebab yang halal.

Dari uraian ini,sesungguhnya Penggugat hendak berkata bahwa harta gonigini yangpernah ia dapatkan, telah habis, dan meminta belas kasihan dariTergugat untuk memberinya sedikit lagi.Jika benar ada kekhilafan, paksaan dan penipuan serta tidak adanyakehendak bebas pada pembagian gonigini dimaksud, mengapa barudipersoalkan setelah sepuluh tahun lebih lamanya terjadi pembagiangonogini dimaksud...?

Bahwa terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalamputusan Pengadilan Negeri Raba Bima jo putusan kasasi MahkamahAgung tersebut diatas, sebagaimana yang menjadi syarat PeninjauanKembali yang diatur dalam Pasal 67 huruf f UndangUndang Nomor 14Tahun 1985 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 14Tahun 2004;Ad. A.Bahwa pada tanggal 18 bulan Oktober tahun 2014, telah diajukanLaporan Polisi atau laporan pidana oleh Sdr.

B.beseee Bahwa alasan Peninjauan Kembali pada huruf B diatas, yaituadalah kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata, yang dapatdikemukakan penjelasan alasan sebagai berikut:Kekhilafan Hakim yang dimaksudkan dalam bagian alasan ini, adalahberupa Hakim lalai dengan tidak mempertimbangkan menurut hukumketentuanketentuan yang berlaku menyangkut larangan kepemilikantanah diluar Kecamatan tempat dimana pemilik bertempat tinggal (TanahAbsente) yang diatur dalam Pasal 3 PP. 224 Tahun 1961 jo PeraturanPemerintah

Ismail Aliselaku pembeli, merupakan jual beli yang mengandung cacat hukumatau melanggar peraturan yang berlaku pada jaman itu dan karenanyabatal demi hukum;Sehingga karena itu, maka Akta Jual Beli Nomor 2/1977 yang tanpatanggal dan bulan merupakan Akta Jual Beli yang mengandung cacathukum, tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat dankarenanya dibatalkan menurut hukum;beees Bahwa kekhilafan lain oleh Hakim yang memeriksa perkara a quopada tingkat pertama dan tingkat kasasi adalah dalam hal

Agung tersebut telahdiberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 04 November2010 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukumyang tetap;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh PemohonPeninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut:Adapun pertimbangan pengajuan Peninjauan Kembali oleh Pemohon/Terpidanaadalah sebagai berikut:Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 263 Ayat (2) huruf c tersebut makaputusan perkara a quo dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan

Hakimatau sesuatu kekeliruan yang nyata:Bahwa Erwin Romel Bin Bustami telah menjadi Terdakwa yang didakwadan dituntut oleh Jaksa/Penuntut Umum, atas dakwaan dan tuntutan hukumJaksa/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung RI telah memutuskanperkara No. 1789 K/Pid.Sus/2010 tanggal 06 Oktober 2010;Bahwa putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1789 K/Pid.Sus/2010tanggal 06 Oktober 2010 terdapat kekhilafan karena Judex Facti belum/tidakmempertimbangkan halhal sebagai berikut:1.

huruf b tersebut;Judex Facti yang telah menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwaatau Terpidana atau Pemohon berupa pembayaran uang pengganti sebesarRp867.177.500,00 sedangkan Pasal 18 Ayat (1) huruf b UndangUndangNomor : 31 Tahun 1999 jo UndangUndang Nomor : 20 Tahun 2001 tidakdidakwa oleh Jaksa/Penuntut Umum adalah merupakan suatu kekeliruan.Dengan demikian, Judex Facti tersebut dalam memutuskan perkara a quotidak berdasarkan dari surat dakwaan adalah merupakan putusan yangterdapat suatu kekhilafan

Bahwa dengan tidak didakwa oleh Jaksa/Penuntut Umum Pasal 18 Ayat(1) huruf b tersebut sedangkan Judex Facti memutuskan perkara a quoberdasarkan Pasal 18 Ayat (1) huruf b undangundang a quo adalahmerupakan pelanggaran bagi hak Terpidana/Pemohon;Bahwa karena putusan a quo terdapat suatu kekhilafan yang nyata makaPemohon/Terpidana haruslah dilepaskan dari segala tuntutan hukum;Bahwa pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama pada halaman 123 yangmenyatakan bahwa:Selanjutnya berkaitan terhadap pidana tambahan

Kaligis & Associates, Jakarta,2007, hal. 502;Dengan demikian, Judex Facti yang memeriksa Terdakwa dalampersidangan yang didasarkan atas Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yangbertentangan hukum acara pidana dan melanggar Hak Asasi Manusiaadalah merupakan suatu kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata;Bahwa jumlah saksi dalam perkara a quo sebanyak 19 (sembilan belas)orang, hanya 3 (tiga) orang saksi yang penyidikannya sebelum tanggal 4September 2009. 3 (tiga) orang saksi tersebut adalah:1.

Nomor 546/B/PK/PJK/201 112tersebut, sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil dan tidak sesuaidengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia;Bahwa kekhilafan dan kekeliruan penerapan hukum yang dilakukan olehMajelis Hakim pada tingkat banding di Pengadilan Pajak yang nyatanyata tersebut terdapat dalam pertimbangan hukum yang bertentanganatau tidak sesuai dengan hukum dan perundangundangan yang berlakusehingga menghasilkan putusan yang tidak adil;Tentang Formal Jangka Waktu Pengajuan Memori

Terbanding)membaca, meneliti dan mempelajari lebih lanjut atas Putusan PengadilanPajak Nomor Put.27324/PP/M.XIII/16/2010 tanggal 23 November 2010tersebut, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusanPengadilan Pajak tersebut, karena Majelis Hakim Pengadilan Pajak telahsalah dan keliru dengan telah mengabaikan faktafakta hukum (rechtsfeit)dan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku dalampemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak (tegenbewijs) atau setidaktidaknya telah membuat suatu kekhilafan

Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim PengadilanPajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.27324/PP/M.XIII/16/2010 tanggal 23 November 2010 tersebut di atas, makaPemohon Peninjauan Kembali (Ssemula Terbanding) dengan inimenyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telahmemeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dankeliru atau setidaktidaknya telah membuat suatu kekhilafan (error facti)dalam membuat pertimbanganpertimbangan hukumnya dengan

Putusan Nomor 124/B/PK/PJK/2014dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), sehinggamenghasilkan putusan yang tidak adil dan tidak sesuai dengan ketentuanperpajakan yang berlaku di Indonesia;Bahwa kekhilafan dan kekeliruan penerapan hukum yang dilakukan olehMajelis Hakim pada tingkat banding di Pengadilan Pajak yang nyatanyatatersebut terdapat dalam pertimbangan hukum yang bertentangan atau tidaksesuai dengan hukum dan perundangundangan yang berlaku sehinggamenghasilkan putusan yang

Peninjauan Kembali;Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.33961/PP/M.1/16/2011 tanggal 3 Oktober 2011, maka dengan ini menyatakan sangatkeberatan atas Putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena pertimbangan hukumyang keliru dan telah mengabaikan faktafakta hukum (rechtsfeit) dan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku dalam pemeriksaan banding diPengadilan Pajak atau setidaktidaknya telah membuat suatu kekhilafan

sehingga koreksi Terbanding sebesarRp 1.853.910.751,00 tidak dapat dipertahankan;Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim PengadilanPajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.33961/PP/M.1/16/2011 tanggal 3 Oktober 2011 tersebut di atas, maka PemohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan ini menyatakan bahwaMajelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadilisengketa banding tersebut telah salah dan keliru atau setidaktidaknya telahmembuat suatu kekhilafan

UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 Jo.UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata UsahaNegara;Sehingga, putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Makassar tanggal 26 Agustus 2013 Nomor /77/B/2013/PT.TUN.MKS yang dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung RI di tingkatkasasi pada tanggal 21 Mei 2014 Nomor 60 K/TUN/2014 dalam perkara iniharus dipandang telah terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatukekeliruan yang nyata;Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat terhadap

Nomor 115 PK/TUN/2015Jadi, gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat (kini Para PemohonPeninjauan Kembali) dalam perkara ini adalah menjadi kewenanganabsolut Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadilinya;Sehingga, Putusan yang dijatunkan oleh Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Makassar tanggal 26 Agustus 2013 Nomor /77/B/2013/PT.TUN.MKS yang dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung di TingkatKasasi pada tanggal 21 Mei 2014 Nomor 60 K/TUN/2014 dalam perkara iniharus dipandang telah terdapat suatu kekhilafan

Hakim atau suatukekeliruan yang nyata;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebut,Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena PutusanJudex Juris sudah benar dan tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan yangnyata didalamnya, dengan pertimbangan bahwa oleh karena pada saat gugatanperkara a quo diajukan ternyata masih ada sengketa keperdataan yangberkaitan dengan objek sengketa a quo yang belum selesai, maka untukmenghindari

Kekhilafan Hakim Menentukan dan Menetapkan Unsur SecaraMelawan Hukum.Bahwa sesuai dengan faktafakta persidangan, maka diperoleh faktahukum sebagai berikut:a. Majelis Hakim melakukan kekeliruan yang nyata, karena Judex FactiTingkat Pertama tidak mempertimbangkan bahwa hubungan hukumantara klien kami Terdakwa Moh Agus Wibowo dengan saksi korbanTjendrawati Limanto adalah keperdataan karena berkaitan denganhutang piutang;b.

Kekhilafan Hakim mengenai Surat Dakwaan Penuntut Umumyang Kabur (Obscuur Libel).Bahwa sesuai dengan faktafakta persidangan, maka diperoleh faktahukum sebagai berikut:a.

Kekhilafan Hakim mengenai penyebab timbulnya perkara ini.Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama melakukan kekeliruan yangnyata, dengan tidak mempertimbangkan yang disebut jaminanTerdakwa untuk saksi korban Tjendrawati Limanto, sebagaimana kamiuraikan sebagai berikut:a.

Bahwa dimana perjanjian yang dibuat tersebutHalaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2021/PN Blbdilakukan kedua belah pihak (antara Penggugat dengan Tergugat) yang telahcakap menurut hukum, selain itu adanya kesepakatan kedua belah pihak tanpaada unsur paksaan, tipuan dan kekhilafan untuk menyepakati adanya suatuperjanjian, di dalam perjanjian tersebut juga adanya objek yang jelas yangdiperjanjikan berupa peminjaman uang dan terdapat adanya causa yang halaldalam perjanjian tersebut

Pasal 1338 KUHPerdata dimana terhadap perjanjianyang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak ada unsurpaksaan, tipuan dan kekhilafan, maka terhadap petitum angka 2 tersebutberalaskan hukum untuk dapat dikabulkan ;Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 yaitu menyatakan bahwaTergugat telah melakukan wanprestasi, bahwa sebagaimana telahdipertimbangkan tersebut di atas, dimana Tergugat tidak melaksakankewajibannya tersebut sebagaimana ditentukan dalam perjanjian tersebutHalaman 10 dari

TOBASARI cukup beralasan dan tidakbertentangan dengan hukum dan peraturanperaturan yang berlaku;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 Kitab UndangUndang HukumPerdata menentukan bahwa jika aktaakta yang telah dibukukan memperlihatkantelah terjadi kekhilafan, kekurangan atau kekliruan lainnya, maka hal demikiantersebut dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulandalam registerregister tersebut;Halaman 9 dari 13, Penetapan Nomor 109/Pat.P/2018/PN TdnMenimbang, bahwa Pasal 13 Kitab

UndangUndang Hukum Perdatamenentukan dengan tegas syaratsyarat untuk dapat dilakukannya perbaikan atauperbaikan suatu Akta Kelahiran yaitu adanya terjadi kekhilafan, kekurangan ataukekeliruan di dalam akta itu sendiri, sehingga berdasarkan Pasal 13 Kitab UndangUndang Hukum Perdata dihubungkan dengan surat permohonan Pemohon, Hakimakan menilai apakah Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 4.008608/Dis1/Dispencapil/98, tanggal 26 Februari 1998 memenuhi syarat untuk dapatdilakukan perbaikan sebagaimana

diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalamundangundang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebutsecara formal dapat diterima;Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali dantambahan memori peninjauan kembali yang masingmaisng diterima tanggal7 Juli 2017 dan 7 September 2017 merupakan bagian tidak terpisahkan dariPutusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkanbahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan

Nomor 259 PK/Padt/2018Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut MahkamahAgung berpendapat:Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidakterdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan nyata dalam Putusan Judex Jurisyang menolak kasasi Penggugat Konvensi dan Putusan JudexFacti/Pengadilan Negeri Denpasar dan Pengadilan Tinggi Denpasar yangmenolak gugatan konvensi dan mengabulkan sebagian gugatan rekonvensi;Bahwa telah terbukti penguasaan/kepemilikan tanah sengketa olehTermohon Peninjauan

Undang UndangNomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung yaitu 180 (seratus delapanpuluh) hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap dan telah diberitahukankepada para pihak yang berperkara;Bahwa Pemohon menyampaikan Permohonan Peninjauan Kembaliatas putusan tersebut karena Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkaraa quo berpendapat putusan dari Hakim Mahkamah Agung didasarkan atasadanya suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;Bahwa pertimbangan Hakim Mahkamah Agung pada poin 2 halaman

Bahwa karena itu tidak terbukti adanya suatu kekhilafan hukum ataukekeliruan yang nyata sebagaimana ketentuan Pasal 67 huruf f UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985, yang telah diubah dengan Undang UndangNomor 5 Tahun 2004. Dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;3.

Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yangmengakibatkan orang lain meninggal dunia ;Menimbang, bahwa yang dimaksud kelalaian adalah kurang hati2, atau lalai,kekurangwaspadaan atau kekhilafan yang sekiranya dia hatihati, waspada, tertib, peristiwaitu tidak akan terjadi atau dapat dicegah ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas adalah suatuperistiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atautanpa pengguna jalan lain

Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yangmengakibatkan orang lain luka ringan dan kerusakan kendaraan bermotor ;Menimbang, bahwa yang dimaksud kelalaian adalah kurang hati2, atau lalai,kekurangwaspadaan atau kekhilafan yang sekiranya dia hatihati, waspada, tertib, peristiwaitu tidak akan terjadi atau dapat dicegah ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas adalah suatuperistiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atautanpa

ISMIATI ( vide bukti surat P3 ) dan pemohon sampai dengan saat ini belummemiliki akta kelahiran karena kekhilafan / ketidaktahuan orang tua pemohon danpemohon ; 29 22222 ono nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn ne Menimbang bahwa selanjutnya telah terjadi halhal dan keadaan sebagaimanadiuraikan dalam berita acara persidangan yang untuk singkatnya dianggap telah termuatpula dalam penetapan ini ; PERTIMBANGAN HUKUMNYA Menimbang, bahwamaksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana

yang terlambat bernama NURUL AMALIA ;; bahwa benar pemohon adalah pasangan suami istri dengan MOKHAMADSUBKAN yang sekarang suaminya sudah meninggal dunia karena sakit ; bahwa benar pemohon dalam perkawinannya dengan MOKHAMAD SUBKAN telah telah dikaruniai 1 orang anak ;bahwa saksi tahu NURUL AMALIA sekarang berumur 2 tahun dan belumdimintakan akta kelahiran di Catatan Sipil ; e bahwa saksi tahu NURUL AMALIA lahir pada tanggal 20 Januari 2010 ; e bahwa akta kelahiran anak pemohon belum diurus karena kekhilafan

permohonan peninjauan kembali a quo besertaalasanalasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalamundangundang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebutsecara formal dapat diterima;Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yangditerima tanggal 18 November 2020 merupakan bagian tidak terpisahkan dariputusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkanbahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan