kepolisian Resor Enrekang yang melakukan pemeriksaanterhadap sebagian saksisaksi yang ada didalam berkas perkara.Bahwa saksi mengetahui terdakwa terkena kasus BBM dan kasus tersebut juga ditangani diunit saksi;Bahwa selain kendaraan beserta kelengkapannya yang dalam hal ini suratsuratnya, jerigen,barang bukti lain yang disita adalah BBM jenis premium dan solar;Bahwa khusus BBM jenis premium dan solar sebagian sudah dilelang dengan pertimbangankeamanan dan pertimbangan penyusutan;Bahwa sebelum dilakukan pelelangan

terhadap barang bukti BBM, saksi mengajukan suratpermintaan penelitian/pemeriksaan benda sitaan/barang bukti dan penentuan harga limitguna keperluan pelelangan kepada Kepala Dinas Koperasi UKM Perindustrian danPerdagangan Kabupaten Enrekang;Bahwa atas surat yang diajukan tersebut, Kepala Dinas Koperasi UKM Perindustrian danPerdagangan Kab.

;Bahwa pada saat pelelangan, harga perliter premium dan solar tersebut laku dengan hargaRp. 5.000. untuk perliternya;Bahwa uang yang ditunjukkan tersebut adalah benar uang hasil pelelangan barang buktipremium milik terdakwa;Atas keterangan saksi ini, terdakwa membenarkannya;10 Saksi H. mukhtar mukti rahim alias H. MUKHTAR Bin H.

Atas saran teman Pemohon Keberatan, makaPemohon Keberatan membuat Laporan di Sekretariat BPSK PematangSiantar karena BPSK Kotamadya Pematang Siantar yang ada saat iniuntuk menaungi wilayah tempat tinggal Pemohon Keberatan danTermohon Keberatan.Berdasarkan Surat Kewajiban Pelunasan Hutang yang PemohonKeberatan terima, dalam surat tersebut disebutkan bahwa terhadapkendaraan saya akan dilakukan pelelangan maka pihak TermohonKeberatan akan memberitahukan hasil penjualan/pelelangan kendaraantersebut dan

Hal ini jugadiakui secara tegas oleh Pemohon Keberatan dalam posita keberatan nomor 20sehingga tidak perlu dibuktikan lagi;bahwa oleh karena Pemohon Keberatan tidak mengindahkan surat tersebut dantidak memenuhi prestasinya/kewajibannya sebagaimana dalam perjanjianpembiayaan Konsumen No. 9018874977/PK/04/13, maka Termohon Keberatanmelakukan pelelangan terhadap objek jaminan fidusia melalui balai lelangPasifik Internasional Tgl 20 November 2014 ;bahwa Termohon Keberatan tidak melakukan tindakan yang

hukum Majelis BPSK yang pada akhirnya dituangkan dalam amarputusannya, dan Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan pertimbanganMajelis BPSK dalam putusannya menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakimdalam mengadili perkara a quo, akan tetapi majelis Hakim tidak sependapatdengan amar putusan BPSK pada point 3 yang menyatakan MenghukumPelaku Usaha mengembalikan obyek sengketa atau yang sejenis/setara, karenakurang membawa kepastian hukum bagi konsumen mengingat obyek sengketatersebut sudah dilakukan pelelangan

secara elektronik tersebut sesuaidengan yang diserahkan oleh PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) sebelummasa pelelangan tersebut dimulai.

MAJU PLAZA.Bahwa peserta pemenang pelelangan : CV.

secara elektronik tersebut sesuaidengan yang diserahkan oleh PPK (pejabat pembuat Komitmen) sebelummasa pelelangan tersebut dimulai.

ELIDE SUKSES GEMILANG.Bahwa peserta pemenang pelelangan : CV.

Nasio29.Bahwa sebelum dilakukan pengumuman tahap lelang berikutnya padaOo 11tanggal 14 Agustus 2012 panitia pengadaan dengan sepengetahuanTerdakwa merubah metode pelelangan dari metode pelelangan umummenjadi pelelangan pemilinan langsung sebagaimana yang tertuang dalamBerita Acara Addendum Dokumen Pengadaan Nomor602.1/01/ADP/RPJJPU/APBD/2012 tanggal 12 Agustus 2012 ;30.Bahwa dari 12 perusahaan yang mendaftar sebagai peserta lelang padapekerjaan pemeliharaan lapis permukaan dengan konstruksi Hotmix

Bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor : 3210.K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 yangmenyatakan bahwa Pelaksanaan Pelelangan yang tidak dilaksanakanatas Penetapan/Fiat Ketua Pengadilan Negeri. Maka lelang Umumtersebut telah bertentangan dengan 224 HIR/ 258 RBG. Sehingga tidaksah sehingga pelaksanaan Parate Eksekusi harus melalui Fiat KetuaPengadilan Negeri;6.

Usaha padaDokumen atau perjanjiian yang memenuhi ketentuan sebagaimanadimaksud pda ayat (1) dan (2) DINYATAKAN BATAL DEMI HUKUM;Menimbang, bahwa dengan Pelaku Usaha yang tidak memberikaninformasi yang jelas, jujur dan benar, serta begitu pula sebaliknyaKonsumen yang tidak mengetahui dan tidak mendapatkan informasi yangjelas, jujur dan benar tentang apa dasar hukumnya Konsumen apabila telatdalam membayar angsuran suku bunga pinjaman kredit setiap perbulannya khususnya termaksud diantaranya mengenai Pelelangan

Terhadap pertimbangan hjukum Majelis Arbitrase BPSK Kabupten Batu Barasebagai berikut : Menimbang, bahwa dengan tindakan/perbuatan Pelaku Usaha saat iniyang akan dan/atau telah melakukan pelelangan yaitu dengan LelangEksekusi Hak Tanggungan di Muka Umum berupa Agunan yangmenjadi Jaminan Pembayaran kembali atas fasilitas pinjaman kredityang telah diberikan oleh Pelaku Usaha kepada konsumen denganmelalui Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang(KPKNL) Kisaran, yaitu berupa :e Sertifikat

Herawati Poesoko, SH., MH. menyatakan :Pasal 6 UUHT tersebut dipersiapkan oleh Pembentuk Undangundangsebagai tiang penyanggah utama bagi kreditor (bank) dalam rangkamemperoleh percepatan perlunasan piutangnya...., maka tidak diragukanlagi bahwa Pasal 6 UUHT merupakan dasar hukum berlakunya parateexecutie manakala debitor wanprestasi;Kemudahan menggunakan sarana Pasal 6 UUHT dikarenakan pelaksanaanpenjualan obyek Hak Tanggungan hanya melalui pelelangan umum, tanpaharus meminta fiat Ketua Pengadilan

BatuBara No. 512/Arbitrase/BPSKBB/VII/2016 tertanggal 05 September2016 dalam perkara a quo telah seseuai dengan dan tidak sedikitounbertentangan dengan Peraturan Perundangundangan yang berlaku;Pelelangan dilakukan langsung Melalui KPKNL Tidak Melalui ParateEksekusiBahwa pengajuan permohonan Parate Eksekusi melalui perantaraKantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kisaran yangakan dan / atau telah dilakukan Pemohon Keberatan adalah merupakancacat hukum dan tidak sah karena untuk menjual

Kalsel Tahun2014 lalu adalah :Putusan Nomor 07/Pid.SusTPK/2016/PN.Bjm Hal.62dari.200 Sebagai Ketua Pokja dalam hal ditugas sebagai sekretaris Pokja XXXillmelakukan tugastugas sebagai berikut : Menandatangani fakta integritas sebelum pelaksanaan pelelangan. Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan sertalokasipengadaan. Menuyusun dan menetapkan dokumen pengadaan. Mengumumkan secara terbuka pelelangan/melalui media cetak,papanpengumuman resmi untuk masyarakat dan melalui LPSE (eprocurment).

Menyampaikan hasil pemenang pelelangan/seleksi kepada PA/KPASKPD/Unit kerja pemilik pekerjaan melalui kepala unit layananpengadaan. Menjawab sanggahan dari penyedia barang/jasa jika ada. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada unitlayanan pengadaan.

Pokja yang melaksanakan pelelangan : Saksi sebagai ketua. Sdr KHAIRUL YAMIN, SE sebagai sekretaris. Sdri REINOVI SORAYA, S.SiT sebagai anggota. Panitia pemeriksa dan penerima hasil pekerjaan : Sdr Drs. WAHYUDIN, M.AP sebagai ketua. Sdr AGUS SETIAWAN, S.Sos sebagai anggota.

HARIS KARNO,M.AP tanpa Tanggal Bulan Juni 2014 dandiserahkan kepada pokja sebagai pedoman pelaksanaan pelelangan. Saksi menerangkan sfesifikasi yang ditetapbkan pada pelaksanaan kegiatanpengadaan dan pemasangan paku jalan tenaga surya Solar CellDishubkominfo Prov.

HARIS KARNO,M.AP tanpa TanggalBulan Juni 2014 dan diserahkan kepada pokja sebagai pedomanpelaksanaan pelelangan. Terdakwa menerangkan Pokja yang melakukan proses pelelangan paketkegiatan pengadaan dan pemasangan paku jalan tenaga surya Solar CellDishubkominfo Prov. Kalsel Tahun 2014 lalu tidak pernah mangajukanrevisi atau kajian ulang terhadap paket yang saksi tetapkan dikegiatantersebut.

01/15 s/d 28/02/1532 Surat Rekomendasi Pengajuan SPP-LS Nomor : 900/404/ DAK/DINKES/ 2014, tanggal 30 Oktober 2014.33 Surat Rekomendasi Pengajuan SPP-LS Nomor : 900/405/ DAU/DINKES/ 2014, tanggal 30 Oktober 2014.34 Surat Bendahara Pengeluaran Nomor : 900/407/Dinkes/ 2014, tanggal 30 Oktober 2014, perihal Pemotongan PPN/PPH Pasal 23.35 1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci RAFLIZAR, SKM, M.Kes Nomor : 800/786/Dinkes-2014, tanggal 30 Mei 2014, perihal Permohonan Proses Pelelangan

SOPANTRI, ST ANGGOTA Bahwa kemudian Pokja Unit Layanan Pengadaan (ULP) tersebut melakukanpemilihan penyedia barang pekerjaan Pembangunan Baru Puskesmas NonPerawatan Bukit Kerman dengan metode pelelangan umum secaraelektronik melalui website LPSE Kabupaten Kerinci dengan alamathttp:/pse.kerincikab.go.id.

Dengan nilai total harga Perkiraan Sendiri (HPS) pekerjaan Pembangunan Baru Puskesmas Non Perawatan Bukit Kermanyang diumumkan oleh Pokja Unit Layanan Pengadaan (ULP) senilai Rp. 1.700. 000. 000, (Satu milyar tujuh ratus juta rupiah).Bahwa selanjutnya dilakukan Pelelangan Pengadaan Barang/JasaPemerintah untuk Kegiatan Pembangunan Baru Puskesmas Non PerawatanHalaman 11 dari 158 Putusan Nomor 18/Pid.SusTPK/2017/PN JmbBukit Kerman TA. 2014 oleh Pokja Unit Layanan Pengadaan (ULP) denganjadwal pelelangan

Dengan nilai total harga Perkiraan Sendiri (HPS) pekerjaan Pembangunan Baru Puskesmas Non Perawatan Bukit Kermanyang diumumkan oleh Pokja Unit Layanan Pengadaan (ULP) senilaiRp1.700.000.000, (satu milyar tujuh ratus juta rupiah).Bahwa selanjutnya dilakukan Pelelangan Pengadaan' Barang/JasaPemerintah untuk Kegiatan Pembangunan Baru Puskesmas Non PerawatanBukit Kerman TA. 2014 oleh Pokja Unit Layanan Pengadaan (ULP) denganjadwal pelelangan sebagai berikut : Tahap Mulai SampaiPengumuman Pascakualifikasi

oleh ULP melalui website LPSE Kabupaten Kerinci;Bahwa yang menerima hasil pelelangan pekerjaan adalah PPTK yaituDODI SISKA, dan mengetahui informasi pemenang lelang pekerjaantersebut juga dari PPTK;Bahwa perusahaan yang ditunjuk sebagai penyedia barang pekerjaantersebut adalah CV.

Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 05/POKJAULP/ DINKES2014, tanggal 15 Agustus 2014.

Bahwa Penggugat mengkonfirmasi dan meminta klarifikasi ataskenyataan tersebut kepada Turut Tergugat I, dan menurut keteranganTurut Tergugat I, memang benar bahwa objek sengketa yang menjadiharta bersama tersebut terakhir masih dalam status jaminan kepadaTergugat I, dan pada sekitar bulan Nopember 1992 diketahui adapengumuman lelang atas objek sengketa tersebut, akan tetapi tidakketahui apakah melalui pelelangan tersebut telah berhasil dijual ataubelum.

(termasukpengembalian sisa hasil pelelangan) ataupun melakukan penandatangananjual beli atau proses peralihan apapun atas objek sengketa a quo ;Bahwa, Turut Tergugat menolak dalildalil Penggugat untuk selain danselebihnya ;Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut TergugatIl memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:DALAM EKSEPSI1.

tidak dapatmengajukan bukti berupa surat peringatan (somasi) yangmembuktikan adanya cidera janji (wan prestasi) yang dilakukan olehTurut Tergugat ;Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak dapat menunjukkanbukti surat peringatan (somasi) tentang tidak dilakukannyapembayaran angsuran oleh Turut Tergugat I, maka Tergugat tidakberwenang menjual objek sengketa melalui pelelangan umum, olehkarena itu Pengalihan Objek sengketa yang dilakukan oleh ParaTergugat Tidak Sah;b.

Tasikmalaya melalui pelelangan umum, olehkarena itu. Pengalihan Objek sengketa yang dilakukan ParaTergugat Tidak Sah, maka Akta Jual Beli No.66/33/JB/SPA/IV/1994, tanggal 19 April 1994, yang dibuat olehdan dihadapan Tergugat IV dinyatakan batal demi hukum,sehingga Petitum 4 harus dikabulkan;Hal 38 dari 67 Hal Putusan Nomor 188/PDT/2020/PT.BDGc.

Pembanding / Terbanding memperoleh hakatas tanah objek sengketa tersebut berasal dari pembelianmelalui pelelangan umum yang dilaksanakan oleh PejabatLelang Kelas Il Tasikmalaya sesuai dengan Risalah LelangNomor : 56/199293, tanggal 11 November 1992 yangdikeluarkan oleh Kantor Pejabat Lelang KelasllTasikmalaya(Bukti T.16 /Bukti TT.II8);b.

BengkuluNomor: 1.13 1.13 02.77.01.5.2 tanggal 11 Februari 2011 untuk belanja modalHalaman 3 dari 66 Putusan Nomor 26/Pid.B/Tipikor/2014/PN.BKI..pengadaan konstruksi Pembangunan Gudang Logistik.Selanjutnya berdasarkan hasil pelaksanaan pelelangan pekerjaan PembangunanGudang Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum sebanyak10 (sepuluh) paket yang berlokasi di 9 (sembilan) kabupaten dan (satu) kotatersebut yang telah dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan (lelang) khusus untuk Paket4

Selanjutnya berdasarkan hasil pelaksanaan pelelangan pekerjaan PembangunanGudang Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum sebanyak10 (sepuluh) paket yang berlokasi di 9 (sembilan) kabupaten dan 1 (satu) kotatersebut yang telah dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan (lelang) khusus untuk Paket4 (empat) yang pekerjaannya akan dilaksanakan di Kabupaten Bengkulu Tengahdimenangkan dan dilaksanakan oleh Terdakwa selaku kontraktor pelaksana dariCV.

asal ada surat kuasanya.Bahwa pemegang Kuasa Direktur tidak boleh tanda tangan kontrak;Bahwa jangka waktu proyek ini dikerjakan ditentukan pada saat lelang;Bahwa saksi ada memiliki sertifikasi yaitu sertifikat pengadaan barang dan jasa;Bahwa penawaran dimasukkan dengan cara manual;Bahwa Pelelangan dilaksanakan dengan cara pelelangan umum;Halaman 10 dari 66 Putusan Nomor 26/Pid.B/Tipikor/2014/PN.BKI..Bahwa Pengumuman pelelangan dilakukan di Media Masa Rakyat Bengkulu ;Bahwa pada saat pra pembuktian

(Sekretaris), Ivan Marcivano, Hardanil,S.Sos, dan Aidil FitrioFransisco, S.Stp (ketiganya Anggota);Bahwa pedoman dalam melakukan pelelangan adalah Kepres No. 78 tahun 2010;Bahwa yang menyuruh sdr.

umum;Bahwa sistem pelelangan dengan sistem pasca kualifikasi;Bahwa pelelangan dalam kegiatan proyek ini sudah sesuai dengan prosedur lelang;Bahwa cara pengecekan dokumen saat pelaksanaan Pra Pembuktian adalah denganmengecek satu per satu dokumen;Halaman 16 dari 66 Putusan Nomor 26/Pid.B/Tipikor/2014/PN.BKI..Bahwa semua dokumen yang diperiksa oleh panitia lelang adalah asli dan sudahlengkap;Bahwa yang menerima dokumen penawaran dari rekanan adalah panitia lelang;Bahwa kegiatan yang dilelang dalam

JOGLO MULTI AYU lulus evaluasi dan ditetapkan sebagaicalon pemenang lalu pihak Tim Pokja melakukan rapat hasil pelelangan danmenetapkan hasil pelelangan dengan pemenang pelelangan yaitu PT.

Garut,setelah penerimaan permohonan dan berkas bahan pelelangan kemudian oleh KetuaULP dalam hal ini dijabat oleh Sdr. H. OTTO ISKANDAR, SH,M.Si membuatkan SuratPerintah Tugas untuk melakukan proses pelelangan.

laporan hasil pelelangan kepada Kepala ULP Kab.Garut kemudian oleh Kepala ULP Kab.

JOGLO MULTI AYU lulus evaluasi dan ditetapkansebagai calon pemenang lalu pihak Tim Pokja melakukan rapat hasil pelelangan danmenetapkan hasil pelelangan dengan pemenang pelelangan yaitu PT.

Apabila sampai dengan tanggal 25 November 2021 Pihak kedua tidak jugamampu menyelesaikan kewajiban pembayaran sebagaimana yang dimaksudpada point kesatu, maka Pihak berhak melakukan pelelangan terhadap agunanyang dijaminkan oleh Pihak Pertama ke Pihak Kedua sesuai dengan perjanjianNomor : 5180/SPK/BPRLG/10/2017 dengan perantaralelang tersebut digunakanuntuk pelunasan tunggakan pembayaran sebagaimana yang dimaksud padapoint kesatu;Menimbang, bahwa untuk itu Pengadilan Negeri Raba Bima akan memberikan

Bahwa oleh karena PENGGUGAT selaku Debitur telah melakukanwanprestasi, maka merujuk ketentuan UU No. 4 Tahun 1996Tentang Hak Tanggungan Pasal 6, yang menegaskan bahwa:Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggunganpertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggunganatas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum sertamengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebutJo.

Hak tersebutdidasarkan pada janjiyang diberikan oleh pemberi HakTanggungan bahwa apabila debitor cidera janji, pemegang HakTanggungan berhak untuk menjual obyek Hak Tanggunganmelalui pelelangan umum tanpa memerlukan persetujuan lagidaripemberi Hak Tanggungan dan selanjutnya mengambilpelunasan piutangnya dari hasil penjualan itu lebih dahuludaripada kreditorkreditor yang lain. Sisa hasil penjualan tetapmenjadi hak pemberi Hak Tanggungan;Jo.

Bank Danamon Indonesia, Tbkmenjamin dan dengan ini membebaskan Pejabat Lelangdari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang(KPKNL) yang berwenang terhadap segala gugatan atau tuntutan yang timbul sebagai akibat pelelangan obyekobyek yang disebutkan dan diuraikan secara terperinciserta dilampirkan dalam Surat Pernyataan ini..

Bahwa dapat Tergugat IV jelaskan, bahwa pelelangan terhadapobjek sengketa adalah akibat dari tindakan wanprestasi ataucidera janjinya Penggugat atas perjanjian antara Penggugatdengan Tergugat I.2.

Bahwa berdasarkan uraian jawaban Tergugat IV tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat fakta hukumyang pada pokoknya menyatakan Tergugat IV melanggarketentuan prosedur lelang, serta tidak memenuhi syaratsyaratsesuai dengan peraturan lelang, sekaligus menunjukkan danmembuktikan bahwa pelelangan atas objek sengketa telahsesuai dengan prosedur yang berlaku.b.

Anwar Kenawas dan saksi AbuYazid Bustomi, SE, MM bin Cik Dung juga tidak menjalankan tugasnyasebagaimana yang telah ditetapkan yakni dalam proses pelelangan saksiKristiana, ST, MPSDA Binti H.

;Bahwa saksi menerangkan bahwa dalam proses pelelangan pekerjaan di BPBDLahat ada tahap pengumuman dan tahap anwisjing;Terhadap keterangan saksi para Terdakwa tidak keberatan;DANI FIRMANSY AH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut :Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatra Selatandan keterangan saksi dalam BAP penyidikan benar dan sudah saksi tandatangani;Bahwa saksi sebagai pemilik dan direktur CV.

Fatahilah dan sebagai kuasa direktur CV.TepianBendung yang mengerjakan pekerjaan tembok penahan di Desa Slawi;Halaman 51 dari 134Putusan Nomor 33/Pid.SusTPK/2014/PN.PlgBahwa saksi mengikuti pelelangan mendapatkan pekerjaan di BPBD Lahatdengan nilai Rp. 1,6 Milyar lebih;Bahwa saksi mengetahui dari pengumuman lelang di media lokal Sumsel dandari papan pengumuman;Bahwa saksi mengikuti proses pemasukan penawaran atas nama CV.

Adiguna Putraselebihnya ia hanya menerima salinan atau fotocopynya saja;Menimbang, bahwa seharusnya apabila tidak ada penawaran yang lulus padaproses pembuktian kualifikasi maka lelang dinyatakan gagal tetapi dalam prosespelelangan ini panitia lelang tetap melanjutkan proses pelelangan sampai pada tahapselanjutnya sampai dengan pemilihan dan penetapan calon pemenang yangditetapkannya dengan tidak melalui musyawarah bersamasama anggota panitiapengadaannya lainnya, sehingga menurut Majelis perbuatan

Dalam putusan tersebut,Halaman 26 dari 92 halaman Putusan Nomor 502/PDT/2018/PT SBY.dikemukakan oleh pemohon kasasi bahwa pelelangan dilakukandengan parate eksekusi, tetapi Mahkamah Agung RepublikIndonesia mempertimbangkan Bahwa berdasarkan Pasal 224HIR pelaksanaan pelelangan sebagai akibat adanya grosseakte hipotek dengan memakai kepala Demi keadilanberdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa yang mempunyaikekuatan yang sama dengan keputusan = pengadilan,seharusnya dilaksanakan atas perintah dari pimpinan

perjanjian itu.Dengan kata lain, laranganlarangan yang ditentukan (atau halhal yang terlarang) oleh kepatutan, kebiasaan, dan undangundang merupakan juga syaratsyarat dari suatu kontrak;Bahwa lelang yang diselenggarakan oleh Tergugat IV ataspermintaan dari Tergugat yang didasarkan pada pasal 6UndangUndang Nomor 4 tahun 1999 tentang Hak Tanggunganyang berbunyi: "Apabila debitur cidera janji, pemegang HakTanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek HakTanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan

Bahwa Sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.679K/Sip/1974 tanggal 31 Agustus 1977 bahwa:keberatanterhadap suatu pelelangan sudah seharusnya diajukan berupaperlawanan sebelum pelelangan dilaksanakan dan bukansebaliknya;Maka berdasarkan Hukum Acara Perdata yang berlaku sesuaiYurisprudensi Mahkamah Agung RI tersebut di atas gugatanHalaman 42 dari 92 halaman Putusan Nomor 502/PDT/2018/PT SBY.tersebut harusnya dinyatakan DITOLAK atau setidak tidaknyadinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA;C.

SesualPasal 6 Undangundang Nomor: 4 Tahun 1996, Tergugat diberikan hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan ataskekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambilpelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut apabiladebitor melakukan cidera janji (wanprestasl) ;Wanprestasi telah diakuinya oleh Penggugat pada angka 12huruf b. Pengakuan yang sempurna dimuka sidang pengadilanini sesuai Pasal 164 Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R) tidakperlu lagi dibuktikan;8.

Pasal 6 UndangUndang No 4 Tahun 1996 tentang HakTanggungan yang menyebutkan bahwa Apabila debitor ciderajanji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hakuntuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendirimelalui pelelangan umum serta mengambil pelunasanpiutangnya dari hasil penjualan tersebut;Halaman 55 dari 92 halaman Putusan Nomor 502/PDT/2018/PT SBY.b.

mendasarkan pada Pasal 6 Undang UndangNomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas tanahbeserta bendabenda yang berkaitan dengan tanah, dengantanpa ada fiat dari Pengadilan Negeri setempat, hal ini jelas tidakbisa dibenarkan dan bertentangan dengan Pasal 224 HIR danberdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3021 K/Pdt/1984tertanggal 30 Januari 1986;"berdasarkan Pasal 214 HIR pelaksanaan lelang akibatgrosse akte hipotik yang memakai irahirah seharusnyadilaksanakan atas perintah Ketua Pengadilan Neger";pelelangan

Bahwa oleh karena proses dan tata cara pelelangan tersebut telah dilakukanberdasarkan prosedur dan ketentuan perundangundangan yang berlaku,makatindakan yang telah dilakukan Tergugat , Tergugat III dan Tergugat IVadalah sah secara hukum dan Risalah Lelang 058/2016 tertanggal 24Februari 2016tidak dapat dimintakan pembatalannya.

Hal ini sesuai denganPasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 40/PMK.07/2006 tentangPetunjuk Pelaksanaan Lelang bahwa "Pelelangan yang telah dilaksanakansesuai dengan ketentuan yang berlaku tidak dapat dibatalkan.. Hal ini jugaditegaskan dalam Buku II Mahkamah Agung Halaman 149 tentang PedomanPelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan disebutkan bahwa "Lelangyang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku tidak dapatdibatalkan;9.

yang telahdilaksanakankarena pelelangan tersebut telah dilaksanakan sesuai denganprosedur dan ketentuan yang berlaku.

Title Eksekutorial yang terdapat dalam Sertifikat Hak Tanggungan;sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2) Objek Hak Tanggungandijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalamperaturan perundangundangan untuk pelunasan piutang pemegang HakTanggungan dengan hak mendahulu daripada kreditorkreditor lainnya.HakTerlawan II untuk melaksanakan lelang eksekusi terhadap objek sengketaterhadap objek sengketa juga ditegaskan dalam Akta Pemberian HakTanggungan (APHT) pasal 2 butir (6

., M.Si danTerdakwa Agustan diminta untuk memberikan dokumen/ ProfilPerusahaan kemudian Terdakwa menandatangani DokumenAdministrasi Pelelangan Prakualifikasi Pekerjaan Pengadaan TempatKomposting (Kompos) pada Badan Lingkungan Hidup, Penelitian danPengembangan Kabupaten Mappi Tahun Anggaran 2016;Bahwa kemudian pada tanggal 11 Agustus 2016 DR. IR.

Petrus Endo, SE., MM., M.Si danHalaman 15 dari 79 Putusan Nomor 45/Pid.SusTpk/2018/PN JapTerdakwa Agustan diminta untuk memberikan dokumen/ ProfilPerusahaan kemudian Terdakwa menandatangani DokumenAdministrasi Pelelangan Prakualifikasi Pekerjaan Pengadaan TempatKomposting (Kompos) pada Badan Lingkungan Hidup, Penelitian danPengembangan Kabupaten Mappi Tahun Anggaran 2016;Bahwa kemudian pada tanggal 11 Agustus 2016 DR. IR.

(dua ratus juta rupiah)Namun berdasarkan BAP para saksi dari Panitia Pelelangan disebutkanpemenang lelang telah ditentukan saksi DR. Ir.

IR.Petrus Endo, SE., MM., M.Si dan Terdakwa diminta untuk memberikandokumen/Profil Perusahaan kemudian Terdakwa menandatanganiDokumen Administrasi Pelelangan Prakualifikasi Pekerjaan PengadaanTempat Komposting (Kompos) pada Badan Lingkungan Hidup, Penelitiandan Pengembangan Kabupaten Mappi Tahun Anggaran 2016;Bahwa benar kemudian pada tanggal 11 Agustus 2016 saksi DR.

Petrus Endo, SE., MM., M.Si telah menyampaikankepada saksi Weni Kristin Manupapami, St selaku Ketua Panitia Lelangbahwa untuk setiap paket pengadaannya sudah ada namanamapelaksana pekerjaannya jadi Weni Kristin Manupapami, ST selaku KetuaPanitia Lelang hanya membuat adminitrasi pelelangan fiktif (formalitasSaja) ;Menimbnag, bahwa dipersidangan diperoleh fakta saksi DR.

Surat Pengumuman pelelangan umum No. 01/PL-sat.LLASDP-Mal/XII/2010, tanggal 30 Desember 2010. (copy)10. Surat Keterangan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah Kecamatan P. Haruku Nomor : 038/PNK/IX/2012 Tanggal 1 September 2012 tentang gelombang laut yang terjadi di lokasi pekerjaan Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan Wairiang yang mengakibatkan ambruknya beton cyclop pelindung talud. (copy) 11. Gambar Dokumentasi Kontraktor Pelaksana CV.

Takndare.ST.MscAnggota : Arfin Wabula STJanny Riupassa, SEAlteredik Sahbandar STBahwa kemudian panitia lelang melaksanakan proses pelelangan ProyekPekerjaanRehabiltasi Dermaga Penyebrangan Waeriang tahun 2011 berdasarkan PeraturanPemerintah Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa PemerintahBahwa kemudian terdakwa I menemui terdakwa IIdengan maksud menggunakanCV.

RULI PRATAMA untuk mengikuti pelelangan ProyekPekerjaan RehabiltasiDermaga Penyeberangan Waeriang tahun 2011, kemudian terdakwa II memberikankuasa kepada terdakwa Idengan surat tertanggal 05 Januari 2011 selaku Staf padaCV.

RULI PRATAMA untuk mengikuti pelelangan ProyekPekerjaan RehabiltasiDermaga Penyeberangan Waeriang tahun 2011, kemudian terdakwa II memberikankuasa kepada terdakwa I dengan surat tertanggal 05 Januari 2011 selaku Staf padaCV.

(enam ratus dua puluh tiga jutatiga ratus empat puluh ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah sembilan puluh tiga sen) Bahwa selain itu ada pelelangan untuk jasa konsultan pengawas dengan nilai pagu sebesarRp. 61.000.000, (Enam Puluh Satu Juta Rupiah);16 Bahwa sebagai pemenang kosultan pengawas adalah CV. Data Teknik yang Direkturnyaadalah Bpk Wahyu Sucipto; Bahwa saat itu yang mengikuti pelelangan jasa Konsultan ada 6 (enam) perusahaan, yaitu :CV.

Di mana dalam pelelangan pekerjaan proyek di menangkanoleh CV.Ruli Pratama dengan Direkturnya: RUSDI PONTOH;2. Bahwa namun Rusdi Pontoh telah memberikan kuasa kepada Sofyan Harihaya sejakpelelangan sampai melaksanakan pekerjaan di lapangan hingga selesai, meskipun yangmenandatangani kontrak adalah Rusdi Pontoh;3.

Bahwa kemudian diadakan pelelangan umum pada PekerjaanPembangunan Gedung Perpustakaan SMAN 3 Salatiga yang diikuti oleh 4(empat) peserta lelang, yaitu :1. CV. Karya Sari dengan nilai penawaran Rp. 152.735.000..122. CV. Perwira dengan nilai penawaran Rp. 148.200.000,.3. CV. Bangun Sari Tama dengan nilai penawaran Rp. 152.148.000..4. CV. Karya Indra Buana nilai penawaran tidak ada.Bahwa sebelum CV.

Perwira berikut lampirannyatersebut kemudian disusun atau dipacking kemudian digunakan untukmendaftar pelelangan proyek pembangunan gedung perpustakaanSMAN 8 Salatiga.Bahwa yang mengikuti pelelangan pembangunan perpustakaan SMA N 3Salatiga seingat saksi ada 4 (empat) CV. yang mengajukan ataumengikuti proses lelang pembangunan perpustakaan SMA N 3 Salatiga.Bahwa pada waktu itu seingat saksi selain mengetik dokumen penawaranatas nama CV Perwira, saksi juga mengetik dokumen penawaran untukCV. lainnya

Metode Pemilihan penyedia jasa ( Pelelangan umum denganpasca kualifikasi).b. Metode penyampaian dokumen (1 sampul).G Metode Evaluasi (Sistem gugur).d.

Karya Sari.Dengan demikian sesuai Keppres No. 80 Tahun 2003 Pasal 28ayat (1) karena jumlah pelelang yang memasukkan penawarankurang dari 3 peserta, maka pelelangan diulang.Kemudian diadakan pelelangan ulang' pada PekerjaanPembangunan Perpustakaan SMAN 3 Salatiga yang diikuti olehempat peserta pelelangan umum, sebagai berikut :60 No Nama Peserta Pelelangan Nilai Penawaran1) CV Karya Sari Rp. 152.735.000,002) CV Perwira Rp. 148.200.000,003) CV Bangun Sari Tama Rp. 152.148.000,004) CV Karya Indra Buana

Bahwa dalam mengikuti pelelangan Terdakwa meminjam CV. Perwiradari SOEGUARTO HS Bin HARJO PRAWIRO yaitu SOEGIJARTO HSBin HARJO PRAWIRO yang Direkturnya adalah PADHY RAHARJO BinSOEGNARTO HS dengan kompensasi mendapatkan komisi 3% darinilai proyek setelah dipotong Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PajakPenghasilan (PPH).b. Bahwa terdakwa BROTO UTOMO Bin SANDIMO membuat dokumenpenawaran atas nama CV. Perwira dengan memalsukan tanda tangan93Direktur CV.

Apabila Tergugat dan Tergugat II tidak juga melaksanakan kewajibanpembayaran sebagaimana yang termuat dalam kesepakatan perdamaianini, maka Penggugat dapat mengajukan permohonan eksekusi terhadapjaminan kredit dan yang mengikat didalam perjanjian KesepakatanPerdamaian ini, melalui Pengadilan Negeri Pekanbaru dan dalamPelelangan Umum yang mana hasil pelelangan tersebut untuk membayaratau melunasi kewajiban yang terhutang.2.

kesepakatanperdamaian ini ditandatangani, pihak Tergugat I/Tergugat II belum membayarkewajibannya, maka Tergugat I/Tergugat Il akan membuat Surat KuasaMenjual atas Obyek Perkara ini kepada Penggugat yang berlaku setelahtanggal 31 Maret 2019;Pasal 6Bahwa apabila pada tanggal jatun tempo sebagaimana tersebut dalam Pasal3 ayat (2), Tergugat I/Tergugat Il belum selesai membayar kewajibannya,maka Tergugat I/Tergugat II bersedia menyerahkan obyek perkara kepadaPenggugat untuk dilakukan penjualan atau melalui pelelangan

barang jaminan sudah dilaksanakan olehKPKNL Semarang pada tanggal 13 Juni 2013, sebagimana diakui oleh ParaPelawan dan sesuai pula dengan bukti surat bertanda T7 berupa Risalahlelang Nomor: 908, tanggal 13 Juni 2013 yang dibuat oleh Sri Widayaningsih,SE, Pejabat lelang dari KPKNL Semarang;Menimbang, bahwa dalam pelelangan tersebut sudah ditentukanpemenangnya bernama Winarto Soehono Soetedjo yang merupakan kuasa dariRizki Dian Ristiyanti, jalan Borobudur Timur I Rt.001/008, KelurahanKembangarum,

PMKNo. 93/PMK.06/2010; Kantor Pelayanan kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) sudahmenjalankan pelaksanaan lelang dengan benar karena sudah sesuaidengan peraturan perundangungdangan ( UU No. 4 tahun 1996 ).e Bahwa dasar daripada pelelangan tersebut merupakan sebabyang halal dan berdasarkan hukum yaitu Pasal 6 UndangUndang No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan;Bahwa dalil Para Pelawan dalam Gugatan Perlawan Eksekusidalam point ke10 adalah tidak benar, karena : Bahwa nilai limit adalah harga minimal

Dengan telah ditetaokannya hari dan tanggal pelaksanaan lelang,Terlawan Il kemudian mengumumkan rencana pelelangan melaluiselebaran pada15 Mei 2013 sebagai pengumuman lelang pertama danmelalui surat kabar harian Wawasan yang terbit pada tanggal 30 Mei2013 sebagai pengumuman lelang kedua;d.

Sehinggapenetapan nilai limit dilakukan menggunakan metode ilmiah yang dapatdipertanggungjawabkan.6.Bahwa selain itu, harga limit tidak bisa dipersamakan dengan hargapasar, karena harga limit merupakan harga taksasi yaitu harga wajarsetelah dikurangi resikoresiko yang timbul dalam proses pelelangan;7.Bahwa tujuan dari pelelangan adalah untuk mencari harga tertinggi.

Olehkarena itu, sebelum pelelangan, Penjual mengumumkan rencanapelaksanaannya kepada khalayak ramai untuk menarik banyak calonpembeli yang kemudian akan memunculkan harga jual lelang yangkompetitif. Pembeli lelang adalah seseorang yang mengajukan penawarantertinggi atas suatu objek lelang.