Ditemukan 11447 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Partai politik
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 06-08-2018 — Putus : 16-01-2019 — Upload : 12-03-2020
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 128/G/2018/PTUN.SBY
Tanggal 16 Januari 2019 — Penggugat:
MASYUDI
Tergugat:
BUPATI BOJONEGORO
367 — 228
  • lain, dan/atau golongan tertentu;3) menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/ataukewajibannya; Halaman 33 dari 66 halaman Putusan Perkara Nomor : 128/G/2018/PTUN.SBY.4) melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/ataugolongan masyarakat tertentu; 5) melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakatDesa; 6) melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang,barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhikeputusan atau tindakan yang akan dilakukannya; 7) menjadi pengurus partai
Pengadilan PT MANADO Perdata
Register : 08-01-2018 — Putus : 05-02-2018 — Upload : 04-05-2019
Putusan PT MANADO Nomor 8/PDT/2018/PT MND
Tanggal 5 Februari 2018 — Pembanding/Tergugat : PIMPINAN CV NET INVEST, Dkk
Terbanding/Penggugat : CHILOVIA TAMBAJONG, Dkk
75 — 40
  • Lantas Amenarik C sebagai tergugat agar C memenuhi perjanjian.Dalam kasus tersebut, tindakan menarik C sebagai pihaktergugat adalah keliru, karena C tidak mempunyai hubunganhukum dengan A tentang kasus yang diperkarakan, Tindakan Abertentangan dengan prinsip partai kontrak yang digariskandalam Pasal 1340 KUH Perdata.Pasal 1340 KUH Perdata:Suatu penanjian hanya berlaku antara pihakpihak yangmembuatnya.Suatu pejanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihakpihakke tiga; tak dapat pihakpihak ketiga mendapat
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 30-06-2020 — Putus : 23-12-2020 — Upload : 07-01-2021
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 105/G/2020/PTUN.SBY
Tanggal 23 Desember 2020 — Penggugat:
NIWADIN
Tergugat:
KEPALA DESA BILANGAN
152 — 82
  • Menjadi pengurus partai politik;h. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;Halaman 59 dari 65 halaman, Putusan Perkara No. 105/G/2020/PTUN.Sby.i. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, DPR Rl,DPD RI, DPR daerah Propinsi, DPR daerah Kabupaten, dan jabatanlain yang ditentukan dalam peraturan perundangundangan;j. lkut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/ataukampanye pemilihan kepala daerah; melanggar sumpah dan/atau janjijabatan; dank.
Pengadilan PN DEMAK Perdata Tanah
Register : 01-10-2013 — Putus : 26-05-2014 — Upload : 18-07-2017
Putusan PN DEMAK Nomor 20/Pdt.G/2013/PN Dmk
Tanggal 26 Mei 2014 — Drs. SETIAWAN SANTOSO,MM.PHD lawan Karmani bin Kastam, dkk
128 — 34
  • Yahya Harahap dalam bukunyaPerlawanan Terhadap Eksekusi Grose Akta serta Putusan Pengadilan danArbitrase dan Standar Hukum Eksekusi menyatakan bahwa Mengenai masalahjangka waktu mengajukan gugat perlawanan baik tentang derden verzetmaupun partai verzet, dalam praktek peradilan telah diangkat dan dijadikansebagai syarat formal yang sangat menentukan keabsahan gugat, sehinggadengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan ini masuk kedalam wilayah eksepsi;Menimbang, Pelawan mengajukan perlawanan
Pengadilan PTUN JAMBI TUN
Register : 07-05-2021 — Putus : 20-08-2021 — Upload : 11-11-2021
Putusan PTUN JAMBI Nomor 12/G/2021/PTUN.JBI
Tanggal 20 Agustus 2021 — Penggugat:
JIMMY AKFER MANUEL NABABAN, SH
Tergugat:
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAMBI
297 — 190
  • Sesualdengan Pasal 22 ayat (1) huruf (b) yaitu Pelanggar yangmelakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal21 ayat (3) huruf e, huruf g, huruf h, dan huruf i sebagaiberikut:e Meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalamwaktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturutturut;g Melakukan bunuh diri dengan maksud menghindaripenyidikan dan/atau tuntutan hukum atau meninggal duniasebagai akibat tindak pidana yang dilakukannya;h Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politikyang diketahui
Pengadilan PTUN BANDA ACEH TUN
Register : 22-01-2018 — Putus : 26-07-2018 — Upload : 09-08-2018
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 2/G/2018/PTUN.BNA
Tanggal 26 Juli 2018 — Penggugat:
BUDIMAN
Tergugat:
BUPATI ACEH TENGGARA
75 — 192
  • Terlibat dalam Kampanye Pemilihan Umum, Pemilihan Presiden dan WakilPresiden, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan/atau PemilihanBupati dan Wakil Bupati ;Halaman 37 dari 50 HalamanPutusan Perkara Nomor 2/G/2018/PTUN.BNAsa >Merugikan Kepentingan umum ;Melakukan tindakan yang meresahkan sekelompok masyarakat ;Mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat ;Menyalahgunakan Wewenang ;Menjadi Pengurus dan/atau Anggota Partai Politik Nasional maupun PartaiPolitik Lokal ;Melanggar sumpah/janji
Pengadilan PN PURWOKERTO Perdata
Register : 22-02-2021 — Putus : 30-06-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN PURWOKERTO Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Pwt
Tanggal 30 Juni 2021 — Penggugat:
YAPEKNAS
Tergugat:
PT. Nusa Surya Ciptadana Finance (PT.NSC Finance) Cabang Purwokerto
428 — 142
  • Suharto Dosen Fakultas Hukum UniversitasDiponegoro Semarang dalam judul makalahnya mengenaiPROBLEMATIKA AKTA JAMINAN FIDUSIA (Suatu studi tentangAkta Jaminan Fidusia setelah berlakunya Sistem PendaftaranFidusia secara online) di sebutkan dalam halaman 73 menyatakan Akta Jaminan Fidusia merupakan akta partai maka akta notaristersebut harus memenuhi syarat formil dan syarat material,ketentuan ini harus dipenuhi oleh notaris yang membuat aktaautentik.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 29-10-2014 — Upload : 02-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1145 K/Pdt/2014
Tanggal 29 Oktober 2014 — SHIRAZ HUSAIN vs LILU, dk
38 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pada pokoknya33perjanjian tersebut menerangkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemilikbangunan yang terletak di Jalan Sultan Agung Nomor 21 Jember danTergugat Rekonvensi sebagai pihak yang berkehendak menggunakanbangunan sebagai tempat usahanya, dalam perjanjian mana disepakatiadanya pembagian dari hasil penjualan usaha Tergugat Rekonvensidengan cara memberikan fee kepada Penggugat Rekonvensi sebesar7% (tujuh persen) dari penjualan eceran dan sebesar 5% (lima persen)dari penjualan partai.
Pengadilan PT MAKASSAR Perdata
Register : 18-09-2020 — Putus : 02-12-2020 — Upload : 02-12-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 321/PDT/2020/PT MKS
Tanggal 2 Desember 2020 — Pembanding/Tergugat III : BASO DG.NGITUNG alias BASO DG.ITUNG Diwakili Oleh : Sarifuddin, SH, dkk
Pembanding/Tergugat IV : JAMIDONG DG.SIKKI alias SIKKI JAMIDONG Diwakili Oleh : Hasiah
Terbanding/Penggugat : PT.HADJI KALLA
Terbanding/Turut Tergugat III : KEPALA SNVT PJSA POMPENGAN JENEBERANG
Terbanding/Turut Tergugat IV : KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL Kabupaten Maros
Turut Terbanding/Tergugat I : SYAHRUDDIN DG.LALA S.H
Turut Terbanding/Tergugat II : BAGGO alias BAGGO Bin BATENG BATJO
Turut Terbanding/Tergugat V : H.ABD.HALIM
Turut Terbanding/Tergugat VI : MUHAJIR Bin MONGKA alias MUHAJIR, Imam Desa MoncongloE Lappara
95 — 52
  • Hak Asasi Manusia Milik Pemilik Tanah Milik Adat yang oleh Hukumid est : Pasal 1 huruf g Permenag/Kepala BPN No.1 Tahun 1994disebut Tanah Hak Milik Belum Bersertifikat dihapus olehPemerintah RI cum quibus Pengadilan Negeri Maros, yangmerupakan Pelanggaran HAM sebagaimana ditentukan dalam Pasal74 UU No.39 Tahun 1999, yang berbunyi/tertulis : Tidak satu ketentuan pun dalam UndangUndang ini bolehdiartikan bahwa Pemerintah, Partai, Golongan atau pihak Hal 45 dari Hal 61 Put.321/Pdt/2020/PT.MKSmanapun
Pengadilan PTUN PALANGKARAYA TUN
Register : 09-04-2020 — Putus : 16-07-2020 — Upload : 06-08-2020
Putusan PTUN PALANGKARAYA Nomor 10/G/2020/PTUN.PLK
Tanggal 16 Juli 2020 — Penggugat:
WANCINO
Tergugat:
BUPATI KATINGAN
Intervensi:
EMAN
284 — 138
  • Keterangan Tidak Pernah Sebagai TerpidanaNomor 319/SK/HK/09/2019/PN Ksn atas nama EmanHalaman 45 dari 76 Halaman Putusan Nomor: 10/G/2020/PTUN.PLK13.14.15.16.17.18.19.Bukti T13Bukti T14Bukti T15Bukti T16Bukti T17Bukti T18Bukti T19tertanggal 09 September 2019 (foto kopi sesuai denganasli)Surat Keterangan Tidak Sedang di Cabut Hak PilinnyaNomor: 320//SK/HK/09/2019/PN Ksn atas nama Emantertanggal 09 September 2019 (foto kopi sesuai denganasli)Surat Pengunduran Diri atas nama Eman sebagaiPimpinan Kecamatan Partai
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 22-09-2015 — Upload : 19-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 176 PK/Pdt/2014
Tanggal 22 September 2015 — REMIEL HERALD EMAN, MBA, DKK VS DR. FRITS HENDRIK EMAN, Ph.D,
142 — 75 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • pertimbangannya sudah tepat dan benar;Bahwa berdasarkan novum serta uraianuraian sebagaimana telahditerangkan di atas, secara jelas dan nyata bahwa Judex FactiPutusan Pengadilan Tingkat Banding (Pengadilan Tinggi Banten)pada halaman 11 Putusan Nomor 88/Pdt/2011/PT.BTN sebagaimanatelah dikuatkan oleh Judex Juris telah terdapat kekhilafan dankekeliuran yang nyata, yaitu:Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut ternyatabahwa surat bukti Tl.1 = TIl.2 yang merupakan akte dibawah tanganyang bersifat partai
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 14-09-2020 — Putus : 13-01-2021 — Upload : 13-01-2021
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 101/G/2020/PTUN.BDG
Tanggal 13 Januari 2021 — Penggugat:
RUDI KUSNADI
Tergugat:
Kuwu Gebang Kulon
154 — 85
  • merugikan kepentingan umum)membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajimelakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/ataugolongan masyarakat tertentu;melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakatmelakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang,barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;menjadi pengurus partai
Pengadilan PN KARANGAYAR Pidana Umum Penipuan
Register : 21-07-2014 — Putus : 14-07-2014 — Upload : 21-07-2014
Putusan PN KARANGAYAR Nomor 96/Pid.B/2014/PN.Krg
Tanggal 14 Juli 2014 — Terakwa Heri Susanto alias Heri alias Gunawan bin Marto Diharjo
40 — 4
  • tidak keberatan dan membenarkannya;4 Sukardi bin Parto Semito, yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut:e Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Heri Susanto alias Gunawan di HotelLaweyang sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu, sedangkan dengan Saksi DananSumardi alias Guntur kenal di Persatuan Musik Dangdut, ketika terjadi gempaYogya samasama memberi bantuan kepada masyarakat korban gempa;e Bahwa saksi tidak tahu apa pekerjaan Saksi Danan Sumardi alias Guntur, setahusaksi ia aktif di partai
Pengadilan PN KLATEN
Register : 09-12-2014 — Putus : 27-05-2015 — Upload : 23-06-2015
Putusan PN KLATEN Nomor 143/Pdt.G/2014/PN Kln
Tanggal 27 Mei 2015 —
57 — 13
  • tangan tertanggal 12 Januari 2009 tersebut Tergugat akan menyerahkanSHM No. 287 sebagai jaminan atas kesepakatan pinjam meminjam uang, karena fakta yang adabaru pada tahun 2012 Tergugat memiliki SHM No. 287 berdasarkan Akta Jual Beli No. 590/JB/2012 tanggal 14 Mei 2012 yang dibuat oleh Ananto Kumoro, SH selaku PPAT ;Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1875 HIR, suatu akta dibawah tangan untuk melekatkekuatan pembuktian harus terpenuhi syarat formil dan materiil yaitu dibuat secara sepihak atauberbentuk partai
Pengadilan PTUN MANADO TUN
Register : 08-10-2019 — Putus : 18-02-2020 — Upload : 08-04-2020
Putusan PTUN MANADO Nomor 26/G/2019/PTUN.Mdo
Tanggal 18 Februari 2020 — Penggugat:
PASKELIN RUTH SOLANG
Tergugat:
PANITIA PEMILIHAN HUKUM TUA (PPHT) DESA SILIAN SATU, KECAMATAN SILIAN RAYA, KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
145 — 70
  • Tidak berkedudukan sebagai pengurus partai politik;b. Tidak berkedudukan sebagai anggota dan atau pengurus organisasiterlarang;c.
Pengadilan PN MEDAN Perdata
Register : 05-12-2018 — Putus : 24-07-2019 — Upload : 18-11-2019
Putusan PN MEDAN Nomor 847/Pdt.G/2018/PN Mdn
Tanggal 24 Juli 2019 — Penggugat:
1.M. BADLUN ALKHOLIDI, A.M.D
2.SUTIONO
Tergugat:
Pengurus Daerah AL JAMIYATUL WASHLIYAH Kota Medan
Turut Tergugat:
Pengurus Wilayah AL JAMIYATUL WASHLIYAH Provinsi Sumatera Utara
66 — 18
  • masalah aquo dapat diselesaikan demi untuk adanya kepastianhukum maka jalan terakhir adalah melalui gugatan ke Pengadilan sehinggapermasalahannya dapat diselesaikan secara hukum karena secara organisatoristidak bisa diselesaikan sehingga agar permasalahan aquo tidak berlarutlarut makasudah benar apa yang diajukan oleh para Penggugat dalam perkara aquo.Menimbang bahwa juga permasalah aquo juga bukan masalah kepengurusanPartai Politik sesua SEMA No. 4 Tahun 2016 yang harus diselesaikan olehMahkamah Partai
Pengadilan PTUN PALANGKARAYA TUN
Register : 30-01-2018 — Putus : 02-05-2018 — Upload : 17-05-2018
Putusan PTUN PALANGKARAYA Nomor 2/G/2018/PTUN.PLK
Tanggal 2 Mei 2018 — Penggugat:
SYSWANSYAH, A.Md
Tergugat:
BUPATI SERUYAN
149 — 86
  • Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; ataud. Dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telahmemiliki kKekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana denganhukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yangdilakukan dengan berencana.Tata Cara Pemberhentian karena Melakukan Tindak Pidana/PenyelewenganPasal 266 (1)(1) Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS yangmelakukan tindak pidana/ penyelewengan diusulkan oleh:a.
Pengadilan PN GUNUNG SUGIH Perdata
Register : 14-03-2019 — Putus : 05-08-2019 — Upload : 13-08-2019
Putusan PN GUNUNG SUGIH Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Gns
Tanggal 5 Agustus 2019 — Penggugat melawan Tergugat
46 — 52
  • Selanjutnya Pasal 74 UUNo. 39 Tahun 1999 juga menyatakan bahwa, Tidak satu ketentuan pundalam Undangundang ini boleh diartikan bahwa Pemerintah, partai,golongan atau pihak manapun dibenarkan mengurangi, merusak, atauPutusan No.13/PDT.G/2019/PN.Gns Hal 15 dari 4711.menghapuskan hak asasi manusia atau kebebasan dasar yang diatur dalamUndangundang ini.Maka ipso iure berdasarkan ketentuan tersebut di atas sudah sepantasnyaPara Tergugat mengembalikan Objek Sengketa kepada Para Penggugat.Bahwa Negara Republik
Pengadilan PN SAMPIT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 07-10-2016 — Putus : 30-03-2017 — Upload : 19-04-2017
Putusan PN SAMPIT Nomor 46/Pdt.G/2016/PN Spt
Tanggal 30 Maret 2017 — YENNY THERESYA SANARYO Melawan PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR Cq. DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR;
198 — 55
  • Dengan demikian akta otentik dibedakan dalam bentuk yaitu (1) aktayang dibuat oleh pejabat yang sering disebut dengan akta pejabat (acteambtelijk); dan (2) akta otentik yang dibuat dihadapan pejabat yang seringdisebut dengan akta partai (acte parti/);Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan akta bawahtangan (abt) menurut ketentuan Pasal 286 RBg, yaltu surat, daftar, surat urusanrumah tangga, dan surat yang ditandatangani dan dibuat dengan tidakmemakai bantuan seorang pejabat umum;Halaman
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 24-02-2021 — Putus : 28-07-2021 — Upload : 28-10-2021
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 24/G/2021/PTUN.SBY
Tanggal 28 Juli 2021 — Penggugat:
Ir. DADUK AGUSTYANTA
Tergugat:
BUPATI MAGETAN
358 — 187
  • Undang Nomor 5 tahun 2014 tentangAparatur Sipil Negara berbunyi:Pasal 87:(4) PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yangtelah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidanakejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannyadengan jabatan dan/atau pidana umum;Cc. menjadi anggota dan/atau pengurus partai