Ditemukan 30130 data
Urut Berdasarkan
Register : 05-12-2019 — Putus : 12-12-2019 — Upload : 12-12-2019
Putusan PA SUNGGUMINASA Nomor 502/Pdt.P/2019/PA.Sgm Tanggal 12 Desember 2019 — Pemohon melawan Termohon
18 — 7
18 — 7
Siala tidak ada hubungan famili, tidak sesusuan dan tidakada halangan untuk menikah baik menurut syariat agama Islammaupun hukum adat setempat;5. Bahwa anak kandung para Pemohon tersebut masih berstatus gadisdan tidak terikat hubungan perkawinan dengan lelaki lain demikian puladengan Hardiman bin Sudirman Dg. Siala masih berstatus jejaka dantidak terikat hubungan perkawinan dengan perempuan lain;6. Bahwa Pemohon sanggup membayar segala biaya yang timbul dalamperkara ini.7.
Putus : 29-08-2012 — Upload : 03-06-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 541 K/Pdt/2012 Tanggal 29 Agustus 2012 — SAIDAH binti MUSTAFA vs M. SALEH bin TAHER
28 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
28 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
akhirnyadilakukanlah tukar menukar dengan tanah dengan luas 2 Are yang sekarangditempati oleh TergugatTerbandingPemohon Kasasi dan sekaligus Tahermeminta kepada Madun yang menjadi tukang mendirikan rumah panggungyang ditempati oleh PenggugatPembandingTermohon Kasasi sampaiselesai karena kesepakatan sudah disanggup dan dipenuhi akhirnyaterjadilah tukar menukar tersebut jadi bukan ditukar dengan rumahpanggung seperti pertimbangan Pengadilan Tinggi Mataram pada balaman 5alinea ke 2 dan pada saat itu hukum
adat yang berlaku di KabupatenSumbawa hal yang demikian dibenarkan dan sering terjadi serta diikuti olehmasyarakatnya;Bahwa Pertimbangan yang diberikan oleh Pengadilan Tinggi Mataramadalah salah yaitu pada halaman 5 alinea ke 3 dalam menilai kesaksian dansaksi Fatimah, Perlu Pemohon Kasasi Jelaskan bahwa rumah yangdibongkar adalah rumah tua dan kemudian bahanbahannya sebagiandipindahkan dan Tarusa Atas dipindahkan secara gotong royong bukanmilik Saleh akan tetapi milik Taher orang tua dari Saleh
Putus : 25-09-2012 — Upload : 28-08-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 93 K/Pdt/2011 Tanggal 25 September 2012 — JAMIâÂÂAH, vs YUNIANTO alias ISNEN,dkk
20 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
20 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.93 K/Pdt/2011pertimbangan tersebut tidak didasarkan pada fakta dan kenyataan yang diperolehdalam persidangan, sebab bukanlah dalildalil gugatan Penggugat telah diakui olehTergugat I, II, II, IV dan V, oleh karena itu Penggugat tidak lagi dibebanikewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya yang telah diakui tersebut di atas ;3 Bahwa menurut hukum adat, seseorang menuntut haknya tidak dibatasioleh waktu daluwarsa, demikian pula halnya Penggugat menuntut haknyaatau Rumah Sengketa yang telah dijual
Register : 27-01-2016 — Putus : 24-02-2016 — Upload : 30-05-2016
Putusan PN AMLAPURA Nomor 11/Pdt.G/2016/PN.Amp Tanggal 24 Februari 2016 — PENGGUGAT DAN TERGUGAT
19 — 53
19 — 53
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentangPelaksanaan undangundang Perkawinan, Undangundang Republik IndonesiaNomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan PresidenRepublik Indonesia nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata CaraPendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, Hukum Adat Bali dan pasalpasal halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Nomor : 11/Pdt.G/2016/PN.Ampdari peraturan hukum lain yang bersangkutan dan peraturanperaturan lain yangDSIS@NGKUTAN sessessee seen ete
Register : 09-09-2016 — Putus : 11-10-2016 — Upload : 18-03-2019
Putusan PA TALU Nomor 386/Pdt.G/2016/PA TALU Tanggal 11 Oktober 2016 — Penggugat melawan Tergugat
15 — 2
15 — 2
ataskesesatan (HR. lbnu Majah);Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu untuk terlebihdahulu mempertimbangkan situasi dan kondisi kearifan masyarakat lokal,dalam hal ini masyarakat Minangkabau, sebagai berikut;Menimbang, bahwa sebuah komunitas (kaum atau umat) masyarakatagamis, semisal masyarakat Minangkabau, Sumatera Barat, dimana kriteriadibolehkannya pernikahan berlangsung tidak hanya harus memenuhiketentuan syariat agama Islam, melainkan pun harus dipenuhinya ketentuantambahan menurut hukum
adat, tidak mungkin bersepakat atas kemunkaranatau kesesatan dengan membiarkan pasangan kumpul kebo (tanpa ikatanyang sah) hidup bergaul dalam beragam segmen aktifitas kemasyarakatan;Menimbang, bahwa secara substantif, keterangan saksi pada intinyamenguatkan pokok dalil permohonan Pemohon, yaitu bahwa perkawinannyadi samping telah memenuhi rukun dan syarat menurut agama Islam, jugatelah memenuhi syarat sebagaimana diatur oleh peraturan perundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa Majelis Hakim
Register : 03-02-2017 — Putus : 08-03-2017 — Upload : 25-04-2019
Putusan PA PANYABUNGAN Nomor 9/Pdt.P/2017/PA.Pyb Tanggal 8 Maret 2017 — Pemohon melawan Termohon
11 — 5
11 — 5
Bahwa antara Pemohon dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab atausesusuan dan pernikahan Pemohon dengan Pemohon II dilangsungkansesuai ketentuan hukum Islam, hukum adat dan peraturan perundangundangan;5. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Pemohon Il tidak ada yangmerasa keberatan dan mengganggu pernikahan Pemohon denganPemohon Il;6. Bahwa Pemohon dan Pemohon II tidak pernah murtad dan masih tetapberagama Islam dan antara Pemohon dan Pemohon Il tidak pernahberceral;7.
Register : 04-03-2020 — Putus : 30-03-2020 — Upload : 30-03-2020
Putusan PA TALU Nomor 174/Pdt.P/2020/PA TALU Tanggal 30 Maret 2020 — Pemohon melawan Termohon
9 — 3
9 — 3
peraturanperundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu untuk terlebihdahulu mempertimbangkan situasi dan kondisi kearifan masyarakat lokal,dalam hal ini masyarakat Minangkabau, sebagai berikut;Menimbang, bahwa sebuah komunitas (kaum atau umat) masyarakatagamis, semisal masyarakat Minangkabau, Sumatera Barat, dimana kriteriadibolehkannya pernikahan berlangsung tidak hanya harus memenuhi ketentuansyariat agama Islam, melainkan pun harus dipenuhinya ketentuan tambahanmenurut hukum
adat, tidak mungkin bersepakat atas kemunkaran ataukesesatan dengan membiarkan pasangan kumpul kebo (tanpa ikatan yang sah)hidup bergaul dalam beragam segmen aktifitas kKemasyarakatan;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa peristiwaperkawinan a quo kalau dihubungkan dengan kondisi saat perkawinandilangsungkan, ketidaktercatatannya merupakan suatu gejala umum, tidakdidasari atas suatu itikad tidak baik, dan keadaan tersebut di luar kemampuanPemohon dan Pemohon II;Menimbang, bahwa dalildalil
Register : 24-06-2014 — Putus : 08-09-2014 — Upload : 09-10-2014
Putusan PN DENPASAR Nomor 423/PDT.G/2014/PN.DPS Tanggal 8 September 2014 — PENGGUGAT MELAWAN TERGUGAT
12 — 7
12 — 7
Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar memutuskanperkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dengan Perceraian.8.Bahwa meskipun Hukum Adat Bali menganut system KEPURUSA ( gariskebapaan ) dimana Bapak Kandung yang berhak untuk mengajak danmengasuh anak tersebut.
Register : 08-09-2016 — Putus : 19-10-2016 — Upload : 13-06-2019
Putusan PA PAYAKUMBUH Nomor 0158/Pdt.P/2016/PA.Pyk Tanggal 19 Oktober 2016 — Pemohon melawan Termohon
11 — 9
11 — 9
ANAK III 27 Juni 1998;Bahwa, pernikahan Pemohon dengan Pemohon II telah dilaksanakanmenurut hukum syarak dan tidak ada masyarakat yang menggugat atauyang meragukan keabsahan pernikahan Pemohon dengan Pemohon IItersebut;Bahwa, pernikahan tersebut bagi Pemohon dan Pemohon II samasamamerupakan pernikahan yang pertama;Bahwa, antara Pemohon dan Pemohon II tidak ada halangan untukmenikah baik menurut hukum syarak dan hukum adat setempat;Bahwa, sampai sekarang Pemohon dengan Pemohon II belum memilikibukti
Register : 19-10-2021 — Putus : 04-11-2021 — Upload : 04-11-2021
Putusan PA PANYABUNGAN Nomor 192/Pdt.P/2021/PA.Pyb Tanggal 4 Nopember 2021 — Pemohon melawan Termohon
14 — 8
14 — 8
Bahwa antara Pemohon dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab atausesusuan dan pernikahan Pemohon dan Pemohon II dilangsungkansesuai ketentuan Hukum Islam, Hukum Adat Dan Peraturan PerundangUndangan;5. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Pemohon Il tidak ada yangmerasa keberatan dan mengganggu pernikahan pemohon dan pemohonII;6. Bahwa pemohon dan pemohon II tidak pernah murtad dan masih tetapberagama Islam dan antara pemohon dan pemohon Il tidak pernahbercerai;7.
Register : 23-03-2020 — Putus : 14-04-2020 — Upload : 14-04-2020
Putusan PA TALU Nomor 223/Pdt.P/2020/PA TALU Tanggal 14 April 2020 — Pemohon melawan Termohon
16 — 6
16 — 6
TALUsyariat agama Islam, melainkan pun harus dipenuhinya ketentuan tambahanmenurut hukum adat, tidak mungkin bersepakat atas kemunkaran ataukesesatan dengan membiarkan pasangan kumpul kebo (tanpa ikatan yang sah)hidup bergaul dalam beragam segmen aktifitas kemasyarakatan;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa peristiwaperkawinan a quo kalau dihubungkan dengan kondisi saat perkawinandilangsungkan, ketidaktercatatannya merupakan suatu gejala umum, tidakdidasari atas suatu iktikad tidak baik
Register : 30-01-2020 — Putus : 27-02-2020 — Upload : 27-02-2020
Putusan PA TUAL Nomor 12/Pdt.G/2020/PA.Tul Tanggal 27 Februari 2020 — Penggugat melawan Tergugat
38 — 14
38 — 14
TulPenggugat menyatakan tidak sanggup lagi karena terkait hukum adat Kelsangat sulit untuk menghadirkan seseorang ke persidangan untuk menjadisaksi, dan menyatakan pula karena kondisi jarak dan lokasi yang jauh dikepulauan ;Bahwa karena Penggugat tidak sanggup menghadirkan saksi Majelismemerintahkan Penggugat mengangkat sumpah pelengkap (supplatoire) danPenggugat menyatakan bersedia mengangkat sumpah pelengkap (Supplatoire)yang bunyinya selengkapnya pada Putusan Sela tanggal 27 Februari 2020dalam
Putus : 10-08-2018 — Upload : 13-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1350 K/PDT/2018 Tanggal 10 Agustus 2018 — MELKIANUS MALIBELA (KLAlFl) VS BAREND MALIBELA, dkk
97 — 85 — Berkekuatan Hukum Tetap
97 — 85 — Berkekuatan Hukum Tetap
adalah bagian daritanah adat Para Penggugat yaitu masyarakat adat Malibela (Klawalu) sesuaiKeputusan Lembaga Adat setempat;Bahwa keputusan sidang lembaga masyarakat adat setempat yangdiambil secara sah haruslah dihormati, Karena dianggap paling mengetahuitentang keberadaan tanah adat diwilayahnya;Sedangkan Tergugat bukan masyarakat lembaga hukum adatMalibela (Klawalu), tapi masyarakat hukum adat Malibela (Klaifi):Sehingga perbuatan Tergugat menjual tanah objek sengketakepada Tergugat Il adalah tidak
Register : 29-11-2019 — Putus : 26-12-2019 — Upload : 27-12-2019
Putusan PN SUKOHARJO Nomor 291/Pdt.P/2019/PN Skh Tanggal 26 Desember 2019 — Pemohon:
ERMA DARMONO, SP.
77 — 7
ERMA DARMONO, SP.
77 — 7
Putusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 8:21.1/5399/2016 TentangPengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil(buktiP11), Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 894.1/519/2018Tentang Pemberian Tugas Belajar Kepada Saudara Erma Darmono,S.PUntuk Mengikuti Pendidikan Program Studi Magister Teknologi hasilPerkebunan Fakultas Teknologi Pertanian Unifersitas Gajah Mada bukanlahsesuatu yang sengaja dilakukan dengan tujuan yang bertentangan denganketentuan undang undang yang berlaku ataupun hukum
adat setempat,pergantian nama pemohon adalah suatu hal yang lajim dan layak terjadi didalam tata administrasi, penulisan nama tersebut juga bukanlah terkaitsuatu gelar pendidikan, gelar bangsawan;Halaman 8 dari 10Putusan Perdata Permohonan Nomor 291/Padt.P/2019/PN SkhMenimbang, bahwa fungsi Pengadilan dalam suatu permohonan adalahuntuk menjustifikasi apa yang menjadi fakta hukum sebagaimana sudahsemestinya dan oleh karena permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalahsuatu kelaziman dan tidak bertentangan
Register : 14-08-2018 — Putus : 23-08-2018 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN TRENGGALEK Nomor 107/Pdt.P/2018/PN Trk Tanggal 23 Agustus 2018 — Pemohon:
1.MOH. TAMAM
2.NURSRI HANDAYANI
17 — 3
1.MOH. TAMAM
2.NURSRI HANDAYANI
17 — 3
1 angka 17 jo pasal52 ayat (1) UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atasHalaman 9 Penetapan Nomor 107/Padt.P/2018/PN Trk.UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukantersebut, maka perbuatan tersebut adalah benar melalui penetapan pengadilan,sebagaimana yang dilakukan para Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas, Hakim berpendapat bahwa permohonan yang diajukan para Pemohoncukup beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum
adat serta tidakbertentangan dengan undangundang maupun peraturan hukum yang berlaku,oleh karena itu petitum kedua patut dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon inidikabulkan, sedangkan telah terbit Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga atasnama NUR AISYATUL MUKMINAH sebagai nama anak kedua para Pemohon(bukti P.4 dan P.5), maka untuk tertibnya administrasi kependudukansebagaimana diamanatkan UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013 tentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006
Register : 08-11-2019 — Putus : 28-11-2019 — Upload : 29-11-2019
Putusan PA RANTAU PRAPAT Nomor 0439/Pdt.P/2019/PA.RAP Tanggal 28 Nopember 2019 — Pemohon melawan Termohon
13 — 1
13 — 1
Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan Pemohon Il, tidak adahalangan hukum baik hukum Islam maupun hukum adat istiadat yangberlaku, baik disebabkan pernikahan maupun nasab dan tidak ada pihakyang keberatan atas pernikahan tersebut;4.
Register : 26-02-2014 — Putus : 14-07-2014 — Upload : 25-07-2014
Putusan PN DENPASAR Nomor 156 /PDT.G/2014/PN.Dps Tanggal 14 Juli 2014 — PENGGUGAT MELAWAN TERGUGAT
14 — 6
14 — 6
Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut di atas maka Penggugat menuntutperceraian kepada Tergugat secara hukum Adat Bali di Pengadilan NegeriDTS pm mm nm nnn entBerdasarkan hahal tersebut diatas, kami mohon Yth. Bapak KetuaPengadilan Negeri Denpasar Cq. Yth.
Register : 22-10-2012 — Putus : 19-11-2012 — Upload : 27-05-2013
Putusan PA MUARA LABUH Nomor 340/Pdt.P/2012/PA ML Tanggal 19 Nopember 2012 —
16 — 1
16 — 1
Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuaidengan syariat Islam dan tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan dan hukum adat, Pemohon I bersuku Caniago dan Pemohon IIbersuku Melayu;. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama dalam sebuahrumah tangga dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masingmasingbernama:5.1. ELDAWATI, perempuan, umur 27 tahun;5.2. FIRMANSYAH, lakilaki, umur 20 tahun;5.3. ALESPAL SUANDA, lakilaki, umur 16 tahun;.
Register : 07-01-2013 — Putus : 19-06-2013 — Upload : 29-07-2013
Putusan PA KENDARI Nomor 027/Pdt.G/2012/PA Kdi. Tanggal 19 Juni 2013 — PEMOHON VS TERMOHON
14 — 11
14 — 11
demikewibawaan putusan pengadilan, maka beralasan hukum untuk segera melaksanakanisi putusan pengadilan tersebut sekalipun ada upaya hukum banding maupun kasasi;Bahwa berkenaan dengan hak dan kewajiban adat yang belum dibayar akibat nikah walihakim tanpa proses adat maka Tergugat Rekonpensi dihukum membayar adat 54 bokaatau 300 atau 45 real x Rp.24.000, = Rp.1.080.000, (satu juta delapan puluh riburupiah) kepada Tergugat Rekonpensi akibat perceraian yang dikehendaki TergugatRekonpensi, sehingga menurut hukum
adat Buton dalam kepatutan ditetapkan untuksesegera mungkin untuk di serahkan setelah putusan ini dibacakan;8.
Rekonpensi terhitung sejak putusan ini dibacakan sampai PenggugatRekonpensi meninggal dunia, pemotongan mana dilakukan dengan cara diambillangsung ke bendahara gaji dan atau bank dimana Tergugat Rekonpensi mengambilgaji atau pensiun kelak; Menghukum Tergugat Rekonpensi berkenaan dengan hak dan kewajiban adat54 bokaatau 300 atau 45 rial x Rp.24.000, = Rp.1.080.000, (satu juta delapan puluh riburupiah) kepada Tergugat Rekonpensi akibat perceraian yang dikehendaki TergugatRekonpensi, sehingga menurut hukum
adat Buton dalam kepatutan ditetapkan untuksesegera mungkin diserahkan setelah putusan ini dibacakan;Dalam konpensi dan Rekonpensie Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi;e Menghukum Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk mematuhi isiputusan pengadilan;Atau Apabila Bapak Ketua serta Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yangseadiladilnya (ex aequo et bono)Bahwa terhadap rekonpensi Penggugat tersebut, Tergugat rekonpensi menanggapisecara tertulis tanggal
Putus : 20-08-2010 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 304 K/Pdt/2009 Tanggal 20 Agustus 2010 — AGUSMAN, DKK ; NAZARUDDIN, DKK
32 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
32 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
/1972);Bahwa Judex Factie telah salah dan keliru menerapkan hukum danmelanggar hukum acara yang berlaku, karena tanah objek perkara yangmerupakan harta pusaka tinggi kaum Pemohon Kasasi telah di peruntukkanoleh anggota kaum Pemohon Kasasi yang bernama Buyung Teteh dan siJamiak kepada anaknya yang bernama si Amat dan si Hubai (kaumTermohon Kasasi A) tanpa izin dan tanoa sepakat kaum Pemohon Kasasisebagaimana bukti Pemohon Kasasi P/TR.IILA dan P/TR.IILB, perbuatanmana adalah melawan dan melanggar hukum
adat Minang Kabau danakibatnya merugikan kepada Pemohon Kasasi secara berkaum karenatanah pusaka tinggi kaum menurut hukum adat Minang Kabau dilarangHal. 17 dari 20 hal.