Ditemukan 17766 data
Urut Berdasarkan
Register : 03-11-2015 — Putus : 22-12-2015 — Upload : 09-02-2017
Putusan PA KAB MALANG Nomor 6115/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg Tanggal 22 Desember 2015 —
8 — 5
8 — 5
keterangan Penggugat serta para saksi di persidangan;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03Nopember 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan AgamaKabupaten Malang Nomor 6115/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg mengemukakan halhal sebagai berikut :1.Pada tanggal 19 September 1988, Penggugat dengan Tergugatmelangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat NikahKantor Urusan Agama Kecamatan Singosari Kabupaten Malang (KutipanAkta Nikah Nomor : 492
Register : 07-12-2021 — Putus : 21-12-2021 — Upload : 21-12-2021
Putusan PT KENDARI Nomor 190/PID/2021/PT KDI Tanggal 21 Desember 2021 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : AJMAL Alias NONE BIN NONENG
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : Arman Mol SH
153 — 51
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : Arman Mol SH
153 — 51
Vide : Jurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RepublikIndonesia No.492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970, KAIDAHHUKUMNYA: menyatakan Apabila Hakim (Judex Facti) kurang cukupmempertimbangkan sehingga merupakan Pertimbangan Hukum YangKurang Cukup (onvoldoende gemotiveerd), maka Putusannyaadalah Cacat Hukum dan Dapat Dibatalkan (vernietigbaar).PERMOHONANHalaman 9 dari 15 Halaman Putusan Nomor 190/PID/2021/PT KDIBerdasarkan uraian diatas, TERDAKWA/PEMBANDING mohon agarKetua Pengadilan Tinggi Sulawesi
Register : 02-01-2019 — Putus : 12-03-2019 — Upload : 23-04-2019
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 2/PDT/2019/PT BJM Tanggal 12 Maret 2019 — Supianto.
lawan
Evawati Utomo, dkk
36 — 34
36 — 34
yangmemeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan:Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 2/PDT/2019/PT.BJM Menerima dan mengabulkan permohonan Banding dariPembanding; Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 8Nopember 2018 Nomor: 05/Pdt.Bth/2018/PN.BiIn. yangdimohonkan Banding tersebut;dan selanjutnya:Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sebagai lembaga peradilanJudex factie mempunyai tugas dan fungsi memeriksa ulang perkara secarakeseluruhan (vide jurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 492
Putus : 19-11-2013 — Upload : 29-01-2014
Putusan PN STABAT Nomor 536/Pid.B/2013/PN.Stb Tanggal 19 Nopember 2013 — SONO dan SURIYADI Als SURI
23 — 7
23 — 7
Unsur dengan Sengaja mengambil barangSE SUE Ut s= 492 se ee et ere ee eSMenimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurutMemori Penjelasan (Memorie van Toelichting) adalah menghendakidan menginsyafi terjadinya suatu perbuatan beserta akibatnya(willens en wetens veroorzaken van eenQeVOldQ) ; 2 nanan nn nnn nnn nnn nnnMenimbang, bahwa unsur dengan sengaja ini merupakanunsur yang berkaitan dengan keadaan jiwa (bathin) para terdakwa,yang dapat diketahui dari perbuatannya;Menimbang, bahwa menurut doktrin
Register : 02-03-2017 — Putus : 26-04-2017 — Upload : 03-07-2017
Putusan PT PALANGKARAYA Nomor 8/PDT/2017/PT PLK Tanggal 26 April 2017 — ALI SYAHBANA melawan ESU BINTI PUNAWAN, dkk
75 — 28
75 — 28
KasihanPenggugat yang buta huruf ataupun Penggugat Il yang tidak mengertihukum sekarang mencoba mencari keadilan, dimanfaatkan dandisalahgunakan oleh seseorang yang seolaholah mengerti hukum, tapimenyesatkan dan merugikan Penggugat , Il di dalam mencari keadilan.Bahwa karena surat gugat Penggugat , Il mengandung cacat formil suatugugat, tidak jelas, rancu dan kabur, bahkan saling bertentangan antara satudengan yang lainnya, maka berdasarkan Put MARI tanggal 16 Desember 1970No. 492 / K / Sip / 1970
Putus : 20-08-2015 — Upload : 01-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 421/B/PK/PJK/2015 Tanggal 20 Agustus 2015 — P.T. ADI SATRIA ABADI Melawan DIREKTUR JENDERAL PAJAK
26 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
26 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pembanding yangtertulis dalam Koran Tempo, adalah tidak benar; bahwa seharusnya Terbanding (Direktur Jenderal Pajak) yang harusmembuktikannya penetapan besarnya Pajak Penghasilan telah didasarkanpada datadata yang benar dan akurat dan tidak atas dasar angkaangkayang ada dalam Harian Tempo; bahwa Pemohon Banding telah berhasil membuktikan besarnyapenghasilannya adalah sebesar Rp 1.990.670.932,00 sesuai datadata dandokumen buktibukti yang telah diserahkan di persidangan;"(ii) Putusan Mahkamah Agung No. 492
Karenasecara nyatanyata hal tersebut telah bertentangan dengan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku (Putusan MahkamahAgung No. 492/B/PK/PJK/2010, halaman 25);Halaman 11 dari 85 halaman. Putusan Nomor 421/B/PK/PJK/2015bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena PutusanPengadilan Pajak mengabulkan sebagian permohon banding PemohonBanding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.
Rp. 202.619.500,00 adalah sudah tepat dan benar,dengan demikian tidak terdapat putusan yang nyatanyata tidak sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlakusebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf e Undang Undang No. 14 Tahun2002;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh PemohonPeninjauan Kembali: Direktur Jenderal Pajak tersebut adalah tidak beralasansehingga harus ditolak; (Putusan Mahkamah Agung No.492
yangmengabulkan seluruhnya permohonan banding, dinyatakan pulabahwa beban pembuktian pada sengketa ini terletak padaTerbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali), denganmerujuk pada beberapa ketentuan berikut:1) Ketentuan Pasal 12 ayat (3) UU KUP;2) Penjelasan Pasal 13 ayat (1) UU KUP;3) Putusan Pengadilan Pajak No. 40455/PP/M.VI/16/2012tanggal 17 Oktober 2012;4) Ketentuan Pasal 26 ayat (4) UU KUP;5) Putusan Mahkamah Agung RI No. 79B/PK/PJK/2005 tanggal15 Agustus 2008;6) Putusan Mahkamah Agung RI No. 492
Putus : 19-05-2016 — Upload : 30-08-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 207 K/Pdt.Sus-PHI/2016 Tanggal 19 Mei 2016 — PT. HOTEL DANAU TOBA INTERNATIONAL (HDTI), VS YUDI SAPUTRA, ST
131 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
131 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
gugatana quo sehingga antara posita dengan petitum saling bertentangan;Bahwa dengan uraian di atas, menurut hukum gugatan Penggugat tidakjelas dan menjadi kabur (obscuur libel) yang menyebabkan gugatan tidakdapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);ini didukung: Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Tanggal28 November 1956, Nomor 195 K/Sip/1955 yang menyatakan dalampertimbangannya: Surat gugatan yang tidak lengkap harus dinyatakantidak dapat diterima;Hal ini didukung: Yurisprudensi Putusan MARI Nomor 492
Putus : 13-04-2016 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 103 K/Pdt/2016 Tanggal 13 April 2016 — MULYATI VS PUDJIANTO, DKK
57 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
57 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 492 K/Sip/1970, tertanggal 21 November 1970 yangmenyatakan: "Gugatan Penggugat yang kabur dan tidak sempurna haruslahditolak atau setidaktidaknya tidak dapat diterima,Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud di atas, maka kamimohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk dapat menyatakanGugatan Penggugat adalah kabur/tidak jelas, dengan demikian makaGugatan Penggugat patut kiranya untuk dinyatakan tidak dapat diterima (nietonvankelijk)..Gugatan Penggugat Kurang Pihak :Halaman 5 dari
Putus : 13-06-2017 — Upload : 13-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 463 K/PDT/2017 Tanggal 13 Juni 2017 — 1. ABDUL GANI, DK VS 1. HARTAMIN, DKK
64 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
64 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
Yurisprudensi Mahkamah AgungNomor 492 K/Sip/1970Terbit : 1971Hal. 391399Kaidah hukum:Mahkamah Agung menganggap perlu untuk meninjau keputusanPengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukupdipertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd).b.
Upload : 29-11-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 556 K/PDT.SUS/2010 PT. HIJAU MAS; SUTARNI, DKK.
23 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
23 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor:492.K./Sip/1970 tertanggal 16 Desember 1970, yaitu suatu gugatan yang obyekdan atau subyek hukumnya tidak jelas, maka sudah seharusnya gugatandinyatakan tidak dapat diterima;Dalam Rekonpensi :Bahwa eksepsi dan jawaban Tergugat Konpensi untuk dapat dianggapdan dimasukkan ke dalam Rekonvensi ini seluruhnya;Bahwa para Tergugat Rekonpensi dengan tindakannya tersebut telahmelakukan perbuatan melawan hukum dengan merusak nama baik perusahaanPT.
Register : 14-08-2018 — Putus : 14-02-2019 — Upload : 18-02-2019
Putusan PN BATAM Nomor 218/Pdt.Bth/2018/PN Btm Tanggal 14 Februari 2019 — Penggugat:
DEWI OKTAFIA
Tergugat:
1.PT BPR DANA NUSANTARA KANTOR CABANG BATAM KOTA
2.PEMERINTAH RI cq MENTERI KEUANGAN RI cq DIREKTORAT JENDRAL KEKAYAAN NEGARA cq KANWIL DJKN RIAU
22 — 9
DEWI OKTAFIA
Tergugat:
1.PT BPR DANA NUSANTARA KANTOR CABANG BATAM KOTA
2.PEMERINTAH RI cq MENTERI KEUANGAN RI cq DIREKTORAT JENDRAL KEKAYAAN NEGARA cq KANWIL DJKN RIAU
22 — 9
Bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.492 K/SIP/1970 tanggal 16 Desember 1970, dalampertimbangan hukumnya dinyatakan:Mengenai tuntutan konvensi:Sub b: segala perbuatan Terlawan terhadap Pelawan harusdinyatakan tidak sah (onrechtmatige), akan tetapi juga tidakdijelaskan perbuatanperbuatan yang mana yang onrechmatigitu;Sub c: karena tuntutantuntutan sub b tersebut tidak jelas, makadengan sendirinya tuntutan sub c juga tidak dapat diterima;Sub d: karena tuntutan ini tergantung pada dikabulkannyatuntutan
Register : 23-02-2021 — Putus : 03-03-2021 — Upload : 03-03-2021
Putusan PTA MAKASSAR Nomor 47/Pdt.G/2021/PTA.Mks Tanggal 3 Maret 2021 — Pembanding/Tergugat : Sitti Nurung binti Hanapi S, Sos. MM
Terbanding/Penggugat : Saparudiin bin Sainuddin
96 — 37
Terbanding/Penggugat : Saparudiin bin Sainuddin
96 — 37
Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya HukumAcara Perdata, tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian danPutusan Pengadilan, halaman 492, yang selanjutnya diambail alih menjadipendapat Majelis Hakim Tingkat Banding menyebutkan bahwa: Jika dalamproses pemeriksaan tingkat pertama tidak diajukan gugatan rekonvensi, haltersebut tidak dapat diajukan dalam tingkat banding, kebolehan dankesempatan mengajukan gugatan rekonvesi hanya pada tahap pemeriksaantingkat pertama, gugatan rekonvensi yang diajukan
Putus : 24-06-2015 — Upload : 17-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 237 PK/PDT/2014 Tanggal 24 Juni 2015 — PT. ASINDOINDAH GRIYATAMA VS DIREKTUR UTAMA PERUSAHAAN PERSEROAN (PT) PUPUK
SRIWIDJAYA, DKK
53 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
53 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
(Lihat dan bandingkan dengan PutusanMahkamah Agung Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 2111 1970);Demikian pula demi hukum harus menggugat Pejabat Pembuat Akta Tanahkarena dasar peralinan hak tanah dan M. Dachlan Mustafa pada Tergugat /Pemohon Peninjauan Kembali adalah Akta Jual Beli;3.
Register : 24-04-2014 — Putus : 24-06-2014 — Upload : 16-07-2014
Putusan PN TANJUNG BALAI ASAHAN Nomor 197/Pid.B/2014/PN-Tjb Tanggal 24 Juni 2014 — - ISMAIL NUR SIANIPAR Alias TEGUH
22 — 3
22 — 3
LAB : 492/NNF/2014 tanggal 27 Januari tahun dua ribu empatbelas yang ditanda tangani oleh Zulni Erma dan Supiyani, S.Si telahmelakukan pemeriksaan terhadap barang bukti : 1 (satu) plastik klip beningberisi kristal putin dengan berat bruto 0,56 (nol koma limapuluh enam) gramdiduga mengandung Narkotika milik An. Tersangka ISMAIL NUR SIANIPARalias TEGUH, dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui danditandatangani oleh Dra.
Register : 08-06-2020 — Putus : 07-07-2020 — Upload : 20-07-2020
Putusan PA CIKARANG Nomor 1141/Pdt.G/2020/PA.Ckr Tanggal 7 Juli 2020 — Penggugat melawan Tergugat
7 — 7
7 — 7
tercantum dalam suratpermohonan Pemohon dan mohon putusan dengan mengabulkan permohonanPemohon tersebut;Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepadahalhal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara iniyang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan menunjukkan SuratKeterangan Tidak Mampu Nomor 492
Putus : 05-04-2017 — Upload : 19-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3237 K/Pdt/2016 Tanggal 5 April 2017 — Nyonya GISELE vs. ALEX HAMDANI, dk
67 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
67 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 21November 1970 menyatakan Mahkamah Agung menganggap perlu untukmeninjau keputusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurangcukup dipertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd)Dalam eksepsi:1.
Putus : 13-01-2015 — Upload : 19-09-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 438 PK/Pdt/2014 Tanggal 13 Januari 2015 — PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI VS TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI
88 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
88 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
yang telah dirumah menjadi UndangUndang Nomor5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;Hal tersebut sangat bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah AgungRepublik Indonesia tanggal 21 Februari 1970 Nomor 339 K/Sip/1969 yangkaedah hukumnya;"Mahkamah Agung menganggap perlu untuk meninjau keputusanPengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan"; Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, tanggal 16Desember 1970 Nomor 492
Register : 25-08-2016 — Putus : 01-11-2016 — Upload : 17-05-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 1204/Pid.B/2016/Pn.Jkt.Pst Tanggal 1 Nopember 2016 — ARIF YOHAN
90 — 20
90 — 20
dilakukanpenggeledahan dari dalam mobil terdakwa tersebut ditemukanbarang bukti berupa :. 49 ( empat puluh sembilan ) butir peluru caliber 38 ;25 ( dua puluh lima ) butir peluru caliber 22 ;buah tas gendong warna abu abu ;buah Air Soft Gun type S&W warna hitam ;((satu )satu )satu ) buah Air Soft Gun laras panjang ;atu )atu )tutubuah Air Soft Gun type S&W warna silver ;buah Air Soft Gun type CZ 75 ;satu ) buah Air Soft Gun type Super Sport 702 ;. 11(sebelas ) peluru mika Air Soft Gun Air Soft Gun ;satusatu1. 492
Putus : 19-10-2017 — Upload : 03-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1914 K/Pdt/2017 Tanggal 19 Oktober 2017 — NY. CUCU WIARSIH adalah isteri M. NASEH vs PT. PLN (Persero)
69 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
69 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
Surat Nomor 492/442/DJBB/2010, Tanggal 11 Agustus 2010, perihalPemberitahuan bantuan rumah jabatan PLN. Pada Intinya BiayaPesangon Pengosongan Rumah Jabatan Para Tergugat yangmempergunakan Surat Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) No mor285.K/DIR/2009, tanggal 07 Desember 2009, setelah dihitung oleh TimPengosongan Rumah Dinas yang telah ditetapbkan menjadi Rumah Jabatanatau Rumah Instalasi PT.
Putusan Mahkamah Agung Nomor 492 K/Sip/1970, tertanggal 16Desember 1970, yang menyatakan bahwa:Halaman 26 dari 47 hal. Put.
Bahwa Pemohon Kasasi keberatan atas pertimbangan Judex Facti padaalinea ke 1 halaman 50 Putusan Pengadilan Negeri Nomor:132/Pdt.G/2016/PN.Bdg yang berbunyi:Menimbang, bahwa dari suratsurat bukti yang diajukan Penggugatdalam surat bukti P6 berupa Surat Nomor: 0171/060/DJBB/2010tertanggal 4 Februari 2010, perihal: Kebijakan Tentang Perumahan PLN(Persero), surat bukti P7 berupa Surat Nomor 492/442/DJBB/2010tanggal 11 Agustus 2010, Perihal Pemberitahuan Bantuan BiayaPengosongan Rumah Jabatan PLN (Persero
Register : 23-09-2020 — Putus : 12-10-2020 — Upload : 12-10-2020
Putusan PA SIMALUNGUN Nomor 89/Pdt.P/2020/PA.Sim Tanggal 12 Oktober 2020 — Pemohon melawan Termohon
10 — 7
10 — 7
Menteri Hukum dan Ham RI No: tahun2020 sekaligus Advokat/Penasihat Hukum/Legal Consultant yang beralamat diJalan Ade Irma Suryani No.43 B Pematangsiantar Sumatera Utara,berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 September 2020 yang terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun Nomor 492/KH/PA.Sim/2020tertanggal 23 September 2020, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;Pengadilan Agama tersebut;Setelah membaca berkas perkara.Setelah mendengar keterangan para Pemohon.Setelah mendengar keterangan