Ditemukan 21343 data
311 — 209 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hukum wajib menilai arti kata yang lazim dipakaidalam bahasa seharihari yang umum;Bahwa jika mengacu pada perumpamaan pada penjelasanBahwa Pasal angka 1 Pasal 2 huruf d maka dapat dilihat jikaperintah jaksa tersebut berada dalam ruang lingkup hukumpidana, jadi kita dapat menyimpulkan pengertian frasa bersifathukum pidana sebagai berada dalam ruang lingkup hukumpidana;Bahwa soal Pembebasan Bersyarat secara detail diatur dalamUndangUndang Nomor 12 Tahun 1995 ~~ TentangPemasyarakatan;Bahwa UndangUndang
Pada rapat pembahasan DIMsempat disepakati perubahan kalimat dalam Pasal 2 huruf d dengan adanyatambahan frasa atau keputusan badan atau pejabat tata usaha negara lainyang bersifat pemidanaan berdasarkan peraturan perundangundanganyang berlaku, sampai akhirnya disepakati rumusan kalimat Pasal 2 huruf dseperti yang sekarang terdapat dalam UndangUndang Peradilan TataUsaha Negara; PEMERINTAH (MENTERI KEHAKIMANASMA SEAS:Jadi sekarang sudah jelas bahwa d itu apabila berdasarkan ketentuan KUHPatau KUHAP
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : Haryanto B Als Anton Als Rico Bin Baalufu
33 — 17
Walaupun Tanpa Hak, pada umumnya merupakan bagian dariMelawan Hukum namun sebagaimana simpulan angka 1 diatasdimaksud Tanpa Hak dalam kaitannya dengan UndangundangNarkotika, adalah tanpa izin atau persetujuan dari Menteri yang bersifatelemen Tanpa Hak dalam unsur ini bersifat Melawan Hukum Formilsedangkan elemen Melawan Hukum dapat berarti melawan hokumformil dan materil.Berdasarkan 2 (dua) hal tersebut diatas dapat disimpulkan maka kata atauyang terletak di antara frasa Tanpa Hak dan Melawan Hukum
Put No.284/Pid.Sus/2017/PT.MKSalternative dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri yaitu apabilasalah satu elemen terpenuhi makan unsur ke2 terpenuhi pula, sementara itu,untuk menetukan apakah unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum dapatterpenuhi atau tidak maka terlebin dahulu akan dikemukakan pokokpokokpikiran sebagai berikut :Pasal 6 ayat (2) UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,menegaskan : Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana kecuali apabilaPengadilan karena alat Pembuktian
15 — 8
Dengan demikian DalilTermohon tertolak dengan sendirinya;Bahwa dalil Termohon dalam eksepsi angka 4 yang menyoal SuratPermohonan frasa bertindak untuk dan atas nama serta untuk mewakiliHlm. 13 dari 51 him. Put. No XXX/Pdt.G/2019/PA.Btmkepentingan hukum yang menurut Termohon seharusnya adalah untukkepentingan pemberi kuasa adalah dalil yang mengadaada. Termohonseolah dalam ide Pemohon harus salah dalam segi formil sehingga adaalasan mengajukan eksepsi.
Frasa bertindak untuk dan atas nama sertauntuk mewakili kepentingan hukum: yang dilanjutkan denganpenyebutan Identitas pemberi kuasa yaitu Pemohon Adi bin Mili lengkapdengan keterangan tentang dirinya menurut kebiasaan suratpermohonan /surat gugatan dan menurut koteks narasi Permohonandalam Perkara a quo serta menurut pemahaman logika yang umumsudah pasti menunjuk pada kepentingan Pemberi Kuasa. Jelaslah DalilTermohon dalam eksepsi angka 4 tertolak pula dengan sendirinya;5.
1.SYAHRUL ANWAR
2.ESTER WATTIMURY, SH.
Terdakwa:
RICHARD FHILIPS LATUMAERISSA alias RIFI alias CHRIS PUTRA
372 — 358
sebagai Willenen Weten, perkataan Willens atau menghendaki itu diartikan sebagaiKehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu dan Wetens ataumengetahui itu diartikan sebagai Mengetahui atau dapat mengetahui bahwaperbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yangdikehendaki ;Menimbang, bahwa selanjutnya Undang Undang Nomor 19 Tahun2016 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 11 Tahun 2008 TentangInformasi dan Transaksi Eletronik (UU ITE) tidak menjelaskan apa yangdimaksud dengan frasa
Unsur yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaansebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1)Menimbang, bahwa frasa kesusilaan menurut R. Soesilo dalam bukunyaKitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP) Serta KomentarKomerntarnyaLengkap Pasal Demi Pasal, yaitu perasaan malu yang berhubungan dengannafsu. kelamin.
20 — 4
Dalam hal ini, Majelis Hakim dapatmengabulkan gugatan Penggugat apabila telah terbukti adanya perselisihandan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang tidak mungkin dapatdidamaikan lagi;Menimbang, bahwa frasa perselisihan dan pertengkaran yang dapatdijadikan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf fPeraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.
15 — 24
ketentuan peraturan perundangundangan.Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2)tersebut diatas bertujuan untuk:a. tertib administrasi perkawinan;b. memberikan kepastian dan perlindungan terhadap status hukum suamii, istrimaupun anak; danc. memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hakhak tertentu yangtimbul karena perkawinan seperti hak waris, hak untuk memperoleh aktekelahiran, dan lainlain;Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (2) UndangUndang a quo tidaklahberdiri sendiri karena frasa
1.ANTON SULAIMAN HASNAWI, SH. MH
2.ANDI DHARMAN KORO, SH
Terdakwa:
MUH. FAHRUL RAZID alias FAHRUL bin SAFARUDDIN
21 — 4
merupakanbagian dari melawan hukum namun sebagaimana simpulan di atas yangdimaksud tanpa hak dalam kaitannya dengan UndangUndang RI No. 35Tahun 2009 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berartielemen tanpa hak dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkanelemen melawan hukum dapat berarti melawan hukum formil dan melawanhukum materiil;Berdasarkan simpulan di atas maka kata atau yang terletak di antarafrasa tanpa hak dan melawan hukum bersifat alternatif dalam pengertian 2(dua) frasa
DAMANG ANUBOWO, SE, SH, MH
Terdakwa:
HENRY IRWANTO PRATAMA als IWAN BIN HERMANTO
17 — 5
Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukantindak pidana narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114ayat (2) : tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual,menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual belli,menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan bukan tanamanberatnya melebihi 5 (lima) gramMenimbang, bahwa perbuatan dalam unsur kedua yang dirumuskandengan frasa percobaan atau permufakatan jahat merupakan bentukperbuatan khusus dalam tindak pidana narkotika
1.M.ZUHDI.SH,MH
2.TITO SUPRATMAN,SH
Terdakwa:
MUHAMAD GHADAFI Bin SURYANTO SIKUMBANG
30 — 7
Frasa bersamasamaHalaman 14 dari 18 Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Jmbdalam unsur ini dapat diartikan dengan menggunakan tenaga yang disatukan,artinya pelakunya minimal harus 2 (dua) orang, dan terdapat saling pengertiandalam menggunakan tenaga yang disatukan tersebut. Saling pengertiantersebut dapat terjadi sebelum kejadian, artinya sudah diperjanjikan terlebihdahulu, atau oleh suatu impuls atau oleh suatu dorongan kolektif yang timbulsecara kebetulan atau bersifat seketika itu juga.
24 — 5
tidakmempunyai hak, jadi sejak semula tidak memiliki alas hak yang sah.Sedangkan kata "melawan hukum" berdasarkan doktrin hukum pidana dapatdikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis yaitu sifat melawan hukum formal(suatu perbuatan dapat dinyatakan melawan hukum apabila bertentangandengan hukum tertulis) dan sifat melawan hukum maiteriil (Suatu perbuatandapat dinyatakan melawan hukum apabila selain bertentangan denganhukum juga harus benarbenar dirasakan masyarakat sebagai tidak bolehatau tidak patut);Frasa
Hendra, SH
Terdakwa:
Cik Olah Bin Kohar
20 — 7
Terdakwa mau membantu Trisno (DPO)memindahkan pelat besi tersebut karena Trisno (DPO) adalah anak TerdakwaHalaman 14 dari 17 Putusan Nomor 163/Pid.B/2021/PN Skydan Terdakwa pikir Terdakwa akan mendapat bagian dari penjualan 4 (empat)keping pelat besi tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakimberpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu frasa dalam unsurini yaitu "mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yangdiketahuil atau sepatutnya harus diduga
VEGI FERNANDEZ, SH.
Terdakwa:
YOSE RIZAL Alias OJE Bin ROZALI
22 — 9
Tanpa hak atau melawan hukum;Menimbang, bahwa dengan disebutkannya frasa kata "atau", maka bisajadi dalam perbuatannya, Terdakwa ada melakukan perbuatan sebagaimana telahdipertimbangkan sebelumnya secara tanpa hak saja, atau melawan hukum saja,atau bahkan bisa secara tanpa hak dan melawan hukum;Menimbang, bahwa dengan ketiadaan izin dari Menteri Kesehatan RI,Menteri Perindustrian Dan Perdagangan juga Menteri Perhubungan untukTerdakwa membeli, menyimpan dan menyerahkan Narkotika Gol. kepada oranglain
59 — 24
demikian tidak dapat dikabulkan, karena pokok persengketaan bukan Hal 14 dari 17 Hal putusan Nomor 80/PDT/2017/PT KALBARhanya murni hubungan hukum sewa menyewa rumah yang sudah pasti diakuisiapa pemilik rumah (yang menyewakan) dan yang menempati (yang menyewa),tetapi juga sengketa kepemilikan mengenai obyek sengketa (rumah) tersebut.Bahwa dalam pembuktian perkara ini tidak memenuhi ketentuan pasal 191 RBg(syarat dijatuhnkannya putusan serta merta), oleh karenanya petitum ke6 tersebutdikabulkan tanpa frasa
147 — 75 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 1022 K/PID/2013Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab UndangUndang HukumAcara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yangdiberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain, selain dari pada MahkamahAgung, Terdakwa atau Jaksa/Penuntut Umum dapat mengajukan permintaankasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor :114/PUUX/2012 tanggal 28 Maret 2013, frasa kecuali terhadap putusanbebas dalam Pasal
17 — 3
Lebih knusus yang dimaksud dengan tanpa hak dalamkaitannya dengan UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah tanpaizin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu;Menimbang, bahwa kata atau yang terletak diantara frasa tanoa hakdan melawan hukum bersifat alternatif dalam pengertian 2 (dua) frasatersebut berdiri sendiri, yaitu apabila salah satu elemen unsur terpenuhi makaunsur ke 2 (dua) ini telah terpenuhi pula;Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan maupun faktafaktapersidangan
87 — 32
disertai tuntutan ganti rugi dan/ataudirehabilitasi ; Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 53 ayat (1) UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 5Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa hanya orangatau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukumKeputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan, oleh karenanya yang bersangkutanmerasa dirugikan diperbolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara ; Menimbang, bahwa frasa
59 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pertimbangan tersebut tentulah didasari olehpemeriksaan Judex Facti atas bukti bukti yang diajukan Pemohon Kasasidalam persidangan, karena sangat jelas pertimbangan tersebut dimulaidengan frasa: Menimbang, berdasarkan seluruh bukti Penggugat di atas...dst. Pertimbangan tersebut menunjukkan Majelis telah memeriksaseluruh alat bukti Pemohon Kasasi. Selanjutnya pula seharusnya JudexFacti tidak boleh menggunakan kalimat: ...Majelis menilai bahwa untuksementara ...dst.
1.RUMANTY FITRIANA SAGALA, SH
2.SAID REZA PAHLEVI,SH
3.LUCIA INDRI PRIMASTUTI, SH
Terdakwa:
Patma Ulan Dari Tambunan alias Patma
38 — 8
Unsur Setiap Orang:Menimbang, bahwa pada dasarnya frasa Setiap penyalah guna identikdengan kata Barangsiapa. Menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata barangsiapa atau hijsebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiapmanusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapatdijadikan sebagai Terdakwa.
SRIYANI, SH
Terdakwa:
Leo Ganesta Bin Imron Shaid
80 — 17
tanpa sifat melawan hukum (afwijzigheid vanalle materiele wederrechtelijkheid) dalam hal bagaimana dan dengan cara apaPenguasaan, Peredaran Dan Atau Penyaluran Narkotika tersebut dilakukan olehTerdakwa sebagai alas bukti terpenuhi atau tidaknya unsur Tanpa Hak atauMelawan Hukum tersebut;Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka dapat ditarik kesimpulanbahwa dalam perkara a quo kata atau dalam unsur yang terletak di antarafrasa Tanpa Hak dan Melawan Hukum bersifat alternatif dalam pengertian 2(dua) frasa
WIRAWAN PRABOWO, SH.
Terdakwa:
WAHYU HIDAYAT alias WAHYU bin RISWAN
52 — 14
Dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;Menimbang, bahwa dengan disebutkannya frasa kata "atau", maka bisa jadidalam perbuatannya, Terdakwa ada melakukan perbuatan sebagaimana telahdipertimbangkan sebelumnya secara tanpa hak saja, atau melawan hukum saja,atau bahkan bisa secara tanpa hak dan melawan hukum;Menimbang, bahwa dengan ketiadaan izin dari Menteri Kesehatan RI,Menteri Perindustrian Dan Perdagangan juga Menteri Perhubungan untukTerdakwa membeli, menyimpan dan menyerahkan Narkotika Gol