Ditemukan 125690 data
SAEFU ROKHMAN BIN BASRODIN
Termohon:
SATRESKRIM POLRES KEBUMEN
97 — 10
DANIEL SJAIFUDDIN LEWA
Termohon:
KAPOLRI CQ. KAPOLDA SULSEL CQ. KAPOLRESTABES MAKASSAR CQ. KASATRESKRIM POLRESTABES MAKASSAR
39 — 40
MENGADILI
- Mengabulkan Permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya ;
- Menyatakan tindakan Termohon menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SPPP/246.B/VIII/RES.1.9/2022/ Reskrim tanggal 11 Agustus 2022 dan Surat Ketetapan tentang Penghentian Penyidikan Nomor : S.Tap/246.B/VIII/RES.1.9/2022/ Reskrim tanggal 11 Agustus 2022 adalah tidak sah dan batal demi hukum;
- Memerintahkan Termohon untuk melanjutkan penyidikan perkara
M. ALEX KARTA ATMADJA bin M. PADMI KARTA ATMADJA
Termohon:
Pemerintah RI cq. Kapolri cq. Kapolda Banten cq. Kapolres Serang
71 — 21
Menyatakan bahwa Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SPP-Sidik/231.C/II/2017/Reskrim tanggal 14 Februari 2017 sesuai Laporan Polisi Nomor: LP.B/396/VII/2005/SPK tanggal 11 Juli 2005 yang diterbitkan Termohon adalah sah dan berdasarkan hukum ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar NIHIL;
JONI MIOLO, SE
Termohon:
Kepala Kepolisian Sektor Kota Utara
216 — 53
MENGADILI:
Dalam Eksepsi
-Menolak eksepsi Termohondan Pemohonuntuk seluruhnya;
Dalam Pokok Perkara
1.Mengabulkan permohonan Praperadilan Pemohon untuk sebagian;
2.MenyatakanSurat Perintah Penghentian Penyidikan adalah tidak sah;
3.Menolak Permohon Pemohon Praperadilan untuk selain dan selebihnya;
4.Membebankan biaya perkara kepada Termohon, sejumlah Nihil;
ISWANDI
Termohon:
1.Pemerintah Republik Indonesia
2.Cq Presiden Republik Indonesia
3.Cq Kepala Kepolisian Republik Indonesia
4.Cq Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Barat
5.Cq Direktur Reserse Kriminal Umum POLDA SUMBAR
55 — 17
Darman Tamba
Termohon:
Kepala Kepolisian Negara Resor Samosir
57 — 73
MENGADILI:
Dalam Eksepsi:
- Menolak eksepsi Termohon seluruhnya;
Dalam Pokok Perkara:
- Mengabulkan Permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Nomor : Sp.PP/76a/II/2020/Reskrim, tanggal 13 Februari 2020 dan Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/03/II/2020/Reskrim Tentang Penghentian Penyidikan tanggal 13 Februari
2020 atas nama tersangka Saut Martua Tamba yang diterbitkan oleh Termohon batal demi hukum;
- Memerintahkan Termohon untuk melanjutkan Penyidikan terhadap Laporan Pemohon berdasarkan Laporan Polisi : LP/71/IV/2019/SMR/SPKT, tanggal 19 April 2019;
- Membebankan Termohon untuk membayar biaya sejumlah nihil;
Surat Perintah Penyidikan NomorSp.Sidik/76/VIII/2019/Reskrim, tanggal 20 Agustus 2019 ;5. Surat Perintah dimulainya Penyidikan NomorB/45/VI11/2020/Reskrim, tanggal 20 Agustus 2019 ;6. Hasil Putusan Nomor : 02/Pid.Pra/2019/PN Blg tanggal 14Januari 2020 Perihal Putusan Praperadilan ;7.
Tap / 03 / Il / 2020 / Reskrim, tanggal 13 Februari 2020tentang Penghentian Penyidikan dan Surat PemberitahuanPerkembangan Hasil Penyidikan Nomor : B / 12 / Il / 2020 /Reskrim, tanggal 17 Februari 2020 tentang PemberitahuanPerkembangan Hasil Penyidikan.3.
Dari hasil kegiatan kegiatan penyelidikan yang dilakukan olehPenyelidikan dan kemudian dilakukan gelar perkara pada tanggal 07Agustus 2019 dengan hasil gelar perkara bahwa terhadap LaporanPengancaman telah dapat dilakukan Penyidikan. Kemudianditerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.
DARMAN TAMBA dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor :Sp.
pada kesimpulan menetapkan Saut Martua Tamba (terlapor) sebagaitersangka dan telah menjalankan mekanisme penyidikan sesuai KUHAP.
IRSAN FAHDIN ISFANY KAIMUDDIN SALLE, S.E., S.H. Bin Prof. Dr. H. Kaimuddin Salle, S.H., M.H
Termohon:
Kepala Kepolisian Resort Gowa
88 — 20
DARWIN PANGGABEAN
Termohon:
1.KAPOLDASU
2.KAPOLRESTABES MEDAN
3.KAPOLSEK MEDAN SUNGGAL
10 — 10
WARDONO
Termohon:
Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat
193 — 104
MENGADILI:
- Menolak permohonan praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan tindakan Termohon yang telah menghentikan penyidikan perkara Laporan Polisi Nomor LPB/1043/X/2018/Jabar, tanggal 22 Oktober 2018 tentang dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan atau menempatkan keterangan palsu kedalam akta otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 dan atau Pasal 266 KUHP atas nama Pelapor WARDONO dan Terlapor atas nama MULJAWAN MARGADANA dengan Surat Perintah
Penghentian Penyidikan Nomor SP.Henti Sidik/26.b/I/2020/Dit Reskrim Um tanggal 21 Januari 2020 adalah sah menurut hukum;
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
MIFTAHUR ROIYAN
Termohon:
1.KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq KAPOLDA JAWA TIMUR Cq Polresta Sidoarjo Cq KASATRESKRIM POLRESTA SIDOARJO
2.KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SIDOARJO
26 — 24
Parningotan Samosir
Termohon:
Kepolisian Republik Indonesia Cq Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Cq Kepala Kepolisian Resort Asahan Cq Kepala Kepolisian Sektor Bandar Pasir Mandoge
56 — 7
atas perkembangan penyidikan dan/ataupengawasan secara horizontal terhadap penyidik;6.
Surat Perintah Penyidikan Nomor:Sp.Sidik/12.a/IV/2018, tanggal 01 April 2018;3. Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/12.b/I/2019,tanggal 01 Januari 2019;6. Bahwa merupakan suatu keanehan dan kejanggalanbagi Pemohon mengapa Termohon sampai menerbitkan suratperintah penyidikan sebayak 3 (tiga) kali dalam memprosesperkara ini;7.
Menyatakan penghentian penyidikan sebagaimana dituangkan dalamSurat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SPP./27 A/ VII/2019/tanggal 18 Juli 2019 juncto Surat Ketetapan Nomor: S.TAP/27 B/VII/2019,tanggal 18 Juli 2019 tentang Penghentian Penyidikan yang diterbitkanoleh Termohon adalah tidak sah atau batal menurut hukum;2.
Menyatakan Surat Perintah Penghentian Penyidikan danketetapan Penghentian Penyidikan yang dikeluarkan Termohon adalahsah berdasarkan Hukum.
T21 tentang Surat PemberitahuanPerkembangan hasil Penyidikan (SP2HP) Nomor. B/ 36 /Ill / 2015 / Reskrim tanggal 10 Maret 2015;22. T22 tentang Surat PemberitahuanPerkembangan hasil Penyidikan (SP2HP) Nomor.B/13.a/ 1/2016 / Reskrim (Foto Copy) tanggal 20 Januari2016;23. T23 tentang Surat PemberitahuanPerkembangan hasil Penyidikan (SP2HP) Nomor. B/13.b/ II / 2017 tanggal 27 Februari 2017;24. T24 tentang Surat PemberitahuanPerkembangan hasil Penyidikan (SP2HP) Nomor.
SRI LESTARI APRIANI
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH Kalimantan Barat Cq Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Kalbar
78 — 42
The Djee Siang
Termohon:
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KAPOLDA KALIMANTAN TIMUR
52 — 25
M E N G A D I L I:
- Menolak seluruhnya Permohonan Pemohon Praperadilan ;
- Menyatakan bahwa Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : Spp.Sidik/115.d/IX/RES.1.24./2021/Ditreskrimum tanggal 15 September 2021 dan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor : S.Tap/115.e/IX/RES.1.24/2021/Ditreskrimum
PUTRIANI HUTAPEA, SE
Termohon:
1.KAPOLDASU
2.KAPOLTABES MEDAN
3.KAPOLSEK DELITUA
31 — 11
MUGIANTO
Termohon:
1.Kepala Kepolisian Resort Boyolali
2.Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah
3.Kepala Komisi Kepolisian Nasional
257 — 145
H MASKUNI
Termohon:
DITRESKRIMUM POLDA KALIMANTAN TIMUR
97 — 33
ANDI MOELYA, SH., MH., C.P.C.L.E.
Termohon:
POLRESTABES SURABAYA
40 — 4
1.S. ROBERT. H. L. TOBING,SH.
2.MARUHUM.L.TOBING
Termohon:
1.KAPOLDASU
2.KAPOLRES ASAHAN
52 — 10
Ganti kerugian dan atau Rehabilitasi bagi seorang yang perkarapidananya dihentikan pada tingkat penyidikan dan Penuntutan ;Kemudian objek Pra Peradilan itu telah berkembang dengan adanyabeberapa putusan Mahkamah Konstitusi antara lain :6. Keputusan Makamah Konstitusi nomor : 21/PUUXII/ 2014, tanggal 28April 2015 tentang Penetapan Tersangka menjadi objek Pra Peradilan ;7.
Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 130/PUUXII/2015, tanggal 09Januari 2017, tentang kewajiban penyidik harus menyerahkan SPDPkepada Penuntut Umum ,Pelapor dan Terlapor 7 (tujuh) hari setelahdikeluarkannya Surat Penyidikan ;Il. KRONOLOGIS PERITIWA YANG DIALAMI PARA PEMOHON & IIMENGAJUKAN PERMOHONAN PRA PERADILAN8.
Bahwa sampai saat ini Termohon tidak pernah melakukan penyidikan,ataupun penghentian penyidikan atas perkara baik pemohon sebagai korbanataupun terlapor (tersangka) melainkan masih tahap pengumpulan buktibukti guna menemukan peristiwa pidana atas laporan tertulis atas namaSORTA TOBING dan SUSANTHREE HERAWATI L.
Menyatakan Sah Penghentian Penyidikan yang dilakukan Termohon Ilberdasarkan Surat Perintah Penyelidikan nomor : SPLidik/O38/X1/2018/Reskrim, tanggal 12 Nopember 2018, karena suratkepemilikan Sawah bukan atas nama SORTA TOBING dan SUSANTHREEHERAWATY LUMBAN TOBING dan bukan diterbitkan pejabat yangberwenang karena Surat sawah adalah atas nama Wasinton Lumban Tobingdan telah dibagi sejak tahun 2007 dan deketahui oleh Pejabat Berwenang :2.
, ataupun penghentian penyidikan atasperkara baik pemohon sebagai korban ataupun terlapor (tersangka)melainkan masih tahap pengumpulan buktibukti guna menemukanperistiwa pidana atas laporan tertulis atas nama SORTA TOBING danSUSANTHREE HERAWATI L.
ASMONO
Termohon:
Kepala Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya
94 — 35
- Mengabulkan permohonan praperadilan Pemohon
- Menyatakan tidak sah Surat Ketetapan penghentian penyidikan yang dikeluarkan Termohon
- Memerintahkan Termohon melanjutkan penyidikan atas Laporan polisi Nomor: LBP/1540/XI/2018/UM/JATIM, tanggal 25 November 2018
- Menghukum Termohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah NIHIL;
Ketut Alit Nariasih Dadu, SH.
Termohon:
Ditrekrimum Polda Bali
34 — 0