Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Sulawesi Utara dan atas informasitersebut korban mengecek usulan kenaikan pangkat Terdakwa padaDinas Pendidikan Propinsi Sulawesi Utara dan oleh pihak Dinas PropinsiSulawesi Utara memperlinatkan pada korban bahwa berkas usulankenaikan pangkat atas nama Terdakwa berupa surat pengantartertanggal 13 Mei 2008, daftar usulan penetapan angka kredit jabatanguru tertanggal 13 Mei 2008, surat pernyataan melakukan kegiatanproses belajar mengajar/bimbingan, legalisir surat

No. 1697 K/Pid/2010usulan berkas kenaikan pangkat dari terdakwa LILI MOHA telah dikirimke Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Sulawesi Utara dan atas informasitersebut korban mengecek usulan kenaikan pangkat Terdakwa padaDinas Pendidikan Propinsi Sulawesi Utara dan oleh pihak Dinas PropinsiSulawesi Utara memperlihatkan pada korban bahwa berkas usulankenaikan pangkat atas nama Terdakwa berupa surat pengantartertanggal 13 Mei 2008, daftar usulan penetapan angka kredit jabatanguru tertanggal 13 Mei 2008

informasi bahwausulan berkas kenaikan pangkat dari terdakwa LILI MOHA telah dikirimke Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Sulawesi Utara dan atas informasitersebut korban mengecek usulan kenaikan pangkat Terdakwa padaDinas Pendidikan Propinsi Sulawesi Utara dan oleh pihak Dinas PropinsiSulawesi Utara lalu memperlinatkan pada korban bahwa berkas usulankenaikan pangkat atas nama terdakwa berupa surat pengantar tertanggal13 Mei 2008, daftar usulan penetapan angka kredit jabatan gurutertanggal 13 Mei

No. 1697 K/Pid/2010Bahwa setelah mengetahui berkas usulan kenaikan pangkat Terdakwadimana seluruh tanda tangan dalam berkas tersebut bukan tanda tangankorban telah berada di Dinas Propinsi Sulawesi Utara maka, saksi korbanlalu menarik berkas kenaikan pangkat tersebut melalui perempuan NortjePanekenan di Kantor Dinas Pendidikan Propinsi Sulawesi Utara;Bahwa maksud Terdakwa menggunakan berkas usulan kenaikanpangkat yang telah menggunakan tandatangan yang bukan milik korbanuntuk dapat dipergunakan mendapatkan

;b. 4 (empat) lembar usulan penetapan angka kredit jabatan gurutertanggal 13 Mei 2008 yang ditandatangani Kepala Sekolah SDInpres Kolongan Ny. F.G WantaniaTumbol, SPd.;c. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan melakukan kegiatan ProsesBelajar Mengajar/bimbingan yang di tandatangani Kepala Sekolah SDInpres Kolongan Ny. F.G WantaniaTumbol, SPd.;d. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Pegawai Negeri Sipil An.

pemberhentian Penggugat sebagai kepaladesa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun2006 tentang Desa, dan langsung saja mengeluarkan keputusanpengesahan pemberhentian Penggugat, tanpa pernah Penggugat dipanggiluntuk diberi kKesempatan didengar keterangannya atau diperiksa, apakahsesual sebagaimana yang dilaporkan atau diusulkan, sehingga dalam halini Tergugat tidak cermat dalam menerima usulan pemberhentian tersebut;14.Bahwa usulan pemberhentian Penggugat yang disampaikan kepadaTergugat

pemberhentian Saudara Mulyadisebagai Pejabat Kepala Desa Purwabakti, KecamatanPamijahan; Surat Ketua BPD Purwabkati Nomor 141/01BPD/2011 tanggal 5 September2011 tentang Usulan Pemberhentian Saudara Mulyadi sebagai Pejabat KepalaDesa Purwabakti, Kecamatan Pamijahan, yang ditujukan kepada Bupati Bogormelalui Camat Pamijahan; Surat Camat Pamijahan Nomor 141/1/477Pem/2011 tanggal 9 September2011 tentang usulan Pemberhentian Kepala Desa Purwabakti, KecamatanPamijahan, yang ditujukan kepada Bupati Bogor

BuktiP9 : Surat Usulan Masyarakat Desa Purwabakti yang terdiri daripara RT, RW, Tokoh Pemuda, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, KaderPosyandu, PKK, Dusun, serta Masyarakat Desa Purwabakti kepada BadanPermusyawaratan Desa (BPD) Desa Purwabakti RT. 04, RW. 8 (fotocopysesual dengan asli) ;10.Bukti P10: Surat Usulan Masyarakat Desa Purwabakti yang terdiri daripara RT, RW, Tokoh Pemuda, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, KaderPosyandu, PKK, Dusun, serta Masyarakat Desa Purwabakti kepada BadanPermusyawaratan

BuktiT3 : Daftar Hadir Rapat Musyawarah Anggota BPD Purwabakti dalamrangka Usulan Pemberhentian Sdr. Mulyadi MM sebagai Pejabat Kepala DesaPurwabakti Kecamatan Pamijahan pada tanggal 5 September 2011 (fotocopysesuai dengan asli) ;. BuktiT4 : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa PurwabaktiKecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor Nomor: 141.1/04/Kpts/ I1X/BPD2011tanggal 5 September 2011 tentang Usulan Pemberhentian Sdr.

BuktiT8 : Surat Camat Pamijahan kepada Bupati Bogor Nomor:141.4/477Pem/2011 tanggal 9 September 2011 perihal Usulan PemberhentianKepala Desa Purwabakti Kecamatan Pamijahan (fotocopy sesuai dengan asli) ;9.

Menyatakan barang bukti yang berupa dokumen / surat-surat dalam daftar barang bukti yaitu surat-surat dan daftar usulan proyek Kelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejo Kotamadya Surabaya dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk pemeriksaan perkara lain ; 10. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Daftar Usulan Rencana Proyek Perbaikan Goronggorang Manyar Sabrangan IIIKelurahan Manyar Sabrangan Tahun Anggaran 2001 Lembaga Ketahanan Masyarakat Desatanggal 03 Desember 2001 ;18. Daftar Usulan Rencana Proyek Peninggian Jalan Manyar Sabrangan VIA KelurahanManyar Sabrangan Tahun Anggaran 2001 Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa tanggal 03Desember 2001 ;19. Daftar Usulan Rencana Proyek Perbaikan Saluran Air ManyarSabrangan VI s/d.

Daftar Usulan Rencana Proyek Perbaikan Saluran Air RW.04 Kelurahan ManyarSabrangan Tahun Anggaran 2001 Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa tanggal 03 Desember2001 ;27. Daftar Usulan Rencana Proyek Rehab balai RW.XII Kelurahan Manyar Sabrangan TahunAnggaran 2001 Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa tanggal 03 Desember 2001 ;28. Daftar Usulan Rencana Proyek Pembangunan Pos Kamling RT.02RWXIIKelurahan Manyar Sabrangan tahun anggaran 2001 Lembaga KetahananMasyarakat Desa tanggal 03 Desember 2001 ;29.

Daftar Usulan Rencana Proyek Pemagaran Lapangan RT.04RW.XII Kelurahan ManyarSabrangan Tahun Anggaran 2001 Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa tanggal 03 Desember2001 ;34. Daftar Usulan Rencana Proyek Pembuatan Gapura RT.04RW.XII Kelurahan ManyarSabrangan Tahun Anggaran 2001 Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa tanggal 03 Desember2001 ;35.

Daftar Usulan Rencana Proyek Perbaikan Jalan RT. 05RW.III Kelurahan ManyarSabrangan Tahun Anggaran 2001 Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa tanggal 03 Desember2001 ;38. Daftar Usulan Rencana Proyek Pengadaan Meubeler RT.05RW.IIIKelurahanManyar Sabrangan Tahun Anggaran 2001 Lembaga Ketahanan Masyarakat Desatanggal 03 Desember 2001 ;39.

Daftar Usulan Rencana Proyek Pembangunan Jembatan (Inrit) Kelurahan ManyarSabrangan Tahun Anggaran 2001 Lembaga Ket~ Masyarakat Desa tanggal 03 Desember 2001 ;44. Daftar Usulan Rencana Proyek Perbaikan Jalan Tembus RT.02 Kelurahan ManyarSabrangan Tahun Anggaran 2001 Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa tanggal 03 Desember2001 ;45. Daftar Usulan Rencana Proyek Rehab Balai RW.02 Kelurahan Manyar Sabrangan TahunAnggaran 2001 Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa tanggal 03 Desember 2001 ;46.

Dalam pertemuantersebut Saksi Franchisca Anggela meminta untuk diusulkan kegiatanpengadaan Solar Cell dalam DIPA APBN Perubahan Universitas BangkaBelitung Tahun Anggaran 2012 dan Saksi Franchisca Anggela berjanjiakan mengawal anggaran tersebut di DPR (Senayan).Bahwa atas usulan Terdakwa Franchisca Anggela tersebut makabeberapa waktu setelah pertemuan tersebut yaitu sekira tanggal 15 Maret2012 Saksi Bustami Rahman selaku Kuasa Pengguna Anggaranmengajukan surat nomor : 343/UN50/TU/2012 perihal Usulan

SkalaPrioritas di APBNP untuk peningkatan sarana dan prasarana UniversitasBangka Belitung kepada Direktur Jendral Pendidikan Tinggi KemdikbudRI yang memuat 7 (tujuh) usulan yang antara lain adalah :1.

yang isi usulannya samadengan surat sebelumnya namun ada tambahan pada perihal PengadaanInstalasi Listrik sebesar Rp. 5.000.000.000, (Lima Milyar Rupiah).Bahwa kemudian pada tanggal 11 Mei 2012 Direktur JendralPendidikan Tinggi Kemendikbud RI mengirimkan surat nomor2148/E1.1/A/2012 perihal Persiapan APBNP Tahun Anggaran 2012 yangmeminta kepada Rektor untuk mengirimkan usulan kegiatan yang menjadiskala prioritas dengan ketentuan usulan tersebut disusun menurut prioritasdan dibatasi menjadi 5 wurutan

prioritas, usulan kegiatan harusmempertimbangkan keterlaksanaannya pada tahun anggaran 2012 danusulan tersebut harus dilengkapi dengan TOR (Term Of Reference) danRencana Anggaran Biaya (RAB).Bahwa setelah adanya petunjuk dari Direktur Jendral PendidikanTinggi Kemendikbud RI tersebut, Rektor Universitas Bangka Belitung SaksiBustami Rahman memerintahkan Terdakwa Dedih Sapjah, S.T, M.Sc untukmenyusun usulan untuk APBNP Universitas Bangka Belitung TahunAnggaran 2012 dan kembali mengirimkan usulan melalui

surat nomor :644/UN50/TU/2012 Tanggal 16 Mei 2012 perihal usulan APBNP TahunAnggaran 2012 yang sudah disertai dengan Rencana Anggaran Biaya(RAB) dan TOR (Term Of Reference), yang salah satunya terdapat pakettitipan dari Franchisca Anggela untuk pengadaan Solar Cell System danListrik PLN sebesar Rp. 20.000.000.000 (dua puluh milyar rupiah).

Bahwa.........Bahwa, manakala pemberhentian Penggugat sebagai Kepala DesaTanggulangin melalui usulan dari BPD, maka surat BPD tentang usulanpemberhetian semestinya melalui Camat, hal ini diatur dalam Pasal 35 ayat(3) PERDA Kabupaten Pasuruan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Tata CaraPencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan PemberhentianKepala Desa, akan tetapi manakala surat usulan pemberhentian Kepala Desakepada Bupati tidak melalui Camat, maka usulan tersebut tidak perosedural ;12.Bahwa, terhadap

dari BPD dan mencantumkan surat MENDAGRI dansurat usulan BPD dalam konsideran Memperhatikan.

;Asas Profesionalitas artinya : Tergugat tidak ahli dalam membuat suratkeputusan yang berdasarkan kode etik dan peraturan perundangundanganyang berlaku, seperti permasalahan yang Penggugat alami yaitu Penggugattersandung tindak pidana, namun dalam Keputusan Tata Usaha Negaraobjek sengketa masih menggunakan surat usulan dari BPD No. 005/296/BPD/25.9.2010, tanggal 25 Oktober 2010, perihal usulan pemberhentianKepala Desa Tanggulangin dan Keputusan MENDAGRI No. 131.35/2794/OTDA, tanggal 6 Oktober 2010

Bahwa salah satu alasan pemberhentian Penggugat sebagai Kepala DesaTanggulangin Kecamatan Kejayan berdasarkan Surat Keputusan Bupatitersebut, atas dasar Surat Usulan dari BPD Tanggulangin Nomor : 05/BPD/0705/2010 tanggal 07 Mei 2010, yang dilanjutkan oleh Surat CamatKejayan Nomor : 141/386/424.206/2010 tanggal 03 Nopember 2010,sedangkan usulan yang dilakukan oleh BPD Tanggulangin KecamatanKejayan, Kabupaten Pasuruan juga didasarkan pada dukungan dari wargaDesa Tanggulangin yang merasa sudah tidak

BPD dan putusanPengadilan kedua alasan tersebut berbeda dasar hukumnya, kalauberdasarkan kepada usulan BPD tentu harus ada fakta hukumnya dandiberikan teguranteguran, kalau tidak ada teguranteguran maka sudahsewenangwenang, namun kalau berdasarkan putusan Pengadilan tidak perlulagi ada usulan BPD ; 20202022020 Bahwa objek sengketa ini ada duaduanya yang sebenarnya berbedaprosedurnya kalau berdasarkan putusan Pengadilan semestinyadiberhentikan sementara ketika sudah menjadi terdakwa, kalau melaluiusulan

dilengkapi dengan nomor rekening Bankpada Penanggung Jawab Pelaksana (selanjutnya disebut PUP) dalamhal ini Lurah; PJP melakukan ikatan perjanjian dengan koordinator Pokmas yangtelah ditetapkan sebagai calon penerima bantuan dana; PJP melakukan penelitian terhadap kelengkapan usulan danberkoordinasi dengan pendamping kegiatan/fasilitator; Apabila usulan dan kelengkapannya telah memenuhi persyaratan makaPJP selanjutnya menyampaikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen(yang selanjutnya disebut PPK) Kabupaten

kemudian PPK melakukanverifikasi usulan termasuk persetujuan ikatan perjanjian yang telahmendapat Rekomendasi dari PUP dan berkoordinasi dengan KonsultanManajemen Kabupaten (yang selanjutnya disebut KMk);Hal. 3 dari 49 hal.

dilengkapi dengan nomor rekening Bankpada Penanggung Jawab Pelaksana (selanjutnya disebut PUP) dalamhal ini Lurah; PJP melakukan ikatan perjanjian dengan koordinator Pokmas yangtelah ditetapkan sebagai calon penerima bantuan dana; PJP melakukan penelitian terhadap kelengkapan usulan danberkoordinasi dengan pendamping kegiatan/fasilitator; Apabila usulan dan kelengkapannya telah memenuhi persyaratan makaPJP selanjutnya menyampaikan kepada Pejabat Pembuat KomitmenHal. 10 dari 49 hal.

No. 2156 K/Pid.Sus/2013Apabila usulan dan kelengkapannya telah memenuhi persyaratan makaPJP selanjutnya menyampaikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen(yang selanjutnya disebut PPK) Kabupaten kemudian PPK melakukanverifikasi usulan termasuk persetujuan ikatan perjanjian yang telahmendapat Rekomendasi dari PUP dan berkoordinasi dengan KonsultanManajemen Kabupaten (yang selanjutnya disebut KMk);Apabila telah memenuhi persyaratan, selanjutnya dari PPK membuatRekapitulasi penyaluran dana dan melengkapi

RT.01 Desa Sitimulyo,Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul;1 (satu) bendel fotokopi yang sudah dilegalisir berupa Berita AcaraPembentukan Kelompok dan Pengawas Kelompok sertaPenetapan Prioritas Usulan Kegiatan Rehabilitasi danRekonstruksi Rumah (BAP KPP dan BAP PUK), Surat PerjanjianPenyaluran Bantuan Rehabilitasi Rumah (SPPB), Berita AcaraHal. 27 dari 49 hal. Put.

2014 25/04/20145. 1 (satu) lembar (fotocopy) nota pembayaran buku.6. 3 (tiga) lembar (fotocopy) Surat Keputusan Kepala Sekolah Tentang Pengangkatan Jabatan Guru tetap Yayasan/Guru tidak tetap (GTY/GTT)7. 3 (tiga) lembar (fotocopy) Surat Keputusan Kepala Sekolah Tentang Pengangkatan GTY/GTT.8. 6 (enam) lembar (fotocopy) daftar nama siswa tahun ajaran 2014/2015 kelas X, XI, XII.9. 1 (satu) bendel laporan penggunaan Dana Bos SMK tahun Anggaran 2013.10. 1 (satu) bendel (fotocopy) daftar usulan

(copy)46. 1 (satu) rangkap SK Bendahara BOS SMK AL MIZAN nomor : 421.3.2 / III.01 / VIII / 2013 an.JUMAIDA IDA (copy)47. 4 (empat) Lembar (fotocopy) Alokasi RBOS Kalimantan Barat 201248. 16 (enambelas) Lembar (fotocopy) Instrumen Evaluasi Usulan Penetapan Calon Penerima Bantuan Rintisan Bantuan Operasional Sekolah (R-BOS) SMK Tahun 201349. 1 (satu) Lembar RKAKL BOS 201350. 1 (satu) Lembar (fotocopy) Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Negara untuk Satuan Kerja Direktorat Pembinaan

Bank Rakyat Indonesia (persero) untuk pembayaran Belanja Bantuan Sosial dalam rangka Bantuan Operasional Sekolah SMK tahap 8 tanggal 18 Oktober 2013.52. 6 (enam) Lembar (fotocopy) tentang penetapan sekolah penerima dana Bantuan Operasional Sekolah SMK angkatan 8 oleh PPK Subdit Kelembagaan dan Peserta Didik tanggal 17 oktober 2013.53. 4 (empat) Lembar (fotocopy) tentang Usulan Data Bantuan BOS SMK Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sanggau Tahun 2013-201454. 1 (satu) Lembar (fotocopy

Pembinaan SMK Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan No.001/D3.5/KU.2013 2 (dua) Buah Buku Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah SMK Tahun 201465. 1 (satu) berkas Undangan Diseminasi Program Pendidikan Menengah Kejuruan Tahun 2013 (tahap II)66. 1 (satu) rangkap Informasi Surat Keputusan Direktur PSMK tentang SMK Penerima bantuan R-BOS dan BOS tahun 2013.67. 1 (satu) bendel rekapituasi jumlah siswa usulan dan penyaluran dana BOS SMK68. 1 (satu) CD berisi softcopy rekapituasi jumlah

siswa usulan dan penyaluran dana BOS SMK69. 1 (satu) bendel buku SMK Dalam Angka 2012/201370. 1 (satu) bendel buku SMK Dalam Angka 2013/2014 Seluruhnya dilampirkan dalam berkas8.

PenerimaBantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun 2014 yaitu surat usulan yangpertama pada bulan September 2014 tanpa ditandatangani oleh terdakwadan surat usulan yang kedua pada tanggal bulan September 2014 yangditandatangani oleh terdakwa serta berdasarkan keterangan saksisaksi(kepala sekolah) pihak Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah RagaKabupaten Sanggau tidak ada melakukan verifikasi data mengenai jumlahsiswa secara rill ke sekolahsekolah serta tidak adanya usulan dari sekolahsekolah tersebut menganai

Jais bin Ahmad tidakmemeriksa suratsurat dan atau dokumen usulan siswa SMK penerimaBOS di Kabupaten Sanggau; Bahwa untuk usulan BOS Semester Il tahun 2014, saksi tidakmengetahuinya dan pada saat diperlihatkan bukti usulan yangpersidangan yang ditandatangani terdakwa Drs. Jais bin Ahmad, saksitidak tahu darimana data jumlah siswa tersebut diperoleh terdakwa Drs.Jais bin Ahmad selaku Pejabat Pelaksana Tugas Kepala DinasPendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sanggau;Atas keterangan saksi Drs.

tidak ingat lagi, apakah melaluisaksi atau tidak usulan tersebut (diperlihatkan kepada saksi barang buktiberupa 2 (dua) surat Usulan SMK Penerima dana BOS tahun 2014 yangditandatangani terdakwa Drs.

penerima danaRBOS/BOS SMK dan Kompilasi laporan sekolah;Bahwa apabila Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota tidak mengirimkandata usulan per semester pertama, maka usulan data yang digunakanuntuk pengajuan BOS adalah data semester sebelumnya.

BOS.Bahwa dengan terjadinya kelebihan dana BOS karena adanya kelebihandata usulan siswa yang disampaikan oleh Dinas Pendidikan, PemudaHalaman 42dan 100 halaman Putusan Nomor 15/Pid.SusTPK/2016/PN Pikdan Olahraga Kabupaten Sanggau diakibatkan oleh data usulan siswayang tidak diverifikasi olen Dinas Pendidikan, Pemuda dan OlahragaKabupaten Sanggau dimanaTerdakwa drs.

Surat DPRD Kota Batam No. 328/170/IX/2017 tanggal 08 September2017 tentang Usulan Peresmian Pemberhentian dan PengangkatanCalon Pengganti Pimpinan DPRD Kota Batam.Bahwa proses hukum tentang Keputusan dan Usulan DPRD Kota Batamtersebut di atas, sudah disampaikan kepada Tergugat melalui surat No. :022/NP/P/ X/2017 tertanggal O09 Oktober 2017 yang diterima olehTergugat pada tanggal 10 Oktober 2017 dan tembusannya disampaikankepada yang terhormiat :0 22022 n en ene nen en ene nnn nennncneea.

maka usulan tersebut tidak serta merta untuk dilaksanakan,tetapi membutuhkan pemeriksaan dari Badan Kehormatan DPRD KotaBILAN, e822 eee cee eee ete ree eeeBahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Kehormatan DPRD KotaBatam yang menyatakan Penggugat tidak terobukti melakukan tindakanundisipliner, maka Ketua DPRD Kota Batam harus menerima keputusanBadan Kehormatan dan menolak usulan Partai Demokrat, sehinggatindakan Tergugat menerima usulan DPRD Kota Batam dan mengeluarkanKeputusan yang menjadi Objek

Perkara a quo adalah tindakan sewenangwenang yang harus dibatalkan.Bahwa usulan pemberhentian Penggugat oleh Ketua DPRD Kota Batamkepada Tergugat melalui Walikota Batam adalah usulan yang tidakdilengkapi dengan Keputusan DPRD tentang pemberhentian Penggugatsebagaimana diatur dalam ketentuan :a.

Pasal 34 ayat (3) Peraturan DPRD Kota Batam No. 1 Tahun 2017tentang Tata Tertib yang menyatakan :Usul pemberhentian Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud padaPasal 33 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan DPRD dan dilengkapi dengan Berita Acara Paripurna.Jadi usulan pemberhentian Penggugat tidak sesuai dengan ketentuantersebut di atas, maka wajib hukum Tergugat harus menolak usulan KetuaDPRD dan tidak mengeluarkan keputusan yang menjadi Objek Sengketasaat ini.

Peresmian Pemberhentian dan PengangkatanCalon Pengganti Pimpinan DPRD Kota Batam.Bahwa dasar penerbitan Surat Keputusan DPRD KOTA Batam tersebut diatas adalah berdasarkan Usulan DEWAN PIMPINAN CABANG ( DPC )PARTAI DEMOKRAT KOTA BATAM kepada DPRD Kota Batam dariPartai Demokrat, dan mengenai usulan Dewan Pimpinan Cabang ( DPC )Partai Demokrat tentang Pergantian UNSUR PIMPINAN DPRD KotaBatam dari Partai demokrat tersebut adalah sudah benar dan tepat.Tuduhan PENGGUGAT kepada TERGUGAT mengenai kesalahan

Denganadanya keberatan atas putusan tersebut, maka Putusan Komisi Kode EtikPolri belum memiliki kekuatan hukum tetap dan belum bersifat final,sehingga belum dapat dijadikan dasar untuk mengajukan usulan PTDHtersebut.b.

Bahwa selain itu, usulan PTDH atas nama Penggugat tersebut dilakukansebelum adanya tanggapan / penolakan terhadap keberatan yang diajukanoleh Penggugat, yang mana usulan tersebut dikeluarkan pada tanggal 24 mei2012 sedangkan Surat penolakan selaku Atasan Ankum pada tanggal 27 juni2012. Dengan demikian, usulan PTDH tersebut yang merupakan salah satutahapan dikeluarkannya Objek Sengketa telah inprosedural.c.

Denganadanya keberatan atas putusan tersebut, maka Putusan Komisi Kode EtikPolri belum memiliki kekuatan hukum tetap dan belum bersifat final.Sehingga belum dapat dijadikan dasar untuk mengajukan usulan PTDHtersebut;bahwa usulan PTDH atas nama Penggugat tersebut dilakukan sebelumadanya tanggapan/penolakan terhadap keberatan yang diajukan olehPenggugat, yang mana usulan tersebut dikeluarkan pada tanggal 24 Mei 2012sedangkan Surat Penolakan Keberatan atas Putusan PTDH dikeluarkan olehKapolda Maluku

Dan pada tanggal 18 Maret 2013 Kasat Brimob Polda Malukuselaku Ankum mengajukan Usulan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat(PTDH) yang kedua kalinya kepada Tergugat, yang kemudian dijadikandasar diterbitkannya objek sengketa oleh Tergugat.

Briptu WILLY SOPACUA Nrp. 88020013 dan tidakmenggunakan dasar Usulan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat tanggal 24 Mei2012 (bukti P5,T1, T10, T14);Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, telah terdapat fakta hukumbahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa adalah denganmendasari pada Usulan PTDH tanggal 18 Maret 2013 dan tidak menggunakan dasarUsulan PTDH tanggal 24 Mei 2012;Menimbang, bahwa Ahli atas nama Prof. Dr. S. E. M. Nirahua, S.H.

Putusan Nomor 324 K/TUN/2014daditerimaPengadilanTatUsahaNegarSurabayatangsal15Jul2013datelahdiperbaikpadatangsal13ustus2013,kecualsecarategastegasTergugatmengakulkebenarannya;3 Bahwa gugatan kurang pihaknya (Plurium litis consortium), karenaPemberhentian Penggugat diawali adanya usulan pemberhentian dari BupatiHalaman 13 dari 23 halaman.

Ahmad Najib Farid dalam usulan Pensiuntelah dikabulkan (Bukti P2) berupa surat keputusan Gubernur JawaTimur Nomor 882.4/244/212/2012 tentang Pemberhentian DenganHormat Dengan Hak Pensiun Atas Nama Saudara Drs. AhmadNajib Farid pada Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan danKoperasi Kabupaten Madiun dan Saudara Drs.

Nursidiq, M.Si.Kepala Dinas Sosial Kabupaten Madiun usulan pensiun dinidikabulkan Tergugat dengan Surat Keputusan Gubernur JawaTimur Nomor 882.4/244/212/2012 tentang Pemberhentian DenganHormat Dengan Hak Pensiun (bukti P5) Yang sebelumnyadidahului dengan usulan pensiun dini melalui Kepala BadanKepegawaian Daerah Kabupaten Madiun kepada Bupati danditeruskan kepada Gubernur Jawa Timur;Bahwa Saudara Drs.

Nursidiq telah divonisbersalah dan dihukum penjara 3 tahun 6 bulan oleh PengadilanTipikor kemudian dalam pengajuan banding dan kasasi putusantetap 3 tahun 6 bulan;Bahwa mencermati Berkas usulan Pensiun Dini;Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi/Drh.

Herbono yang telah dikirim tanggal 4 November 2010sudah diterima Badan Kepegawaian Provinsi Jawa Timur dan ada diagenda arsip surat (bukti penelusuran berupa tanggal dan paraf StafBadan Kepegawaian Provinsi Jawa Timur, yang menerima danmengecek usulan berkas tersebut di agenda surat, ada padapengantar berkas usulan bukti P15) paraf dan tanggal 11 Maret2011;Bahwa mencermati hasil keterangan saksi Drh. Vdermawan danSaudara Jumangat Adi Prayitno yang menyatakan bahwa usulanpensiun Drs.

No. 80/K/TUN/2009pejabat yang berwenang menandatangani usulan naik pangkat pemohonkasasi dari IV/a ke IV/b yaitu Jaksa Agung RI atau yang ditunjuk makaSurat Usulan Kenaikan Pangkat Pemohon Kasasi dari N/a ke IV/o masihberjalan.

Ternyata segala upaya Pemohon Kasasi ditanggapi olehKejaksaan Tinggi dan usulan kenaikan pangkat Pemohon Kasasiditeruskan ke Kejaksaan Agung dengan suratnya No. B1876/CP.3/08/2004 tanggal 20 Agustus 2004 ;Dan ternyata oleh Kejaksaan Agung Usulan Kenaikan PangkatPemohon Kasasi dari V/a ke IV/b No.

Dan nampaknya Jaksa Agung Rachmat Saleh, SH.sependapat dengan Pemohon Kasasi sehingga memerintahkanmenyelesaikan usulan kenaikan pangkat Pemohon Kasasi.

(karena usulankenaikan pangkat Pemohon Kasasi yang kell tanoa ada usulan dariKejaksaan Negeri Kediri tempat Pemohon Kasasi bekerja, makaPemohon Kasasi berpendapat bahwa usulan kenaikan pangkat dari M/ake IV/b dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur ke Kejaksaan Agung yang kellpasti atas perintah dari Kejaksaan Agung) ;Akhirnya diperintahkan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur untukmembuat usulan kenaikan pangkat Pemohon Kasasi yang baru (kell),maka pada tanggal 14 Maret 2007 No.

B777/0.5/Cp.3/2007 KejaksaanTinggi Jawa Timur membuat usulan kell.

Tergugat tidak mau mempertimbangkan usulan serikat pekerjasebagaimana telah diatur dalam Pasal 31 Perjanjian Kerja Bersama(PKB) PT Mayora Indah Tbk;b. Tergugat juga tidak menunjukan buktibukti yang menjadi dasar adanyaketidakmampuan perusahaan untuk tidak mempertimbangkan usulanserikat pekerja sesuai Pasal 31 Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PTMayora Indah Tbk;6.

Tergugat tidak mau mempertimbangkan usulan serikat pekerja;b.

Tergugat tidak menunjukan buktibukti yang menyatakan Perusahaantidak memilikikemampuan untuk mempertimbangkan usulan serikatpekerja;Untuk itu Majelis Hakim yang Mulia memerintahkan dan mewajibkanTergugat untuk mempertimbangkan usulan serikat pekerja pada kenaikanupah tahun 2015 sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Perjanjian KerjaBersama (PKB) PT Mayora Indah Tbk;Bahwa yang menjadi usulan serikat pekerja pada perundingan kenaikanupah tahun 2015 agar Tergugat dapat memberikan tambahan nilai kepadaPara

Penggugat sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah)/per orang.Adapun yang menjadi dasar dan alasan dari usulan serikat pekerja yangmeminta adanya nilai prestasi kerja tersebut, karena: Perusahaan memiliki kemampuan; Usulan kenaikan prestasi tahun 2015 tidak melanggar UndangUndangKetenagakerjaan; Nilai prestasi merupakan salah satu) cara untuk meningkatkanproduktivitasperusahaan yang disesuaikan dengan ukuran kemampuanperusahaan;Dengan mempertimbangkan kemampuan perusahaan dan usulan serikatpekerja

Memerintahkan dan mewajibkanTergugat untuk melengkapi formulakenaikan upah tahun 2015, menjadi: Gaji pokok 2014Rp2.900.000 kebawah~ kenaikan sebesarRp432.810,00+Rp15.000,00 (tambahan nilai usulan serikat pekerja); Gaji pokok 2014 diatas Rp2.900.000,00 kenaikan = GP2014 + ((3 % x GP2014) + Rp345.500,00)+ Rp15.000,00 (tambahan nilai usulan serikatpekerja);5.

1 (satu) bendel foto copy tegister dan usulan formasi CPNS dari BKN atas nama Tera Miyanti.Dikembalikan kepada MOHAMMAD HASAN. 1 (satu) lembar kwitansi asli penyerahan uang dari RONNY RIZKIANTO sebesar Rp. 30.000.000 yang diterima oleh terdakwa Sulhendri tentang pembiyaan pengurusan CPNS+PNS an.Lusiana Indah,SE tahap I (pertama) tertanggal 18 Oktober 2013. 1 (satu) bendel foto copy tegister dan usulan formasi CPNS dari BKN atas nama Lusiana Indah.

1 (satu) bendel foto copy tegister dan usulan formasi CPNS dari BKN atas nama Dyah Setyo Hayuningrum, SE.Dikembalikan kepada DrS. HB.SULISTIYO WARDONO, Msi; 1 (satu) lembar kwitansi asli penyerahan uang dari Drs. CATUR PRIBADI sebesar Rp. 40.000.000 yang diterima oleh terdakwa Sulhendri tentang pembiyaan pengurusan CPNS+PNS an.Ria Yulistasari Putri, tahap I (pertama) tertanggal 02 September 2013.

1 (satu) bendel foto copy tegister dan usulan formasi CPNS dari BKN atas nama Ria Yulistasari Putri. Dikembalikan kepada Drs. CATUR PRIBADI.6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima rupiah);

CPNS+PNSan.Lusiana Indah,SE tahap (pertama) tertanggal 18 Oktober2013.e 1 (satu) bendel foto copy tegister dan usulan formasi CPNS dariBKN atas nama Lusiana Indahe 1 (satu) lembar kwitansi asli penyerahan uang dari Drs.

Dyah Setyo Hayuningrum,SE,tahap (pertama) tertanggal 18 September 2013.e 1 (satu) bendel foto copy tegister dan usulan formasi CPNS dariBKN atas nama Dyah Setyo Hayuningrum, SEe 1 (satu) lembar kwitansi asli penyerahan uang dari Drs.

terdakwa Sulhendri tentangpembiyaan pengurusan CPNS+PNS an.Lusiana Indah,SE tahap (pertama) tertanggal 18 Oktober 2013.e 1 (satu) bendel foto copy tegister dan usulan formasi CPNS dari BKN atasnama Lusiana Indah.Dikembalikan kepada RONNY RIZKIANTO.e 1 (satu) lembar kwitansi asli penyerahan uang dari Drs.

Dyah SetyoHayuningrum,SE, tahap (pertama) tertanggal 18 September 2013.e 1 (satu) bendel foto copy tegister dan usulan formasi CPNS dari BKN atasnama Dyah Setyo Hayuningrum, SE.Dikembalikan kepada DrS. HB.SULISTIYO WARDONO, Msi;e 1 (satu) lembar kwitansi asli penyerahan uang dari Drs.

CATUR PRIBADIsebesar Rp. 40.000.000 yang diterima oleh terdakwa Sulhendri tentangpembiyaan pengurusan CPNS+PNS an.Ria Yulistasari Putri, tahap (pertama) tertanggal 02 September 2013.e 1 (satu) bendel foto copy tegister dan usulan formasi CPNS dari BKN atasnama Ria Yulistasari Putri.Dikembalikan kepada Drs. CATUR PRIBADI.6.

Proposal Usulan UEP Kelompok Aneka Usaha II tanggal 15 Desember 2010.b. Proposal Ususlan SPP Kelompok arisan 2 tanggal07 Pebruari 2011c. Proposal usulan UEP kelompok karya usaha 3A tanggal 28 Maret 2011d. Prpposal usulan UEP kelompok karya usaha 3B tanggal 28 Maret 2011e. Proposal usulan UEP kelompok Aneka usaha I tanggal 25 April 2011f. Proposal usulan UEP kelompok Usaha bersemi tanggal 25 Mei 2011g. Proposal usulan UEP kelompok Usaha maju tanggal 27 juni 2011h.

Proposal usulan UEP kelompok Usaha maju II tanggal 25 Juli 2011i. Proposal usulan UEP kelompok Arisan 1 tanggal 06 September 2011 2.Kwitansi Pencairan Form IX KW-2a. Kwitansi tanggal 11 Januari 2011 dari Kelompok Aneka Usaha 2 Desa Tirtomulyo sebesar Rp. 61.000,000 (enam puluh satu juta rupiah)b. Kwitansi tanggal 11 Pebruari 2011 dari Kelompok Karya Usaha I Desa Tirtomulyo sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah)c.

Proposal Usulan UEP Kelompok Aneka Usaha II tanggal 15 Desember 2010.smm o & 0Bp 9Proposal Ususlan SPP Kelompok arisan 2 tanggal07 Pebruari 2011Proposal usulan UEP kelompok karya usaha 3A tanggal 28 Maret 2011Prpposal usulan UEP kelompok karya usaha 3B tanggal 28 Maret 2011Proposal usulan UEP kelompok Aneka usaha I tanggal 25 April 2011Proposal usulan UEP kelompok Usaha bersemi tanggal 25 Mei 2011Proposal usulan UEP kelompok Usaha maju tanggal 27 juni 2011Proposal usulan UEP kelompok Usaha maju II

tanggal 25 Juli 2011Proposal usulan UEP kelompok Arisan 1 tanggal 06 September 20112.

Proposal Usulan UEP Kelompok Aneka Usaha II tanggal 15 Desember 2010.k. Proposal Ususlan SPP Kelompok arisan 2 tanggal07 Pebruari 20111. Proposal usulan UEP kelompok karya usaha 3A tanggal 28 Maret 2011m. Prpposal usulanUEP kelompok karya usaha 3B tanggal 28 Maret 2011n. Proposal usulanUEP kelompok Aneka usaha I tanggal 25 April 2011o. Proposal usulan UEP kelompok Usaha bersemi tanggal 25 Mei 2011p. Proposal usulan UEP kelompok Usaha maju tanggal 27 juni 2011q.

UEP Kelompok Aneka Usaha II tanggal 15 Desember 2010.Ss PSProposal Ususlan SPP Kelompok arisan 2 tanggal07 Pebruari 2011Proposal usulan UEP kelompok karya usaha 3A tanggal 28 Maret 2011Prpposal usulan UEP kelompok karya usaha 3B tanggal 28 Maret 2011Proposal usulan UEP kelompok Aneka usaha I tanggal 25 April 2011Proposal usulan UEP kelompok Usaha bersemi tanggal 25 Mei 2011e 2 9rhg.

Proposal usulan UEP kelompok Usaha maju tanggal 27 juni 2011h. Proposal usulan UEP kelompok Usaha maju II tanggal 25 Juli 2011i. Proposal usulan UEP kelompok Arisan tanggal 06 September 20112.Kwitansi Pencairan Form IX KW2a. Kwitansi tanggal 11 Januari 2011 dari Kelompok Aneka Usaha 2 DesaTirtomulyo sebesar Rp. 61.000,000 (enam puluh satu juta rupiah)b. Kwitansi tanggal 11 Pebruari 2011 dari Kelompok Karya Usaha I DesaTirtomulyo sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah)c.

Adapun argumentasinya akan diuraikanberikut ini ;waktu memproses melampaui kepatutan ;Bahwa Tergugat telah menerima surat usulan yang dimajukan olehKopertis Ill pada tanggal 28 November 2012. Penggugat sudahmelakukan dua kali surat tegoran nomor 033/MPAGB/III/2013 dannomor 054/MPAPeng/V/2013. Namun usulan baru mendapatjawaban ditolak pada 16 Juli 2013.

Berdasarkan surat Nomor 1670/E4.5/2013tanggal 7 Oktober 2013 perihal Usulan Kenaikan Pangkat/Jabatan (BuktiT3), terhadap usulan kenaikan pangkat Guru Besar masihdiperbolehkan melakukan banding berupa pertemuan tatap muka antarapimpinan institusi pengusul dengan tim inti Penilai Angka Kredit. Dalamhal ini Penggugat kurang memperhatikan surat pemberitahuan dariTergugat.

sementara tidak akan melayani usulan kenaikan pangkat/jabatan akademik dosen dari Kopertis Wilayah Ill selama perguruantinggi swasta di lingkungan Kopertis Wilayah Ill belum mengadakanperubahan usulan kenaikan pangkat dosen sesuai Nomor 24/E/T/2012tanggal 4 Januari 2012 (Bukti T7) ;Berdasarkan uraian tersebut di atas, tampak jelas bahwa Tergugat tidakbermaksud menunda penilaian usulan kenaikan pangkat atas namaPenggugat, tetapi tindakan tersebut adalah untuk melaksanakanpenertiban usulan kenaikan

Muchtar Pakpahan, SH., MA ;Dari uraian di atas tampak jelas bahwa Tergugat dalam mengeluarkan suratNomor 1143/E4.5/2013 tanggal 16 Juli 2013 perihal Usulan Guru Besar a.n.Dr.

,MA ;Memerintahkan kepada Tergugat Untuk memproses danmengkoreksi kembali Usulan Guru Besar Dr. MuchtarPakpahan, SH.

Pengupahan.Ayat 4.1. huruf b.Tunjangan pengobatan usulan/permintaan Serikat Pekerja untuk pekerja lajang 5% dan untuk pekerja kawin 10 %, Perusahaan berpendapat sesuai denganPerjanjian Kerja Bersama (PKB) lama baik pekerja lajang maupun pekerja kawindiberikan sebesar 6% ;e Pasal 4.2. huruf c tambahan Pasal Pasal 4.2. huruf d ;Tunjangan Jabatan Usulan/permintaan Serikat Pekerja diberikan kepada semuapekerja yang mempunyai Jabatan Supervisor sebesar Rp. 125.000, (seratus duapuluh lima ribu) dan semua

Bahwa Penggugat mengajukan usulan/permintaan perubahan pada Pasal 20 ayat6.3.(4.1) huruf b, Tunjangan pengobatan untuk pekerja lajang 5 % dan untukpekerja kawin 10 %, berdasarkan fakta bahwa Jaminan PemeliharaanKesehatan Pekerja di PT.

Bahwa usulan/ PermintaanPenggugat adalah wajar, karena seharusnya kebijakan Tergugat dalam halmemberikan tunjangan kepada supervisor tidak diskriminasi hanyamemberikan kepada yang baru diangkat, sedangkan yang lama tidak diberikan.Dan permintaan tunjangan kepada pekerja yang memiliki skill operator adalahtidak berlebihan agar pekerja bertanggungjawab terhadap pekerjaannya denganbaik.

Bahwa Penggugat mengajukan usulan/permintaan tunjangan uang kelahiranbagi pekerja atau isteri pekerja untuk anak pertama dan anak kedua dari semulayang ditetapkan sejak tahun 2004 sebesar Rp. 600.000, (enam ratusribu rupiah) untuk ditingkatkan nilainya menjadi Rp.800.000, (delapan ratusribu rupiah) mengingat biaya persalinan normal saat sekarang kurang lebihRp.1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa usulan/permintaan Penggugat sehubungan dengan pengakhiranhubungan kerja karena pekerja lanjut usia adalah wajar, bahwa PT.SindopexPerotama masuk dalam Sinar Mas Group, sehingga ada kebijakan tertentuyang juga diberlakukan di PT. Sindopex Perotama, terkait dengan kebijakan diSinar Mas Group.

KerjaKelompok (RUKk);Bahwa yang membuat Rencana Usulan Kerja Kelompok (RUKK)dibuat oleh pihak Dinas Pertanian Kab.

BengkuluSelatan guna menandatangani RUKK;Bahwa dana bantuan sebesar Rp.24.000.000,(dua puluh empatjuta) tersebut digunakan untuk pembelian pupuk dan pengolahanlahan sebagaimana tertuang dalam Rencana Usulan KerjaKelompok (RUKk);Bahwa yang menyusun Rencana Usulan Kerja Kelompok (RUKK)KWT GIAT USAHA dimaksud adalah pihak Dinas Pertanian Kab.Bengkulu Selatan, dan saksi selaku ketua tinggal tandatangan saja;Bahwa acuan pembuatan Rencana Usulan Kerja Kelompok(RUKK).

Adapu tahap seleksi CP/CLadapun adalah seluruh usulan/proposal yang masuk dalameproposal direkapitulasi menjadi daftar longlist calon petanilokasi penerima dana belanja bantuan social kemeterianpertanian;b. Selanjutnya dari daftar panjang (longlist) dilakukan prosesseleksi dministrasi. Seleksi administrasi meliputi verivikasinama kelompok, alamat kelompok, jenis usaha kelompok,besar usulan/proposal.

DEWI CEMPAKA yang digunakan untuk pembelianpupuk dan pengolahan lahan sebagaimana tertuang dalamRencana Usulan Kerja Kelompok (RUKk); Bahwa yang menyusun dan membuat Rencana Usulan KerjaKelompok (RUKK) kelompok tani saksi adalah pihak DinasPertanian Kabupaten Bengkulu Selatan;Hal 152 dari 349 Putusan Nomor: 23/Pid.SusTPK/2017/PN.BGLBahwa saksi tidak tahu acuan, jenis, harga dan volume pembuatanRencana Usulan Kerja Kelompok (RUKk) tersebut;Bahwa saksi menandatangani RUKK tersebut di kantor DinasPertanian

Sedangkan salah satu syarat pencairan dana tersebut adalahRencana Usulan Kerja Kelompok (RUKK), disisi lain saat itu RUKKbelum disusun atau dibuat.

Mp membuat/menyusun /memasukkan usulan program kegiatan di DinasPeternakan Provinsi Kalimantan Selatan kemudian setelahjadi diserahkan langsung kepada saksi Ir. Taberani untukdimintakan paraf kepada terdakwa Ir. H.M. Sulhan YuseranBin H.M.

Taberanie selaku Kasubag Keuangan ;Bahwa setelah semua usulan program kegiatan ditandatanganisaksi Maskamian Adjam kemudian usulan tersebut dibawa keBappeda dan dibahas oleh DPRD Tingkat ProvinsiKalimantan Selatan bersamasama dengan Pemerintah DaerahProvinsi Kalimantan Selatan, setelah disetujui semua,kemudian terbitlah DPPASKPD untuk Dinas PeternakanProvinsi Kalimantan Selatan dan 2 kegiatan sewa mobilitasdarat masuk dalam DPPASKPD tersebut, selanjutnyaterdakwa Ir. H.M.

Mp membuat/menyusun/memasukkan usulan program kegiatan di Dinas PeternakanProvinsi Kalimantan Selatan kemudian setelah jadidiserahkan langsung kepada saksi Ir. Taberani untukdimintakan paraf kepada terdakwa Ir. H.M. Sulhan YuseranBin H.M.

program kegiatan untuk suatu bidang hanyaboleh diusulkan oleh bidang yang bersangkutan ;Bahwa Kabag Tata Usaha hanya berwenang untuk merevisiusulan program kegiatan yang diajukan bidang bidang, danapabila ada revisi harus dikembalikan kepada bidang yangbersangkutan untuk diperbaiki ;Bahwa Kabag Tata Usaha tidak dapat menambahkan ataumengurangi usulan program kegiatan dari masing masingbidang ;halaman 39 dari 53 halamanPutusan Nomor 110/Pid.Sus/2010/PT.Bjm.40Bahwa usulan program kegiatan dari bidang

Bahwa mengingat usulan penggantian antar waktubagi anggota legeslatif dari PAN (Partai AmanatNasional) itu berdasarkan AD/ART Partai AmanatNasional merupakan kewenangan dari Dewan PimpinanPusat Partai Amanat Nasional, serta berdasarkanperaturan perundangundangan harus didahuluidengan pemberhentian dan usulan pemberhentianantar waktu oleh pimpinan Partai Politik kepadapimpinan DPRD dengan tembusan Gubernur sebagaimanadiatur dalam ketentuan Pasal 384 ayat (1) UndangUndang Nomor : 27 Tahun 2009 tentang

Menyatakan, usulan /pengajuan PAW (PenggantianAntar waktu ) atas diri Penggugat darikedudukannya sebagai anggota Dewan PerwakilanRakyat Daerah Kabupaten Trenggalek berdasarkanSurat Nomor : PAN/13/TL/B/KS/08/VIII/2011tertanggal 15 Agustus 2011 tersebut adalah TIDAKSAH dan TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM ;4. Memeritahkan Tergugat untuk mentaati putusanperkara ini ;5.

PAW tersebut' telahmelanggar ketentuan perundangundangan yakni ketentuanundangundang RI no.27 tahun 2009 tentang MPR, DPR danDPRD karena surat usulan PAW tersebut diterbitkansebelum adanya usulan/keputusan pemberhentian antarwaktu Tergugat sebagai anggota DPRD kabupatenTrenggalek dari fraksi PAN;Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugattersebut Tergugat juga telah mengajukan bantahan dalamjawabannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa DPD PANkabupaten trenggalek tidak pernah mengeluarkan

Apakah sah dan mempunyai kekuatan hukumSurat no.PAN/13/TL/B/KS/08/VIII/201129tentang usulan penggantian antar waktu(PAW) atas diri penggugat darikedudukannya sebagai anggota DewanPerwakilan Rakyat daerah kabupatenTrenggalek?

Menyatakan usulan/pengajuan PAW(penggantian antar waktu) atas diriPenggugat dari kedudukannya sebagaianggota Dewan Perwakilan RakyatDaerah kabupaten Trenggalek olehtergugat kepada pimpinan DPRDkabupaten Trenggalek berdasarkansurat nomor : PAN/13/TL/B/KS/08/VIII/2011 tertanggal 15 # agustus2011 adalah merupakan' pelanggaranterhadap hak anggota partai politikdan penyalahgunaan kewenangan; Menyatakan usulan/pengajuan PAW(penggantian antar waktu) atas diripenggugat dari kedudukannya sebagaianggota Dewan

SITNURMALIATI G Binti LA GUDA yang bertindak sebagai Ketua LSM YayasanTunas Karya sebagai lembaga pendamping pada Proyek Sisipan Pedesaanatau Proyek Penyiapan Pengarahan Penetapan dan PemberdayaanKawasan Transmigrasi (P4KT) membuat usulan kepada Kuasa PimpinanHal. 2 dari 22 hal. Put.

usulan tersebut tanpasepengetahuan Walikota BauBau atau Pimpinan Proyek atau KuasaPimpinan Proyek, Terdakwa Dra.

No. 862 K/Pid.Sus/2009Setelah itu berdasarkan usulan Terdakwa Dra. SITI NURMALIATI G Binti LAGUDA tersebut, saksi ABDULLAH ADJINU B.Ac membuatkan rekomendasikepada pihak Bank agar namanama orangorang atau Kepala Keluargayang dimintakan Terdakwa Dra.