Ditemukan 14043 data
388 — 24
426 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
PUTUSANNomor 1744 K/PID.SUS.LH/2017DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa dan mengadili perkara pidana khusus lingkungan hidup pada tingkatkasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama lengkap > ZULKIFLI bin AMIRULLAH;Tempat lahir > Muara Labuh;Umur/tanggal lahir : 35 tahun/ 17 Juni 1981;Jenis kelamin > Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal > Jalan Indarung Nomor 31 RT.002RW.001 Kelurahan Indarung,Kecamatan Lubuk Kilang Kota Padang
Hidup danKehutanan Nomor P. 21 / MenLHKII / 2015 tentang PenatausahaanHasil Hutan yang berasal dari hutan hak Pasal 12 Ayat (1) bahwapenatausahaan hasil hutan kayu yang berasal dari pohon yangtumbuh secara alami sebelum terbitnya hak atas tanah mengikutiketentuan penatausahaan hasil hutan pada hutan = alam,Hal. 19 dari 40 hal.
Zulkifli mengiyakandan terus keluar ke lintas ke arah Rimbo Bujang;Keterangan Ahli Anmad Sodiq, dalam persidangan : Bahwa dalam pengangkutan kayu tidak bisa disusulkan untukdokumen ataupun Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan, karenasudah jelas menyertai bersamasama dengan fisik kayu yangdiangkut, apabila dokumen itu disusulkan kemudian itu dianggaptidak bersamasama dengan kayu yang diangkut, berdasarkanPermenhut P43 pada Pasal 10 Ayat (1); Bahwa pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananRepublik
Nomor 1744 K/PID.SUS.LH/2017Bahwa untuk kewajiban yang mengurus SKSHH yang memiliki kayumaupun yang mengangkut harus sadar bahwa ketika akan diangkutitu perlu Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;Bahwa pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananRepublik Indonesia Nomor P.85 / MENLHK / SETJEN / KUM.1 / 11 /2016 tentang Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya YangBerasal Dari Hutan Hak, pada Pasal 10 Ayat (1), lebih jelas, lebihtegas mengatur dan menyatakan bahwa merupakan tindak pidanaapabila
Nomor 1744 K/PID.SUS.LH/2017Bahwa ahli menjelaskan, jika diteliti dari jenisnya hasil hutan tersebutbahwa berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku,sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor P. 21 / MenLHKII / 2015 tentang PenatausahaanHasil Hutan Yang Berasal Dari Hutan Hak Pasal 12 Ayat (1), bahwapenatausahaan hasil hutan kayu yang berasal dari pohon yangtumbuh secara alami sebelum terbitnya hak atas tanah mengikutiketentuan penatausahaan hasil hutan
370 — 37
451 — 339 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR UTAMA PT APLUS PACIFIC, dk vs DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LEBAK, dk
., dan kawankawan, ParaAdvokat, pada Law Office Jimi Siregar & Partner, berkantordi Jalan Kartini, Nomor 36 Rangkasbitung, KabupatenLebak, Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal20 Juni 2018;Pemohon Kasasi juga Termohon Kasasi II;DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LEBAK,berkedudukan di Jalan Langlang Buana, Nomor 02, PasirOna, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak,Provinsi Banten, diwakili oleh Ir.
., selakuKepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak, yangdalam hal ini memberi kuasa kepada Jimi Siregar, S.H.
,dan kawankawan, Para Advokat, pada Law Office JimiSiregar & Partner, berkantor di Jalan Kartini, Nomor 36Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Banten, berdasarkanSurat Kuasa Khusus 31 Juli 2018:Pemohon Kasasi Il juga Termohon Kasasi II:KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DANKEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan diGedung Manggala Wanabakti, Blok Lantai 4, Jalan GatotSubroto, Senayan, Jakarta Pusat, diwakili oleh SitiHalaman 1 dari 10 hal. Put.
Nomor 83 K/Padt/2021Nurbaya, selaku Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan,yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Krisna Rya,S.H., M.H., dan kawankawan, Para Pegawai padaKementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI,berkantor di Gedung Manggala Wanabakti, Blok 7 Lantai 3,Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 9 Agustus 2018;Pemohon Kasasi Ill juga Termohon Kasasi II;LawanALIANSI MASYARAKAT PEMERHATI LINGKUNGAN HIDUP(AMPUH), berkedudukan di Komplek Maya
Menyatakan Tergugat telah melakukan pencemaran dan/atauperusakan lingkungan hidup dengan cara membuang/dumping danmenimbun limbah B3 jenis Fly Ash, Bottom Ash dan Gypsum yangberada di lokasi di Jalan Prof. Dr. Ir Soetami KM. 08, Desa Nameng,Rangkas Bitung, Provinsi Banten;3.
431 — 74 — Berkekuatan Hukum Tetap
385 — 12
404 — 52
509 — 85 — Berkekuatan Hukum Tetap
GPHI yang sudah mempunyai ljin dariKementerian Lingkungan Hidup selaku pemanfaat; Bahwa bahan baku yang dibutuhkan berupa kain grey (setengah jadi)warna putih polos berbagai jenis/tipe, zat kimia pewarna, obat pembantukimia textile, sebagai bahan pencuci hasil pencelupan kain grey.
di Jakarta, Bandung, Cirebon dan di ekspor ke Dumai, SaudiArabia dan Kuwait; Bahwa dari proses produksi yang berasal dari proses dyeing finishingyang diolah di instalasi pengolahan air limbah (IPAL) limbah yang dihasilkanberupa air limbah yang sudah diolah dan buang ke Sungai Ciwalengke yangterintegrasi ke sungai Citarum sedangkan dari proses boiler ada limbahpadat berupa fly ash dan bottom sah; Berdasarkan data/catatan dari BPLH Kabupaten Bandung telah diketahuidan ditemukan pelanggaran pidana Lingkungan
Hidup yang dilakukan olehPT.
Tenang Jaya selaku pengumpul limbahB3 yang sudah ada ijin dari Kementerian Lingkungan Hidup; Bahwa air limbah yang berasal dari Dyeing, finishing dan sizing serta dariboiler ditampung di bak penampungan air limbah (Inlet); Bahwa Tim dari Bareskrim yaitu Saksi AKP Parmanto dan Saksi IPDAMuhali dalam rangka penyelidikan melakukan pengambilan sample PT.
363 — 24
138 — 80 — Berkekuatan Hukum Tetap
Adapun perbuatanTerdakwa melakukan kegiatan pertambangan tanah timbunan tersebut tidakmemiliki izin lingkungan Hidup berupa dokumen Analisis Mengenai DampakLingkungan Hidup (AMDAL) dapat mengakibatkan kerusakan pada tanah dandapat menimbulkan bencana banjir pada saat musim penghujan karenaterbendung air dibekas galian tersebut, kKepunahan keanekaragaman hayati danlongsor.
yang berisi datamobil dumptruck yang memuat tanah timbunan;. 1 (Satu) buah pulpen merek standar AE7 Zyrcon Ball 038 warna hitam;. 1 (Satu) blok bon faktur yang terdapat tulisan Andre GN;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 109 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentangPerlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriMedan tanggal 27 Januari 2016 sebagai berikut :1.Menyatakan
94 — 24
366 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
515 — 190 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menyatakan barang bukti berupa:1 (satu) buah botol isi 1 Itr (satu liter) air limbah industri untukparameter uji COD, TSS, pH dan Pb yang diambil dari saluran by passpembuangan air limbah ke media lingkungan hidup yang berada disebelah timur ruangan produksi CV.
dan benar sesuai fakta hukumyang terungkap di muka sidang berdasarkan alatalat bukti yang diajukansecara sah sesuai dengan ketentuan hukum yakni Terdakwa terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalan melakukan tindak pidanamelakukan pengelolaan limbah B3 (Bahan Berbahaya Dan Beracun)tanpa jin dari pejabat yang berwenang, sehingga perbuatan materiilTerdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 102 junctoPasal 59 Ayat (4) UndangUndang Nomor 32 Tahun 2009 tentangPerlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup pada dakwaan alternatifKedua dengan pertimbangan hukum pada pokoknya Terdakwa selakuDirektur CV.
Aloha Akasia sebagai pabrik pembuat tempat telur ternyatasetelah diuji air limbah industri dan limbah pada sludge kertas yangdiambil bahan baku perusahaan tersebut ternyata terbukti perusahaanTerdakwa belum memiliki Ijin Penempatan Limbah B3 yang diterbitkanoleh Menteri Lingkungan Hidup dan ljin Pembuangan Air Limbah yangdikeluarkan oleh Bupati serta belum memiliki Instalasi PengelolaanLimbah (IPAL):Bahwa demikian pula putusan Judex Facti menjatuhkan pidana kepadaTerdakwa dengan pidana penjara selama
Hidup danUndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana,UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, danUndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agungsebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004dan Perubahan Kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 sertaperaturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum padaKejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto tersebut ;Halaman 8 dari
384 — 16
384 — 42
315 — 371
Fotocopy berkas Pengesahan Usaha Pengelolaan Lingkungan Hidup ( UKL ) /Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup ( UPL ) Nomor : 660/2256/BA-DTRLH,71yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Tata Ruang dan Lingkungan HidupKabupaten Bogor, tanggal 03 Oktober 2005, yang telah diberi meteraisecukupnya, diberi tanda T-4.;5.
Roselia Texindo, dengan sengaja melakukan perbuatanyang mengakibatkanpencemaran dan / atau perusakan lingkungan hidup, dengan caramelepas atau membuangzat, energi, dan atau komponen lain yang berbahaya dan beracunberupa limbah hasilproduksi yang antara lain mengandung Total Padatan Tersuspensi (TSS ), BiochemicalOxygen Demand ( BODS ), Chemical Oxygen Demand ( COD), dan Seng( Zn ) yangmelebihi batas yang ditentukan, masuk ke atas atau ke dalamtanah, ke dalam udara atau kedalam air permukaan sungai
Roselia Texindo sertapembuangan limbah tersebut ke media lingkungan hidup;Bahwa PT. Roselia Texindo bergerak dibidang industritekstil yaitu memproduksikain dari hasil pencelupan untuk bahan baju dan kain sarung;Bahwa sejak tahun 2001 sampai dengan bulan Juli tahun 2005terdakwa LEE SANGBOK telah memerintahkan kepada karyawan PT. Roselia Texindountuk melakukanpembuangan limbah cair dan limbah padat secara langsung kelingkungan ( ke aliran sungaiCikuda ) dengan alasan PT.
#8 ongAniongare pus mg/L 0,02 TT 025 TTsebagai H2SPee mg/L 0.02 0,10 mv ttBiochemical Oxygen 12Demand BODS5 *s mg/L a 22 LAGPoche Oxygen spf, 10 22 1550 20Logam TTBerat mg/L 0,05 OO 005 0,01Kromium mg/L 0,005 43 4 8Cr SengBahwa berdasarkan Keputusan Gubernur' Kepala Daerah TingkatJawa Barat Nomor 6 Tahun 1999 tanggal 13 Maret 1999 Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor se: KEP51/MENLH/10/1995 tanggal 23 Oktober 1995 telah diatur sebagaiberikut: LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH TINGKAT
;Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, kualitas airsungai Cikuda semakin turun, karena air tidak dapat berfungsisebagai lingkungan hidup makhluk aerobic ( makhluk yangmembutuhkan oksigen ) antara lain telah terjadi penambahantingkat pencemaran untukparameter BOD dari 12 mg/l menjadi 22 mg/I setelah dialiri olehair limbah dari PT.Roselia Texindo dan menebarkan bau busuk ke lingkungansekitarnya.Perbuatan Terdakwa LEE SANG BOK sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 41 ayat ( 1 ) Jo Pasal
824 — 549
Menteri Lingkungan Hidup pada era 2003 telah mengeluarkan SuratKeputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 14 Tahun 2003 tentangKetidaklayakan Lingkungan Hidup atas Proyek Reklamasi Pantai UtaraJakarta;Bahwa dengan terbitnya objek sengketa berpotensi menimbulkankerusakan terhadap ekosistem pesisir dan laut di Teluk Jakarta.
lingkungan hidup.
hidup, RKLRPL,izinizin lingkungan hidup;Bahwa terdapat berbagai keputusan induk yang didasarkan olehkeputusankeputusan sebelumnya.
Hidup Nomor : 17 Tahun 2012 Tentang PedomanKeterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup,pada Lampiran Bab Il yang menentukan :A.
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) yangdirekomendasikan oleh Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah PropinsiDKI Jakarta ( vide bukti T II Intervensi 14) ;d.
441 — 66
dapat memberikan daya tangkal bagi anggotamasyarakat sekitarnya, sehingga tujuan pemidanaan agar mewujudkanperlindungan mayarakat (Social Defence) yang pada akhirnya mencitptakankesejahteraan masyarakat (Social Welfare) atau tujuan pidana yang umum(Prevensi General) yaitu menciptakan tatanan masyarakat agar bisa hiduptenteram, dan bagi pelaku tindak pidana agar tidak mengulangi perbuatannya,tidak akan pernah tercapai;Menimbang, bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa adalahtindak pidana Lingkungan
Hidup merupakan tindak pidana yang sangat seriusoleh karena akibat dari tindak pidana tersebut mempunyai dampak sangat luasdan dapat merusak ekosistem dan kelestarian alam, sehingga penanganan danpenyelesaian tindak pidana tersebut harus menjadi perhatian yang sangatserius;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka putusanhakim tingkat pertama dalam perkara ini yaitu putusan Pengadilan Negeri WatesNomor 5/Pid.BLH/2018/PN Wat, tanggal 18 April 2018, harus diperbaikiHalaman 7 dari 9 halaman
409 — 40
447 — 95