Ditemukan 125808 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : pendidikan penidikan penyediaan penyarikan pendididkan
Penelusuran terkait : Penghentian penyidikan Mengahalangi penyidikan Teknik penyidikan tppu Sah atau tidaknya penyidikan Sah atau tidaknya penghentian penyidikan
Pengadilan PN SURAKARTA Pidana Khusus
Register : 27-08-2019 — Putus : 30-09-2019 — Upload : 28-04-2020
Putusan PN SURAKARTA Nomor 3/Pid.Pra/2019/PN Skt
Tanggal 30 September 2019 — Pemohon:
Perkumpulan Lembaga Swadaya Masyarakat LSM PELINDUNG KEADILAN NUSANTARA
Termohon:
Kapolri Cq Kapolda Jawa Tengah Cq Kapolresta Surakarta Cq Kapolsek Laweyan Polresta Surakarta
139 — 51
  • 2019 /Reskrim tanggal 06 Mei 2019, dan;

    • Surat Perintah Penghentian Penyelidikan

    Nomor : SP2.Lid / 04.E / V / 2019 /Reskrim tanggal 06 Mei 2019 ;

    yang masing-masing terdapat tulisan Pro Justitia dan ditanda-tangani oleh KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR LAWEYAN selaku Penyidik adalah Tidak Sah dan Batal Demi Hukum ;

    1. Memerintahkan kepada Termohon untuk :
    • meningkatkan status penyelidikan menjadi status penyidikan
    sebagaimana :
    • Surat Tanda Bukti Penerimaan Pengaduan Nomor : STBPP / 01 / I / 2019 / RESKRIM tanggal 03 Januari 2019, dan ;
    • Surat Tanda Bukti Penerimaan Pengaduan Nomor : STBPP / 04 / I / 2019 / RESKRIM tanggal 03 Januari 2019 ;
  • kemudian memberikan kesempatan kepada Pelapor (ALBERT RIYADI SUWONO, SH., M.Kn.) untuk melengkapi administrasinya, seperti membuat Laporan Polisi, dan lain sebagainya ;
  • kemudian mengirimkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan
    (SPDP) paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Surat Perintah Penyidikan dikeluarkan kepada Turut Termohon, Pelapor, dan Terlapor atas objek surat-surat palsu (substansinya tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya), berupa :
    • Surat tanggal 13 Agustus 2018 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Surakarta (UP.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus
Register : 19-08-2020 — Putus : 15-09-2020 — Upload : 16-09-2020
Putusan PN BANDUNG Nomor 31/Pid.Pra/2020/PN Bdg
Tanggal 15 September 2020 — Pemohon:
PREDDY SETIAWAN
Termohon:
Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Barat
189 — 95
    1. Mengabulkan permohonan pra peradilan Pemohon untuk seluruhnya;
    2. Menyatakan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SP3/73a/I/2019/Dit Reskrimsus, tanggal 25 Januari 2019 dan Surat Ketetapan No.A.TAP/73b/I/2019/Dit Reskrimsus tentang Penghentian Penyidikan, tertanggal 25 Januari 2019, yang diterbitkan oleh Termohon adalah tidak sah;
    3. Melanjutkan Termohon untuk melanjutkan Penyidikan perkara sebagaimana Laporan Polisi Nomor LB.P/1037/XI/2014/JABAR, tanggal 18 Nopember
    tindakan penyidikatau penuntut umum didalam melakukan penyidikan atau penuntutan;4.
    Bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)No.
    Penyidikan;10.
    Bahwa dengan telah terbitnya Surat Perintah Penyidikan, TERMOHON telahmemberitahukan dimulainya penyidikan perkara A Quo kepada Jaksa PenuntutUmum, Terlapor dan Pelapor/Korban sebagaimana Surat PemberitahuanDimulainya Penyidikan Nomor: B/45/IV/2018/ Ditreskrimsus, tanggal 25 April 2018;9.
    Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan ataupenghentian penuntutan;b.
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 24-09-2020 — Putus : 21-10-2020 — Upload : 10-11-2020
Putusan PN MEDAN Nomor 64/Pid.Pra/2020/PN Mdn
Tanggal 21 Oktober 2020 — Pemohon:
WIDJOKO
Termohon:
KAPOLRI Cq KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA Cq KEPALA KEPOLISIAN RESORT KOTA BESAR
213 — 45
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Pidana Khusus
Register : 14-04-2023 — Putus : 16-05-2023 — Upload : 22-05-2023
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 5/Pid.Pra/2023/PN JKT.TIM
Tanggal 16 Mei 2023 — Pemohon:
ABBAS AMHAR ATTAMIMI
Termohon:
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA RESORT METRO JAKARTA TIMUR
52 — 5
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Khusus
Register : 16-05-2023 — Putus : 13-06-2023 — Upload : 13-06-2023
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 45/Pid.Pra/2023/PN JKT.SEL
Tanggal 13 Juni 2023 — Pemohon:
BHARAT KUMAR JAIN
Termohon:
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM KEPOLISIAN DAERAH METRO JAYA
75 — 2

  • MENGADILI:

    1. Mengabulkan Permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
    2. Menyatakan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor: S.Tap/646/XII/2022/Ditreskrimum tanggal 06 Desember 2022 adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
    3. Memerintahkan Termohon untuk melanjutkan penyidikan terhadap Laporan Polisi Nomor : L.P/5859/X/2018/PMJ/Dit.Reskrimum tanggal 26 Oktober 2018 tersebut
    4. Membebankan biaya perkara kepada Negara sejumlah Nihil;
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 19-01-2022 — Putus : 25-02-2022 — Upload : 10-03-2022
Putusan PN MEDAN Nomor 3/Pid.Pra/2022/PN Mdn
Tanggal 25 Februari 2022 — Pemohon:
Ny. FITRYAH
Termohon:
KAPOLRI cq KAPOLDASU cq KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MEDAN
11 — 6

  • Dalam Eksepsi

    • Menolak Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

    Dalam Pokok Perkara

    1. Mengabulkan Permohonan Pra-Peradilan untuk seluruhnya;
    2. Menyatakan Surat Ketetapan Nomor : S.TAP/539-b/X/RES 1.11/ 2021/ Reskrim Tanggal 04 Oktober 2021, yang ditandatangani Termohon, perihal Penghentian Penyidikan terhadap Laporan Polisi Nomor : LP/ 528/III/2019/SPKT, tanggal 08 Maret 2019 an.
    Pelapor Fitryah adalah Tidak Sah dan tidak berdasar atas hukum;
  • Memerintahkan Termohon untuk melanjutkan Penyidikan yang dilaporkan Pemohon atas adanya peristiwa tindak pidana Penipuan dan/atau penggelapan berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/528/III/2019/ SPKT, tanggal 08 Maret 2019 an.
    Pelapor Fitryah sebagaimana diatur dalam Pasal 378 dan/atau 372 KUHPidana yang ditangani Penyidik Unit Tipiter Satreskrim Polrestabes Medan dan segera diproses untuk dilimpahkan Pengadilan melalui Jaksa Penuntut Umum untuk dilakukan Penuntutan;
  • Menyatakan Penyidikan yang dilaksanakan oleh Termohon terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 dan/atau 372 KUHPidana adalah SAH dan berdasar atas hukum, dan oleh karenanya Penyidikan a quo mempunyai kekuatan mengikat;
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus
Register : 29-12-2022 — Putus : 01-02-2023 — Upload : 01-02-2023
Putusan PN PALEMBANG Nomor 43/Pid.Pra/2022/PN Plg
Tanggal 1 Februari 2023 — Pemohon:
Besse Nurbaya
Termohon:
1.Kanit Reskrim Polsek Talang Kelapa
2.Pemerintah RI Cq Kapolri Cq Kapolda Cq Kapolres Banyuasin Cq Kapolsek Talang Kelapa
3.Kasat Reskrim Polres Banyuasin III
4.Kapolres Banyuasin
5.Pemerintah Republik Indonesia C.q Kapolda Sumatera Selatan C.q Direskrimum Polda Sumsel
35 — 13
Pengadilan PN SLEMAN Pidana Khusus
Register : 08-11-2023 — Putus : 05-12-2023 — Upload : 07-12-2023
Putusan PN SLEMAN Nomor 9/Pid.Pra/2023/PN Smn
Tanggal 5 Desember 2023 — Pemohon:
H. Munawar Sam, SH
Termohon:
Direktur Reserse Kriminal Umum Kepolisian Negara Repoblik Indonesia DIRESKRUM POLDA DIY d a MAPOLDA DIY
22 — 37
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 23-08-2023 — Putus : 04-10-2023 — Upload : 24-06-2024
Putusan PN MEDAN Nomor 57/Pid.Pra/2023/PN Mdn
Tanggal 4 Oktober 2023 — Pemohon:
NAZMI NATSIR ADNAN
Termohon:
1.KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA
2.KAPOLDA SUMUT
3.DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM
4.KASUBDIT IV REKNATA
5.PENYIDIK KOMPOL YUSRIL IRWANTO, S.E.A, S.H, MH
6.PENYIDIK AKP EFRIYANTI, S.H
16 — 15
Pengadilan PN GUNUNG SITOLI Pidana Khusus
Register : 12-01-2022 — Putus : 04-02-2022 — Upload : 10-03-2022
Putusan PN GUNUNG SITOLI Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Gst
Tanggal 4 Februari 2022 — Pemohon:
FAOGOMANO HAREFA, SE
Termohon:
Kepolisian Negara RI Cq.Kapoda Sumut Cq. Kepolisian Resort Nias
29 — 1
Pengadilan PN Sei Rampah Pidana Khusus
Register : 02-12-2022 — Putus : 26-12-2022 — Upload : 29-12-2022
Putusan PN Sei Rampah Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Srh
Tanggal 26 Desember 2022 — Pemohon:
NURTI br MANALU
Termohon:
KAPOLRES SERDANG BEDAGAI Cq KASAT RESKRIM SERDANG BEDAGAI
92 — 38

  • MENGADILI:

    1. Mengabulkan permohonan Praperadilan Pemohon untuk sebagian;
    2. Menyatakan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: Sp.
    /VI/2018/SU/RES SERGAI tanggal 18 Juni 2018 atas dugaan tindak pidana persetubuhan atau percabulan terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) (2) juncto Pasal 76D subs Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atas nama Tersangka Marnaek Tua Manalu yang diterbitkan oleh Termohon tidak sah menurut hukum;
  • Memerintahkan Termohon untuk melanjutkan proses penyidikan
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 16-04-2020 — Putus : 20-05-2020 — Upload : 21-07-2020
Putusan PN MAKASSAR Nomor 8/Pid.Pra/2020/PN Mks
Tanggal 20 Mei 2020 — Pemohon:
LAU TJOP DJIN ALIAS ACO
Termohon:
PEMERINTAH RI Cq. KAPOLRI Cq. KAPOLDA SULSEL Cq. KAPOLRESTABES MAKASSAR
260 — 131

  • MENGADILI:

    1. Mengabulkan permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
    2. Menyatakan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Nomor: SP3/84.B/lV/Res.1.11/2020/Reskrim tertanggal 10 April 2020 yang diterbitkan oleh Termohon batal atau tidak sah;
    3. Memerintahkan Termohon untuk melanjutkan proses penyidikan perkara penipuan dan penggelapan atas nama Tersangka HENGKY LISADI Alias UCOK dengan menyerahkan berkas perkara, Tersangka dan barang bukti
Pengadilan PN PANGKAL PINANG Pidana Khusus
Register : 31-07-2023 — Putus : 18-08-2023 — Upload : 18-05-2024
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Pgp
Tanggal 18 Agustus 2023 — Pemohon:
Budiman Sutanto
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK NEGARA INDONESIA Cq KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG Cq DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM KEPOLISIAN DAERAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
35 — 15

  • M E N G A D I L I :

    1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

    2. Menyatakan tidak sah Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/25-b/III/2023/Ditreskrimum, tentang Penghentian Penyidikan, dikeluarkan TERMOHON tanggal 31 Maret 2023;

    3. Memerintahkan TERMOHON kembali melanjutkan Penyidikan terhadap Laporan Polisi Nomor LP/B-546/X/2017/Babel/SPKT, tanggal 18 Oktober 2017, atas nama Terlapor FENDI HARYONO Dkk;

    4.

Pengadilan PN BUKITTINGGI Pidana Khusus
Register : 22-05-2023 — Putus : 12-06-2023 — Upload : 15-08-2023
Putusan PN BUKITTINGGI Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Bkt
Tanggal 12 Juni 2023 — Pemohon:
Farida alias Jempa
Termohon:
Kepolisian Sektor Tilatang Kamang
33 — 41
Pengadilan PN SURAKARTA Pidana Khusus
Register : 08-06-2021 — Putus : 22-06-2021 — Upload : 06-08-2021
Putusan PN SURAKARTA Nomor 13/Pid.Pra/2021/PN Skt
Tanggal 22 Juni 2021 — Pemohon:
BOYAMIN BIN SAIMAN, KOMARYONO,SH
Termohon:
1.Pemerintah RI Cq Kapolri Cq Kapolda Jawa Tengah Cq Kapolresta Surakarta
2.Pemerintah Republik Indonesia Cq Walikota Kota Surakarta Cq Kepala Dinas Perhubungan Pemkot Surakarta
84 — 22
  • Atau diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat dimanapenyidik atau penuntut umum yang menghentikan penyidikan ataupenuntutan berkedudukan.10.
    Menyatakan Termohon telah melakukan penghentian penyidikan secaratidak sah karena :a. Tidak meningkatkan tahapan penanganan perkara Laporan No. Pol :LP/540/V1I/2019/Lantas tanggal 02 juli 2019 ke tahap penyidikan; danatau;b. Tidak melakukan penyitaan terhadap bukti rekaman CCTV; dan atau;c. Tidak melakukan penetapan tersangka;5. Menghukum Termohon untuk melanjutkan penanganan perkara laporan No.Pol : LP/540/VII/2019/Lantas tanggal 02 juli 2019;6.
    penyelidikan.Berdasarkan ketentuan pasal 109 KUHAP menyatakan bahwa : Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidakterdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukanmerupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demihukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntutumum, tersangka atau keluarganya.Bahwa Termohon terhadap adanya Laporan Polisi No.
    Bahwa posita Pemohon pada angka 16 Termohon nyatakan ditolakoleh karena dalam perkara ini Termohon masih dalam prosespenyelidikan belum sampai dengan proses penyidikan sehinggasecara administrasi penyidikan Termohon tidak pernah menghentikanpenyidikan terhadap Laporan dari masyarakat dengan surat LaporanPolisi No. Pol. : LP/540/VII/2019/lantas tanggal 02 Juli 2019;5.
    Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia ataupejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenangkhusus oleh undangundang untuk melakukan penyidikan.2. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal danmenurut cara yang diatur dalam undangundang ini untuk mencariserta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terangtentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukantersangkanya.3.
Pengadilan PN Oelamasi Pidana Khusus
Register : 22-05-2023 — Putus : 07-06-2023 — Upload : 22-06-2023
Putusan PN Oelamasi Nomor 2/Pid.Prap/2023/PN Olm
Tanggal 7 Juni 2023 — Pemohon:
BENYAMIN NALLE
Termohon:
1.KEPALA KEPOLISIAN RESOR KUPANG
2.ELPIDUS KONO FEKA, S.Sos
3.MUHAMMAD LUTHPI ASRIYAN, S. Tr.K.
4.KADEK PANDE D. E.
5.MARGENES BAKO
92 — 49
Pengadilan PN BATUSANGKAR Pidana Khusus
Register : 13-06-2022 — Putus : 05-07-2022 — Upload : 02-08-2022
Putusan PN BATUSANGKAR Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Bsk
Tanggal 5 Juli 2022 — Pemohon:
JONI HERMANTO Pgl JONI Bin KAMALUDIN
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA BARAT Cq KEPALA KEPOLISIAN RESOR TANAH DATAR Cq KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR LIMA KAUM
52 — 11

  • MENGADILI:

    1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya;
    2. Menyatakan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi Pelapor atas nama Joni Hermanto tanggal 22 Desember 2020 dan Surat Permohonan Pencabutan Laporan Polisi Nomor: LP/30/K/XII/2020/Sektor tanggal 9 Desember 2020, tertanggal 22 Desember 2020 yang diminta oleh Termohon kepada Pemohon adalah tidak sah dan/atau batal demi hukum;
    3. Menyatakan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor
    : SPP-DIK/31/XII/2020/Reskrim tanggal 31 Desember 2020 yang diterbitkan Termohon adalah tidak sah dan/atau batal demi hukum;
  • Memerintahkan Termohon untuk melanjutkan penyidikan perkara berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/30/K/XII/2020/Sektor tanggal 9 Desember 2020 atas nama Pelapor Joni Hermanto dengan Terlapor atas nama Aldoris Armialdi Pgl Dodoi;
  • Membebankan biaya perkara kepada Termohon sejumlah nihil;
Pengadilan PN BATAM Pidana Khusus
Register : 14-05-2024 — Putus : 03-06-2024 — Upload : 03-06-2024
Putusan PN BATAM Nomor 10/Pid.Pra/2024/PN Btm
Tanggal 3 Juni 2024 — Pemohon:
MONIZARO HALAWA
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR KAPOLSEK BENGKONG Cq KEPALA UNIT RESERSE KRIMINAL KANIT RESKRIM POLSEK BENGKONG
14 — 5
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 16-02-2022 — Putus : 13-04-2022 — Upload : 14-04-2022
Putusan PN PEKANBARU Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Pbr
Tanggal 13 April 2022 — Pemohon:
1.Dr Muhammad Nurul Huda SH MH
2.Heri Kurnia SE
Termohon:
1.Kepala Kepolisian Republik Indonesia Kapolri Cq Kepala Kepolisian Daerah Kapolda Riau
2.KEPALA KEJAKSAAN TINGGI RIAU
3.Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi
72 — 44
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 05-07-2018 — Putus : 26-07-2018 — Upload : 08-08-2018
Putusan PN BENGKULU Nomor 5/Pid.Pra/2018/PN Bgl
Tanggal 26 Juli 2018 — Pemohon:
EDWAR SETIAWAN,SKM
Termohon:
Kepolisian Resort Bengkulu
138 — 55
  • Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutanatas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;Halaman 3 dari 26 HalamanPutusan Nomor 5 /Pid.Pra/2018/PN.BGLC.Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka ataukeluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukanke pengadilan.Bahwa berdasarkan Putusan MK No. 21/PUUXII/2014, maka telahdiperluas wewenang lembaga praperadilan yaitu termasuk Penetapan Tersangka,Penggeledahan dan Penyitaan.
    Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 109 ayat (2) Kitab UndangUndangHukum Acara Pidana (KUHAP) penghentian penyidikan dapat dilakukanapabila ;1. Tidak terdapat cukup bukti2. Peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana3. Penyidikan dihentikan demi hukum:Dimana ke3 hal tersebut tidak didapat oleh Pemohon dari Termohon (tidakada kepastian hukum).C.
    perkara yang Pemohon laporkan(baik secara nyata maupun secara diamdiam);TENTANG OBJEK PRAPERADILANBahwa berdasarkan ketentuan pasal 77 KUHAP jo Putusan MK RI No.21/PUUXII/2014 maka yang menjadi objek praperadilan adalah sah atautidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan ataupenghentian penuntutan (vide pasal 77 huruf a), penetapan tersangka,penggeledahan, dan penyitaan (Putusan MK RI No. 21/PUUXII/2014);Bahwa PEMOHON menyadari sepenuhnya bahwa objek praperadilantentang penghentian penyidikan
    tentunya di tuangkan dalam bentuk tertulisberupa Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), yang mana dalampermohonan ini tidak dapat kami sertakan dan tentunya akan rumit bag!
    Sebelum megajukan permohonan praperadilan sebagai PEMOHON sudahmenjadi suatu keharusan jika mengajukan permohonan praperadilan kePengadilan haruslah jelas terlebin dahulu apa yang menjadi objekpraperadilan karena belum adanya surat perintah penyidikan sehinggaSurat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) belum diterbitkansementara secara formil Surat Perintah Penhentian penyidikanlah yangtermasuk di dalam ruang lingkup praperadilan oleh sebab itu PermohonanPraperadilan yang diajukan oleh PEMOHON