Kerja Partai diHal. 22 dari 92 hal.

Serta ayat (3)Partai politik wajib membuat laporan keuangan untuk keperluan auditdana yang meliputi:a. Laporan realisasi anggaran partai politik;b. Laporan neraca;c.

Laporan realiasasianggaran partai politik, b. Laporan neraca, c.

Rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja bantuankeuangan partai politik dan rincian realisasi belanja bantuankeuangan partai politik dan rincian realisasi belanja dana bantuankeuangan partai politik perkegiatanb.

keuangan partai politik yang diterima oleh DPC PDIPKabupaten Purworejo merupakan bantuan keuangan danapabila terjadi penyimpangan maka yang bertanggungjawabatas bantuan keuangan partai politik tersebut menurut saksiadalah partai politik penerima bantuan3.

Sinambela S.IP masih terkait dengan Partai PeduliRakyat Nasional (PPRN) berdasarkan fakta dan kronologis berikut ini ; 1 PENGGUGAT (Brigjend TNI (Purn) Tarida H Sinambela S.IP.) adalah salahseorang pendiri dan pemrakarsa Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) ; PENGGUGAT adalah deklarator Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) di Hotel Shangrila Jakarta ;PENGGUGAT adalah Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PartaiPeduli Rakyat Nasional (PPRN) berdasarkan akta Pendirian Partai PeduliRakyat Nasional (

;Bahwa perkara ini sejatinya adalah persoalan internal Partai Peduli RakyatNasional (PPRN), karena Penggugat telah berselisih dengan pengurusPartai Peduli Rakyat Nasional, sehingga seharusnya penggugat menggugatpengurus Partai Peduli Rakyat Nasional yang diketuai oleh H.

M.HH.19.AH.11.01 tahun 2008 tanggal 3 April2008 (SK yang pertama (I) PPRN) ; 34Bahwa, apabila suatu partai politik belum sah sebagai badan hukummaka yang memiliki hak dan kewenangan tertinggi adalah para pendiriPartai dan oleh karena itu semua keputusan pada partai tersebut adaditangan para pendiri dan pada bulan November 2007 telah diadakanrapat pendiri Partai PPRN di Parapat, Sumatera Utara yang telahmengambil keputusan yaitu melakukan perubahan AD/ART partai danmengangkat Amelia A.

dari 90% dihadiri oleh Pendiri Partai =; 40Bahwa, pada rapat pendiri Partai yang dilakukan telah memperolehkeputusan yaitu perubahan AD/ART PPRN dan pergantianpengurus DPPPPRN dan yang terpilih sebagai Ketua Umumadalah Amelia A.

19 Januari 2012antara DPP Partai Peduli Rakyat Nasional Lawan MenteriHukum Dan HAM RJ dan Ir.

) sebagai petugas operasionalkomputer di kantor partai Gerindra Kabupaten Pekalongan, kemudianterdakwa menganjurkan agar dibuatkan slip penarikan dana di BankJateng Kajen, tanpa melalui adanyatanda tangan saudara SLAMET RACHMANTO BIN SACHRONI sebagaisekretaris partai, dimana dalam setiap pencairan dana partai seharusnyaada tanda tangan Ketua partai dan Sekretaris Partai; Bahwa selanjutnya saudara NURHAYATI Bin CASRUN mengisi slippenarikan uang sejumlah Rp.25.783.000, (dua puluh lima juta tujuh ratusdelapan

Pekalongan tentang transaksikeuangan partai Gerindra Kab.

Pekalongan tentangtransaksi keuangan partai Gerindra Kab.

Pekalongan telah dibobol pencuri, termasuk berkasberkas dan buku rekening partai telah hilang diambil pencuri, sehinggadengan laporan polisi tersebut penerbitan buku rekening partai bisadilakukan, setelah mendapatkan bukti laporan polisi tentang kehilanganberkas dan buku rekening partai lalu terdakwa kembali menghubungiNURHAYATI Bin CASRUN seiaku wakil Sekretaris dan RAKHMAT BinCASHURI sebagai petugas operasional komputer di kantor partai GerindraKabupaten Pekalongan, kemudian terdakwa menganjurkan

Bahwa Para Penggugat adalah Kader Partai Demokrat yang sahdidaerahnya masih masing;2. Bahwa selaku kader yang sah sebagaimana dimaksud dalam point 1,maka Para Penggugat melalui mekanisme yang diatur didalam ketentuan partai,masing masing telah terpilin sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC)Partai Demokrat di daerahnya masing masing;3.

Bahwa dalam Bagian Menimbang dari SK Pemberhentian tersebut, baikDPC Partai Demokrat Kabupaten Pasuruan, DPC Partai Demokrat KabupatenNganjuk, dan DPC Partai Demokrat Kota Surabaya, masingmasing tertuangyang pada pokoknya :Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 180/PDT.G/2015/PN.JKT.PSTa. Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Jawa Timur,tentang usulan Pelaksana Tugas Ketua DPC Partai Demokrat;b.

tanpadasar alasan yang dapat dibenarkan sesuai AD/ART Partai (Pasal77 ayat a, angka (1), (2), dan (8) Anggaran Rumah Tangga PartaiDemokrat);Bahwa Proses PLT tidak melalui prosedur yang baku menurut AD/ART Partai.

DPP Partai Demokrat tidak pernah melakukanHalaman 7 dari 16 Putusan Nomor 180/PDT.G/2015/PN.JKT.PSTverifikasi terhadap laporan DPD Partai Demokrat Provinsi JawaTimur yang telah membuat keputusan subjektif. Para Penggugattidak pernah dimintai pendapat dan tidak diberikan kesempatanmembela diri (Sesuai Pasal 7 ART Partai Demokrat).

ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lainyang dibentuk oleh Partai Politik;(3) Susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksudpada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian;(4) Penyelesaian perselisinan internal Partai Politik sebagaimana dimaksudpada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari;(5) Putusan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final danmengikat secara internal dalam hal

Bahwa selama menjalankan tugas sebagai Anggota Legislatif di DPRDKabupaten Kampar, sebagai seorang kader Partai Peduli Rakyat Nasional(PPRN), Penggugat selalu menjaga marwah partai dengan baik terutamakepada konstituen dan kaderkader Partai Peduli Rakyat Nasional(PPRN) secara berkesinambungan, hubungan mana dilakukandengan selalu menjalin silaturrahmi dan komunikasi antar sesamakader Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) dan juga hubungan denganpara pengurus Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) baik

YANT selaku Ketua Umum Partai DewanPimpinan Pusat dan TEDI BUDIMAN, SE sebagai Wakil SekretarisJenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN)DPRD Kampar.

Calon Anggota DPRD yang bersangkutan bisa dilakukan PemberhentianAntar Waktu (PAW) karena diusulkan melalui Partai Politik Asal;Bahwa berdasarkan ketentuan diatas, maka terlihat jelas Para Tergugat tidak memilikihak dan wewenang untuk mengajukan usulan Pemberhentian Antar Waktu (PAW)Penggugat, karena Para Tergugat bukanlah Pengurus Partai PPRN yang SAH secarahukum12.

Bahwa Saudara tidak lagi Anggota PPRN atas dasar butir (satu) dan hal tersebuttelah terbukti dengan dengan pengumuman KPU Kabupaten Kampar sebagauDaftar Calon Tetap DPRD Kabupaten Kampar untuk periode 20142019dari Partai Demokratl sebagaiamana terse but dalam BBS pada KPU danmengacu. kepada keputusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor: 39/ PPU/TX/2013, UU No: 2 Tahun 2011 danketentuan hukum terkait partai politik..

(PAW) atas keterwakilan DPRD Kabupaten Kampar dari PPRNsesuai ketentuan aturan partai da ketentuan UndangUndang terkait partaipolitik.3.3. Saudara Hefrijon telah membuktikan, bahwa saudara bukan anggota PPRNdan tidak berhak atas keterwakilan DPRD Kab. Kampar dari PPRN Ssebagaimana tersebut dalam BB5, DCT KPU Kab. Kampar dari Partai DemokratKabupaten Kampar.3.4. Saudara Hefrijon telah melanggar AD/ART PPRN, UU Nomor 8, Tahun2011 Dan Undang undang terkait Partai Politik4.

/Kota Desa Sumberker daerah Pemilihan (dapil) Biak Numfor2 dimana perolehan suara sah Partai Politik dan Calon yangtermuat dalam lampiran Model C 1 DPRD Kab./Kota DesaSumberker, Daerah Pemilihan (dapil) Biak Numfor 2 harus samadengan rincian jumlah perolehan suara Partai Politik dan suaraCalon pada Model D1 DPRD Kab.

yang diutus olehpartai PDI Perjuangan untuk mengikuti pleno rekapitulasi perhitungansuara di tingkat desa/kelurahan Sumberker dan saksi yangbertanggung jawab terhadap saksi tersebut;Bahwa setelah saksi AGUS NARAHA melapor kepada saksi dansetelah mendapat foto copy hasil rekapitulasi perhitungan suara ditingkat desa Sumberker berupa format D1, maka saksi melaporkanke partai dalam hal ini ketua Partai PDI Perjuangan, dan partai yangmeneruskan laporan ke Panwas Kabupaten Biak;Bahwa ketidaksesuaian

PAN sedangkan pada Partai PDI Perjuangansaksi tahu setelah melihat Format D1 pada hari Minggu malam tanggal20 April 2014, namun pada saat itu saksi melihat hasil suara dari PartaiPAN sudah kembali normal sedangkan untuk Partai PDI Perjuanganmasih tidak sesuai;Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa mengatakanyang Terdakwa ketahui hanya perubahan perhitungan suara dari Partai PDIPerjuangan sedangkan dari Partai PAN, Terdakwa tidak tahu;3.AGUS NARAHA, yang dibacakan di persidangan pada

menyurat kePanwas Kabupaten;e Bahwa yang dirugikan dengan adanya perubahan hasil suara tersebutadalah Partai karena hasil suara yang ada di partai sudah berkurang danyang diuntungkan adalah salah satu calon legeslatif yang mendapatpenambahan suara;Menimbang, bahwa terhadap ' keterangan saksi, Terdakwamembenarkan;Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut:e Bahwa pada hari kamis, tanggal 17 April 2014 sekitar pukul 16.00 WITsaat penghitungan

suara di tingkat Desa Sumberker, Terdakwamerubah hasil penghitungan suara di TPS yang tercantum dalamformat C1 dengan cara menambah suara yang diperoleh oleh calonanggota legislatif nomor urut 3 (tiga) dari partai PDI Perjuangan atasnama Yeheskiel Randongkir yang diambil dari suara yang diperoleholeh calon anggota legislatif nomor urut 4 (empat) dari Partai yangsama yaitu Cristine Randongkir dan dituangkan dalam format D1;Bahwa format C1 adalah hasil perolehan suara pada TPS sedangkanformat D1 adalah

Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kaos yang bergambar Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dari Partai Demokrat, dikembalikan kepada saksi Chofiyah, 1 (satu) lembar sticker bergambar Caleg DPRD Provinsi Jawa Timur Dapil V Nomor Urut 1. Drs. AGUS DONO WIBAWANTO, M.Hum dan Caleg DPRD Kabupaten Malang Dapil I nomor urut 1.

JALIL yang rumahnya dipakai sebagai Posko PartaiDemokrat yang rencananya akan dipergunakan sebagai atribut mengikutikampanye Partai Demokrat di Stadion Kanjuruhan Kepanjen akan tetapi sudahhabis sehingga kemudian oleh Sdr.

Jalil untuk meminta kaos partai Demokrat,dan karena di tempat P. Jalil kKehabisan stok kaos, makaoleh P. Jalil saksi bersama Bu Inung disarankan pergi kerumah terdakwa Dodik Herdianto di JI.

ABS PrawirodirjoPts No. 03/Pid.S/2014/PN.KPJ10RT.01 RW.04 Kelurahan Penarukan, Kecamatan Kepanjen,Kabupaten Malang ;Bahwa sesampai di rumah terdakwa saksi berdua diberikaos partai demokrat sebanyak 30 buah, lalu saksi mintasticker dan pamit pulang, akan tetapi oleh terdakwa saksiberdua disuruh menunggu sebentar dan diberi uang sebesarRp. 600.000, untuk dibagikan dan katanya untuk uangtransport ;Bahwa saksi mau diajak mengambil kaos oleh Bu Inungkarena saksi ingin menghadiri kampanye partai demokrat

;Bahwa benar kaos partai Demokrat dan uang penggantitransport tersebut berasal dari DPP Partai Demokratyang diberikan kepada masyarakat yang mengikutikampanye melalui para caleg partai Demokrat dan parapengurus partai ;Pts No. 03/Pid.S/2014/PN.KPJ16e Bahwa benar terdakwa tidak pernah mengarahkan atauberpesan kepada Bu Inung agar pada hari pencoblosanuntuk mencoblos partai demokrat atau memberikansuara pada dirinya sebagai caleg DPRD KabupatenMalang periode tahun 20142019 ;e Bahwa benar dari DPP Partai

Bu Inung dengan maksud sebagai biaya penggantitransport ;e Bahwa terdakwa tidak pernah mengarahkan atauberpesan kepada Bu Inung agar pada hari pencoblosanuntuk mencoblos partai demokrat atau memberikansuara pada dirinya sebagai caleg DPRD KabupatenMalang periode tahun 20142019 ;e Bahwa kaos partai Demokrat dan uang yang dibagikanterdakwa kepada masyarakat yang akan mengikutikampanye pemilu semuanya berasal dari DPP PartaiDemokrat, sedangkan sticker berasal dari terdakwa ;mennnnen Menimbang, bahwa

PUTUSANNomor 101 K/Pdt.SusParpol/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan partai politik pada tingkat kasasimemutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:1K.H. ABDUL ADZIM SUHAIMI, M.A., selaku Ketua DewanSyura Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Nasional Ulama(PKNU);K.H. MB. FIRJAUN BARLAMAN, selaku Sekretaris Dewan SyuraDewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU);Drs. H.

CHOIRUL ANAM, selaku Ketua Dewan Tanfidz DewanPengurus Pusat Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU);TOHADI, S.H., M.Si., selaku Sekretaris Dewan Tanfidz DewanPengurus Pusat Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU);Keempatnya dalam jabatannya berkedudukan hukum di Jalan Kramat VINomor 8 Jakarta Pusat;5K.H. UBAIDILLAH FAQIH, selaku Ketua Dewan Syura DewanPengurus Wilayah Partai Kebangkitan Nasional Ulama Jawa Timur;K.H.

., selaku Sekretaris Dewan SyuraDewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Nasional Ulama JawaTimur;H. MOCH. ARIF JUNAIDY, S.H., selaku Ketua Dewan TanfidzDewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Nasional Ulama JawaTimur;H.

Luthfi Abdul Hadi, S.H. selaku Sekretaris Dewan SyuraDewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Nasional Ulama(DPW PKNU) Jawa Timur sebagai Tergugat VI, H. Moch. ArifJunaidi, S.H. selaku Ketua Dewan Tanfidz Dewan PengurusWilayah Partai Kebangkitan Nasional Ulama (DPW PKNU)Jawa Timur sebagai Tergugat VII;e =H. Hidayat, M.SI.

Luthfi Abdul Hadi, S.H. selaku Sekretaris Dewan Syura DewanPengurus Wilayah Partai Kebangkitan Nasional Ulama (DPW PKNU) JawaTimur sebagai Tergugat VI;e H. Moch. Arif Junaidi, S.H. selaku Ketua Dewan Tanfidz Dewan PengurusWilayah Partai Kebangkitan Nasional Ulama (DPW PKNU) Jawa Timur,sebagai Tergugat VII. H.

Amin bersamaMahbengi bin Zakaruddin (Terdakwa dalam berkas terpisah) mendatangikantor DPW Partai Aceh Wilayah Kabupaten Aceh Tengah secara bersamasama dalam 1 (satu) mobil dengan menggunakan mobil milik orang tuaMahbengi bin Zakaruddin (Terdakwa dalam berkas terpisah) sedangkanMunaswinsyah alias Munas bin Zulkifli (Terdakwa dalam berkas terpisah)datang ke Kantor DPW Partai Aceh Kabupaten Aceh Tengah bersama dengansalah satu massa yang tidak dikenali namanya dari Bank BPD Aceh CabangTakengon menuju

ke Kantor DPW Partai Aceh Kabupaten Aceh Tengah diikutidengan massa lainnya;Bahwa Amri alias Aman Rahmat bin M.

No. 707 K/PID/2015Ketua DPW Partai Aceh Kabupaten Aceh Tengah untuk meminta penjelasandan agar dapat mempertanggungjawabkan dana yang hilang milik massatersebut karena telah terjadi pengalihan dana bantuan rumah BRA darimasyarakat yang berhak menerima kepada masyarakat lain yang tidak sesuaidengan surat keterangan korban konflik (SK3) yang telah diputuskan olehsaksi korban Ismuddin alias Renggali selaku Ketua Partai Aceh WilayahKabupaten Aceh Tengah;Bahwa Amri alias Aman Rahmat bin M.

menuju ke kantor DPW Partai Aceh Kabupaten Aceh Tengah diikutidengan massa lainnya;Bahwa Amri alias Aman Rahmat bin M.

Nikolaus Tangayo dari anggota partai HANURA tidakmempunyai kekuatan hukum;.

Halbar, BupatiHalbar, DPC Partai HANURA Halbar, DPD Partai HANURA Halbar dankepada yang bersangkutan.

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) ;2. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) CqDewan Kehormatan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) ;3. Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)Provinsi Maluku Utara ;4.

Partai Hanura No.

Pergantian Antar Waktu AnggotaDPRD Partai HANURA Kabupaten Halmahera Barat.Copy dari copy Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai HatiNurani Rakyat Kepada Ketua DPD Partai HANURA ProvinsiMaluku Utara, Nomor:

Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur,Bupati, Dan Walikota Menjadi UndangUndang menyatakan:(1) Partai Politik atau gabungan Partai Politik dilarang menarik calonnyadan/atau calonnya dilarang mengundurkan diri terhitung sejakpendaftaran sebagai calon pada KPU Provinsi atau KPUKabupaten/Kota;(2) Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik menarikcalonnya atau calonnya mengundurkan diri sebagaimana dimaksudpada ayat (1), Partai Politik atau gabungan Partai Politik yangmencalonkan tidak dapat

partai politik lainnya.

Keputusan Pimpinan Partai Politik didasari Pasal 27UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yangmenegaskan bahwa Pengambilan keputusan Partai Politik di setiaptingkatan dilakukan secara demokratis.

dan Dalamhal Partai Politik atau gabungan Partai Politik menarikHalaman 64 dari 78 halaman.

calon yangdiusulkan oleh Pengurus Partai Politik tingkat Provinsi;(6) Pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon WakilGubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon WakilBupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon WakilWalikota oleh gabungan Partai Politik ditandatangani olehpara ketua Partai Politik dan para sekretaris Partai Politikdi tingkat Provinsi atau para ketua Partai Politik dan parasekretaris Partai Politik di tingkat kabupaten/kota disertaiSurat Keputusan masingmasing Pengurus Partai

Penggugat:
GHOFIR
Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Daerah (DPD) JEMBER PARTAI BERINGIN KARYA (BERKARYA) cq Ketua dan Sekertaris dan atau Pejabat Fungsionalis terkait
2.Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) JAWA TIMUR PARTAI BERINGIN KARYA (BERKARYA) cq Ketua dan Sekertaris dan atau Pejabat Fungsionalis terkait
3.Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PARTAI BERINGIN KARYA (BERKARYA) cq Ketua dan Sekertaris dan atau Pejabat Fungsionalis terkait
Turut Tergugat:
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telahmendaftarkan Bakal Pasangan Calon kepada KPU Provinsi/KIPAceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, tidak dapat menarikdukungannya sejak pendaftaran.(5) Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menarikdukungan dan/atau menarik bakal calon dan/atau BakalPasangan Calon yang telah didaftarkan, Partai Politik atauGabungan Partai Politik tersebut dianggap tetap mendukungBakal Pasangan Calon yang bersangkutan dan tidak dapatmengusulkan bakal calon

atau Bakal Pasangan Calonpengganti.Pasal 56 Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapatmemindahkan dukungannya kepada Bakal Pasangan Calonlain yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partaihalaman 6 dari 30 halaman.

Partai Politik atau = gabungan Partai Politikhanya mendaftarkan 1 (satu) pasangan calon; dan,Pasal 6 huruf h. dokumen persyaratan pasangan calon yangdiserahkan sah dan benar secara hukum..

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telahmendaftarkan Bakal Pasangan Calon kepada KPUProvinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, tidak dapatmenarik dukungannya sejak pendaftaran.(5) Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menarikdukungan dan/atau menarik bakal calon dan/atau BakalPasangan Calon yang telah didaftarkan, Partai Politik atauGabungan Partai Politik tersebut dianggap tetap mendukungBakal Pasangan Calon yang bersangkutan dan tidak dapatmengusulkan bakal calon

atau Bakal Pasangan Calonpenggantii.Pasal 56 Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapatmemindahkan dukungannya kepada Bakal Pasangan Calonlain yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan PartaiPolitik yang telah dinyatakan memenuhi persyaratanpencalonan dan/atau syarat Calon.c.

DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PERSATUAN PEMBANGU-NAN (DPP-PPP) dalam hal ini diwakili KETUA UMUM SURYADHARMA ALI, DAN SEKRETARIS JENDERAL H.M. ROMAHURMUZIY, DKK

Ali Jabbar Napitupulu;Bahwa selama menjadi anggota dan pengurus partai Penggugat dengan dedikasiyang tinggi telah berbakti kepada partai dan selalu berperan aktif pada setiap kegiatanyang dilaksanakan Partai Persatuan Pembangunan khususnya untuk wilayah Langkat;Bahwa Penggugat juga berperan aktif untuk membesarkan partai di kalanganmasyarakat maupun konstituen partai, dengan banyak mensosialisasikan kebijakankebijakan partai maupun kegiatan kegiatan partai untuk kepentingan masyarakatkhususnya masyarakat

dandengan sepenuh hati mensosialisasikan kebijakankebijakan partai baik di Dewan itusendiri maupun di masyarakat luas;Hal. 2 dari 36 hal.

:Ayat (1) : Perselisihan partai politik diselesaikan oleh internal partai politiksebagaimana diatur di dalam AD dan ART, danAyat (2) : Penyelesaian perselisihan internal partai politik sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah partai politik atau sebutan lainyang dibentuk oleh partai politik;Bahwa di dalam AD/ART Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ditegaskanmengenai kewenangan Mahkamah Partai DPP, yaitu antara lain:1 Memutus perkara pemecatan dan pemberhentian anggota PPP (Pasal

Abdul Gani dari Jabatannya SebagaiWakil Ketua Majelis Pakar Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan PembangunanKabupaten Langkat dan dari keanggotaan Partai Persatuan Pembangunan;Bahwa di dalam gugatan a quo, tidak satu pun dalil Penggugat yangmenerangkan bahwa keberatan tersebut telah diselesaikan terlebih dahulu melaluiMahkamah Partai DPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 UU Nomor 2 Tahun2011.

Pasal 33 ayat (1) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011.Dalam pemeriksaan di persidangan Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa pokokgugatannya telah diselesaikan melalui mekanisme internal partai padahal pokok gugatandalam perkara a quo adalah perselisihan partai politik in casu gugatan pelanggaranterhadap hak anggota partai politik (Penggugat) oleh partai politik (DPD Partai AmanatNasional Cabang Trenggalek) sehingga gugatan Penggugat adalah termasuk yang belumsaatnya (premature) diajukan ke pengadilan

dengan surat pernyataan yang sah atau sekurangkurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagimenjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan suratketerangan = dari partai politik yang bersangkutan.

Pelopor tertanggal 4 Desember 2010.Tentang ketidak~ terlibatan sebagai Anggota maupunpenggurus Partai Pelopor di Kabupaten Sarmi ( Sesuaidengan Aslinya ) ;P.13 : Surat Keterangan Dewan Pimpinan Wilayah Partai AmanatNasional Prov.

SAS ELLY WRESMAN ; Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua DPD partai Merdekasampai dengan 2013 ; Bahwa untuk menjadi anggota partai harus mengajukan suratpernyataan dan akan diterbitkan Kartu) Tanda Anggota ; Bahwa dalam SK Kepengurusan Partai Merdeka nama saudariElse merne tidak tercantum dalam kepengurusan partai ; Bahwa saudari Else Merne pernah menjadi Calon Legislatifyang diusung Partai Merdeka ; Bahwa saudari Else Merne tidak sebagai Pengurus Partainamun sebagai anggota Partai ;4.

Partai, namun mengenai keanggotaan atau sebagaianggota partai tidak dijelaskan ;Menimbang, bahwa berdasarkan UndangUndang Nomor 2 tahun2008 tentang Partai Politik, dalam pasal 16 ayat (1) huruf cdan d menyatakan bahwa : anggota partai politik diberhentikandari keanggotaannya dari Partai Politik apabila mengundurkandiri secara tertulis, atau melanggar AD dan ART ;Menimbang, bahwa sampai pemeriksaan ini perkara iniberakhir, majelis hakim tidak menerima bukti yang pada intinyasaudari Else Merne telah

pada Partai Pelopor Kabupaten Sarmi ;Menimbang, bahwa telah menghadap dipersidangan tanggal 14Desember 2010 seorang saksi dengan nama Hosea Catue sebagaianggota dan Sekretaris DPD Partai Pelopor pada tahun 2008 ;Menimbang, bahwa saksi tersebut dibawah janji memberikanketerangan bahwa Partai Pelopor tidak pernah menerbitkan KartuTanda Anggota Partai kepada saudara Bithsael Maraou, danselanjutnya menyatakan saudara Bithsael Maraou tidak pernahterlibat dalam Partai Pelopor ;Menimbang, bahwa apabila

Ketua Umum DPP PDS,sementara dalam aturan internal organisasi Partai Damai Sejahtera tidakmengenal istilah PLH.

STh telah terdaftarsebagai calon tetap di Partai Demokrat Daerah Pemilihan Kaltim 6. Sdr. ArtvaFathra Martin. SE. telah terdaftar sebagai calon tetap di Partai Hanura DaerahPemilihan Kaltim 5. Sdri. MM Rini Puspa Nereng Ssos telah terdaftar sebagaicalon tetap di Partai Hanura Daerah Pemilihan Kaltim 3.

Bahwa di internal Partai Damai Sejahtera memiliki badan yudikatif bernamaMahkamah Partai Damai Sejahtera ( MPDS) sesuai Surat Keputusan DPP PDSNo.00I/SKDPP PDS/TI/2013 tanggal 09 Februari 2013 Tentang PengangkatanPersonalia Mahkamah Partai Damai Sejahtera untuk menangani danmenyelesaian sengketa di nternal Partai Damai Sejahtera (PDS). (vide BuktiP5) ;9.

politik sebagaimana dimaksud pada pasal 32 ayat (1) dan (2)UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UndangUndangNomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik ;bahwa di internal Partai Damai Sejahtera memilliki badan yudikatif bernamaMahkamah Partai Damai Sejahtera (MPDS) sesuai Surat Keputusan DPP PDSNomor : 001/SKDPP PDS/II/2013 tanggal 09 Pebruari 2013 tentangPengangkatan Personalia Mahkamah Partai Damai Sejahtera untuk menanganidan menyelesaikan sengketa di internal Partai Damai Sejahtera

ebahwa pada pasal 32 ayat (1) UndangUndang tersebut disebutkan, PerselisihanPartai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur didalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik ;bahwa Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lainyang dibentuk oleh Partai Politik (vide pasal 32 ayat 2 ) ;bahwa Putusan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final danmengikat

Sungayang, Kab.Tanah Datar;Agama : Islam;Pekerjaan : Pegawai Sekretariat DPC Partai Hanura, Kab.

Partai yang ada di Tanah Datar untuk mengirimkan laporanbantuan keuangan pada masingmasing DPC Partai tersebut;Bahwa dari sekian banyak Partai yang ada di Tanah Datar hanyaPartai Hanura yang belum mengirimkan laporannya ke KantorKesbangPol;Bahwa yang saksi lakukan terhadap DPC Partai Hanura yangbelum mengirimkan laporannya yaitu langsung menelponBendahara DPC. Partai Hanura yang bernama Hj. Nizra Helni,NZuntuk mengirimkan laporannya dan waktu itu Hj.

Partai Hanura) menelpon saksi dan memberitahukanbahwa Hj. Nizra Helni, NZ (Bendahara Partai Hanura) sedangberada di Kantor DPC Partai Hanura memprotes danmenanyakan kepada Terdakwa tentang pemalsuan tandatangannya yang ada pada kwitansi laporan pertanggung jawabankeuangan Partai Hanura Cabang Tanah Datar;Bahwa selanjutnya Terdakwa juga mengirimkan SMS kepadasaksi dan memberitahukan Hj.

Partai Hanura Tanah Datar bernama Ir.

Partai Hanura Kab.

kepartai lain yaitu : Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Dansudah terdaftar didalam Daftar Calon Tetap (DCT) di KPUD KotaLubuklinggau.Bahwa Kesefakatan Calon Anggota Legislatif Partai Gerindra KotaLubuklinggau Periode 20142019 hanya berlaku bagi Calon AnggotaAnggota Legislatif Partai Gerindra Kota Lubuklinggau (Kader PartaiGerindra), Karena sejak Penggugat pindah ke Partai lain danmencalonkan diri selaku Calon Anggota Legislatif Kota LubuklinggauPeriode 20192024 dari Partai lain yaitu : Partai SolidaritasIndonesia

Pindah ke partai lain.Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 02/Pat.G/2019/PN.

LigBerdasarkan Anggaran Rumah Tangga Partai Gerakan IndonesiaRaya tersebut, Maka oleh karena Penggugat sudah pindah ke partaiPartai Solidaritas Indonesia (PSI) maka Penggugat (Andry Tanzil)bukan lagi merupakan anggota/kader Partai Gerindra danKesefakatan tanggal 13 Maret 2014 tersebut hanya berlaku bagiCaleg Partai Gerindra.Bahwa selain itu didalam BAB VI KESEFAKATAN ANGGOTACALON LEGISLATIF PARTAI GERINDRA KOTA LUBUKLINGGAUPERIODE 20142019 TENTANG SANKSI, Pasal 9 pada angka 3disebutkan secara jelas

yaitu:Caleg yang belum berhasil, pindah Partai atau Keluar dariKepengurusan Partai maka hilang haknya dari kompensasikesefakatan.Berdasarkan Pasal 9 pada angka 3 BAB VI tersebut, MakaPENGGUGAT (ANDRY TANZIL) yang telah pindah ke Partai PSItelah hilang haknya untuk menuntuk dari kompensasisebagaimana tersebut didalam kesefakatan tersebut.4.

hal ini diatur secara jelas didalam kesefakatan tersebut danjuga diatur didalam ADRT Partai Gerindra;.

suara sehingga terdapatselisin angka sebesar 1.508 suara pada partai PPP yang hilang; Bahwa saksi lebih fokus pada Partai PPP karena saksi merupakan saksidari Partai PPP sehingga tahu lebih detail perinal kekurangan suara yangdialami namun saksi juga tahu ada partai lain yang mengalamikehilangan suara yaitu diantaranya Partai Berkarya kehilangan suaralebih dari 300 an suara, Partai Perindo juga berkurang namun untukPartai Nasdem bertambah suara; Bahwa saksi tahu Ketua PPK Kecamatan Depok yaitu Miftahul

Berkarya namun saksi lupa jumlahnya danuntuk Partai Nasdem terdapat kenaikan jumlah perolehan suara;Bahwa saat Agus Sumpeno saksi dari Partai PPP melakukan protestersebut, awalnya saksi merasa suudzon terhadap Agus Sumpenokarena saksi dari Partai PPP tersebut hanya sekali datang yaitu padasaat pleno PPK saja namun ternyata setelah melihat bukti yang diajukanoleh Pak Agus Sumpeno bahwa diyakini adanya perubahan data yangmengakibatkan partai PPP kehilangan suara yang cukup signifikan.

Pembukaan Planodilakukan pada hari berikutnya karena malam itu cuma membukasebagian Plano untuk Partai PPP saja. Kemudian pada tanggal 08 Mei2019 sekitar jam 01.00 WIB siang sampai dini hari membuka kembaliplano; Bahwa partai yang komplain terkait adanya perubahan tersebut yaituselain Partai PPP adalah Partai Nasdem dan Partai PDI; Bahwa perihal perolehan kursi setiap partai, saksi kurang perhatikankarena saksi lebin fokus adanya perolehan jumlah suara partai yangterjadi perubahan;5.

, Partai Berkarya sebanyak 460 suara,Partai Persatuan Indonesia/Perindo sebanyak 339 suara serta PartaiNasional Demokrat/Nasdem sebanyak 7.033 suara, sehinggahasilrekapitulasi Suara terdapat perbedaan antara saat Pleno di PPK Depokdengan KPU Kabupaten Sleman, dimana, Partai Persatuan Pembangunan(PPP) memperoleh sebanyak 1421 suara atau terdapat selisih kurangsebanyak 1.508 suara, Partai Berkarya sebanyak 460 suara atau terdapatselisin kurang sebanyak 160 suara, Partai Persatuan Indonesia/Perindosebanyak

Partai Nasional Demokrat/Nasdem sebanyak 7.033 suara,sehingga, hasil rekapitulasi Suara terdapat perbedaan antara saat Pleno diPPK Depok dengan KPU Kabupaten Sleman, dimana, Partai PersatuanPembangunan (PPP) memperoleh sebanyak 1421 suara atau terdapatselisin kurang sebanyak 1.508 suara, Partai Berkarya sebanyak 460 suaraatau terdapat selisin kurang sebanyak 160 suara, Partai PersatuanIndonesia/Perindo sebanyak 339 suara atau terdapat selisin kurangsebanyak 325 suara serta Partai Nasional Demokrat

menerbitkan Surat KeputusanMahkamah Partai Demokrat No. 060/DPPPHPU/2014 tanggal 16September 2016, dalam Perkara PHPU Internal Partai Demokrat tahun2014 antara Sdr.

partai tidaktercapal, kecuali berkenaan dengan kepengurusan,penyelesaian dilakukan melalui Pengadilan Negeri;Bahwa Dewan Kehormatan Partai Demokrat dalam mengadilisengketainternal Mahkamah Partai Demokrat No. 060/DPPHalaman 5 dari 15 halaman.

Putusan Nomor 395 K/TUN/2017PHPU/2014 telah bertindak melampaui kewenangannya danpengambilan keputusan tidak dilakukan dalam mekanisme yang benar.Bahwa Tergugat yang berstatus Terlapor dalam perkara ini tidakpernah dipanggil untuk dimintai keterangan atau untuk melakukanpembelaan diri sebagaimana tata cara pembelaan diri yang telahdiatur dalam AD/ART Partai Demokrat; Bahwa Partai Demokrat telah mengatur mekanisme pemberhentiananggota Partai Demokrat sesuai dengan ART Partai Demokrat Pasal 8yang mengatur

Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politiksebagaimana diatur di dalam AD dan ART.(2).

Putusan Nomor 395 K/TUN/2017Pimpinan Pusat Partai dan usulan dari Pimpinan Partai Setingkatnya.Hal ini senada dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan RakyatDaerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat DaerahPemberhentian Anggota DPRD Kabupaten/Kota harus berdasarkanusulan dari Pimpinan Partai Politik di Kabupaten/Kota untuk DPRDKabupaten/Kota diteruskan oleh Surat Pemberhentiandari DewanPimpinan Pusat Partai yang bersangkutan dalam