Ditemukan 11447 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Partai politik
Pengadilan PN MAKASSAR Perdata Khusus
Register : 24-08-2018 — Putus : 22-11-2018 — Upload : 27-12-2018
Putusan PN MAKASSAR Nomor 270/Pdt.Sus-Parpol/2018/PN Mks
Tanggal 22 Nopember 2018 — - IR ARWAN TJAHJADI Lawan - Dewan Pimpinan Pusat Partai DPP Nasional Demokrat NASDEM - Dewan Pimpinan Wilayah DPW Nasional Demokrat Provinsi Sulawesi Selatan
219 — 66
  • - IR ARWAN TJAHJADI Lawan- Dewan Pimpinan Pusat Partai DPP Nasional Demokrat NASDEM- Dewan Pimpinan Wilayah DPW Nasional Demokrat Provinsi Sulawesi Selatan
    ;e Penyelesaian Internal Partai Politik sebagaimana diatur pada ayat (1)dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yangdibentuk oleh Partai Politik.
    Keputusan DPP Partai NasDem Nomor 071 Tahun2018 tersebut ke Mahkamah Partai NasDem.
    ;e Penyelesaian perselisihan intemal partai politik sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutanlain yang dibentuk oleh Partai Politik.
    :Perselisinan Partai Politik diselesaikan oleh Intemal Partai Politiksebagaimana diatur dalam AD dan ART.
    ;Penyelesaian Internal Partai Politik sebagaimana diatur pada ayat (1)dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yangdibentuk oleh Partai Politik.
Pengadilan PN SERANG Perdata Khusus
Register : 02-10-2023 — Putus : 14-12-2023 — Upload : 19-12-2023
Putusan PN SERANG Nomor 141/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN SRG
Tanggal 14 Desember 2023 — Rahmatulloh
Tergugat:
DPC Partai Demokrat Kota Cilegon
69 — 37
  • Rahmatulloh
    Tergugat:
    DPC Partai Demokrat Kota Cilegon
Pengadilan PN KOTABUMI Perdata Khusus
Register : 04-10-2023 — Putus : 04-12-2023 — Upload : 07-12-2023
Putusan PN KOTABUMI Nomor 20/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Kbu
Tanggal 4 Desember 2023 — Penggugat:
Gundala Putra
Tergugat:
Dewan Pimpinan Pusat Partai Perindo
91 — 55
  • Penggugat:
    Gundala Putra
    Tergugat:
    Dewan Pimpinan Pusat Partai Perindo
Pengadilan PN PADANG SIDEMPUAN Perdata Khusus
Register : 20-09-2023 — Putus : 23-01-2024 — Upload : 14-03-2024
Putusan PN PADANG SIDEMPUAN Nomor 31/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Psp
Tanggal 23 Januari 2024 — Penggugat:
RICO RIVAI SIREGAR
Tergugat:
1.PENGURUS DEWAN PIMPINAN CABANG (DPC) PARTAI DEMOKRAT, KAB. PADANG LAWAS UTARA.
2.PENGURUS DEWAN PIMPINAN DAERAH (DPD) PARTAI DEMOKRAT PROPINSI SUMATERA UTARA,
3.PENGURUS DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) PARTAI DEMOKRAT.
56 — 25
  • Penggugat:
    RICO RIVAI SIREGAR
    Tergugat:
    1.PENGURUS DEWAN PIMPINAN CABANG (DPC) PARTAI DEMOKRAT, KAB. PADANG LAWAS UTARA.
    2.PENGURUS DEWAN PIMPINAN DAERAH (DPD) PARTAI DEMOKRAT PROPINSI SUMATERA UTARA,
    3.PENGURUS DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) PARTAI DEMOKRAT.
Pengadilan PN MATARAM Perdata Khusus
Register : 28-11-2023 — Putus : 28-12-2023 — Upload : 28-12-2023
Putusan PN MATARAM Nomor 274/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Mtr
Tanggal 28 Desember 2023 — Penggugat:
1.LALU ZULFIKAR ALI
2.SUHERMAN
Tergugat:
2.Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya
3.Dewan Pimpinan Wilayah Partai Berkarya NTB
4.Dewan pimpinan Daerah Partai Berkarya Kab. Lombok barat
97 — 50
  • Penggugat:
    1.LALU ZULFIKAR ALI
    2.SUHERMAN
    Tergugat:
    2.Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya
    3.Dewan Pimpinan Wilayah Partai Berkarya NTB
    4.Dewan pimpinan Daerah Partai Berkarya Kab. Lombok barat
Pengadilan PN Melonguane Perdata Khusus
Register : 06-03-2024 — Putus : 02-04-2024 — Upload : 22-04-2024
Putusan PN Melonguane Nomor 28/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Mgn
Tanggal 2 April 2024 — Penggugat:
HIBOR MAABUAT
Tergugat:
1.Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya MUCHDI PURWOPRANJONO
2.Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Berkarya Kabupaten Kepulauan Talaud
3.Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud
4.Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud
Turut Tergugat:
1.Gubernur Sulawesi Utara
2.Bupati Kepulauan Talaud
64 — 55
  • Penggugat:
    HIBOR MAABUAT
    Tergugat:
    1.Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya MUCHDI PURWOPRANJONO
    2.Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Berkarya Kabupaten Kepulauan Talaud
    3.Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud
    4.Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud
    Turut Tergugat:
    1.Gubernur Sulawesi Utara
    2.Bupati Kepulauan Talaud
Pengadilan PN PADANG SIDEMPUAN Perdata Khusus
Register : 13-12-2023 — Putus : 22-04-2024 — Upload : 22-04-2024
Putusan PN PADANG SIDEMPUAN Nomor 48/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Psp
Tanggal 22 April 2024 — Penggugat:
SOPIAN HARAHAP
Tergugat:
1.DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI HATI NURANI RAKYAT (DPC PARTAI HANURA) KOTA PADANGSIDIMPUAN
2.DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI HATI NURANI RAKYAT (DPD PARTAI HANURA) SUMATERA UTARA
3.DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT (DPP PARTAI HANURA)
4.DEWAN KEHORMATAN / MAHKAMAH PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT ( DPP PARTAI HANURA )
53 — 28
  • Penggugat:
    SOPIAN HARAHAP
    Tergugat:
    1.DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI HATI NURANI RAKYAT (DPC PARTAI HANURA) KOTA PADANGSIDIMPUAN
    2.DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI HATI NURANI RAKYAT (DPD PARTAI HANURA) SUMATERA UTARA
    3.DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT (DPP PARTAI HANURA)
    4.DEWAN KEHORMATAN / MAHKAMAH PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT ( DPP PARTAI HANURA )
Pengadilan PN DONGGALA Perdata Khusus
Register : 17-10-2022 — Putus : 03-11-2022 — Upload : 04-11-2022
Putusan PN DONGGALA Nomor 29/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Dgl
Tanggal 3 Nopember 2022 — Penggugat:
NURJANAH
Tergugat:
1.DPP (DEWAN PIMPINAN PUSAT) PARTAI AMANAT NASIONAL
2.MAHKAMAH PARTAI AMANAT NASIONAL
3.DPD (DEWAN PIMPINAN DAERAH) PARTAI AMANAT NASIONAL KABUPATEN DONGGALA
148 — 50
  • Penggugat:
    NURJANAH
    Tergugat:
    1.DPP (DEWAN PIMPINAN PUSAT) PARTAI AMANAT NASIONAL
    2.MAHKAMAH PARTAI AMANAT NASIONAL
    3.DPD (DEWAN PIMPINAN DAERAH) PARTAI AMANAT NASIONAL KABUPATEN DONGGALA
Pengadilan PT BANDA ACEH Perdata Khusus
Register : 22-08-2017 — Putus : 12-09-2017 — Upload : 01-10-2019
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 60/PDT/2017/PT BNA
Tanggal 12 September 2017 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
173 — 61
  • Pengurus Wilayah Partai Damai Aceh KabupatenPidie Jaya (Tergugatll) sangat menyayangkan tindakan inklusifPenggugat sebagai utusan partai di lembaga DPRK Pidie Jayakarena dengan sengaja menyembunyikan program reses bulanMaret dan Juni 2015 tersebut dari jajaran pengurus partai.
    Satu) yang dikeluarkanTergugat I, surat tersebut ditujukan kepada Penggugat dalamkapasitas sebagai anggota DPRK PDA, bukan dalam kapasitasnyasebagai anggota Partai PDA/pengurus Partai PDA Kab.
    Rumah Tangga Partai Damai Aceh,Tergugat hanya berwenang melakukan Teguran atau Peringatandan memberhentikan Penggugat dari Pengurus partai di JajaranPengurus Wilayah PDA Kab.
    Dasar dan Anggaran RumahTangga Partai Damai Aceh adalah sebagai berikut :a.
    , sebelum adanya PutusanMahkamah Partai PDA yang menyatakan Penggugat telahmelanggar AD/ART.
Pengadilan PN KOLAKA Perdata Khusus
Register : 02-03-2018 — Putus : 31-07-2018 — Upload : 01-08-2018
Putusan PN KOLAKA Nomor 8/Pdt.Sus-Parpol/2018/PN Kka
Tanggal 31 Juli 2018 — Penggugat melawan Tergugat
221 — 80
  • PENETAPANNomor 8/Pdt.SusParpol/2018/PN KkaDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAn Pengadilan Negeri Kolaka yang memeriksa dan memutus perkaraperkaraperdata khusus perselisihan partai politik pada tingkat pertama, telah menjatuhkanpenetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :1. Hj.
    Ketua UMUM Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi IndonesiaPerjuangan (DPP PDIP), yang berkantor/berkedudukan di JalanPangeran Diponegoro Nomor 58 RT.1 / RW.2 Menteng KotaJakarta Pusat, Daerah Khusus lbukota Jakarta;Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada: 1. SIRRA PRAYUNA, S.H;4. TANDA PERDAMAIAN NASUTION, S.H;5. BADRUL MUNIR, S.AQ, S.H., M.H., CLA;6. RIDWAN DARMAWAN, S.H;7. MUSTADJAB, S.H;8.
    Hidayat Idrus Dari Keanggotaan PartaiDemokrasi Indonesia Perjuangan, yang dikeluarkan oleh Dewan PimpinanPusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, (Bukti P Ii1);6. Foto copy Usul PAW Anggota DPRD Kab. Kolaka Utara Nomor170/15.DPRD/2018, tanggal 6 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Utara, (Bukti P Il2);7.
    Foto copy Rekomendasi Nomor : 2181/IN/DPP/IX/2016, tanggal 15 September2016, yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai DemokrasiIndonesia Perjuangan, (Bukti T 1);2. Foto copy Surat Keputusan Nomor : 294/KPTS/DPP/II/2018, tanggal 5Februari 2018, tentang Pemecatan Hj. Ulfa Haeruddin Pawelloi DariKeanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yang dikeluarkan olehDewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, (Bukti T I2);3.
    Foto copy Hasil Klarifikasi, tanggal 11 Mei 2017, yang dikeluarkan oleh DewanPimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi SulawesiTenggara, (Bukti T II2);6.
Pengadilan PN MAKASSAR Perdata Khusus
Register : 29-08-2018 — Putus : 13-03-2019 — Upload : 29-09-2022
Putusan PN MAKASSAR Nomor 280/Pdt.Sus-Parpol/2018/PN Mks
Tanggal 13 Maret 2019 — SAID
Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang
2.Dewan Pimpinan Cabang Partai Bulan Bintang Kota Makassar
150 — 45
  • SAID
    Tergugat:
    1.Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang
    2.Dewan Pimpinan Cabang Partai Bulan Bintang Kota Makassar
Pengadilan PN SAUMLAKI Perdata Khusus
Register : 21-02-2023 — Putus : 29-05-2023 — Upload : 01-09-2023
Putusan PN SAUMLAKI Nomor 15/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Sml
Tanggal 29 Mei 2023 — Penggugat:
FREDERIKUS DEDDY SON TITIRLOLOBY
Tergugat:
1.KETUA DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI HANURA KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR
2.KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR
3.KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR
Turut Tergugat:
Bupati Kepulauan Tanimbar
102 — 79
  • Penggugat:
    FREDERIKUS DEDDY SON TITIRLOLOBY
    Tergugat:
    1.KETUA DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI HANURA KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR
    2.KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR
    3.KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR
    Turut Tergugat:
    Bupati Kepulauan Tanimbar
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 11-08-2023 — Putus : 11-09-2023 — Upload : 19-09-2023
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 533/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Jkt.Pst
Tanggal 11 September 2023 — Fahruddin
Tergugat:
1.Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan
2.Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan
3.DPC. PPP Kabupaten OKU
83 — 65
  • Fahruddin
    Tergugat:
    1.Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan
    2.Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan
    3.DPC. PPP Kabupaten OKU
Pengadilan PN PADANG Perdata Khusus
Register : 11-03-2019 — Putus : 28-08-2019 — Upload : 30-08-2019
Putusan PN PADANG Nomor 48/Pdt.Sus-Parpol/2019/PN Pdg
Tanggal 28 Agustus 2019 — Penggugat:
KOMI CANIAGO, S.H
Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang
2.DewanPimpinan Wilayah Partai Bulan Bintang Provinsi Sumbar
182 — 85
  • Penggugat:
    KOMI CANIAGO, S.H
    Tergugat:
    1.Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang
    2.DewanPimpinan Wilayah Partai Bulan Bintang Provinsi Sumbar
    Bulan Bintang (PBB)yangtelah mengabdikan diri untuk memajukan dan membesarkan Partai BulanBintang.
    Menyatakan sah bahwa Penggugat adalah sebagai anggota Partai BulanBintang ( PBB) ;8. Menyatakan sah bahwa Penggugat adalah Anggota DPRD PropinsiSumatera Barat priode 2014 sampai 2019 dari Partai Bulan Bintang (PBB);9.
    Bahwa dalil gugatan Penggugat halaman 2 (dua) angka 1 (satu) yangmendalilkan : Bahwa Penggugat selama menjadi anggota Partai BulanBintang (PBB) yang telah mengabdikan diri untuk memajukan danmembesarkan Partai Bulan Bintang.
    Diberhentikan Penggugatsebagai Anggota Partai Bulan Bintang;, b.
    oleh Mahkamah Partai tidak tercapai, makaPengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa partai tersebut;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatanPenggugat dan jawaban dari para Tergugat, telah ternyata bahwa obyeksengketa antara Penggugat dan para Tergugat adalah bahwa apakah Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang NoSK.PP/1418/2018 tertanggal 4 Desember 2018 Tentang PemberhentianSebagai Anggota Partai dan Pergantian Antar Waktu
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Partai Politik
Putus : 12-06-2012 — Upload : 12-11-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 199 K/TUN/2012
Tanggal 12 Juni 2012 — MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI vs BEN VICTOR BARITA SITOMPUL
173 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 199 K/TUN/2012Partai Politik, kedaulatan Partai Politik berada di tangan anggota yangdilaksanakan menurut Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Dandalam Pasal 15 ayat 3 dinyatakan, anggota Partai Politik wajib mematuhi danmelaksanakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sertaberpartisipasi dalam kegiatan Partai Politik..
    tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yangmenyatakan sebagai berikut :(1) Perselisinan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politiksebagaimana diatur di dalam AD dan ART.(2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutanlain yang dibentuk oleh Partai Politik Penyelesaian perselisinan di luarpengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan
    melaluirekonsiliasi, mediasi, atau arbitrase Partai Politik yang mekanismenyadiaturdalam AD dan ART.(3) Susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimanadimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepadaKementerian.Hal. 15 dari 31 hal.
    No. 199 K/TUN/2012 Pasal 32(1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan dengan caramusyawarah mufakat.Pasal 33(1) Perkara Partai Politik berkenaan dengan ketentuan UndangUndang ini diajukan melalui pengadilan negeri. d.
    Partai Politik yang bersangkutan ditolakoleh paling rendah 2/3 (dua pertiga) dari jumlah pesertaforum tertinggi pengambilan keputusan Partai Politik.
Pengadilan PN SERANG Perdata Khusus
Register : 18-09-2023 — Putus : 09-10-2023 — Upload : 10-10-2023
Putusan PN SERANG Nomor 132/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN SRG
Tanggal 9 Oktober 2023 — SABIHIS
Tergugat:
1.DPP PARTAI BERKARYA
2.DPW PARTAI BERKARYA
3.MAHKAMAH PARTAI Berkarya
Turut Tergugat:
DPD PARTAI BERKARYA KOTA CILEGON
179 — 18
  • SABIHIS
    Tergugat:
    1.DPP PARTAI BERKARYA
    2.DPW PARTAI BERKARYA
    3.MAHKAMAH PARTAI Berkarya
    Turut Tergugat:
    DPD PARTAI BERKARYA KOTA CILEGON
Pengadilan PN LHOK SUKON Perdata Khusus
Register : 11-12-2018 — Putus : 06-03-2019 — Upload : 30-07-2021
Putusan PN LHOK SUKON Nomor 20/Pdt.Sus-Parpol/2018/PN LSK
Tanggal 6 Maret 2019 — SANI ISHAK
Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional cq. Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional Prof. aceh
2.DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI AMANAT NASIONAL DPD PAN KABUPATEN ACEH UTARA
3.DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH UTARA DPRK ACEH UTARA
4.KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KIP KABUPATEN ACEH UTARA
5.BUPATI KABUPATEN ACEH UTARA
Turut Tergugat:
GUBERNUR ACEH
238 — 26
  • SANI ISHAK
    Tergugat:
    1.Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional cq. Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional Prof. aceh
    2.DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI AMANAT NASIONAL DPD PAN KABUPATEN ACEH UTARA
    3.DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH UTARA DPRK ACEH UTARA
    4.KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KIP KABUPATEN ACEH UTARA
    5.BUPATI KABUPATEN ACEH UTARA
    Turut Tergugat:
    GUBERNUR ACEH
    Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional cq. DewanPimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional Prof.Aceh, bertempat tinggal di Jalan Imum Lueng BataNomor 32, Banda Aceh, Provinsi Aceh kode pos23247, sebagai Terlawan I;2. Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Dpd PanKabupaten Aceh Utara, bertempat tinggal di JalanMedanaBanda Aceh, Nomor 8, Desa Alue Mudem,Kecamatan Lhoksukon, Kota Lhoksukon, KabupatenAceh Utara, Provinsi Aceh , sebagai Terlawan II;3.
    Bahwa PELAWAN sebagai Kader Partai Amanat Nasional telahterpilin menjadi Anggota DPRK Aceh Utara Daerah Pemilihan NomorUrut 2 daftar calon hasil Pemilu tahun 2014.
    Permasalahan yang diajukan gugatan verstek masih dalam jangkauanInternal partai Amanat Nasional, maka persoalanPergantian antar waktu(PAW) Kader Partai Amanat nasional (PAN) merupakan wewenang InternalPartai Amanat Nasional (PAN) yang harus diselesaikan di tingkat internalPartai Amanat Nasional (PAN) yang tidakperlu melibatkan Terlawan III;Dalam Pokok Perkara1.
    Daftar Calon Tetap Partai Amanat Nasional Daerah PemilihanAceh Utara1; dan4. Keputusan Komisi Pemilihnan Umum Kabupaten Aceh UtaraNomor 180/TAHUN 2014 tentang Perolehan Kursi Partai Politik danPenetapan Calon Terpilin Anggota Dewan Perwakilan RakyatKabupaten Aceh Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2014.
    Fotocopy Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional Nomor:PAN/A/KUSJ/032/III/2017, Perihal Persetujuan PAW Anggota DPRDKabupaten Aceh Utara dari Fraksi PAN an. M. Sani Ishak digantikan olehMarwan Yahya, tanggal 29 Maret 2017, (Bukti T.32);3. Fotocopy Surat Partai Amanat Nasional, Perihal pergantian Antar WaktuAnggota DPRDK dari Partai Amanat Nasional, (Bukti T.33);4. Fotocopy Surat Keputusan Nomor: PAN/A/Kpts/KUSJ/082/III/2018tentang Pemberhentian M.
Pengadilan PN TRENGGALEK Perdata Khusus
Register : 13-06-2023 — Putus : 09-08-2023 — Upload : 22-08-2023
Putusan PN TRENGGALEK Nomor 13/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Trk
Tanggal 9 Agustus 2023 — Penggugat:
Dasiran
Tergugat:
1.DPRD TRENGGALEK
2.DPD PKS Trenggalek
114 — 68
Pengadilan PN MARTAPURA Perdata Khusus
Register : 09-11-2018 — Putus : 07-01-2019 — Upload : 08-01-2019
Putusan PN MARTAPURA Nomor 30/Pdt.Sus-Parpol/2018/PN Mtp
Tanggal 7 Januari 2019 — Penggugat:
FARHAT
Tergugat:
1.Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Bulan Bintang Kabupaten Banjar
2.Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang
273 — 35
  • Penggugat:
    FARHAT
    Tergugat:
    1.Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Bulan Bintang Kabupaten Banjar
    2.Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 16-09-2022 — Putus : 03-01-2023 — Upload : 31-10-2023
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 561/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst
Tanggal 3 Januari 2023 — Penggugat:
FREDERIKUS DEDOY SON TITIRLOLOBY
Tergugat:
1.Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)
2.Sekretaris jendral DPP Partai Hanura
3.Ketua DPD Partai Hanura Provinsi Maluku
4.HENRIKUS SERIN
80 — 53

  • MENGADILI:

    1. Menerima dan mengabulkan eksepsi kewenangan mengadili dari Para Tergugat;
    2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perselisihan internal Partai Hanura sebagaimana dalam gugatan a quo;
    3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.640.000,- (satu juta enamratus empatpuluh ribu rupiah) ;
    Penggugat:
    FREDERIKUS DEDOY SON TITIRLOLOBY
    Tergugat:
    1.Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)
    2.Sekretaris jendral DPP Partai Hanura
    3.Ketua DPD Partai Hanura Provinsi Maluku
    4.HENRIKUS SERIN