/ART) Partai NasDem.

Mahkamah Partai bertugas menyelesaikan perselisihaninternal Partai.3. Penyelesaian perselisihan internal Partai harus diselesaikandalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari.4, Putusan Mahkamah Partai bersifat final dan mengikat internalPartai.5.

Mahkamah Partai bertugas menyelesaikan perselisihaninternal Partai.3. Penyelesaian perselisihan internal Partai harus diselesaikandalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari.4, Putusan Mahkamah Partai bersifat final dan mengikat internalPartai.5. Di tingkat wilayah dibentuk Dewan Kehormatan Partai untukmenyelesaikan perselisihan internal Partai di tingkat Wilayahdan Daerah.;4.

Tangga (AD/ART) Partai NasDem.;6.

DPP Partai NasDem perihalPengunduran diri dari Pengurus dan Anggota Partai NasDem.

Selatan Nomor 800/398/BKDPS/2004 tanggal 14 Januari 2004tentang pemberian izin dan pemberhentian dengan hormat Pegawai Negeri Sipil yangMenjadi anggota Partai Politik, serta pemberhentian tidak dengan hormat sebagaiPegawai Negeri Sipil yang menjadi anggota/Pengurus Partai Politik.

Bahwa atasan Penggugat didaerah adalah Bupati, makaPenggugat telah mengajukan permohonan izin menjadi anggota Partai Politikyaitu Partai Merdeka sesuai dengan surat permohonan tanggal 5 Januari 2004yang ditujukan kepada Bupati Pesisir Selatan (pada waktu itu dijabat olehH.Darizal Basir).

Kembali telahmengajukan izin masuk Partai Politik pada tanggal 1 Oktober 2003.

Surat Badan Kepegawaian Negara No.K.26171V.1914/99, tanggal 8Oktober 2001 tentang Pegawai Negeri Sipil yang menjadi anggota Partai Politik.Bahwa kesemua aturan tersebut tidak melarang dan mengharamkan PNS menjadianggota Partai Politik.

fungsionaris Partai Merdeka oleh DPP Nomor KEP/216B/DPNPM/IX/2003 pada tanggal 1 September 2003 (bukti T8 dan T9).

Bahwa Pemohon merupakan salah satu anggota DPR Kota Sabangyang aktif dari perwakilan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) hasilPemilu 2014, dalam hal ini mengajukan diri sebagai bakal calonanggota DPR Kota Sabang pada Pemilu 2019 dari Partai Aceh yangmerupakan Partai Politik Lokal;2.

Surat Keterangan Sehat Jasmani Dan Rohani yang dikeluarkanoleh Rumah Sakit Umum Pemerintah Kota Sabang dengan SuratKeterangan Dokter Nomor: 812/529/yanmed/RSUSBG/2018 (buktiP8);Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor: SKCK/yanmas/690/Vi/yan.2.3/2018/IKA (bukti P9):Foto Copy Kartu Tanda Anggota Partai Politik (Partai Aceh) (buktiP10);.

Bahwa Pemohon merupakan salah satu anggota DPR Kota Sabang yangaktif dari perwakilan Partai Keadilan Sejahtera hasil Pemilu 2014, dalamhal ini mengajukan diri sebagai calon anggota DPR Kota Sabang padaPemilu 2019 dari Partai Aceh yang merupakan Partai Politik Lokal:4.

wajib menyampaikansurat pernyataan pengunduran diri sebagai anggota partai politik yangdiwakili pada pemilu terakhir;5.

Putusan Nomor 1 P/PAPEMILU/2018Pemilu 2019 untuk Dapil Kota Sabang 1 dari Partai Aceh Nomor UrutCalon 4;4. Memerintahkan Termohon menerbitkan keputusan tentang penetapanPemohon dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DewanPerwakilan Rakyat Kota Sabang untuk Pemilu 2019 Dapil Kota Sabang dari Partai Aceh;5.

internal Partai Politiksebagaimana diatur di dalam AD dan ART;(2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politikatau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik;Bahwa Pasal 33 ayat 1 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011 TentangPerubahan UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politikmenyatakan :(1) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalamPasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan

Nomor2/Pdt.G/2017/PN Mrtpertanggungjawaban keuangan; dan/atau (6) keberatan terhadapkeputusan Partai Politik);(2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutanlain yang dibentuk oleh Partai Politik;(3) Susunan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimanadimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepadaKementerian;(4) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana

Berdasarkan perbuatan Penggugat tersebuttentunya merupakan pelanggaran kode etik atau disiplin partai yangmengakibatkan merusak citra dan nama baik Partai.

kewenangan untuk penyelesaian sengketaPartai Politik yaitu melalui Mahkamah Partai atau sebutan lain sesuai denganAD/ART dan Pengadilan Negeri, bahwa pembagaian kewenangan tersebutadalah bersifat imperatif artinya penyelesaian sengketa Partai Poitik wajibdiselesaikan melalui prosedur internal partai melalui) Mahkamah Partai atausebutan lain sesuai dengan AD/ART.

pernah dimintai keterangannya oleh Mahkamah Partai dansudah pernah meminta penyelesaian kepada Mahkamah Partai PDIPerjuangan, akan tetapi sampai Surat Gugatan ini didaftarkan tidak pernahditanggapi sehingga menurut UndangUndang Partai Politik adalah termasukperselisinan Partai Politik, maka penyelesaiannya adalah masuk kompetensiMahkamah Partai Politik terlebih dahulu, sedangkan Pengadilan Negerimempunyai kompetensi setelah penyelesaian melalui Mahkamah Partai Politiktidak tercapai atau tidak terjadi

Olehkarena berdasarkan pada ketentuan pasal 32 ayat (1) dan ayat (2)Undangundang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan Undangundang Noomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik, dengan tegasmenyatakan :(1) Perselisinan partai politik diselesaikan oleh internal partai politiksebagaimana di atur didalam AD dan ART;Halaman 18 Putusan Nomor 04/G/2018/PTUNSMD(2) Penyelesaian perselisihan Internal Partai Politik sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah PartaiPolitik atau sebutan lain

Oleh karenaberdasarkan pada ketentan pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Undangundang Nomor 2 tahun 2011 tentang perubahan Undangundang nomor2 tahun 2008 tentang partai politik, dengan tegas menyatakan :(1) Perselisinan parai politik diselesaikan oleh Internal Partai Politiksebagaimana diatur di dalam AD dan ART ;(2) Penyelesaian perselisihan partai politik sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilakuka oleh suatu Mahkamah partai politik atau sebutanlain yang dibentuk oleh partai politik..

Bahwa oleh karena perkara ini adalah bersumber dari perselisihanInternal Partai Politik, maka berdasarkan UndangUndang Nomor 2Tahun 2011 tentang perubahan Undangundang nomor 2 tahun 2008tentang parpol dengan tegas menyebutkan bahwa setiap perselisihanyang bersumber dari perselisinan partai politik maka harus diselesaikanterlebih dahulu di internal partai politik ;> Bahwa perkara a quo penggugat belum pernah ada penyelesaian diinternal partai politik, namun ujugujug penggugat langsungmengajukan gugatan

;Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakimmemberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:Menimbang, bahwa UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011 Tentangperubahan undangundang Nomor 2 tahun 2008 tentang partai politikHalaman 48 Putusan Nomor 04/G/2018/PTUNSMD(selanjutnya disebut UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011) dalam Pasal 32berbunyi :(1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politiksebagaimana diatur di dalam AD dan ART.(2) Penyelesaian perselisihan internal Partai

Politik sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutanlain yang dibentuk oleh Partai Politik.(3) Susunan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimanadimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepadaKementerian.(4) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksudpada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari.(5) Putusan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final danmengikat

anggota DPRD karenamengundurkan diri, maka pengunduran diri tersebut diusulkanoleh Partai Politik kepada Pimpinan DPRD dan apabila PartaiPolitik enggan mengusulkan pemberhentian antar waktu, makaPimpinan DPRD menyurati pimpinan partai politik yangbersangkutan untuk segera diusulkan pemberhentian antarwaktu, akan tetapi apabila dalam jangka waktu 14 haripimpinan partai politik tidak mengusulkannya, maka PimpinanHal. 7 dari 42 hal.

Putusan Perkara No: 01/G/2014/PTUN.ABNuntuk selanjutnya diresmikan pemberhentian antare Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor : 39/PUUXI/2013, tanggal 31 Juli 2013 intinya menyatakanAnggota DPR atau DPRD tetap menjadi anggota DPRatau DPRD jika :e Partai Politik yang mencantumkan anggotatersebut tidak lagi menjadi peserta Pemilu ataukepengurusan Partai Politik sudah tidak lagie Anggota DPR atau DPRD tidak diberhentikanatau. ditarik oleh Partai Politik yangmencalonkannya;e Tidak lagi terdapat

MBD yang menjadi alasan/sandaranyaadalah penggugat tidak lagi menjadi Anggota Partai Politik Patroitsebagai partai yang mengusung Penggugat dalam PemiluLegislatif TahunBahwa sekalikali Pimpinan DPRD Kab.

di usulkan oleh pimpinan partai politik;Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 384 ayat (1)UndangUndang Nomor 27 tahun 2009 disebutkan Yang dimaksud denganpimpinan partai politik adalah ketua atau sebutan lain yang sejenis atauyang diberi kewenangan untuk melaksanakan hal tersebut sesuai dengananggaran dasar/anggaran rumah tangga partai politik masingmasing,sedangkan berdasarkan Penjelasan Pasal 103 ayat (1) disebutkan bahwayang dimaksud dengan pimpinan partai politik adalah pimpinan partaipolitik

Proses Pergantian Antar Waktu (PAW) danPemberhentian/Pemecatan Anggota Partai Patriotadalah kewenangan Dewan Pimpinan Pusatsesual AD/ART Partai= 1 6)2. Proses PAW dimaksud butir 1 diatas jugaditegaskan dalam Surat Menteri Dalam Negeri RINomor: 161/3294/Sj tertanggal 24 Juni 2013 point4, bahwa usulan PAW Anggota DPRD harusmendapat Rekomendasi/Keputusan dari DewanPimpinan Pusat Partai Politik;3. Sehubungan dengan hal tersebut diatas,kedudukan Anggota DPRD Kabupaten MalukuBarat Daya A/n.

Bahwa oleh karena untuk memenuhi syarat tersebut, Partai Peduli RakyatNasional (PPRN) bersama partai Pelopor bersepakat dan saling menyetujuiuntuk membentuk satu fraksi di DPRD Propinsi Sumatera Utarasebagaimana disebut Fraksi Pelopor Peduli Rakyat Nasional priode 2009 2014 ;5S. Bahwa kesepakatan tersebut dituangkan dalam Akte Perjanjian Nomor: 32tanggal 24 September 2009 Mercy Rumiris Siregar,SH Notaris/PPAT diMedan ;6.

Notaris/PPAT di Medan mengenai pembentukan Partai Peduli Rakyat Nasional(PPRN) dengan partai Pelopor menjadi 1 (satu) Fraksi ;e Bahwa didalam surat edaran Mahkamah Agung RI No.4 tahun 2003menyebutkan ;1. Bahwa pada umumnya perkaraperkara perdata yang menyangkutpermasalahan internal dalam tubuh partai yang terkait, akan lebih bijakapabila sengketa tersebut diselesaikan terlebin dahulu dalam foruminternal partai, sebelum mengajukannya ke lembaga/badan peradilan ;2.

MDN Halaman 5 dari 16 Halpoin 2 tersebut diatas, maka sangat beralasan hukum apabila MajelisHakim yang memeriksa, mengadili serta yang memutuskan perkara A quountuk menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara Aquo ;Bahwa dalam UU No.2 tahun 2011 tentang perubahan UU No.2 tahun 2008tentang Partai Politik pada pasal 32 ayat 1 dan 2 menyatakan ;1. Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh Internal partai politiksebagaimana diatur didalam AD dabn ART ;2.

Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai politik atausebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik ;Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 32 ayat (1) dan (2) diatas jelas secarategas dinyatakan perselisihan internal partai politik diselesaikan olehinternal partai politik sebagaimana diatur dalam AD dan ART melalui suatuMahkamah yang dibentuk oleh Partai politik atau sebutan lain yangdibentuk oleh Partai Politik ;Bahwa yang

Gugatan penggugat Prematur.Bawa tergugat merupakan anggota dari suatu partai politik yang tundukkepada UndangUndang No.2 tahun 2008 tentang partai politiksebagaimana telah diubah dengan UU No.2 tahun 2011 tentang perubahanUU No.2 tahun 2008 tentang partai politik ;Bahwa didalam pasal 32 ayat (1) UU No.2 tahun 2008 tentang partai politikdinyatakan perselisihan pafrtai politik diselesaikan oleh internal partaipolitik sebagaimana diatur dalam AD dan ART, perselisinan partai politikdimaksud meliputi

PDS sampaisaat ini masih tetap aktif dan tetap eksis, yaitu terbukti adanyapengajuan PAW ( bukti T.4 ), Pemberhentian Penggugat sebagaianggota partai ( bukti T.2 dan T.3 ) serta Penggugat telah menjadianggota dan calon legislatif dari partai politik lain ( dalil gugatanangka 6 ), sehingga keliru apabila judex factie menilai Penggugat/Terbanding tidak harus mengajukan pengunduran diri sebagai anggotalembaga perwakilan rakyat;e Partai pengusung mempunyai hak konstitusional untuk melakukanpemberhentian

berbeda wajibmembuat surat pernyataan pengunduran diri sebagai anggota partai politikasal ( model BB5 ) dan surat pernyataan pengunduran diri sebagai anggotaDPRD Kabupaten /Kota dan surat keputusan pemberhentian sebagaianggota DPRD Kabupaten /Kota;4 Bahwa berdasar lampiran Keputusan KPU Nomor:166/kpts/KPU/Tahun2013, tertanggal 25 Maret 2013, Partai Damai Sejahtera tidak tercantumsebagai partai politik peserta pemilihan umum tahun 2014 karena tidaklolos verifikasi; 5 Bahwa dari ketentuan tersebut

( angka 2, 3 dan 4 ) ada kewajiban bagiPenggugat untuk mengundurkan diri sebagai anggota partai politik dananggota lembaga perwakilan rakyat, karena Penggugat akan mengikutipemilihan umum tahun 2014 dari partai politik yang berbeda;6.

Bahwa berdasar putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, pengadilanmenilai anggota partai politik yang juga merupakan anggota DPRD yangpindah partai politik lain agar dapat mengikuti pemilu berikutnya akibatpartainya tidak lagi menjadi peserta pemilu atau kepengurusan partai politiktersebut sudah tidak ada lagi, tidak harus mengundurkan diri sebagai anggotalembaga perwakilan rakyat dan anggota DPRD tersebut tidak diberhentikanatau ditarik oleh partai yang mencalonkannya pada pemilu sebelumnya.Bahwa karena

;2 Apakah Partai Damai Sejahtera( PDS ) menarik Penggugat/Terbandingdari keanggotaan DPRD Kabupaten Minahasa Utara ? =;3 Apakah dari Partai Damai Sejahtera ( PDS ) masih terdapat kader yangmemenuhi syarat untuk diusulkan sebagai pengganti Penggugat/Terbandinguntuk menjadi anggota DPRD Kabupaten Minahasa ?

yang bergabung,termasuk mengikat DPD Partai Golkar KabupatenBanyuwangi.

: Pimpinan Partai Politik adalah KetuaHal. 39 dari 35 hal. Put.

No.02/K/TUN/201140dan Sekretaris Partai Politik atau Para Ketua danPara Sekretaris Gabungan Partai Politik sesuaitingkatannya, atau dengan sebutan lain sesuaidengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah TanggaPartai Politik yang bersangkutan ;Dalam perkara ini, nampak nyata Yudex Factiemendasarkan pada rekomendasi dan penonaktifanKetua dan Sekretaris DPD Partai Golkar Banyuwangitanggal 19 April 2010 oleh DPD Partai Golkar JawaTimur untuk menganulir atau) membatalkan segalatindakan hukum yang dilakukan

Ketua dan SekretarisDPD Partai Golkar Kabupaten Banyuwangi dalam halkesepakatan koalisi dengan partai lain tanggal 14April 2010 dan pengajuan pasangan calonBupati/Wakil Bupati Banyuwangi pada PemilukadaTahun 2010 tanggal 19 April 2010.

Peraturan KPU No. 68 Tahun = 2009,menyatakan dengan tegas bahwa yang ~ dimaksudPimpinan Partai Politik adalah sesuai dengantingkatannya yang dalam konteks PemilukadaKabupaten/Kota adalah Partai Politik didaerah/kota bersangkutan, bukan partai politikditingkat Provinsi, apalagi tingkat pusat ;.

;Bahwa isi dalam Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suaraadalah adanya rapat KPPS Pemungutan dan Penghitungan suaradalam Pemilu tahun 2014 yang dihadiri oleh saksi dari Partai Politikatau saksi dari Calon Anggota DPD dan Pengawas Pemilu Lapangandengan Lampiran Sertifikat Hasil dan rincian penghitungan perolehansuara di TPS yang ditanda tangani oleh KPPS sebanyak 7( tujuh) orang dan saksi partai politik peserta pemilu.

;Bahwa saksi maupun saksi dari Partai Politik Hanura ada meminta FormulirC 1 baik kepada KPPS maupun kepada PPS desa Hilinamozaua namun tidakdiberikan baik kepada saksi maupun kepada saksi Partai PolitikAtas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak diberikanBerita acara pemungutan dan penghitungan suara serta Sertifikat Hasil danrincian penghitungan perolehan suara kepada saksi karena pada saat dimintamasih belum siap. ; 2222222 22 enna nnn ne ene n eens3HARAPANLAIA, dibawah sumpah pada

;e Bahwa peranan saksi dalam penyelenggaraan Pemilu tersebut adalahsebagai saksi dari Partai Politik Hanura. ada surat mandat untuke Bahwa yang saksi ketahui selama penyenggaraan pemilu di TPS 1desa Hilinamozaua adalah : saksi melihat warga secara ramairamaimendatangi TPS dan melakukan pencoblosan tidak sesuai denganaturan sehingga warga sesuka hati mengambil surat suara danmelakukan pencoblosan lebih dari satu kali ;e Bahwa selain dari pada itu pada saat saksi melapor ke KPPS sebagaisaksi dari Partai

;Bahwa pada saat dilaksanakan pemungutan suara di TPS I Hilinamozaua adapetugas PPL yang hadir yaitu HENDRIKUS CERI GAHO dan saksi Parpolyang hadir hanya dua orang yaitu Feri Laia ( Partai Hanura) dan MezakiLatura ( Partai PDIP ) adalah HARAPANBahwa proses pengisian Berita Acara pemungutan dan penghitungansuara serta sertifikat hasil penghitungan suara (Formulir model C 1 )dilaksanakan dirumah Sekdes Hilinamozaua hari mulai gelap danlampu padam di TPS 1 tersebut.

;e Bahwa isi dalam Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suaraadalah adanya rapat KPPS Pemungutan dan Penghitungan suaradalam Pemilu tahun 2014 yang dihadiri oleh saksi dari Partai Politikatau saksi dari Calon Anggota DPD dan Pengawas Pemilu Lapangandengan Lampiran Sertifikat Hasil dan rincian penghitungan perolehansuaradi TPS yang ditanda tangani oleh KPPS sebanyak 7( tujuh) orang dan saksi partai politik peserta pemilu.

Tentang Partai Politik dan Surat Edaran Mahkamah RI No. 4 Tahun2003, AD/ART Partai dan Peraturan Peraturan Partai serta Surat suratKeputusan Internal Partai Kebangkitan Bangsa, Bahwa UU No. 2 Tahun 2012, Tentang Partai Politik Pasal 32menjelaskan ;Ayat 1. Perselisinan Partai Politik diselesaikan oleh Internal Partai Politiksebagai mana diatur didalam AD dan ART.Ayat 2.

Penyelesian perselisihan Internal Partai Politik sebagai manadimaksud dalam ayat1 dilakukan oleh suatu Mahkamah PartaiPolitik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai PolitikAyat 3. Susunan Mahkamah Partai atau sebutan lain sebagai manadimaksud pada ayat 2 disampaikan oleh Pimpinan Partai Politikkepada KementrianAyat 4. Penyelesaian perselisihan Internal Partai Politik sebagai mana ayat2 harus diselesaikan paling lambat 60 hari.Ayat5.

Tentang Partai Politik, DPPPKB telah membentuk lembaga khusus yang menangani adanya pengaduananggota dan atau pengurus PKB se Indonesia mengenai konflik Internal dalamtubuh Partai Kebangkitan Bangsa yang dikenal dengan Majelis Tahkim, dimanaMajelis Tahkim tersebut diatur dalam Peraturan Partai No. 1 Tahun 2011.adalah merupakan Mahkamah Partai Politik sebagai mana ketentuan pasal 32ayat 2, UU No. 2 Tahun 2011, Tentang Perubahan atas UU No. 2 Tahun 2008.Tentang Partai Politik dengan demikian semua

Permohonan adalah pengajuan keberatan terhadap keputusan yangditerbitkan oleh Dewan Pengurus Partai Kebangkitan Bangsa.8. Pemohon adalah anggota Partai Kebangkitan Bangsa yangmengajukan permohonan keberatan terhadap keputusan Partai ;9.

, bahwa oleh karena hal ini termasuk dalam kelompokperselisihan internal partai politik, maka penyelesaiannya harus berpedoman21kepada Pasal 32 UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, yang bunyinya sebagaiberikut :(1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politiksebagaimana diatur di dalam AD dan ART.(2) Penyelesaian perselisinan internal Partai Politik sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah

Bahwa berdasarkan UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 tentang PartaiPolitik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189), khususnyaketentuan Pasal 32;Ayat (1) "...Perselisinan Partai Politik Diselesaikan Oleh Internal Partai PolitikSebagaimana Diatur di Dalam AD dan ART";Ayat (2) "...Penyelesaian Perselisihan Internal Partai Politik SebagaimanaDimaksud Pada Ayat (1) Dilakukan Suatu Mahkamah Partai Politik AtauSebutan Lain Yang Dibentuk

Oleh Partai Politik";Ayat (3) "..Susunan Mahkamah Partai Politik Atau Sebutan LainSebagaimana Dimaksud Pada Ayat (2) Disampaikan Oleh Pimpinan PartaiPolitik Kepada Kementerian";Hal. 4 dari 10 hal.

Politik 2 adalah sebagai berikut:Ayat (1) Yang Dimaksud Perselisihan Partai Politik Meliputi Antara Lain:1.

Nomor 668 K/Pdt/2013dimasukkan untuk diregistrasi di bagian Keperdataan Pengadilan NegeriMasohi, Penggugat sama sekali belum serta tidak mengajukan keberatankepada Badan Kehormatan dan/ atau Lembaga Arbitrase Dewan PimpinanPusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) sebagaimana diatur dalamketentuan Pasal 35 Anggaran Rumah Tangga Partai Kebangkitan Bangsa(PKB) sebagai bentuk penyelesaian secara internal atas segala produkkebijakan partai, maka menurut hukum gugatan Penggugat haruslahdinyatakan tidak

,kesatuan dan secara fungsional adalah hierarkis efektif sehingga secarayuridis formal seharusnya Penggugat bukan saja mengajukan gugatankepada Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa (DPC PKB)Kabupaten Maluku Tengah, tetapi seluruh unsur dan struktur badan hukumPartai Kebangkitan Bangsa (PKB) secara holistik, yaitu Dewan PimpinanPusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) maupun Dewan PimpinanWilayah Partai Kebangkitan Bangsa (DPW PKB) Provinsi Maluku secaraberjenjang dengan demikian, maka

Memerintahkan agar barang bukti berupa :o 1 (satu) keping DVD rekaman pertemuan para Kepala Sekolah SD,SMP,SMA/SMK dan KCDK se Kabupaten Konawe Utara tanggal 25 Februari 2014 di aula Kantor Bupati Kabupaten Konawe Utara ;o Daftar nama-nama pelaksana kampanye pemilihan umum DPR,DPD,DPRD tahun 2014 Kabupaten Konawe Utara ;Dikembalikan kepada HAMIRUDDIN UDU, S.Pd, M.Hum Ketua Bawaslu ProvinsiSulawesi Tenggara ;o 1 (satu) fotokopi Eksamplar surat pencalonan anggota DPRD Kabupaten Konawe Utara dari Partai

Demokrat Pemilu DPR,DPD dan DPRD tahun 2014 (model B) yang telah disahkan oleh KPUD Kabupaten Konawe Utara ;o 1 (satu) fotokopi Eksamplar Daftar calon Anggota DPRD Kabupaten Konawe Utara dari Partai Demokrat (Model BA) yang telah disahkan KPUD Kabupaten Konawe Utara ;Dikembalikan kepada PERDIN.SP Anggota KPU Kabupaten Konawe Utara ;o 1 (satu) Eksamplar daftar hadir kegiatan rapat koordinasi/pertemuan yang dilaksanakan di Aula Kantor Bupati Konawe Utara pada tanggal 25 Februari 2014 yang dihadiri

ASWAD SULAEMAN DAN HAJI ABU HAERA,PERTEMUAN INI JANGAN SAMPAI BOCOR ;Bahwa Partai Demokrat terdaftar di KPU (Komisi Pemilihan Umum)dengan nomor urut 7 sebagai salah satu Partai Peserta Pemilu tahun2014, dengan visi dan misi sebagai berikut :Visi :Halaman 7 dari65 Putusan Nomor : 1/Pid.S/2014./PN.Unh.Terwujudnya Partai Demokrat sebagai partai yang kuat dan modernserta memenangi Pemilu 2014 ;e Misi :Adapun misi Partai untuk merealisasikan Visi tersebut di atas, adalahsebagai berikut :a.

Melanjutkan perkuatan dan pengembangan Partai Demokratsecara terarah, sistematis, terintegrasi dan berkelanjutan ;b. Mewujudkan Partai Demokrat menjadi partai yang kuat danmodern pada tahun 2014 ;c. Meningkatkan pertisipasi dan kontribusi dalam pembangunannasional diseluruh tanah air ;d. Memenangkan perolehan suara minimal 30% pada Pemilu 2014 ;e Bahwa yang disampaikan terdakwa Drs. H.

ASWAD SULAEMAN DAN HAJI ABU HAERA,PERTEMUAN INI JANGAN SAMPAI BOCOR ;Bahwa Partai Demokrat terdaftar di KPU (Komisi Pemilihan Umum)dengan nomor urut 7 sebagai salah satu Partai Peserta Pemilu tahun2014, dengan visi dan misi sebagai berikut :Visi :Terwujudnya Partai Demokrat sebagai partai yang kuat dan modernserta memenangi Pemilu 2014 ;Misi :Adapun misi Partai untuk merealisasikan Visi tersebut di atas, adalahsebagai berikut :a.

Melanjutkan perkuatan dan pengembangan Partai Demokratsecara terarah, sistematis, terintegrasi dan berkelanjutan ;1.b. Mewujudkan Partai Demokrat menjadi partai yang kuat danmodern pada tahun 2014 ;c. Meningkatkan pertisipasi dan kontribusi dalam pembangunannasional diseluruh tanah air ;d. Memenangkan perolehan suara minimal 30% pada Pemilu 2014 ;Bahwa yang disampaikan terdakwa Drs. H.

,M.SC dan Sekretaris JenderalEDHIE BASKORO YUDHONO, M.Sc dengan visi misi sebagai berikut :VisiTerwujudnya Partai Demokrat sebagai partai yang kuat dan modern sertamemenangi Pemilu 2014 ;Misi:a. Melanjutkan perkuatan dan pengembangan Partai Demokrat secaraterarah, sistematis, terintegrasi dan berkelanjutan ;b. Mewujudkan Partai Demokrat menjadi partai yang kuat dan modernpada tahun 2014 ;c. Meningkatkan pertisipasi dan kontribusi dalam pembangunan nasionaldiseluruh tanah air ;d.

suara untuk pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD dan DPRD Kabupaten / Kota pada TPS 1 s / d TPS 12 Desa Hitulama Kabupaten Maluku Tengah ;- Asli 12 (dua belas) rekapan model C beserta lampiran berita acara pemungutan suara dan perhitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD dan DPRD Kabupaten / Kota pada TPS 1 s / d TPS 12 Desa Hitulama Kabupaten Maluku Tengah ;- Asli 1 (satu) rekapan Model D beserta lampiran berita acara rekapitulasi hasil perolehan / perhitungan suara partai

politik dan calon anggota DPR, DPD, DPRD dan DPRD Kabupaten / Kota serta calon DPD tingkat Desa / Kelurahan dalam pemilu tahun 2014 ;- Asli 1 (satu) rekapan Model D beserta lampiran berita acara rekapitulasi hasil perolehan / perhitungan suara partai politik dan calon anggota anggota DPR, DPD, DPRD dan DPRD Kabupaten / Kota serta calon DPD tingkat kecamatan dalam pemilu tahun 2014 ;- Asli D.Plano Negeri Hitu Lama sebanyak 13 (tiga belas) lembar ;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan

;e Asli 1 (satu) rekapan Model D beserta lampiran berita acararekapitulasi hasil perolehan / perhitungan suara partai politik dan calonanggota DPR, DPD, DPRD dan DPRD Kabupaten / Kota serta calonDPD tingkat Desa / Kelurahan dalam pemilu tahun 2014.;e Asli 1 (satu) rekapan Model D beserta lampiran berita acararekapitulasi hasil perolehan / perhitungan suara partai politik dan calonanggota anggota DPR, DPD, DPRD dan DPRD Kabupaten / Kotaserta calon DPD tingkat kecamatan dalam pemilu tahun 2014.

Alias BP Lemuntuk menambahkan suara dar Partai PDI Perjuangan untuk ditambahkankepada Terdakwa Il Johanis Herman Serang, S.

Pd adalah sesama calon anggotaLegislatif dari Partai Demokrasi Indonesia Peruangan (PDIP) pada daerahPemilinan 3 (tiga) yang meliputi Kecamatan Leihitu, Salahutu dan LeihituBarat..

Alias Ucu dengan Terdakwa ll Johanis Herman Serang,S.Pd. alias Herman tidak mengakibatkan peserta pemilu/partai poltiklain mendapatkan tambahan suara, atau perolehan suara peserapemilu/partai poliik menjadi berkurang, oleh karena terdakwa danterdakwa Il berasal dari peserta pemilu/partai poliik yang sama yakniPDI Peruangan di daerah pemilinan 3 untuk pemilu anggota DPRDKabupaten Maluku Tengah.3.

Bahwa dengan jumlah perolehan suara yang tetap dan atau tidakberubahnya perolehan suara PDI Peruangan sebagai pesertapemilu/partai poliik di PPK Kecamatan Leihituy maka secara hukumHalaman 17 dari 36 Putusan No. 30/Pid.Sus/2014/PT.AMB.suara seorang pemilih adalah tetap mempunyai nilai dan memilikimanfaat bagi peserta pemilu/partai politik.d.

Bahwa Penggugat Idan Penggugat II adalah Pasangan Bakal CalonWalikota Dan Wakil Walikota Kota Sorongyang diusung oleh PartaiPolitik/Gabungan Partai Politik sebagai berikut: a. Partai Demokrat; b. Partai Kasih Demokrasi Indonesia; c. Partai Amanat Nasional; d. Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia; e.

Cabang Kota Sorong dari Partai Politik/GabunganPartai Politik pengusung, (formulir Model B2KWK.KPU Partai Politik);3.

Bahwa dari lampiran hasil penelitian dan verifikasi berkas PasanganBakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2012, makadari 5 (lima) Partai Politik/Gabungan Partai Politik yang dinyatakanlolos hanya 3 (tiga) Partai Politik/Gabungan Partai Politik, masingmasing : Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN) dan PartaiPengusaha dan Pekerja Indonesia, sedangkan Partai Kasih DemokrasiIndonesia (PKDI)sebagai Partai Politik yang memperoleh kursi padaPemilihan Umum Anggota DPRD Tahun 2009, dinyatakan

Gabungan partai politik yang memiliki kursi di DPRDyang bersangkutan dengan partai politik yang tidakmemiliki kursi di DPRD yang bersangkutan; atau; c.

partai dari Partai Kasih DemokrasiIndonesia menjadi Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia dan faktahukum inilah yang digunakan oleh Tergugat untuk menjalankanTahapan dalam Proses Pemilukada di Kota Sorong.

MOM, PARTAI GERAKAN 2 (DUA) 3,213SE INDONESIA RAYA13 SONNY PARTAI GERAKAN 2 (DUA) 2,932M.KAPARANG, SE INDONESIA RAYA14 KRISTIAN VIKTOR PARTAI BULAN 2 (DUA) 2,040KABEI BINTANG15 GERSON HAROLD PARTAI BULAN 2 (DUA) 3,112IMBIR BINTANG16 ANTONIUS PARTAI KEADILAN 2 (DUA) 1,653KEMONG, S.IK DAN PERSATUANINDONESIA17 ANUS JIKWA PARTAI NASIONAL 3 (TIGA) 2,236DEMOKRAT18 MARKUS TIMANG PARTAI GERAKAN 3 (TIGA) 2,388 Halaman 17dari 88halaman Putusan Nomor:34/G/2015/PTUN JPR.

INDONESIA RAYA 19 DEN B HAGABAL PARTAI GERAKAN 3 (TIGA) 2,992INDONESIA RAYA20 ELIZABETH PARTAI DEMOKRAT 3 (TIGA) 2,997TENAWE21 YULIUS KUM PARTAI DEMOKRAT 3 (TIGA) 2,/9722 PHILIPUS B PARTAI AMANAT 3 (TIGA) 2,917WAKERKWA, NASIONALSE.Msi23 KRIS MAGAI PARTAI AMANAT 3 (TIGA) 3,022NASIONAL24 SALEH ALHAMID PARTAI HATI 3 (TIGA) 2,991NURANI RAKYAT25 THADEUS KWALIK PARTAI BULAN 3 (TIGA) 2,083BINTANG26 GEORGE DEDA PARTAI KEADILAN 3 (TIGA) 1,787DAN PERSATUANINDONESIA27 OKTOVIANUS PARTAI GOLONGAN 4 (EMPAT) 3,739BEANAL

2 3 4 5 Halaman 19dari 88halaman Putusan Nomor : 34/G/2015/PTUN JPR. 1 KAREL IWINGKAWAK PARTAI 1 (SATU)GOLONGAN KARYA2 ALPIUS EDOWAY PARTAI 1 (SATU)GOLONGAN KARYA3 LUTHER WAKERKWA, PARTAI =AMANAT 1 (SATU)SH NASIONAL4 JOHAN ADE PARTAI PELOPOR 1 (SATU)MATULESSY5 PIETER VAN MAGAL PARTAI 1 (SATU)DEMOKRAT6 AGUSTINUS PARTAI HATI 1 (SATU)ANGGAIBAK NURANI RAKYAT7 YOHANIS FELIX PARTAI 1 (SATU)HELYANAN, SE DEMOKRASIINDONESIAPERJUANGAN8 YAN SAMPE, SE PARTAI DAMAI 1 (SATU)SEJAHTERA9 Drs.

MOM, SE PARTAI GERAKAN 1 (SATU)INDONESIA RAYA13 FANDANITA PARTAI REPUBLIKA 1 (SATU)SILIMANG, SH NUSANTARA14 MILIER KOGOYA, PARTAI 1 (SATU)S.Sos KEBANGKITANBANGSA15 GERSON COEM PARTAI 2 (DUA)WANDIKBO GOLONGAN KARYA16 YENES NATKIME PARTAI 2 (DUA)DEMOKRAT17 MUSLIHUDDIN PARTAI KEADILAN 2 (DUA)SEJAHTERA18 PELAS GWIJANGGE PARTAI BURUH 2 (DUA)19 WILHELMUS PIGAI PARTAI PENEGAK 2 (DUA)DEMOKRASIINDONESIA20 TRIFENA M .PINAL, PARTAI 3 (TIGA)B.Sc GOLONGAN KARYA21 ATHANASIUS ALLO PARTAI 3 (TIGA) Halaman 21dari

PARTAI PATRIOT 3 (TIGA) KARUPUKARO23 JIMMY SALOM PARTAI 3 (TIGA)ERELAK, AK.S.Ip DEMOKRAT 24 ANASTASIA TEKEGE PARTAI INDONESIA 3 (TIGA)SEJAHTERA 25 FABIANUS JEMADU PARTAI BURUH 3 (TIGA) 8.

JOSEF BERNADUS SEMADU SADIPUN,selaku Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golongan Karya TK.

JOSEF BERNADUS SEMADU SADIPUN,selaku Ketua Dewan pimpinan Daerah (DPD) Partai Golongan Karya TK.

bahwa Ketua DPD Partai Golkar KabupatenSikka Hasil Musyawarah Daerah Luar Biasa telahmempertanggungjawabkan dan sudah melaporkan hasil penggunaankeuangan Partai Golkar Kabupaten Sikka sebesar Rp140.000.000 (seratusempat puluh juta rupiah) sedangkan mantan Ketua DPD Partai Golkar(Drs.J.B.

DPD) Partai GolonganHal. 19 dari 21 hal.

dan menjaga kewibawaan dan martabat partai.

Dimana ketentuan di dalam Pasal 32 menerangkanpada pokoknya jika perselisihan partai politik diselesaikanterlebih dahulu oleh internal partai politik atau sebutan lainyang dibentuk oleh partai politik dimana jangka waktupenyelesaian paling lambat 60 hari. Dengan demikian,secara hukum Pengadilan Negeri Sragen berwenangmemeriksa dan mengadili perkara a quo.

Bahwa selain itu, berdasarkan ketentuan pada Pasal 32UndangUndang No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan AtasUndangundang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politikyang diundangkan pada tanggal 15 Januari 2011menyatakan :1) Perselisihan partai politik diselesaikan oleh internal partai politiksebagaimana diatur di dalam AD ART ;2) Penyelesaian perselisihan internal partai politik sebagaimanadimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh Mahkamah Partai Politik atausebutan lain yang dibentuk oleh partai politik ;3)

politik yangmerupakan kewenangan Mahkamah Partai Cq.

perselisihan partai sebagaimana yang diatur dalam Pasal 13Peraturan Partai No. 1 Tahun 2011, karenanya Penggugat belum melaksanakanupaya penyelesaian melalui internal partai.

Pembanding/Penggugat : Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Labuhanbatu Diwakili Oleh : Jackson Oktaryo Nababan, S.H
Terbanding/Tergugat I : TIO TJING KAW atau LINDAWATI
Terbanding/Tergugat II : H.PANGONAL HARAHAP, SE, Msi
Terbanding/Tergugat III : AHMAD RINTO GUNARI, Bsc
Terbanding/Tergugat IV : Badan Pertanahan Nasional BPN Kabupaten Labuhan Batu
Terbanding/Tergugat V : Jhonny Agape Lumbantobing,SH

Hasan Basri sejak Tahun1973 dengan demikian Penggugat telah menguasai tanah objek perkaraselama 47 Tahun sampai dengan sekarang;Bahwa tanah dan bangunan Kantor DPC Partai Demokrasi IndonesiaPerjuangan Kabupaten Labuhanbatu yang terletak dijalan Jenderal AnmadYani No.118 Rantauprapat Kelurahan Bakaranbatu Kecamatan RantauSelatan kabupaten Labuhanbatu adalah milik Partai PDI Perjuangan dantelah tercatat dan terdaftar sebagai aset Partai sejak tahun 1984 ketika itumasih bernama Partai Demokrasi Indonesia

dan sampai dengan sekarangmasih tercatat sebagai aset Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;Bahwa pada tanggal 3 Desember 2012 H.

dilakukanberdasarkan Peraturan dan Ketentuan dalam Anggaran Dasar danAnggaran Rumah Tangga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

yang terletak di dijalan Jenderal Anmad Yani No.118Rantauprapat kelurahan Bakaranbatu Kecamatan Rantau SelatanKabupaten Labuhanbatu adalah milik Partai Partai Demokrasi IndonesiaPerjuangan dan telah tercatat dan terdaftar sebagai aset Partai sejakHalaman 10 dari 46 halaman Perkara Nomor 441/Pdt/2021/PT Mdn10.11.12.tahun 1984 ketika itu masih bernama Partai Demokrasi Indonesia dansampai dengan sekarang masih tercatat sebagai aset Partai DemokrasiIndonesia Perjuangan, yang mempunyai batasbatas sebagai

;Bahwa adapun kronologis / historis tanah terperkara hingga dijadikan Kantor oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai DemokrasiIndonesia Perjuangan Labuhanbatu adalah, sebagai berikut :e Pada mulanya Hasan Basri (ayah Tergugatlll) adalah seorangpolitikus yang memimpin (Sebagai ketua) Partai NasionalIndonesia (PNI) di Kabupaten Labuhanbatu;e Kemudian Pemerintah menciutkan partaipartai yang diIndonesia dari 10 Partai menjadi 3 (tiga) Partai yakni GolonganKarya (Golkar), Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

Ykub Lumbantobing secara lisan pernah mengusulkankepada suami Penggugat (Lundu Panjaitan, SH,MA) yang pada masa itumenjabat sebagai Bupato Tapanuli Utara dan merangkap sebagai KetuaDewan Penasihat DPD partai Golkar Tapanuli Utara untuk mencarikantanah pertapakan untuk pembangunan gedung kantor DPD Partai GolkarTapanuli Utara di Tarutung;Bahwa atas usul dari Drs.

3 dari 23 Putusan Nomor 117/Pdt/2020/PT MDN10.Ba12.13.saja yang ikut memakai atau menguasai tanah milik Penggugat tanpa suatusyarat apapun;Bahwa adapun motivasi Penggugat memberikan tanah miliknya kepadaDPD Partai Golkar Tapanuli Utara /Turut Tergugat untuk dipinjam pakaiguna peruntukan Pembangunan Gedung DPD Partai Golkar Tapanuli Utaraadalah karena Penggugat merasa terpanggil untuk mewujudkankecintaannya demi kemajuan Partai Golkar Tapanuli Utara;Bahwa oleh karena Penggugat dan suami Penggugat

Yakub Lumbantobing selakuKetua DPP Fungsionaris Partai Goljar Pusat dan pastisipasi dari seluruhkaderkader Partai Golkar Tapanuli Utara dan termasuk contribusi darisuami Penggugat (Lundu Panjaitan, SH, MA);Bahwa selain pembanginan fisik gedung kantor DPD Partai Golkar TapanulliUtara, diatas tanah tersebut juga ada dibuat prasasti yang ditandatanganiKetua DPP Partai Golkar (Drs.

Yakub Lumbantobing) akan tetapi prasastitersebut telah dibongkar oleh Tergugat dengan tujuan untukmenghilangkan sejarah pembangunan gedung DPD Partai Golkar TapanuliUtara diatas tanah milik Penggugat;Bahwa setelah pembangunan fisik gedung Kantor Partai Golkar danPrasasti selesai dibangun diatas tanah milik Penggugat maka DPD PartaiGolkar Tapanuli Utara/Turut Tergugat secara resmi memakau gedungKantor Golkar tersebut sebagai tempat sekretariat sementara untukmenjalankan kegiatan rutinitas partai Golkar

rutinitas Partai Golkar di Kantor Sekretariat DPD PartaiGolkar Tapanuli Utara yang sudah dibangun diatas tanah milik Penggugat,dan Tergugat pun merampas atau menyerobot tanah milik Penggugatsecara membabi buta dan membongkar prasasti Partai Golkar yang sudahdibangun dan mengklaim seolaholah tanah milik Penggugat yangdipinjamkan kepada DPD Partai Golkar Tapanuli Utara/Turut Tergugatseperti milik Tergugat sendiri.