Ditemukan 103647 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 20-11-2017 — Putus : 06-12-2017 — Upload : 15-01-2018
Putusan PN WAINGAPU Nomor 4/Pid.Pra/2017/PN.Wgp.
Tanggal 6 Desember 2017 — -GABRIEL MANIK UN.SVD
17931806
  • Pol: LP /231/IX/2017/NTT/Res.ST, tanggal 05 Juli 2017;Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka tindakan TermohonPraperadilan yang tidak memenuhi minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimanatertuang dalam Putusan Mahkamah Kontitusi dengan Nomor Perkara 21/PUUX1V2014, maka dapat dinyatakan TIDAK SAH dan tidak berdasarkan hukum;Bahwa oleh karena penetapan Tersangka Para Pemohon dinyatakan tidak sahdan tidak berdasarkan hukum, maka Para Tersangka harus dipulihnkan hakhaknya sebagai warga negara dalam
    menegaskan Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeriuntuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undangundang ini, tentang :a. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan ataspermintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasatersangka;b. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutanatas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan ;Cc. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka ataukeluarganya atau pihak lain atas
    Tentang tidak sahnya penetapan Tersangka atas diri Para Pemohon;2. Penetapan para Tersangka dalam perkara aquo tidak didahului dengan suratperintah penyelidikan ;3.
    Apakah Penetapan Tersangka oleh Termohon terhadap Para Pemohon adalahsah menurut hukum?
    Hal tersebut sematamata untuk melindungi seseorangdari tindakan sewenangwenang penyidik yang kemungkinan besar dapat terjadiketika seseorang ditetapkan sebagai tersangka;Menimbang, bahwa setelah lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut,maka permohonan praperadilan atas penetapan tersangka memiliki landasan hukumuntuk diajukan ke Pengadilan, namun terdapat karakteristik khusus pengajuanpraperadilan terkait penetapan tersangka yakni haruslah ditemukan adanya minimal2 (dua) alat bukti yang sah
Register : 15-09-2023 — Putus : 22-09-2023 — Upload : 29-09-2023
Putusan PN SORONG Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Son
Tanggal 22 September 2023 — Pemohon:
Selviana Wanma
Termohon:
Kejaksaan Negeri Sorong
3115
Register : 16-08-2022 — Putus : 12-09-2022 — Upload : 19-09-2022
Putusan PN SIBOLGA Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Sbg
Tanggal 12 September 2022 — Pemohon:
DIAN ARIANI PILIANG
Termohon:
KEPOLISIAN RESOR SIBOLGA
308
Register : 01-02-2023 — Putus : 23-02-2023 — Upload : 12-04-2023
Putusan PN KENDARI Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Kdi
Tanggal 23 Februari 2023 — Pemohon:
YENIAYAS LATORUMO
Termohon:
Negara Republik Indonesia Cq. Kepolisian Negara Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara Cq. Direktorat Reserse Dan Kriminal Umum Polda Sulawesi Tenggara
288
Register : 12-07-2018 — Putus : 07-08-2018 — Upload : 10-06-2024
Putusan PN MEDAN Nomor 48/Pid.Pra/2018/PN Mdn
Tanggal 7 Agustus 2018 — Pemohon:
1.SANDI SETIAWAN
2.GOKROHA SAUT SANGAPTA MANALU
3.IIQ PERMANA MULDI
Termohon:
1.KEPALA SATUAN RESERSE DAN KRIMINAL UMUM KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MEDAN
2.KEPALA UNIT PIDANA UMUM SATUAN RESERSE DAN KRIMINAL KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MEDAN
3.PENYIDIK PEMBANTU AIPDA. KRISMAN COKRO PRANOLO, SP
34
Register : 11-10-2022 — Putus : 31-10-2022 — Upload : 01-11-2022
Putusan PN PEKANBARU Nomor 13/Pid.Pra/2022/PN Pbr
Tanggal 31 Oktober 2022 — Pemohon:
MICXY FRANSINA.A.
Termohon:
Direktorat Reserse Kriminal Umum Ditreskrium Polda Riau
2811
Register : 19-10-2023 — Putus : 27-10-2023 — Upload : 02-11-2023
Putusan PN STABAT Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Stb
Tanggal 27 Oktober 2023 — Pemohon:
Azman
Termohon:
Kapolres Langkat Cq. Kasat reskrim Polres Langkat
150
Register : 17-02-2023 — Putus : 20-03-2023 — Upload : 24-03-2023
Putusan PN SURABAYA Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Sby
Tanggal 20 Maret 2023 — Pemohon:
1.TONY SARAGIH
2.WIRJONO KOESOEMA
Termohon:
Kepala Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Surabaya
214
Register : 17-06-2019 — Putus : 25-06-2019 — Upload : 26-06-2019
Putusan PN DOMPU Nomor 4/Pid.Pra/2019/PN Dpu
Tanggal 25 Juni 2019 — Pemohon:
H. A HAFID
Termohon:
KAPOLRI RI , Cq KAPOLDA NTB, Cq KAPOLRES DOMPU
3823
  • ./2019/PN DpuDEMI KEADILANBERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Hakim PraPeradilan pada Pengadilan Negeri Dompu di DompuSetelah membaca surat permohonan tersangka/kuasa hokum tersangkatanggal 17 Juni 2019 Reg. No. 04/Pid.Pra/2019/PN Dpu dalam perkara antara :A HAPID : dalam hal ini memberikan kuasa kepada Neki Hendrata, 5S.H., Edi Susanto, S.H., masingmasing advokat yangberalamat di Jalan Ayani No. 31, Kel.
Register : 28-02-2017 — Putus : 04-04-2017 — Upload : 17-01-2018
Putusan PN PACITAN Nomor 1/Pid.Pra/2017/PN Pct
Tanggal 4 April 2017 — Pemohon:
H. MAWARDI, SH
Termohon:
KEJAKSAAN NEGERI PACITAN
9334
  • Menyatakan Surat Perintah Penyidikan dari Kepala Kejaksaan Negeri Pacitan Nomor : PRINT-01/O.5.38/Fd.1/02/2016 tanggal 11 Februari 2016 yang dijadikan dasar untuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangka sebagaimana dimaksud di dalam Surat Panggilan Tersangka II Nomor : SP - 144/O.5.38/Fd.1/02/2017 tanggal 23 Februari 2017 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

    3.

    Menyatakan Penetapan Tersangka atas diri Pemohon yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak sah;

    4. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

    5. Menetapkan biaya perkara sebesar nihil;

Register : 12-10-2022 — Putus : 08-11-2022 — Upload : 09-11-2022
Putusan PN MANADO Nomor 12/Pid.Pra/2022/PN Mnd
Tanggal 8 Nopember 2022 — Pemohon:
DENNY TOMY SENDUK, SE
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI UTARA Cq. DITRESKRIMSUS POLDA SULUT
3216
Register : 19-09-2017 — Putus : 24-10-2017 — Upload : 31-10-2017
Putusan PN SURAKARTA Nomor 4/Pid.Pra/2017/PN Skt
Tanggal 24 Oktober 2017 — Pemohon:
Drs. Rudy Indijarto , S.Akt
Termohon:
Kementerian Keuangan R.I Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II
12455
  • lagi penetapan sebagai Tersangka tersebutdilakukan tidak menurut hukum.
    Iniberarti bahwa esensi dari Praperadilan adalah untuk mengawasi tindakanpenyidik dalam menetapkan seseorang sebagai Tersangka danmengawasi upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik atau penuntutumum terhadap Tersangka.
    PEMOHON DITETAPKAN SEBAGAI TERSANGKA BERDASARKANDUGAAN TINDAK PIDANA PAJAK YANG TELAH DALUWARSAPENUNTUTANNYA.1.
    PENETAPAN TERSANGKA ATAS PEMOHON TIDAK CUKUP BUKTI.1. Bahwa penetapan PEMOHON sebagai tersangka berdasarkan SuratPerintah Penyidikan No.
    PEMOHON DITETAPKAN SEBAGAI TERSANGKA BERDASARKANDUGAAN TINDAK PIDANA PAJAK YANG TELAH DALUWARSAPENUNTUTANNYA ;2.
Register : 13-04-2022 — Putus : 20-05-2022 — Upload : 01-11-2022
Putusan PN MEDAN Nomor 13/Pid.Pra/2022/PN Mdn
Tanggal 20 Mei 2022 — Pemohon:
ANTHONY
Termohon:
PEMERINTAH RI Cq. KAPOLRI Cq. KAPOLDA SUMATERA UTARA, c.q KEPALA KEPOLISIAN RESORT KOTA MEDAN
236
  • ./2021/Reskrim Tanggal 04 Juni 2021 tentang perintah Penyidikan, oleh Kasatreskrim Polrestabes Medan terhadap perkara dugaan tindak pidana penggelapan dan atau penggelapan dalam jabatan yang diatur dalam pasal 372 KUHP dan atau 374 KUHP, dengan Laporan Polisi Nomor : LP/593/III/2021/SPKT RESTABES MEDAN, Tanggal 18 Maret 2021. atas nama Tersangka Anthony yang diterbitkan Termohon dan berakibat kepada terbitnya Surat Penetapan Tersangka dengan Nomor : SP.Status/372/IX/ RES.1.11./2021/Reskrim
Register : 18-05-2018 — Putus : 04-06-2018 — Upload : 21-09-2023
Putusan PN SEMARANG Nomor 8/Pid.Pra/2018/PN Smg
Tanggal 4 Juni 2018 — Pemohon:
SUTIYO
Termohon:
DIRESKRIMUM POLRESTABES KOTA SEMARANG
4517
Register : 23-07-2018 — Putus : 07-08-2018 — Upload : 04-10-2018
Putusan PN PAMEKASAN Nomor 2/Pid.Pra/2018/PN pmk
Tanggal 7 Agustus 2018 — Pemohon:
SAMLAWI
Termohon:
Kepala Kepolisian Resort Pamekasan
4611
  • Surat Perintah Penahanan No.SPRINKAP/31/IV/HUK.6.6/2018 Satnarkoba tanggal 21 April 2018, atasnama Tersangka SAMLAWI Termohon telah menetapkan Pemohonsebagai Tersangka atas Laporan Polisi Nomor Pol.
    SPRINKAP/31/IV/HUK.6.6/2018 Satnarkoba tanggal 21 April 2018; Penetapan Nomor 19/Pen.Pid/2018/PN.Pmk tanggal 4 Juni 2018; Penetapan Nomor 26/Pen.Pid/2018/PN.Pmk tanggal 12 Juli 2018, atas nama Tersangka SAMLAWI tidak sahmenurut NUKUM) 22 nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn cence ncn neee Sah Atau Tidaknya Penetapan Tersangka Terhadap SAMLAWI Pada Tanggal 20April 2018;PEMBAHASAN HUKUM :Penetapan Tersangka terhadap PEMOHON tidak sah karena Surat PerintahPenyidikan tidak jelas mengenai peran dan kedudukan Pemohon
    Tersangka dalam kasusNarkotika sebagaimana dimaksud pasal 114 (1), 112 (1) UURI no. 35 tahun2009 tentang Narkotika telah didasarkan Alat bukti yang diperoleh dariketerangan saksi Moch.
    dalam menetapkan Pemohom sebagai tersangka telahsesuai ketentuanpasal 184 KUHAP jo pasal 1 butir 14, 19, 20, pasal 16 (1)(2), pasal 17, pasal 18 (2), Pasal 20, pasal 21 KUHAP.
    tanda buktiHalaman 13 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2018/PN Pmk17.Foto rumah tersangka Samlawi dan rumah Mujahri.
Register : 29-03-2021 — Putus : 04-05-2021 — Upload : 18-05-2021
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 4/Pid.Pra/2021/PN Jkt.Utr
Tanggal 4 Mei 2021 — Pemohon:
ANDY CAHYADY
Termohon:
Kejaksaan Negeri Jakarta Utara
5635
  • Bahwa Pasal 21 ayat (1) KUHAP berbunyi: Perintah penahanan atau penahananlanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga kerasmelakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanyakeadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akanmelarikan din, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangitindak pidana;.
    Utr.melakukan pembelaan diri dengan menerangkan bahwa dirinya bukanlahpelaku melainkan korban penganiayaan berdasarkan surat pemberitahuanpenetapan tersangka dan bukti keterangan saksisaksi Feng Qiuju danDong Dan.
    Utr.mengajukan permohonan penundaan pemeriksaan sampai tanggal 27November 2020, namum penyidik telah menetapkan tersangka danmenangkap Pemohon pada tanggal 26 November 2020;e. Bahwa karena Pemohon ditetapkan sebagai tersangka sebelum adanyapemeriksaan sebagai saksi maka penetapan tersangka tidak sesuai hukumdan harus dinyatakan tidak sah.
    Termohon sebagai jaksa peneliti yangbertugas memberikan control pada proses prapenuntutan telah lalaimenjalankan tugasnya, sehingga sekalipun penetapan tersangka dilakukanoleh penyidik, namun karena fungsi pengawasan tidak dilakukan denganmenyatakan berkas telah lengkap, maka penetapan tersangka dinyatakantidak sah telah sesuai dengan hukum;Syarat penahanan yang didasarkan memiliki kKemungkinan atau terdapatkondisi bahwa tersangka/terdakwa akan menghilangkan barang bukti,pengulangan kejahatan, kekhawatiran
    dalam proses penuntutan inimemang adalah kekhawatiran jika tersangka melarikan diri.
Register : 19-10-2021 — Putus : 10-11-2021 — Upload : 18-11-2021
Putusan PN CIBINONG Nomor 9/Pid.Pra/2021/PN Cbi
Tanggal 10 Nopember 2021 — Pemohon:
EDWARD M. BUNYAMIN
Termohon:
SATRESKRIM POLRES BOGOR
6913
Register : 24-06-2022 — Putus : 18-07-2022 — Upload : 13-09-2022
Putusan PN SUMENEP Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Smp
Tanggal 18 Juli 2022 — Pemohon:
FATHOR
Termohon:
Kepala Kepolisian Resot Sumenep Cq. Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resot Sumenep
277
  • MENGADILI:

    1. Menolak permohonan praperadilan dari Pemohon untuk seluruhnya;
    2. Menyatakan Penetapan Tersangka yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon berdasarkan Surat Ketetapan Nomor S-Tap/43/VI/2022/Satreskrim tanggal 17 Juni 2022 (alat bukti yang diberi tanda P-5) tentang Penetapan Tersangka atas nama FATHOR adalah sah menurut hukum;
    3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Nihil;
Register : 23-04-2018 — Putus : 07-06-2018 — Upload : 24-10-2018
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 7/Pid.Pra/2018/PN Jkt.Brt
Tanggal 7 Juni 2018 — Pemohon:
1.SUSANTO BIN RADI
2.YULIAWAN BIN CASMITO
3.BUDI PURYANTO BIN SUYITNO
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR PAL MERAH
264
Register : 04-08-2020 — Putus : 19-08-2020 — Upload : 19-08-2020
Putusan PN GORONTALO Nomor 8/Pid.Pra/2020/PN Gto
Tanggal 19 Agustus 2020 — Pemohon:
DWI MEFTA HULHUDI, S.P
Termohon:
DITRESKRIM POLDA GORONTALO
7019