Apriana sebagai calon penggantiantarwaktu anggota DPRD Kabupaten Banjar dari Partai PKPI menggantikansdri. Derwana Farmei Golles. JN yang mengundurkan diri Karena pindah partaidengan surat Nomor : 41/HM.03.5SD6303/KpuKab/I/2019 tanggal 22Januari 2019 perihal PAW Anggota DPRD Kabupaten Banjar dari Partai PKPI.2.

JNmengundurkan diri dari keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesiaberdasarkan surat pengunduran diri/oerhenti dari kKeanggotaan partai yangditandatangani oleh yang bersangkutan yang pada pokoknya menyebutkanbahwa sejak tanggal surat pengunduran diri ditandatangani, yangbersangkutan mengundurkan diri dari keanggotaan Partai Keadilan danPersatuan Indonesia (PKPI) karena yang bersangkutan mencalonkan diri diPILEG 2019 dari partai NASDEM.Bahwa menindaklanjuti surat pengunduran diri dari sdri

Banjar Hasil Pemilihan Umum Tahun2014.Bahwa kemudian ada Surat dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten BanjarNomor : 283.a/HM.03.5SD6303/KpuKab/IX/2018 tanggal 13 September2018 tentang PAW Anggota DPRD Kabupaten Banjar dari Partai PKPI.Bahwa kemudian ada Surat Pernyataan dari Dewan Pimpinan Kabupaten(Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia) Kabupaten Banjar KalimantanSelatan tanggal 15 September 2018 yang ditandatangani oleh sdr.

Bahwa ada Tanda Terima Surat Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilandan Persatuan Indonesia (DPN PKP Indonesia).51. Bahwa ada Surat dari Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan danPersatuan Indonesia (DPN PKP Indonesia) Nomor : 164/DPN PKP/XI/2018tanggal 16 Nopember 2018 Perihal Teguran.52. Bahwa ada Surat dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Nomor :385/HM.03.5SD6303/KpuKab/X/2018 tanggal 19 Nopember 2018 PerihalPenangguhan.53.

Fotokopi dari Fotokopi Hasil Rekapitulasi & Verifikasi Faktual KanggotaanCalon PAW Anggota Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia KabupatenBanjar Pemilu 2014 oleh Divisi Teknis Penyelenggaran Muhammad Zain, S.Sos, diberi tanda bukti P7;g. Fotokopi dari Fotokopi Surat Nomor : 41/H.M.03.5SD6303/KPUKab/2019Perihal PAW Anggota DPRD Kabupaten Banjar dari Partai PKPI yangdikeluarkan oleh Ketua KPU Kabupaten Banjar pada tanggal 22 Januari2019, diberi tanda bukti P8;9.

peserta Pemilu atau kepengurusan partai poitiktersebut sudah tidak ada lagi, b. anggota DPR atau DPRD tidak diberhentikan atau tidakditarik oleh partai politik yang mencalonkannya, on tidak lagi terdapat calon pengganti yang terdaftar dalamDaftar CalonTetap dari partai yang mencalonkannya; halaman 11 dari 112 halaman Putusan Nomor : 195/G/2013/PTUN.SBY.122.

Bahwa agar dapat mengikuti pemilihan sebagai calon anggotaDPRD Kabupaten Lamongan tahun 2014, maka Para Penggugatpindah ke partai lain yaitu4.1. Penggugat pindah ke Partai DEMOKRAT KabupatenLamongan;4.2. Penggugat II pindah ke Partai GERINDRA KabupatenLamongan;4.3. Penggugat III pindah ke Partai DEMOKRAT KabupetanLamongan;5.

(DPC) Partai Kebangkitan Nasional Ulama Kabupaten Lamongansesuai Surat tanggal 23 September 2013 Nomor : A314/DPC04/IX/2013.

Bahwa perkara aquo merupakan perselisihan partai politiksehingga secara hukum yang berwenang mengadili perkara aquo adalah Mahkamah Partai bukan Pengadilan Tata Usaha2.

Partai politik yang mencalonkan anggota tersebut tidak lagimenjadi peserta pemilu atau kepengurusan partai politiktersebut sudah tidak ada lagi;b. Anggota DPR atau DPRD tidak diberhentikan atau tidakditarik oleh partai politik yang mencalonkannya;c.

Bahwa mengenai perselisihan keanggotaan partai politik jelas telahdiatur khusus dalam Undangundang Partai Politik yakni : UU No 2Tahun 2008 dan telah di ubah dengan Undangundang No 2 Tahun2011, jika Penggugat tidak menerima atas pencabutan keanggotaanyaseharusnya Penggugat mengajukan keberatan atas putusan mahkamahpartai PKPI pada Pengadilan Negeri sepertinana mana diatur olehUndangundang Partai Politik bukan Ke Pengadilan Tata Usaha Negara(PTUN);C.

ada keberatan dariPenggugat; Bahwa saksi pernah membaca Putusan Mahkamah Partai tersebut, akantetapi saksi lupa kapan putusan tersebut dibacakan; Bahwa tidak ada kaharusan bagi Mahkamah Partai untuk memanggilorang yang akan diberhentikan sebagai anggota PKPI dan mengenai haltersebut, tergantung pada kebijakan Mahkamah Partai semata;Bahwa selaku Sekretaris DPP PKPI Provinsi Riau, saksi tidak pernahmenerima Putusan Mahkamah Partai Keadilan dan Persatuan IndonesiaHalaman 40 dari 68 halaman Putusan

H.Tan Hadidan Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan, Prof.A.M.

Partai Politik menyatakan PutusanMahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secarainternal dalam perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan.

Dalam pertemuan tersebut, DPK PKPI Kabupaten Bengkalismenjelaskan bahwa Penggugat telah melanggar AD/ART Partai yaitu tidakHalaman 64 dari 68 halaman Putusan Nomor : 40/G/2018/PTUN.PBRmembayar iuran anggota partai.

Sinambela S.IP masih terkait dengan Partai PeduliRakyat Nasional (PPRN) berdasarkan fakta dan kronologis berikut ini ; 1 PENGGUGAT (Brigjend TNI (Purn) Tarida H Sinambela S.IP.) adalah salahseorang pendiri dan pemrakarsa Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) ; PENGGUGAT adalah deklarator Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) di Hotel Shangrila Jakarta ;PENGGUGAT adalah Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PartaiPeduli Rakyat Nasional (PPRN) berdasarkan akta Pendirian Partai PeduliRakyat Nasional (

;Bahwa perkara ini sejatinya adalah persoalan internal Partai Peduli RakyatNasional (PPRN), karena Penggugat telah berselisih dengan pengurusPartai Peduli Rakyat Nasional, sehingga seharusnya penggugat menggugatpengurus Partai Peduli Rakyat Nasional yang diketuai oleh H.

M.HH.19.AH.11.01 tahun 2008 tanggal 3 April2008 (SK yang pertama (I) PPRN) ; 34Bahwa, apabila suatu partai politik belum sah sebagai badan hukummaka yang memiliki hak dan kewenangan tertinggi adalah para pendiriPartai dan oleh karena itu semua keputusan pada partai tersebut adaditangan para pendiri dan pada bulan November 2007 telah diadakanrapat pendiri Partai PPRN di Parapat, Sumatera Utara yang telahmengambil keputusan yaitu melakukan perubahan AD/ART partai danmengangkat Amelia A.

dari 90% dihadiri oleh Pendiri Partai =; 40Bahwa, pada rapat pendiri Partai yang dilakukan telah memperolehkeputusan yaitu perubahan AD/ART PPRN dan pergantianpengurus DPPPPRN dan yang terpilih sebagai Ketua Umumadalah Amelia A.

19 Januari 2012antara DPP Partai Peduli Rakyat Nasional Lawan MenteriHukum Dan HAM RJ dan Ir.

DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT, yang beralamat di Jl.Kramat Raya No. 146 Jakarta Pusat. Selanjutnya disebut sebagai TURUTTERGUGAT 5 222222 nn nnn nn nnn nnn nnn ne nnn en ncn nee5S. DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI KEADILAN SEJAHTERA yang beralamatdi MD Building, Jalan TB. Simatupang No.82 Pasar Minggu, Jakarta Selatan.Selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT Il;6.

DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRASI INDONESIAPERJUANGAN yang beralamat di JI Lenteng Agung Jakarta Selatan.Selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT IIl;7. DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GOLONGAN KARYA yang beralamat diJI. Anggrek Neli Murni, Slipi, Jakarta Barat. Selanjutnya disebut sebagaiTURUT TERGUGAT IV32 22222 onn nnn nnn nnn nnn n nnn nnn nnn8. DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN yangberalamat di JI. Diponegoro No.60 Jakarta Pusat.

DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA yangberalamat di Jl. Harsono RM no. 54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.Selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT VI;10. DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI AMANAT NASIONAL yang beralamat diJI. Warung Buncit Raya No. 17 Jakarta Selatan. Selanjutnya disebut sebagaiTURUT TERGUGAT VII;2 72222 nn nnn nnn nn nn ene11. DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DAMAI SEJAHTERA yang beralamat diJI. Letjen. S. Parman No. 6G, Bundaran Slipi, Jakarta Barat.

DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT yang beralamatJl. Imam Bonjol No.4 Jakarta Pusat. Selanjutnya disebut sebagai TURUTTERGUGAT IX;7 27222 nn nnn nnn nn nnn nnn nn nnn nnn nn nnn nnn nen nn ncn nee13. DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA yang beralamatdi JI. Kalibata Timur No. 12 Jakarta Selatan. Selanjutnya disebut sebagaiTURUT TERGUGAT X.

Sekretaris Dewan Tanfidz, sebagaimana yangdiatur dalam Peraturan Partai PKB.

yang tertuang dalamAnggaran Dasar Partai dan Anggaran Rumah Tangga Partai, oleh karenapersoalanpersoalan yang berawal atau menyangkut atau berhubungan denganpersoalan Internal partai Politik, mekanisme penyelesaiannya sudah diaturdalam Anggaran Dasar Partai maupun Anggaran Rumah Tangga Partai.Kecuali : halhal yang menyangkut persoalanpersoalan yang umum misalnyapencemaran nama Anggota atau Pengurus partai, adalah merupakankewenangan Peradilan Umum Cq.

No.487 K/Pdt/2008disebutkan seorang anggota Partai dinyatakan gugur keanggotaannyadikarenakan :1. Permintaan sendiri untuk berhenti menjadi anggota Partai yang disampaikansecara tertulis kepada Dewan Pengurus Cabang Partai dan disertaisekurangkurangnya satu orang saksi ;2. Meninggal dunia ;3.

Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan BangsaHal. 12 dari 19 hal.

yang kentaldengan persoalanpersoalan Pemilu ; Bahwa, sengketa Partai dalam masa Pemilu tersebut tidak menutupkemungkinan untuk diperiksa dan diputus oleh Pengadilan ;e Bahwa, sengketa Partai dalam masa Pemilu tersebut yangdikategorikan sebagai sengketa internal partai harus melaluipendekatan secara kesuistis/kasus demi kasus, sehingga tidak semuapersoalan yang ada ditubuh partai dianggap sebagai sengketa internalpartai sebagaimana point 3 SEMA tersebut ;Bahwa sampai saat ini belum terbentuk lembaga

,dibacakan untuk calon nomor 2 juga dari partai Gerindra atas nama IRYANIBAKRI, SE., sehingga menyebabkan caleg dari partai tertentu mendapat tambahansuara dan pengurangan suata; Bahwa atas kejadian tersebut saksi ARIEF selaku Komisoiner KPU Kab. Gowamemerintahkan untuk dilakukan perhitungan ulang pada TPS 01 Kel. RomangPolong Kec. Somba Opu Kab.

Put.Nomor 118/Pid Sus/2014/PN.SUNGG.dibacakan untuk calon nomor 2 juga dari partai Gerindra atas nama IRYANIBAKRI, SE., sehingga menyebabkan caleg dari partai tertentu mendapat tambahansuara dan pengurangan suata; e Bahwa atas kejadian tersebut saksi ARIEF selaku Komisoiner KPU Kab. Gowamemerintahkan untuk dilakukan perhitungan ulang pada TPS 01 Kel. RomangPolong Kec. Somba Opu Kab.

,dibacakan untuk calon nomor 2 juga dari partai Gerindra atas nama IRYANIBAKRI, SE., sehingga menyebabkan caleg dari partai tertentu mendapat tambahansuara dan pengurangan suara; Bahwa atas kejadian tersebut saksi ARIEF selaku Komisoiner KPU Kab. Gowamemerintahkan untuk dilakukan perhitungan ulang pada TPS 01 Kel. RomangPolong Kec. Somba Opu Kab.

Nomor 118/Pid.Sus/2014/PN.SUNGG.warna biru dengan jumlah perolehan suara untuk Partai Gerindra adalah 4(empat), sedangkan perhitungan ulang pertama di KPU oleh terdakwa denganmenggunakan spidol warna merah partai Gerindra mendapatkan (satu) suara,selanjutnya pada perhitungan ulang yang dilakukan oleh saudara LUKMANdengan penulisan menggunakan spidol warna hitam partai Gerindramendapatkan suara sebanyak 4 (empat) suara, demikian juga untuk calegnomor urut partai Gerindra saudara H.

Nomor 118/Pid.Sus/2014/PN.SUNGG.KPPS; dan b. tanda coblos pada nomor atau tanda gambar partai politik dan/ataunama calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota berada padakolom yang disediakan; atau c. tanda coblos pada tanda gambar partai politik beradapada kolom yang disediakan.

Karya Perjuangan yang langsungdipimpin oleh Wakil Ketua Partai Karya Perjuangan Kabupaten Barito TimurSdr.

Partai DemokrasiIndonesia Perjuangan yang bernomor partai 28 (dua puluh delapan) dan masuk kedalam rumah Saksi DEMANSI serta berjabat tangan dengan semua orang yangada di dalam rumah tersebut sambil berkata, Kampanye kah?

dipakainya, padahal terdakwa mengetahui bahwa pada hari Rabutanggal 25 Maret 2009 tidak ada jadwal kampanye Partai Demokrasi IndonesiaPerjuangan di tempat tersebut, namun terdakwa yang bukan massa Partai KaryaPerjuangan tetap berada di panggung kampanye Partai Karya Perjuangansehingga mengakibatkan kegiatan kampanye Partai Karya Perjuangan tersebutmenjadi terganggu.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 270 joPasal 84 ayat (1) huruf 1 UndangUndang Republik Indonesia

menarik massa datang, dalam kampanye saksi tidak menggunakan bajuatribut partai tetapi pakai baju biasa.

Pematang Karau, jadwal pagi partai nomorurut 17 ( Partai Karya Perjuangan ) sore partai nomor urut 14 ( PartaiPemuda Indonesia ).Bahwa benar petugas KPU dalam hal pelaksanakan kampanye dalambentuk rapat umum adalah menyusun jadwal kampanye dan memonitorpelaksanaannya.18Bahwa, kampanye dilaksanakan oleh Partai Karya Perjuangan sesuaidengan jadwal yang ditentukan oleh pihak KPUD yaitu pagi hari daripukul 09.00 12.00 WIB.Bahwa, KPU Kab.

Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) berkedudukan diJl. Tanjung Karang No 7 Jakarta Pusat.10230 Selanjutnya disebut sebagaiTergugat ;2. Dewan Pimpinan Daerah Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Provinsi MalukuUtara yang berkedudukan di kelurahan kalumata depan Premium Kec KotaTernate Selatan.Kota Ternate.97718 Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;3.

Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) KabupatenHalmahera Barat, sementara berada di Kediaman Fonny Suwatalbessy DesaAkelamo Kec Sahu Timur Kab.Halmaera Barat. 97753 Selanjutnya disebutsebagai Tergugat III;4.

Menyatakan surat keputusan Tergugat IV Nomor: SKEP/02/DPCHanura/HB/IX/2016 tanggal 6 september 2016 tentang pencabutan KartuTanda Anggota (KTA) Partai Hanura tidak mempunyai kekuatan hukum;6. Menyatakan surat Tergugat IV yang ditujukan kepada turut Tergugat tentang Pergantian Antar Waktu angota DPRD Kabupaten Halmaherabarat dari Partai Hanura Nomor : 22/B/DPCHANURA/HB/IX/2016 tanggal13 september 2016 tidak mempunyai kekuatan hukum;7.

Menyatakan sah Surat Pernyataaan tentang tidak di PAW yang ditandatangani oleh Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Halmahera barattertanggal 3 Oktober 2014 ;8. Menyatakan Pengurus DPC Partai Hanura Kabupaten Halmahera Baratperiode 20102015 yang melakukan Pengusulan Pemecatan danPengusulan Pergantian Antar Waktu terhadap Penggugat tidak mempunyaikekuatan hukum;9.

Menyatakan Permohonan Kasasi para pemohon kasasi 1 Dewan Pimpinancabang (DPC) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kabupaten HalmaheraBarat ,2. Deny Palar SE tersebut tidak dapat diterima;2.

secara musyawarah dan kekeluargaandi internal Partai Hati Nurami Rakyat (HANURA), dengan mengusulkandibentuknyaHalaman 5 dari 46 halaman, Putusan No.17/G/2013/PTUNDPS.10.11.12.dibentuknya Mahkamah Partai Politik, sebagaimana diatur dalam Pasal 32ayat (2) UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik ;.

Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Hati Nurani Rakyat(HANURA) Propinsi Bali, cq.

Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai HatiNurani...Halaman 9 dari 46 halaman, Putusan No.17/G/2013/PTUNDPS.17.Nurani Rakyat (HANURA) Kabupaten Buleleng seharusnya terlebih dahuludiselesaikan secara internal partai dengan membuat Mahkamah Partai Politikdan gugatan Penggugat yang prematur serta Surat Permohonan PemberhentianAntarwaktu yang diajukan oleh Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai HatiNurani Rakyat (HANURA) Kabupaten Buleleng dan Surat Permohonan yangdiajukan oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai

Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Hati Nurani Rakyat(HANURA) Kabupaten Buleleng seharusnya terlebih dahulu diselesaikansecara internal partai dengan membuat Mahkamah Partai Politik dan gugatanpenggugat yang prematur serta surat permohonan pemberhentian antar waktuyang diajukan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Hati Nurani Rakyat(HANURA) Kabupaten Buleleng dan surat permohonan yang diajukan olehDewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)Provinsi Bali yang tidak sah dan melanggar

Politik, diatur sebagai berikur : (1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politiksebagaimana diatur di dalam AD dan ART. (2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutanlain yang dibentuk oleh Partai Politik.Menimbang, bahwa sesuai dengan Penjelasan Pasal 32 ayat (1)disebutkan bahwa, Yang dimaksud dengan perselisihan Partai Politikmeliputi antara lain: (1) perselisihan yang

Bahwa dalam pencalonan sebagai Kepala Daerahdan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura,Para Penggugat diusung oleh 11 (sebelas)Partai Politik yakni ; Partai Indonesia Sejahtera, Jumlah Suara1408 atau 2,58% ; Partai Kedaulatan, Jumlah Suara 1093 atau2,01% : Partai Matahari Bangsa, Jumlah Suara 802atau 1,47% ; Partai Pekerja Dan Pengusaha Indonesia,Jumlah Suara 547 atau 1.00% ; Partai Republika Nusantara, Jumlah Suara753 atau 1,38% ; Partai Perjuangan Indonesia Baru, JumlahSuara 880 atau 1,61% ; Partai

Kasih Demokrasi Indonesia, JumlahSuara 656 atau 1,20% : Partai Pemuda Indonesia, Jumlah Suara 549atau 1,01% ; Partai Merdeka, Jumlah Suara 201 atau0,37% ; Partai Barisan Nasional, Jumlah Suara 558atau 1,02% ; Partai Demokrasi Pembaruan, Jumlah Suara774 atau 1,42% :Total Perolehan suara 11 (sebelas) Parpol adalah 8,221suara atau 15,08% sehingga memenuhi jumlah dukungan15% sesuai ketentuan didalam Pasal 4 ayat (1) huruf(6) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 Tentang TataCara Pencalonan Pemilihan Umum

Partai Politik atau Gabungan PartaiPolitik yang sudah mengajukan Bakal Pasangan Calon dansudah menandatangani kesepakatan pengajuan Bakal PasanganCalon, tidak dibenarkan menarik dukungan kepada BakalPasangan Calon yang bersangkutan dengan ketentuan apabilapartai politik atau gabungan partai politik tetap menarikdukungan terhadap Bakal Pasangan Calon yang bersangkutan,Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tersebutdianggap tetap mendukung Bakal Pasangan Calon yang telahdiajukan7.

Bukti P5Surat Pencalonan Model BKWK.KPU. tanggal 15September 2011, yang didukung danditandatangani oleh 11 (sebelas) Partai Politikantara lain : Partai Indonesia Sejahtera,Partai Kedaulatan, Partai Mataharai Bangsa,PPPI, Partai Republika Nusantara, KDI, PartaiPemuda Indonesia, Partai Merdeka, PPIB, PartaiBarisan Nasional, dan Partai DemokrasiPembaruan. (Fotocopy sesuai dengan fotocopy) ;. Bukti P6Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama AntarPartai Politik Peserta Pemilukada Dalam19 dari 44 Hal.

Bukti P2926Surat Keputusan DPP Partai Pemuda IndonesiaNomor SK32 23/DPPPPI/A/1X/2011 TentangKomposisi dan Susunan Personalia Dewan PimpinanCabang Partai Pemuda Indonesia KabupatenJayapura Provinsi Papua Masa Bhakti 2011 2016Tanggal 1 Agustus 2011. (Fotocopy sesuai denganfotocopy) ;30.

EDI SUKAMTO,SE ;- Foto copi DAFTAR BAKAL CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN MUSI RAWAS Daerah Pemilihan V (LIMA);- Foto copi legalisir DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014 NOMOR 10 PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA);- Foto copi legalisir RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH SETIAP PARTAI POLITIK DAN CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI SERTA PERINGKAT SUARA SAH CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN MUSI RAWAS DALAM PEMILU TAHUN 2014

EDI SUKAMTO,SE ;Foto copi DAFTAR BAKAL CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN MUSIRAWAS Daerah Pemilinan V (LIMA);Foto copi legalisir DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILANRAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS DALAM PEMILIHAN UMUMTAHUN 2014 NOMOR 10 PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA);Foto copi legalisir RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH SETIAPPARTAI POLITIK DAN CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI SERTAPERINGKAT SUARA SAH CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN MUSIRAWAS DALAM PEMILU TAHUN 2014 Daerah Pemilihan Musi Rawas

Hanura Kab.Musi Rawas dan terdakwa mengatakan kepada saksi IndraYuri Gagarin,SKM selaku sekretaris Partai Hanura Kab.Musi Rawas kalau semua potocopy ijazah SMP (paket.B) dan kejar Paket C (SMA) semuanya benar sesuai deganaslinya;Halaman 5 dari 51 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2015/PN.LIgweneeee Bahwa setelah terdakwa sudah menjadi kader partai Hanura tersebut maka padabulan April 2013 maka pihak Partai Hanura Kab.Musi Rawas mengajukan namaterdakwa untuk menjadi Daftar Calon Sementara (DPC) Partai Hanura

Hanura Kab.Musi Rawas dan terdakwa mengatakan kepada saksi IndraYuri Gagarin,SKM selaku sekretaris Partai Hanura Kab.Musi Rawas kalau semua potoHalaman 9 dari 51 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2015/PN.LIg10copy ijazah SMP (paket.B) dan kejar Paket C (SMA) semuanya benar sesuai deganaslinya ;woneeee Bahwa setelah terdakwa sudah menjadi kader partai Hanura tersebut maka padabulan April 2013 maka pihak Partai Hanura Kab.Musi Rawas mengajukan namaterdakwa untuk menjadi Daftar Calon Sementara (DPC) Partai

Hanura Kab.Musi Rawas dan terdakwa mengatakan kepada saksi IndraYuri Gagarin,SKM selaku sekretaris Partai Hanura Kab.Musi Rawas kalau semua potoHalaman 13 dari 51 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2015/PN.

Llg14copy ijazah SMP (paket.B) dan kejar Paket C (SMA) semuanya benar sesuai deganaslinya ;Bahwa setelah terdakwa sudah menjadi kader partai Hanura tersebut maka padabulan April 2013 maka pihak Partai Hanura Kab.Musi Rawas mengajukan namaterdakwa untuk menjadi Daftar Calon Sementara (DPC) Partai Hanura pada bulan Mei2013 Partai Hanuara mengajukan nama terdakwa ke KPU Kab.Musi Rawas menjadiDaftar Calon Tetap ( DCT) setelah berkas syaratsyarat Kelengkapan administerasibakal calon anggota DPR, DPRD

Gerindra KotaPekanbaru daerah pemilihan (Dapil) III Kota Pekanbaru;Bahwa Penggugat adalah pemenang pertama dengan jumlah suaraterbanyak dari Partai Gerindra daerah pemilihan (Dapil) II KotaPekanbaru, sesuai dengan Keputusan KPU Kota Pekanbaru;Bahwa sebelumnya hasil Penghitungan suara di Kecamatan TenayanRaya Nomor tertanggal.. tentang hasil perolehan suara Partai GerindraDapil II ternyata terdapat kesalahan dimana telah terjadipenggelembungan suara pada calon Nomor Urut 5 atas nama Drs.Esweli, dan

Partai Gerindra dimana pada saat itu Sdr.Esweli tidak bisa menunjukkan rekapitulasi surat suara (C1) di daerahpemilihannya dan tidak bisa membuktikan tentang kesalahanpenghitungan ulang Tim Pencari Fakta KPU Kota Pekanbaru, sehinggaMajelis Etik dan Kehormatan Partai Gerindra sependapat dan setujudengan keputusan KPU Kota Pekanbaru tersebut setelah sebelumnyamelihat dan mempelajari buktibukti yang diajukan oleh Penggugat;Bahwa namun untuk menjaga stabilitas roda organisasi di DPC GerindraKota Pekanbaru

Gerindra pada saatitu;Bahwa tertanggal 15 November 2011 Turut Tergugat I menerima suratdari Tergugat I yang bernomor 03/DPCGRD/XI/2011, Hal : PAWAnggota DPRD Partai Gerindra, dengan menunjuk Surat Nomor090123/A/DPPGERINDRA/2011 tertanggal 29 September 2011 dariTergugat II dimana Tergugat II dalam suratnya menunjuk perjanjianNomor 07001/SPDPP GERINDRA/2009 tertanggal 23 Juli 2009;Bahwa surat dengan Nomor 03/DPCGRD/XI/2011, Hal : PAWAnggota DPRD Partai Gerindra, tertanggal 15 November 2011 denganmenunjuk

Prabowo Subianto, olehkarena tidak ada persetujuan dari Dewan Pembina terhadap PAW sdr.Dasrianto Anggota DPRD Kota Pekanbaru dari Partai Gerindra tidakHal 5 dari 14 hal. Put.

politik sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 32ayat (1) UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011;Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 32 dan 33 ayat (1) UndangUndangNomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008tentang Partai Politik maka perselisihan partai politik sebelum diselesaikan melaluiPengadilan Negeri harus diselesaikan terlebih dahulu oleh Mahkamah Partai atausebutan lain yang berlaku dalam internal partai politik;Bahwa sesuai dengan buktibukti yang diajukan dalam

: a Ayat (1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politiksebagaimana diatur di dalam AD dan ART 5b Ayat (2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atausebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.

Halaman 7 dari 39c Ayat (3) Susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimanadimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepadaKementerian.

Irawansyah S.pd.dari keanggotaan Partai Hati Nurani Rakyat.Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Hanura Kabupaten SumbawaBarat Nomor : 029/DPCHANURA/X/2014, tanggal 2 Oktober2014 perihal Pencabutan Status keanggotaan Sdr. Irawansyah, S.pddari partat HANURA.

Agustus 2015,Perihal Persetujuan Penggantian Antar Waktu yang selanjutnyadiikutii dengan suratsurat partai dibawahnya.

2014, perihal PemberhentianTIRAWANSYAH dari Keanggotaan Partai HANURA (Copy dariBerita Acara Nomor : 500/BA/IX/2016 Komisi Pemilihan Umum(KPU).

Partai RepublikaNusantara; e MELIANUS SALENUSSA,SE dari Partai DemokrasiKebangsaan;e WELEM PUTILEHALAT dari Partai PNI Marhaenisme:;e IRAWAN TUHUTERU dari Partai Peduli RakyatNasional ;Pengangkatan Para Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten SeramBagian Barat periode 2009 2014 berdasarkan Keputusan Tergugat (GubernurMaluku ) Nomor: 303 Tahun 2009 tanggal 03 September 2009; 2.

politik lainatau. karena mengundurkan diri, yang menyatakan bahwapemberhentian anggota DPRD karenamengundurkan diri, makapengunduran diritersebut diusulkan oleh Partai Politik kepadaPimpinan DPRD dan apabila partai politik engganmengqusulkanpemberhentian antar waktu, maka pimpinan DPRD menyuratipimpinan partai politik yang bersangkutan untuk segera diusulkanpemberhentian antar waktu, akan tetapi apabila dalam jangkawaktu 14 hari pimpinan partai politik tidak mengusulkan, makapimpinan DPRD dapat

Partai politik yang mencantumkan anggota tersebut tidak lagimenjadi peserta Pemilu atau kepengurusan partai politik tersebuttidak ada lagi;12.13.b. Anggota DPR atau DPRD tidak diberhentikan atau ditarik oleh partaipolitik yangmencalonkannya j nne nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn ne nn nn nn nn ncaac.

Partai Politik yang mencantumkan anggota tersebut tidak lagimenjadi peserta Pemilu atau kepengurusan partai politiktersebut sudah tidak ada. Anggota DPR atau DPRD tidak diberhentikan atau ditarikoleh partai politik yangmencalokanny a ;n onan n mn.

Anggota DPR atau DPRD tidak diberhentikan atautidak ditarik oleh partai politik yangmencalonkannya;c.

TAYIB; Anggota 6 adalah HUSNI MUBAROK; Anggota 7 adalah saksi AHMAD KADNI;Bahwa selain petugas KPPS, di TPS 04 juga terdapat saksisaksi Partaiantara lain saksi dari Partai Golkar yaitu saksi YASIR ARAFAT, saksiPartai Demokrat bernama SUKAMNI, saksi Partai PDIP yaitu terdakwa II.DAMAN HURI dan saksi dari Partai PAN yaitu Terdakwa .

Nomor02 Partai Gerindra Nomor Urut 9 a.n.

Rukmaward;hal 43 dari 12 hal PUT NO 59/PID.SUS/2019/PT JMB1 (Satu) lembar surat suara Caleg DPRD Kabupaten / Kota dari Partai Nomor12 Partai PAN Nomor Urut 2 a.n. Akmaludin RZ;5 (lima) lembar surat Suara Caleg DPRD Kabupaten / Kota dari Partai NomorUrut 3 a.n. Lili Suryani;5 (lima) lembar surat Suara Caleg DPRD Kabupaten / Kota dari Partai No.04Partai Golkar Nomor Urut 2 a.n. H.

Rukmaward; 1 (satu) lembar surat suara Caleg DPRD Kabupaten / Kota dari Partai Nomor12 Partai PAN Nomor Urut 2 a.n. Akmaludin RZ; 5 (lima) lembar surat suara Caleg DPRD Kabupaten / Kota dari Partai NomorUrut 3 a.n. Lili Suryani; 5 (lima) lembar surat suara Caleg DPRD Kabupaten / Kota dari Partai No.04Partai Golkar Nomor Urut 2 a.n. H.

., MSi,DKK;1.Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,2.Dewan Pimpinan Pusat Partai Bintang Reformasi

., MSi (dalam kapasitasnya sebagaiKetua Partai Bintang Reformasi PeriodeTahun 2006 2011), KewarganegaraanIndonesia, Pekerjaan Wiraswasta, TempatTinggal di Jalan Arjuna No.13 RT.004RW.006 Kelurahan Duren Sawit, KecamatanDuren Sawit, Jakarta3. Hj.

EPTATI KAMARUDDIN, MSi (dalam kapasitasnya sebagaiHalaman 1 dari 77 halaman Putusan No.120/G/2011/PTUNJKTPAGEWakil Bendahara Partai Bintang ReformasiPeriode Tahun 20062011), KewarganegaraanIndonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta,Tempat Tinggal di Jalan Pete VI No.16RT.008 RW.012 Kelurahan Gandaria Utara,Kebayoran Baru, Jakarta4. VENCE K.

MAMUAYA, S.E (dalam kapasitasnya sebagai WakilSekretaris Jenderal Partai BintangReformasi Periode Tahun 2006 2011),Kewarganegaraan Indonesia, PekerjaanWiraswasta, Tempat i tinggal di JalanPotlot IJIIl/19 RT.001 RW.003 KelurahanDuren Ill, Kecamatan Pancoran, JakartaSelatan ; 5.

LG SYAMSUL MUJAHIDIN, S.E (dalam kapasitasnya sebagaiKetua Partai Bintang Reformasi PeriodeTahun 2006 2011), KewarganegaraanIndonesia, Pekerjaan Swasta, Tempattinggal di Jalan Pejangkik No. 58Pajang, Mataram TimurMarea) gen cn eo eo re ee see weeKesemuanya dalam hal ini memberi kuasakhusus kepada : Adi Mansar, S.H., M.Hum,Denny Ardiansyah Lubis, S.H., M.H, GunturPAGERambe, S.H, Jhon Elly, S.H dan RusnantaS.

tahun 2011PAGE 2016 berdasarkan hasil Muktamar sesuai dengan amanahAnggaran Dasar Partai Bintang Reformasi, dengan demikianPara Penggugat secara hukum memiliki kualitas untukbertindak sebagai Pihak mengajukan Gugatan dalam perkaraAQUO;

UZARWIRASURYA alias KI AGENG alias INDRA dan setelah menerima fotocopy KTP tersebutterdakwa menjanjikan akan memberikan uang apabila menjadi pendukung saksi relawanCalon Anggota Legislatif DPRD DKI Jakarta Partai Demokrat Nomor Urut 10 DaerahPemilihan DKI Jakarta 6 (Kecamatan Pasar Rebo, Makasar, Ciracas,dan Cipayung) atasnama Drs.

mengetahui maksud dan tujuan saksi diberikan uang dengan kartunama yang ada fotonya yaitu untuk memilih caleg tersebut namun terdakwa Pemilutidak pernah menyuruh saksi untuk mencoblos Caleg dari Partai Demokrat nomor urut10 atas nama DRS.

SULARTO, MM selaku Calon AnggotaLegislatif DPRD DKI Jakarta Partai Demokrat Nomor Urut 10 Daerah Pemilihan DKIJakarta 6 (Kecamatan Pasar Rebo, Makasar, Ciracas,dan Cipayung) yakni pada sekitarlebih kurang 6 (enam) bulan sebelumnya hari kejadian (sebelum hari Rabu tanggal 09April 2014), pada saat itu Drs.

Bahwa Saksi sebagai Calon Anggota Legislatif DPRD DKI Jakarta dari partai Demokratnomor urut 10 dan masuk DAPIL 6 meliputi wilayah Kec. Pasar Rebo, Kec. Ciracas, Kec.Cipayung dan Kec. Makasar Jakarta Timur.

Bahwa benar kemudian saksi tanyakan perihal pemberian amplop berisi uangsebesar Rp.25.000. yang terdapat kartu yang ada foto dan caleg atas namaDrs.SULARTO,MM dari Partai Demokrat dan diakui oleh saksi ROSTIA NINGRUM DARLISalias NINGRUM bahwa benar yang bersangkutan telah memberikan amplop yang berisiuang tersebut dan masih ada sisa amplop yang belum dibagikan.

Nomor 65P/HUM/2018pengurus partai politik.6.

, Termohon sebagailembaga yang diberikan kewenangan atributif oleh UndangUndang Pemilu untuk membuat Peraturan KPU dalam setiaptahapan, menerbitkan Peraturan KPU Nomor 26 tahun 2018,dengan menambahkan ketentuan Pasal 60A Peraturan KPUNomor 26 tahun 2018 mengatur mengenai kewajiban BakalCalon Anggota DPD yang merupakan pengurus partai politiktingkat pusat, pengurus partai politik tingkat provinsi danpengurus' partai politik tingkat kabupaten/kota untukmengundurkan diri sebagai pengurus partai politik

Dengan demikian untuk selanjutnya,anggota DPD sejak Pemilu 2019 dan PemiluPemilu setelahnya yangmenjadi pengurus partai politik adalah bertentangan dengan UUD 1945.Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor30/PUUXVI/2018 tersebut, Termohon membuat Peraturan KPU Nomor 26tahun 2018, dengan menambahkan ketentuan Pasal 60A yang mengaturmengenai kewajiban Bakal Calon Anggota DPD yang merupakan penguruspartai politik tingkat pusat, pengurus partai politik tingkat provinsi danpengurus partai politik

Nomor 65P/HUM/2018Bahwa pada tanggal 10 September 2018, KPU (Termohon) kembalimenerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik IndonesiaNomor 1043/PL.01.4SD/06/KPU/IX/2018 syarat Calon Anggota DPD yangpada pokoknya berisi kewajiban Bakal Calon Anggota DPD yang merupakanpengurus partai politik tingkat pusat, pengurus partai politik tingkat provinsidan pengurus partai politik tingkat kabupaten/kota untuk mengundurkan dirisebagai pengurus partai politik.Bahwa pada tanggal 20 September 2018

Termohon memberlakukan Peraturan tersebutterhadap Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun2019, dengan kewajiban Bakal Calon Anggota DPD yang merupakanpengurus partai politik tingkat pusat, pengurus partai politik tingkatprovinsi dan pengurus partai politik tingkat kabupaten/kota harusmenyerahkan surat pernyataan pengunduran diri sebagai penguruspartai politik ke KPU setempat.

Bahwa Penggugat diusung oleh gabungan 3 (tiga) partai politik denganperolehan kursi di DPRD Kabupaten Halmahera Timur masingmasing,(1). PKS (Partai Keadilan Sejahtera) 1 (satu) kursi, (2). PKPI (PartaiKeadilan dan Persatuan Indonesia) 1 (satu) kursi, dan (3).

Putusan Nomor 570 K/TUN/PILKADA/2015DPC Partai GERINDA Kabupanten Halmahera Timur, dan oleh karenaKantor KPUD Kabupaten Halmahera Timur telah ditutup maka Surat/Rekomendasi Partai Gerindra tersebut diserahkan dan telah diterimaoleh Komisioner KPUD Kabupaten Halmahera Timur selaku KetuaPokja Pencalonan, saudari Nursyamsi di rumahnya;Bahwa selain rekomendasi dukungan oleh gabungan partai politiktersebut, juga telah menyerahkan surat pernyataan kesepakatan partaipolitik/gabungan partai politik dalam

Perlindungan Hak Konstitusional Partai Politik dan Warga Negarayang Akan Dipilih dalam Pemilinan olen Penyelenggara Pemilihan;Bahwa berdasarkan keputusan Panwaslu Kabupaten HalmaheraTimur, dalam pertimbangannya menyatakan bahwa pasangan calonDheniDefli pada masa pendaftaran tidak memenuhi syaratPencalonan sebesar 20% dukungan partai politik dan hanyamemiliki 10% dukungan partai yaitu partai PKP Indonesia dan PKSKeputusan KPU Halmahera Timur 30/KPTS/KPUHaltim/029.436333/2015 tanggal 28 Juli 2015 (

Putusan Nomor 570 K/TUN/PILKADA/2015politik pada masa pendaftaran pasangan calon tanggal 28 Juli 2015,dinyatakan tidak memenuhi syarat pencalonan;Bahwa pada tanggal 28 Juli tahun 2015 jam 15.30 WIT, pasangancalon DheniDefli mendaftarkan di KPU Kabupaten HalmaheraTimur yang diusung oleh 3 partai politik yaitu, PKS, PKP Indonesiadan Partai Gerindra (bukti P3 dan P4);Bahwa pada saat yang sama Partai Gerindra belum membawarekomendasi partai tingkat pusat dikarenakan SK rekomendasitersebut baru di keluarkan

Dalamketerangan Ahli Margarito Kamis yang disampaikan di dalampersidangan;Penggugat adalah pihak yang didukung dan disetujui olen PKPIndonesia dan Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindrasebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten HalmaheraTimur Tahun 2015 dan persyaratan pencalonan Penggugattelah terpenuhi;Bahwa Pasangan Calon Dheni Tjan, S.H., M.Si, dan DefliMSen, S.An. telah memenuhi syarat dukungan pencalonanberdasarkan (bukti P4) SK kepengurusan partai pengusung,Partai Gerindra, PKP