DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI AMANAT NASIONAL (DPP PAN),beralamat di Jl Warung Buneit Raya No.17 Jakarta Selatan.Selanjutnya disebut sebagai ..................ce eee TERGUGAT I;2. DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI AMANAT NASIONAL KOTASURABAYA ; beralamat di Jl. Karimata No. 18 Surabaya. Selanjutnya disebutSo Oo) TERGUGAT II;3. DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI AMANAT NASIONAL JAWA TIMUR ;beralamat di Jl Darmo Kali No. 5 C Surabaya.

Surat Keputusan Nomor : PAN/A/Kpts/KUSJ/007/1/2007 yang ditandatangani oleh Soetrisno Bachir selaku Ketua Umum danZulkifi Hasan Selaku Sekretaris Jenderal DPP PAN memutuskan : menetapkan pertamaMemberhentikan Tetap Penggugat sebagai anggota Partai Amanat Nasional. Keduaterhitung sejak tanggal penetapan SK in. DPP PAN menyatakan :a. Mencabut Hak Penggugat sebagai anggota Partai Amanat Nasional ;b.

Membebaskan Penggugat dari seluruh tugas, kewajiban, wewenang dan tanggungjawab sebagai anggota Partai Amanat Nasional ;c. Memberhentikan Penggugat dari seluruh jabatannya baik di dalam Partai AmanatNasional maupun jabatan di luar partai yang kaitannya dengan posisinya sebagaianggota PAN ;d. Merecall atau menarik kembali Penggugat dari kedudukannya sebagai anggotaDPRD Kota Surabaya dari Partai Amanat Nasional ;e.

Amanat Nasional adalahbertentangan dengan hukum, Anggaran Rumah Tangga Partai Amanat Nasional,sehingga tidak sah menurut hukum ;Membatalkan SK DPP PAN Nomor : PAN/Kpts/KUSJ/007/1/2007 tertanggal 17 Januari2007 tentang pemberhentian Penggugat sebagai anggota Partai Amanat Nasional ;Memerintahkan kepada :a.

Fotocopy SK DPP PAN No.PAN/A/KPTS/KUSJ/007/1/2007 tentang pemberhentiantetap Penggugat sebagai anggota Partai Amanat Nasional, bertanda P1 ;2. Fotocopy AD/ART PAN, bertanda P2 ;3.

Politik yaitu :Partai Barisan Nasional (BARNAS), Partai Pemuda Indonesia (PPI), PartaiPengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI) dan Partai Demokrasi Kebangsaan(PDK);Bahwa Empat Partai Politik yang mencalonkan Para Penggugat telah masingmasing memperoleh jumlah kursi DPRD Kabupaten Paniai mencapai 20% yaituPartai BARNAS memperoleh kursi DPRD Kabupaten Paniai, Partai PemudaIndonesia (PPI) memperoleh kursi DPRD Kabupaten Paniai, Partai Pengusahadan Pekerja Indonesia (PPPI) memperoleh 1 Kursi DPRD Kaupaten

Dewan Pimpinan Pusat Partai BARNAS dan Dewan PimpinanPusat Partai PPI serta Para pengurus Partai dari DPC masingmasing hadir padaruangan Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai dalam Penyerahanseluruh Dokumen Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati serta Surat PenegasanPartai ulang ditujukan kepada Tergugat untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuanyang berlaku serta para Penggugat telah memenuhi Permintaan dari Tergugat;9 Bahwa pada tanggal 20 April 2012, Dewan Pimpinan Pusat Partai BarisanNasional

Keiya adalah Ketua DPC Partai BARNASKabupaten Paniai berdasarkan Surat keputusan DPP Partai BARNAS Nomor011/SK/PLT/DPP.Partai BARNAS/II/2012 tentang Pengangkatan Pelaksanaantugas Dewan Pimpinan Cabang Partai BARNAS Kabupaten Paniai Tahun 2012;Bahwa Para Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai HenkyKayame, SH., MH.

Dan Yohanes You tidak dicalonkan dari Partai BarisanNasional (BARNAS) dan Partai Pemuda Indonesia (PPI) berdasarkan Suratrekomendasi Pancalonan dan Surat Penegasan DPP Partai BARNAS dan DPPPPI yang disampaikan pada rapat antara DPP Partai BARNAS dan DPP PartaiPPI pada tanggal 20 April 2012 di Ruangan Kantor Komisi Pemilihan UmumKabupaten Paniai;Bahwa Tergugat tidak cermat dalam melaksanakan tahapan Penelitian terhadapseluruh kelengkapan Persyaratan yang diajukan oleh Para Penggugat sebagaiCalon Bupati

keabsahan dukungan Partai politik terhadapCalon Bupati Dan Wakil Bupati yang diusulkan oleh Partai politik, jadi KPUKabupaten Paniai hanya punya tugas melakukan verifikasi faktual terhadapkeabsahan dukungan Partai politik yang mengusulkan Calon Bupati dan WakilBupati Paniai, untuk itu seharusnya Penggugat menggugat Ketua Partai PemudaIndonesia (PPI) dan Ketua Partai Barisan Nasional (Barnas) sebagai Tergugat dalamperkara ini;Oleh karena gugatan Penggugat sudah jelas kurang pihak, maka sudah patut

Partai Demokrasi Kebangsaaan ( PDK );g. Partai Karya Perjuangan( PAKAR PANGAN );h. Partai Buruh ;i. Partai Demokrasi Pembaruan ( PDP ) ;j. Partai Barisan Nasional (Barnas);k. Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN);1. Partai Matahari Bangsa (PMB) Halaman 6 dari 158 halaman Putusan Perkara No.18/G/2013/PTUNPLG4.

Partai Politik Jumlah SuaraLis Partai Pengusaha dan Pekerja 943Indonesia (PPPI)2D, Partai Peduli Rakyat 1.004Nasional (PPRN)3. Partai Karya Perjuangan 629(PAKAR PANGAN)4. Partai Bintang Reformasi 620(PBR)Bi Partai Kesatuan Demokrasi 678Indonesia (PKDI)6. Partai Barisan Nasional 927(BARNAS) Halaman 39 dari 158 halaman Putusan Perkara No.18/G/2013/PTUNPLG 7. Partai Kedaulatan Bangsa 1.403Indonesia Baru (PKBIB)8. Partai Matahari Bangsa 1.234(PMB)9. Partai Indonesia Sejahtera 1.113(PIS)10.

Partai Republik Nusantara 1.80511. Partai Kebangkitan Bangsa 1.42612. Partai Buruh 43213. Partai Damai Sejahtera 1.11614. Partai Karya Peduli Bangsa 971Id; Partai Demokrasi 429Kebangsaan16.

Partai Politik Jumlah Suara1. Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI) 9432. Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) 1.0043. Partai Karya Perjuangan (PAKAR PANGAN) 6294. Partai Bintang Reformasi (PBR) 6205. Partai Barisan Nasional (BARNAS) 9276. Partai Indonesia Baru 1.4037. Partai Republik Nusantara 1.8058. Partai Kedaulatan 1289. Partai Nahdatul Umat Indonesia 7410. Partai Demokrasi Pembaruan 30911. Partai Pemuda Indonesia 11112?

PARTAI BARNASe Bahwa, Diakui Para Para Penggugat bahwa ada dualisme DPP Partai Barnas.

ZAINAL ABIDINtersebut adalah untuk mengikuti kegiatan Partai Bulan Bintang (PBB) dansurat undangan untuk mengikuti kegiatan Partai Bulan Bintang (PBB)tersebut yakni Surat Dewan Pimpinan Wilayah Partai Bulan Bintang (PBB)No. A686/PWNADSek/V1I/24 tanggal 11 Agustus 2003, tidak ditujukankepada DPRD Kota Lhokseumawe melainkan kepada Partai Bulan Bintang(PBB) Kota Lhokseumawe, sehingga Perjalanan yang dilakukan oleh Ir. H.

DPRD KotaLhokseumawe dari Partai Golkar An.

ZAINAL ABIDIN tersebut adalah untukmengikuti kegiatan Partai Bulan Bintang (PBB) dan surat undangan untukmengikuti kegiatan Partai Bulan Bintang (PBB) tersebut tidak ditujukankepada DPRD Kota Lhokseumawe melainkan kepada Partai Bulan Bintang(PBB) Kota Lhokseumawe, sehingga perjalanan yang dilakukan oleh Ir.

ZAINAL ABIDIN tersebutadalah untuk mengikuti kegiatan Partai Bulan Bintang (PBB) dan suratundangan untuk mengikuti kegiatan Partai Bulan Bintang (PBB) tersebutyakni Surat Dewan Pimpinan Wilayah Partai Bulan Bintang (PBB) No. A686/PWNADSek/V1/24 tanggal 11 Agustus 2003, tidak ditujukan kepadaDPRD Kota Lhokseumawe melainkan kepada Partai Bulan Bintang (PBB)Kota Lhokseumawe, sehingga perjalanan yang dilakukan oleh Ir. H.

Partai Persatuan Nahdatul Ummah Indonesia(PPNUI) Kota Lhokseumawe mengajukan surat permohonan No. S0014/DPC/PPNUI/2003 tanggal 12 September 2003 kepada Ketua DPRDKota Lhokseumawe perihal Pemberitahuan untuk mengikuti/menghadiriRapim Partai PPNUI di Banda Aceh dalam rangka Konsolidasi Partai, danoleh Sdr. H. M.

data rekapitulasi perolehansuara Partai Demokrat yang sudah digelembungkan atau ditambah olehTerdakwa seperti keinginan Dedy Yon Supriyono, setelah Terdakwamenghapus file data rekapitulasi perolehan suara Partai Demokrat,kemudian Terdakwa menceritakan kepada Abu Nasir bahwa Terdakwa telahmengeprint perolehan suara Partai Demokrat yang sudah ditambah /digelembungkan dan hasil printnya (hasil yang sudah dicetak) telahdiserahkan kepada Dedy Yon Supriyono dengan alasan hasil tersebutsebagai laporan

datarekapitulasi perolehnan suara Partai Demokrat yang sudah digelembungkanHal. 15 dari 32 hal.

Partai Demokrat yang sudahdigelembungkan tersebut dan hasil cetakan / print data hasil rekapitulasiperolehan suara Legislatif di Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebeskhususnya untuk Partai Demokrat yang sudah digelembungkan tersebutdiserahkan Terdakwa kepada Dedy Yon Supriyono, tidak lama kemudianMoh.

Penggugatadalah sebagai Fungsionaris Partai Golkar Provinsi Riau;Bahwa Penggugat sebagai Anggota Dewan Perwakilan RakyatDaerah (DPRD) Provinsi Riau Pergantian Antar Waktu (PAW) DPRDProvinsi Riau menggantikan YOFI ARIANTO, S.E. yang terpilihmenjadi Bupati Indragiri Hulu (Rangat) untuk periode 2009 s/d 2014dari pemilihan Riau dua daerah Pemilihan Indra Giri Hulu danKuansing (Teluk Kuantan) ; Bahwa berdasarkan Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai GolonganKarya Provinsi Riau Nomor: B39/DPD/GOLKARR/III/

Perlu Penggugat tegaskan terhadap pergantian antar waktutersebut Penggugat sudah beberapa kali mengirimkan suratkeberatan kepada DPP Partai Golongan Karya di Jakarta dan DPDPartai Golkar Provinsi Riau dengan surat Nomor: 082/PPAR/III/2014tanggal 20 Maret 2014 untuk menyampaikan klarifikasi terhadappermasalahan yang terjadi ; Bahwa Tergugat telah lalai dan tidak cermat dalam meneliti,memeriksa datadata dan buktibukti yang disampaikan Surat DewanPimpinan Daerah Partai Golongan Karya Provinsi Riau Nomor

:B39/DPD/GOLKARR/III/2014 tanggal 03 Maret 2014 PerihalPersetujuaan PAW Anggota DPRD Provinsi Riau, telah mengusulkanperesmian pemberhentian Anggota DPRD Provinsi Riau terhadapPenggugat, kemudian Surat Ketua DPRD Provinsi Riau Nomor161/197/PPH tanggal 13 Maret 2014 perihal PAW Anggota DPRDProvinsi Riau a.n Penggugat dari Partai Golongan Karya, kemudianSurat Gubernur Riau Nomor 100/TAPEM/25.04 tanggal 19 Maret2014 Perihal Usulan Peresmian Pemberhentian dan PengangkatanPengganti Antar Waktu Anggota

TAUFIQURRAHMAN telah memenuhi syarat sebagai PenggantiAntar Waktu sehingga kedua surat tersebut punya kekuatan hukumyang sama belum ada pencabutan salah satunya dengan demikiankedua surat tersebut adalah cacat hukum yang telah mengusulkanperesmian pemberhentian Anggota DPRD Provinsi Riau terhadapPenggugat, kemudian Surat Ketua DPRD Provinsi Riau Nomor161/197/PPH tanggal 13 Maret 2014 perihal PAW Anggota DPRDProvinsi Riau a.n Penggugat dari Partai Golongan Karya, kemudianSurat Gubernur Riau Nomor

100/TAPEN/25.04 tanggal 19 Maret2014 Perihal Usulan Peresmian Pemberhentian dan PengangkatanPengganti Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi riau tersebut terlebihdahulu memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk membeladiri menyampaikan dan / atau menjelaskan duduk persoalan yangterjadi sehingga sesuai dengan aturan dan mekanisme yang masihberlaku pada Partai Golongan Karya ; Bahwa dasar dan alasan Tergugat menerbitkan Surat KeputusanTentang : Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan PenggantiAntar

Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, Neon Box, Plank Kantor DPD,Tiang Kayu Baleho, Tiang Bendera milik Partai Nasdem tersebut sehingga dapatdipergunakan lagi.e Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa secara bersama merusak Neon Box,Plank Kantor DPD, Tiang Kayu Baleho, Tiang Bendera milik Partai Nasdemtersebut sehingga dapat dipergunakan lagi.

plank Kantor DPD Partai Nasdem Bengkalisdengan menggunakan tangan hingga tiang plank DPD Partai NasdemBengkalis tersebut patah dan terjatuh ke tanah serta mencoret neon boxdengan menggunakan cat filox kaleng warna merah;Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa Partai Nasdem Kabupaten Bengkalismengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 6.800.000, (enam juta delapanratus ribu rupiah);Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkansemua keterangan saks1;2 KASRIADI Bin ABU KASIM

sebagaiyang menhentakhentakkan plank Kantor DPD Partai Nasdem Bengkalisdengan menggunakan tangan hingga tiang plank DPD Partai NasdemBengkalis tersebut patah dan terjatuh ke tanah serta mencoret neon boxdengan menggunakan cat filox kaleng warna merah;e Bahwa benar akibat perbuatan Para Terdakwa Partai Nasdem KabupatenBengkalis mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 6.800.000, (enamjuta delapan ratus ribu rupiah);Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan

Nasdemyang sudah dalam keadaan rusak; (satu) buah tiang kayu baleho yang sudah dalamkeadaan rusak; 2 (dua) buah tiang bendera yang sudah dalam keadaan rusak; 2 (dua)helai bendera Partai Nasdem yang sudah dalam keadaan rusak oleh karena terbukti dipersidangan adalah milik dari DPD Partai Nasdem Bengkalis maka sudah sepatutnyaterhadap barangbarang bukti ini dikembalikan kepada DPD Partai Nasdem Bengkalismelalui saksi Syarifuddin, SH Bin M.

(dua) buah tiang bendera yang sudah dalam keadaan rusak.e 2 (dua) helai bendera Partai Nasdem yang sudah dalam keadaan rusak.

Menetapkan barang bukti berupa :1 (satu) lembar Surat C1 (Asli) TPS 8 Kelurahan Way Dadi pada lembarhalaman 2 yang dipegang oleh saksi partai;1 (satu) lembar surat D1 (Asli) pada halaman 5 yang dipegang olehsaksi partai;e 1 (satu) lembar fotocopy C1 TPS 8 Kelurahan Way Dadi padalembar halaman 2 dan 1, lembar D1 halaman 5 (yang dilegalisirsesusai asli) di KPU kota Bandar Lampung;e 1 (satu) lembar C1 (asli) dari KPPS TPS 8 Way Dadi KecamatanSukarame Bandar Lampung;Tetap terlampir didalam berkas perkara

atauperolehan suara peserta pemilu menjadi berkurang, perbuatan tersebutdilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :e Berawal pada hari Rabu tanggal 09 April 2014 ketika di TPS 8 KelurahanWay Dadi Kecamatan Sukarame Bandar Lampung sedang diadakannyapemungutan suara Legislatif dan Calon Gubernur, kemudian setelahdiadakannya waktu penghitungan perolehan suara Calon Legislatif lampiranC1 DPRD Kab/Kota khususnya pada rekap penghitungan suara PartaiGolkar yang telah disahkan oleh saksisaksi baik dari partai

Sedangkan untuk perolehan SuaraPartai Golkar yang telah mendapatkan perolehan suara 10 (Sepuluh),Terdakwa ubah menjadi 00 (Nol Nol).e Bahwa akibat perbuatan Terdakwa suara Partai Golkar dirugikan, dan suaraCalon Legislatif dari Partai Golkar No Urut 5 (Lima) An. ROMI HUSIN,diuntungkan.

Sedangkan untuk perolehan SuaraPartai Golkar yang telah mendapatkan perolehan suara 10 (Sepuluh),Terdakwa ubah menjadi 00 (Nol Nol).Bahwa akibat perbuatan Terdakwa suara Partai Golkar dirugikan, dan suaraCalon Legislatif dari Partai Golkar No Urut 5 (Lima) An. ROMI HUSIN,diuntungkan.

Menyatakan barang bukti berupa :e 1 (satu) lembar Surat C1 (Asli) TPS 8 Kelurahan Way Dadi pada lembarhalaman 2 yang dipegang oleh saksi partai ;e 1 (satu) lembar surat D1 (Asli) pada halaman 5 yang dipegang oleh saksipartai ;e 1 (satu) lembar fotocopy C1 TPS 8 Kelurahan Way Dadi padalembar halaman 2 dan 1, lembar D1 halaman 5 (yang dilegalisirsesusai asli) di KPU kota Bandar Lampunge 1 (satu) lembar C1 (asli) dari KPPS TPS 8 Way Dadi KecamatanSukarame Bandar Lampung;(Tetap terlampir didalam berkas

SOSsebagai anggota DPRD Provinsi Banten yang ditandatangani oleh SURYAPALOH, selaku Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasional Demokrat(DPP PARTAI NASDEM) dan NINING INDRA SHALEH (Tergugat Il) selakuSekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasional Demokrat (DPPPARTAI NASDEM);Bahwa pertimbangan Tergugat dan Tergugatll dalam menerbitkan SuratKeputusan melakukan Penggantian Antar Waktu Saudara H.

KotaTangerang Selatan dan Para Saksi Partai Politik tingkat Provinsi Banten.

Danketika itu tidak ditemukan Pernyataan Kejadian Khusus dan KeberatanSaksi dalam Proses Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara di ProvinsiBanten terkait perolehan suara Partai NasDem tingkat Provinsi atau DapilBanten 7 (tujuh) khususnya perolehan Caleg Partai NasDem atas nama DedyRamanta dalam Pemilu Tahun 2014 dari Partai NasDem;Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan manipulasi perolehan suara padaPemilu Legislatif Tahun 2014 yang mengakibatkan Perolehan Suara DedyRamanta menjadi Berkurang dan

berdasarkan Rekapitulasi dan PenetapanHasil baik di KPU Kota Tangerang Selatan dan KPU Provinsi Banten tidakditemukan Pernyataan Kejadian Khusus dan Keberatan Saksi terkaitperolehan suara Partai NasDem tingkat Provinsi atau Dapil Banten 7 (tujuh)khususnya perolehan Caleg Partai NasDem atas nama Dedy Ramanta dalamPemilu Tahun 2014 dari Partai NasDem sehingga tidak ada manipulasiperolehan suara di KPU Kota Tangerang Selatan dan di KPU Provinsi Bantenserta tidak ada manipulasi perolehan suara yang

Lalu Sudarmadi, M.PIA. selaki Sekretaris;Bahwa oleh karena penghormatan tinggi terhadap Mahkamah Partai NasDem,maka pada tanggal 21 Mei 2014 Penggugat memenuhi panggilan tersebut diSekeretaritat DPP Partai Nasdem, namun Penggugat tidak dapat bertemudengan Mahkamah Partai NasDem tersebut;Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2014 Penggugat mendapat undanganpanggilan lag!

PUTUSAN Nomor : 74/ PDT/ 2012 PT.KT.SMDADEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaraantara :DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI INDONESIA SEJAHTERA ( PIS ), Cq. Dewan PimpinanDaerah Partai Indonesia Sejahtera Propinsi Kalimantan Timur, Cq.

Menyatakan menurut hukum bahwa Surat Dukungan yang diberikan oleh Tergugat kepadaPenggugat, sebagaimana Surat Dewan Pimpinan Pusat Nomor : 1452/DPPPIS/1109, tanggal24 Nopember 2009 dan Surat Rekomendasi Dewan Pimpinan Pusat Partai Indonesia Sejahtera,tanggal 24 Nopember 2009 dan Surat Dukungan Pimpinan Cabang Partai Indonesia SejahteraNo. 64.6404/0014/DPCPIS/KB/IX/2010, tanggal 21 September 2010 adalah sah dan berharga ;4,Menyatakan menurut hukum dukungan yang diberikan oleh Tergugat kepada pasangan

Pendapat Ketua Majelis ( Wimpie Sekewael, SH.MH. ) sebagai berikut : .Kasus ini adalah : Sengketa, perselisihan Partai Politik ; 1.1. Bahwa Perselisihan Partai Politik adalah sengketa khusus yang memiliki acara khusus,sehingga butuh penanganan khusus ; 1.2.

Bahwa untuk menyelesaikan perselisihan antara para pihak yang berperkara : makadiselesaikan dengan menggunakan UndangUndang No. 2 Tahun 2000 Jo UndangUndang No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik ; 1.3, Bahwa menurut pasal 33 ayat (2) tahun 2011 tentang Partai Politik, menyatakan putusanPengadilan Negeri dalam perkara Perselisihan Partai Politik adalah putusan tingkatpertama dan terakhir dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung ; 1.4.

Endang Ipsiani, SH.) yaitu kasus ini adalah perselisihan partai politik ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan seperti tersebut diatas, maka MaielisHakim Banding berpendapat putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 22 Agustus 2011No. 19/Pdt.G/2040/PN.Kubar, harus dibatalkan dengan alasan pertimbangan sebagai berikut :" Pengajuan gugatan perselisihan partai politik yang belum diselesaikan terlebih dahulu melaluimekanisme intemal partai atau Mahkamah Partai maka gugatan tersebut Premature

.; Asli 1 (satu) rekapan Model D beserta lampiran berita acara rekapitulasi hasil perolehan / perhitungan suara partai politik dan calon anggota DPR, DPD, DPRD dan DPRD Kabupaten / Kota serta calon DPD tingkat Desa / Kelurahan dalam pemilu tahun 2014.; Asli 1 (satu) rekapan Model D beserta lampiran berita acara rekapitulasi hasil perolehan / perhitungan suara partai politik dan calon anggota anggota DPR, DPD, DPRD dan DPRD Kabupaten / Kota serta calon DPD tingkat kecamatan dalam pemilu

Ucu caleg nomor urut1 dari Partai PDI Perjuangan ke jumlah suara Johanis HermanSerang,S.Pd. Als.

Herman adalahcaleg nomor urut 4 dari Partai PDI Perjuangan sudah menjadi 153 Suara,sedangkan jumlah suara Yusuf Uweng, SE Als.

Ucu adalah calegnomor urut 1 dari Partai PDI Perjuangan sebanyak 153 Suara, telahberalin kepada Johanis Herman Serang, S.Pd. Herman adalah calegnomor urut 4 dari Partai PDI Perjuangan yang sebelumnya hanyamemperoleh 1 Suara sehingga jumlah suara Johanis Herman Serang,S.Pd. Herman adalah caleg nomor urut 4 dari Partai PDI Perjuanganmenjadi 153 Suara sedangkan jumlah suara Yusuf Uweng, SE Als. Ucuadalah caleg nomor urut 1 dari Partai PDI Perjuangan hanya 1 Suara.

Ucu adalah caleg nomor urut 1 dari Partai PDIPerjuangan kepada Johanis Herman Serang, S.Pd. Als.

;Bahwa saksi pernah melakukan klarifikasi terhadap Ketua PPS Desa HituLama terkait dengan pergeseran suara antar sesama caleg Partai PDIPerjuangan Dapil 3 Kabupaten Maluku Tengah, dan jawaban dari KetuaPPS Desa Hitu Lama terjadi pergeseran suara antara internal calegnomor urut 1 dari Partai PDI Perjuangan Yusuf Uweng dan caleg nomorurut 4 dari Partai PDI Perjuangan Yusuf Herman Serang, S.Pd. Als.Herman pada saat pleno PPK Kecamatan Leihitu. ;Bahwa peserta pemilu adalah partai politik dan caleg.

Partai Demokrat; 6.

Bahwa Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, dengan Surat KeputusanNomor: 60.07/SK/DPP.PD/DPC/VII/2012, tanggal 30 Juli 2012, TentangSusunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat KotaBatam masa bakti 2012 2017,(vide bukti P.7.3) memutuskanmenetapkan Penggugat sebagai Anggota Majelis Partai Cabang padajajaran Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Batam;7.

Diusulkan oleh partai politiknya sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan.

WakilKoordinator Bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Pelindungan Masyarakatserta dalam Surat Keputusan DPP Partai Demokrat No.60.07/SK/DPP.PD/DPC/VII/2012 tanggal 30 Juli 2012 tentang SusunanKepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Batam Masabakti 20122017 mengangkat Augustinus Purba sebagai anggota majelispartat DPC Partai Demokrat Kota Batam, tidak memberikan kepadaAugustinus Purba (Penggugat) Kartu Tanda Anggota Partai Demokratpengganti Kartu Tanda Anggota Partai Demokrat yang

telah dinyatakan tidakberlaku lagi dalam Surat Keputusan DPP Partai Demokrat7.

Iron Rohayatidiberhentikan dari Keanggotaan Partai Demokrat.

Putusan Mahkamah Partai dari Partai DemokratNomor 268/DPPPHPU/2014, tanggal 8 Oktober 2014, Sdri. Hj. Iroh Rohayatidiberhentikan dari Keanggotaan Partai Demokrat; 2.

;Bahwa karena sudah tidak ada upaya penyelesaian oleh DewanPimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat dan Komisi PemilihanUmum (KPU) Kabupaten Cirebon maka Tergugat II Intervensi untukmendapatkan keadilan dan hak hukumnya mengajukan permohonanperselisinan partai politik (Sangketa internal partail) kepadaMahkamah Partai pada Partai Demokrat.; Bahwa terhadap permohonan perselisihan partai politik (Secarainternal partai) yang dilakukan oleh Tergugat II Intervensi kepadaPenggugat di Mahkamah Partai terkait

Bahwa Mahkamah Partai dari Partai Demokrat adalah lembagapenyelesaian perselisinan partai politik (dalam sangketa internal partal)yang sah yang dibentuk oleh Partai Politik berdasarkan pasal 32 ayat 2UndangUndang No. 2 tahun 2011 tentang perubahan atas UndangUndang No. 2 tahun 2008 tentang Partai Politik.; c.

Cirebon dari Partai Demokrat bukti T28.

Kontribusi Partai Politik.a. Partai Gerindra 2 kursi x Rp250.000.000,00 = Rp 500.000.000,00b. Partai Persatuan Daerah 2 Kursi x Rp350.000.000,00 = Rp 700.000.000,00c. Partai Barisan Nasional 2 Kursi x Rp250.000.000,00 =Rp 500.000.000,00d. Partai Persatuan Pembangunan1 KursixRp300.000.000,00 =Rp 300.000.000,00e. Partai karya Pangan (PKP) 2 kursi xRp450.000.000,00 =Rp 900.000.000,00f. Partai Indonesia Sejahtera (PIS) 1 kursi xRp. 250.000.000, =Rp 250.000.000,00Jumlah = Rp3.150.000.000.00Il.

;Bahwa ke dua Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak dandinyatakan lolos ke Pemilukada Putaran Kedua tersebut adalah Pasangan Calonyang berdasarkan rekomendasi Bawaslu RI dinyatakan tidak memenuhi syaratkarena jumlah dukungan Partai Politik dan/atau gabungan Partai Politik yangtidak mencapai 15% (lima belas persen);12.

Agustinus Pigome, A.Mpd. dicoret sebagai Pasangan Calon karena tidakmemenuhi syarat 15% dukungan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 6 (enam) atas nama Natalis Edowai, SE. Mesak Pakage, A.Mpd. tidak memenuhi syarat dukungan Partai Politik atauGabungan Partai Politik sebanyak 15% dikarenakan Partai Barisan Nasionalterbukti tidak mendukung pasangan Natalis Edowai, SE. Mesak Pakage,A.Mpd.

kursi di DPRD sebanyak lebih dari 35%.Para Penggugat juga mendapat dukungan dari 3,5% dari Partai Politik yangmemperoleh suara sah dalam Pemilu legislatif tahun 2009 di Kabupaten Deiyai;Bahwa selain dukungan dari Partai Politik dan Gabungan Partai Politik tersebut,Para Penggugat juga mendapat dukungan dari wargawarga di Distrikdistrikantara lain: Distrik Tigi Barat, Distrik Tigi, Distrik Tigi Timur dan DistrikBouwobado.

Agustinus Pigome dan Yosep PekeiYakobus Takimai dikarenakan tidak mPerihal: syarat 15% dukungan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.RekomendasiPembentukanDewanKehormatanKPU ProvinsiPapuaTertanggal, 18April 2012. 25.

LLG telahmenggugat tergugat dengan hal sebagai berikut :Bahwa PENGGUGAT adalah Anggota Partai Bintang Reformasi berdasarkan KartuTanda Anggota (KTA) yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai BintangReformasi.

Dengan Kartu Tanda Anggota Nomor : 005.16.1606.07.2008. tanggal bulanJuli Tahun 2008 dan selain itu PENGGUGAT juga terdaftar sebagai Pengurus danKader Partai Bintang Reformasi di Dewan Pimpinan Cabang Partai Bintang ReformasiKabupaten Musi Rawas berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah PartaiBintang Reformasi Nomor : 131/KPTS/DPWPBR/SUMSEL/V/2012.Bahwa PENGGUGAT II adalah Anggota Partai Bintang Reformasi berdasarkan KartuTanda Anggota (KTA) yang dikeluarkan oleh Dewwan Pimpinan Pusat Partai

dan Anggaran Rumah Tangga, pedomanpedoman Partai BintangReformasi, Garis perjuangan Partai Bintang Reformasi dan Peraturanperaturanlainnya.

Cabang (DPC) Partai Bintang Reformasi Kabupaten MusiRawas (TERGUGAT !)

dahulu.Bahwa Penggugat dan Penggugat II diberhentikan dari keanggotaan partai tanpa adaketerangan yang jelas, kesalahan yang telah di lakukan oleh Penggugat , Penggugat IIdan tidak ada surat Peringatan/ Teguran , II dan Ill dari Tergugat I, Tergugat II danTergugat III sangat jelas bertentang dengan ART Partai Bintang Reformasi.Bahwa Partai Bintang Reformasi pada pemilu 2014 bukan merupakan partai yang ikutdalam perserta pemilu.Bahwa dengan memperhatikan :1.

lembar pecahan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah); ----------------- 20 (dua puluh) lembar pecahan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah); ---------Dengan total sejumlah Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah); --------------------------------Dirampas untuk Negara;----------------------------------------------------------------------------------------- 17 (tujuh belas) lembar stiker bergambar calon anggota legislatif Kabupaten Manggarai Barat dari Partai

MAARUFyang mana pada saat itu Terdakwa memberikan sejumlah uang dan juga kartu nama /stiker yang bergambar serta bertuliskan Caleg nomor urut 7 atas nama AHMAD NUR, SEdari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kepada saksi AKBAR yang saksi tidak tahuberapa jumlahnya kemudian oleh saksi AKBAR sejumlah uang tersebut dan juga kartunama / stiker yang bergambar serta bertuliskan Caleg nomor urut 7 atas nama AHMADNUR, SE dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dibagikan bagikan kepada saksidan juga teman

yang bergambar serta bertuliskanCaleg nomor urut 7 atas nama AHMAD NUR, SE dari Partai Persatuan Pembangunan(PPP), kalau untuk saksi NASA mendapatkan pembagian uang sebesar Rp. 200.000 (duaratus riburupiah) dan 1 (satu) lembar kartu nama / stiker yang bergambar serta bertuliskanCaleg nomor urut 7 atas nama AHMAD NUR, SE dari Partai Persatuan Pembangunan(PPP), kalau untuk saksi HADIR mendapatkan pembagian uang sebesar Rp. 200.000 (duaratus riburupiah) dan 1 (satu) lembar kartu nama / stiker yang

poliik PPP Sekitar dua tahun, saat ini saksi masihmenjabat sebagai bendahara partai PPP, dan pada tahun ini Saksi mencalonkan dirisebagai anggota DPRD dari partai PPP dengan nomor urut 7; Bahwa Setiker yang terdapat gambar Saksi dengan partai PPP yang dibagikan olehTerdakwa pada waktu menyerahkan uang di pulau mesah dalam perkara ini, bahwaSetiker saksi dipesan oleh Tim sukses Saksi untuk melakukan pencetakan atas konsepdari Saksi, setelah setker tersebut jadi Saksi minta untuk di distribusikan

PPP (Partai Persatuan Pembangunan) serta Terdakwa berpesankepada saksi Asing dan saksi Akbar agar nanti orang yang mendapatkan uang tersebut padatanggal 9 April 2014 saat pemilihan agar memilih partai dan wajah orang yang ada pada setiker terse but ma an a a a mn ae mee nnnBahwa benar Terdakwa adalah keluarga dari saksi Ahmad Nur, S.E. yang saat ini sedangmencalonkan diri sebagai anggota DPRD Kabupaten Manggarai Barat dari Partai PPPdengan nomot urut 7; ssp ee eee eee Bahwa benar terdkawa mendapatkan

uang kepada saksi Asing dan saksi Akbar serta memberikan setiker berg ambarCalon Legislatif Anmad Nur dari Partai Persatuan Pembangunan dengan nomor urut 7, sertaberpesan kepada saksisaksi agar nanti pada tanggal 9 April 2014 pada saat pemungutanSuara pemilu agar memilih partai dan orang yang ada pada gambar setiker tersebut, dalamhal ini yang diminta oleh terdakwa adalah memilih Partai Persatuan Pembangunan dengancalon legislatif Anmad Nur, S.E nomor urut 7. ; mn ee a Menimbang, bahwa perbuatan

Kedaulatandan pada Pemilihan Umum Tahun 2009 Penggugat diCalonkan sebagai AnggotaDPRD Provinsi Papua dari Partai Kedaulatan pada Daerah Pemilihan (DAPIL)Papua V (Lima) dengan Nomor Urut 4 dari 11 Calon DPRD Provinsi Papua yangdiajukan oleh Partai Kedaulatan di Dapil V (lima) dimaksud ;5 Bahwa dalam Pemilu Legislatif Tahun 2009, Penggugat memperoleh suaraterbanyak di Dapil V dari Calon yang diajukan oleh Partai Kedaulatan danberdasarkan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerahyang

Kedaulatanyang tidak sah dan bermasalah, karena masih dalam sengketa hukum terhadapkepengurusan Partai Kedaulatan.. dst.

Sehingga dengan demikian apabila terjadi konflik internalantar Pengurus Partai Politik hal tersebut merupakan masalah internal yang dapatdiselesaikan melalui mekanisme internal yang ada di Partai Politik tersebut ; Bahwa apabila terjadi konflik internal dalam suatu Partai Politik, dimana masingmasing pihak mengklaim bahwa pihaknya yang merupakan pengurus yang sah,maka untuk menentukan sah atau tidaknya kepengurusan sebuah Partai Politiktersebut adalah merupakan ruang lingkup wewenang pengadilan ;

Ketua DPP Partai Kedaulatan yang mengusulkan kepada Gubernur Papuamelalui surat keputusan Rapimnas Partai Kedaulatan Nomor : 120/SK/RAPIMNAS/PARTAI KEDAULATAN/2011, tanggal 05 Juni 2011, yangmenyatakan bahwa Penggugat telah melakukan kegiatan yang tidak sesuaiHalaman 39 dari 62 halaman, Putusan Nomor : 91/G/2012/PTUNJKT.440dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Kedaulatan, dansurat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Kedaulatan Nomor : 001/SK/DPP.PK/DPD.Papua/VII/2011, tanggal 20

Juli 2011, tentang Pemberhentian danPencabutan Kartu Anggota Partai Kedaulatan Nomor : 33.01.00000396, atasnama Penggugat ; .3.

sesuaitingkatnya, maka secara otomatis yang bersangkutan diberhentikan secaratetap atau permanen ;Ayat (11): Apabila Personalia Dewan Pengurus Partai yang bukandipilih secara langsung dalam forum permusyawaratan tertinggi Partai yangtelah diberhentikan tidak menggunakan hak untuk melakukan pembelaandiri dalam rapat pleno Dewan Pengurus Partai, maka Personalia DewanPengurus Partai yang bersangkutan dianggap telah menerima keputusanpemberhentiannya ;e Ayat (12): Apabila Personalia Dewan Pengurus Partai

yang dipilihsecara langsung dalam forum permusyawaratan tertinggi Partai yang telahdiberhentikan tidak menggunakan hak untuk melakukan pembelaan diridalam forum permusyawaratan tertinggi Partai luar biasa atau forumpermusyawaratan tertinggi khusus Partai sesuai dengan tingkatannya, makaPersonalia Dewan Pengurus Partai yang bersangkutan dianggap telahmenerima keputusan pemberhentiannya ;6 Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2013 Kantor DPRD Kota Kedirimendapatkan demo dari Partai PDIP serta beberapa

satu persyaratan bakal calonAnggota DPR, DPR Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yangmengharuskan menjadi Anggota Partai Politik Peserta Pemilu dengandibuktikan oleh kartu tanda Anggota Partai Politik Peserta Pemilu tersebut.Partai Politik Peserta Pemilu yang dimaksud UU No. 8 Tahun 2012tersebut adalah tentunya Partai Politik yang masuk verivikasi PemiluPeriode 2014 2019 Sedangkan Partai Kebangkitan Nasional Ulama(PKNU) bukan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimanadimaksud oleh Undangundang

Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Gerindra(ke dua Partai Politik tersebut adalah sebagai Partai Politik PesertaPemilu), malahan Pen Caleg an Para Penggugat/Para Pemohon PK justrumelaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf n dan ayat (2) huruf i UUNo. 8 Tahun 2012.Judex Facti kilaf atau tidak melihat bahwasanya Partai KebangkitanNasional Ulama (PKNU) tidak masuk ferivikasi Pemilu 2014 sehinggaPKNU bukan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana yangdimaksud dan dikehendaki oleh UU

Perbedaaan yang sangat krusial adalah PKNUhanya berstatus sebagai Partai Politik periode Tahun 2009 2014 (tidakmasuk cakupan UU No.8 Tahun 2012) namun sebaliknya Partai Politikyang mencalonkan Para Penggugat/Para Pemohon PK sebagai calonlegislatif (PPP dan Partai Gerindra) adalah berstatus Partai Politik PesertaPemilu (sebagai Partai Politik periode Tahun 2014 2019) (berdasarkanverifikasi Pemilu 2014/cakupan UU No.8 Tahun 2012).Dengan demikian tidak dapat dikatakan bahwa Para Penggugat/ PemohonPK

apabila terdakwa dikemudian hari berdasarkan putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap terdakwa bersalah melakukan tindak pidana lain sebelum habis masa percobaan selama 2 (dua) bulan;