Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor171.434/57/011/2014 tentang Peresmian PengangkatanPengganti antar waktu Anggota Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten Sampang tertanggal 22Januari 2014 ; Dikarenakan Penggugat diberhentikan oleh Dewan PengurusCabang Partai Persatuan Nasional Ulama (DPC PKNU)melalui Surat Keputusan DPC PKNU Kabupaten SampangNomor : 044/SK/DPC02/VIII/2013 tentang PemberhentianSebagai Anggota Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU)tertanggal 2 Agustus 2013 kemudian dilanjutkandikeluarkannya

Bahwa selanjutnya pada konsideran Menimbangberbunyi Dewan pengurus Cabang Partai KebangkitanNasional Ulama Kabupaten Sampangmengusulkan peresmian pemberhentian danpengangkatan pengganti antar waktu) anggota DPRDKabupatenSAMPANA ..ccecccceeeeeeeees Sampang atas nama Sdr. R. MOH. SYAKIR, S.Pdlmenggantikan sdr.

AGUS HUSNUL YAKIN karena yangbersangkutan diberhentikan dari keanggotaan DPRDkabupaten Sampang dari PARTAI PERSATUANPEMBANGUNAN ; Bahwa pemberhentian Penggugat dalam SuratKeputusan Tergugat jelas salah karena Penggugatbukanlah berasal dari partai persatuan pembangunanakan tetapi dari Partai Persatuan Nasional Ulama,dengan demikian jelas bahwa dalam Surat KeputusanTergugat terdapat cacat substansial ; .

Politik menyebutkan perselisihanpartai politik diselesaikan oleh internal partai politiksebagaimana yang diatur dalam AD/ART dan dalampenjelasanya perselisihan partai politik meliputi antara lain : a)Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan, b)Pelanggaran terhadap hak anggota partai, c) Pemecatan tanpaalasan yang jelas, d) Penyalahgunaan kewenangan,e) pertanggungjawaban keuangan f) keberatanterhadap keputusan Partai politik ; .

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan partai politikterhadapPartai DPC PKNU kabupaten Sampang di Pengadilan NegeriSampang dengan Register Perkara Nomor : 09/Pdt.G/2013/PN.SPG dan Pengadilan Negeri Sampang telah memutusperkara tersebut tertanggal 14 Pebruari 2014 dengan AmarPutusan sebagai berikut :a. Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuksebagian ; b. Menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukanperbuatan melawan hukum ;c.

sesuaitingkatnya, maka secara otomatis yang bersangkutan diberhentikan secaratetap atau permanen ;Ayat (11): Apabila Personalia Dewan Pengurus Partai yang bukandipilih secara langsung dalam forum permusyawaratan tertinggi Partai yangtelah diberhentikan tidak menggunakan hak untuk melakukan pembelaandiri dalam rapat pleno Dewan Pengurus Partai, maka Personalia DewanPengurus Partai yang bersangkutan dianggap telah menerima keputusanpemberhentiannya ;e Ayat (12): Apabila Personalia Dewan Pengurus Partai

yang dipilihsecara langsung dalam forum permusyawaratan tertinggi Partai yang telahdiberhentikan tidak menggunakan hak untuk melakukan pembelaan diridalam forum permusyawaratan tertinggi Partai luar biasa atau forumpermusyawaratan tertinggi khusus Partai sesuai dengan tingkatannya, makaPersonalia Dewan Pengurus Partai yang bersangkutan dianggap telahmenerima keputusan pemberhentiannya ;6 Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2013 Kantor DPRD Kota Kedirimendapatkan demo dari Partai PDIP serta beberapa

satu persyaratan bakal calonAnggota DPR, DPR Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yangmengharuskan menjadi Anggota Partai Politik Peserta Pemilu dengandibuktikan oleh kartu tanda Anggota Partai Politik Peserta Pemilu tersebut.Partai Politik Peserta Pemilu yang dimaksud UU No. 8 Tahun 2012tersebut adalah tentunya Partai Politik yang masuk verivikasi PemiluPeriode 2014 2019 Sedangkan Partai Kebangkitan Nasional Ulama(PKNU) bukan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimanadimaksud oleh Undangundang

Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Gerindra(ke dua Partai Politik tersebut adalah sebagai Partai Politik PesertaPemilu), malahan Pen Caleg an Para Penggugat/Para Pemohon PK justrumelaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf n dan ayat (2) huruf i UUNo. 8 Tahun 2012.Judex Facti kilaf atau tidak melihat bahwasanya Partai KebangkitanNasional Ulama (PKNU) tidak masuk ferivikasi Pemilu 2014 sehinggaPKNU bukan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana yangdimaksud dan dikehendaki oleh UU

Perbedaaan yang sangat krusial adalah PKNUhanya berstatus sebagai Partai Politik periode Tahun 2009 2014 (tidakmasuk cakupan UU No.8 Tahun 2012) namun sebaliknya Partai Politikyang mencalonkan Para Penggugat/Para Pemohon PK sebagai calonlegislatif (PPP dan Partai Gerindra) adalah berstatus Partai Politik PesertaPemilu (sebagai Partai Politik periode Tahun 2014 2019) (berdasarkanverifikasi Pemilu 2014/cakupan UU No.8 Tahun 2012).Dengan demikian tidak dapat dikatakan bahwa Para Penggugat/ PemohonPK

Kontribusi Partai Politik.a. Partai Gerindra 2 kursi x Rp250.000.000,00 = Rp 500.000.000,00b. Partai Persatuan Daerah 2 Kursi x Rp350.000.000,00 = Rp 700.000.000,00c. Partai Barisan Nasional 2 Kursi x Rp250.000.000,00 =Rp 500.000.000,00d. Partai Persatuan Pembangunan1 KursixRp300.000.000,00 =Rp 300.000.000,00e. Partai karya Pangan (PKP) 2 kursi xRp450.000.000,00 =Rp 900.000.000,00f. Partai Indonesia Sejahtera (PIS) 1 kursi xRp. 250.000.000, =Rp 250.000.000,00Jumlah = Rp3.150.000.000.00Il.

;Bahwa ke dua Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak dandinyatakan lolos ke Pemilukada Putaran Kedua tersebut adalah Pasangan Calonyang berdasarkan rekomendasi Bawaslu RI dinyatakan tidak memenuhi syaratkarena jumlah dukungan Partai Politik dan/atau gabungan Partai Politik yangtidak mencapai 15% (lima belas persen);12.

Agustinus Pigome, A.Mpd. dicoret sebagai Pasangan Calon karena tidakmemenuhi syarat 15% dukungan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 6 (enam) atas nama Natalis Edowai, SE. Mesak Pakage, A.Mpd. tidak memenuhi syarat dukungan Partai Politik atauGabungan Partai Politik sebanyak 15% dikarenakan Partai Barisan Nasionalterbukti tidak mendukung pasangan Natalis Edowai, SE. Mesak Pakage,A.Mpd.

kursi di DPRD sebanyak lebih dari 35%.Para Penggugat juga mendapat dukungan dari 3,5% dari Partai Politik yangmemperoleh suara sah dalam Pemilu legislatif tahun 2009 di Kabupaten Deiyai;Bahwa selain dukungan dari Partai Politik dan Gabungan Partai Politik tersebut,Para Penggugat juga mendapat dukungan dari wargawarga di Distrikdistrikantara lain: Distrik Tigi Barat, Distrik Tigi, Distrik Tigi Timur dan DistrikBouwobado.

Agustinus Pigome dan Yosep PekeiYakobus Takimai dikarenakan tidak mPerihal: syarat 15% dukungan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.RekomendasiPembentukanDewanKehormatanKPU ProvinsiPapuaTertanggal, 18April 2012. 25.

,dibacakan untuk calon nomor 2 juga dari partai Gerindra atas nama IRYANIBAKRI, SE., sehingga menyebabkan caleg dari partai tertentu mendapat tambahansuara dan pengurangan suata; Bahwa atas kejadian tersebut saksi ARIEF selaku Komisoiner KPU Kab. Gowamemerintahkan untuk dilakukan perhitungan ulang pada TPS 01 Kel. RomangPolong Kec. Somba Opu Kab.

Put.Nomor 118/Pid Sus/2014/PN.SUNGG.dibacakan untuk calon nomor 2 juga dari partai Gerindra atas nama IRYANIBAKRI, SE., sehingga menyebabkan caleg dari partai tertentu mendapat tambahansuara dan pengurangan suata; e Bahwa atas kejadian tersebut saksi ARIEF selaku Komisoiner KPU Kab. Gowamemerintahkan untuk dilakukan perhitungan ulang pada TPS 01 Kel. RomangPolong Kec. Somba Opu Kab.

,dibacakan untuk calon nomor 2 juga dari partai Gerindra atas nama IRYANIBAKRI, SE., sehingga menyebabkan caleg dari partai tertentu mendapat tambahansuara dan pengurangan suara; Bahwa atas kejadian tersebut saksi ARIEF selaku Komisoiner KPU Kab. Gowamemerintahkan untuk dilakukan perhitungan ulang pada TPS 01 Kel. RomangPolong Kec. Somba Opu Kab.

Nomor 118/Pid.Sus/2014/PN.SUNGG.warna biru dengan jumlah perolehan suara untuk Partai Gerindra adalah 4(empat), sedangkan perhitungan ulang pertama di KPU oleh terdakwa denganmenggunakan spidol warna merah partai Gerindra mendapatkan (satu) suara,selanjutnya pada perhitungan ulang yang dilakukan oleh saudara LUKMANdengan penulisan menggunakan spidol warna hitam partai Gerindramendapatkan suara sebanyak 4 (empat) suara, demikian juga untuk calegnomor urut partai Gerindra saudara H.

Nomor 118/Pid.Sus/2014/PN.SUNGG.KPPS; dan b. tanda coblos pada nomor atau tanda gambar partai politik dan/ataunama calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota berada padakolom yang disediakan; atau c. tanda coblos pada tanda gambar partai politik beradapada kolom yang disediakan.

;Bahwa isi dalam Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suaraadalah adanya rapat KPPS Pemungutan dan Penghitungan suaradalam Pemilu tahun 2014 yang dihadiri oleh saksi dari Partai Politikatau saksi dari Calon Anggota DPD dan Pengawas Pemilu Lapangandengan Lampiran Sertifikat Hasil dan rincian penghitungan perolehansuara di TPS yang ditanda tangani oleh KPPS sebanyak 7( tujuh) orang dan saksi partai politik peserta pemilu.

;Bahwa saksi maupun saksi dari Partai Politik Hanura ada meminta FormulirC 1 baik kepada KPPS maupun kepada PPS desa Hilinamozaua namun tidakdiberikan baik kepada saksi maupun kepada saksi Partai PolitikAtas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak diberikanBerita acara pemungutan dan penghitungan suara serta Sertifikat Hasil danrincian penghitungan perolehan suara kepada saksi karena pada saat dimintamasih belum siap. ; 2222222 22 enna nnn ne ene n eens3HARAPANLAIA, dibawah sumpah pada

;e Bahwa peranan saksi dalam penyelenggaraan Pemilu tersebut adalahsebagai saksi dari Partai Politik Hanura. ada surat mandat untuke Bahwa yang saksi ketahui selama penyenggaraan pemilu di TPS 1desa Hilinamozaua adalah : saksi melihat warga secara ramairamaimendatangi TPS dan melakukan pencoblosan tidak sesuai denganaturan sehingga warga sesuka hati mengambil surat suara danmelakukan pencoblosan lebih dari satu kali ;e Bahwa selain dari pada itu pada saat saksi melapor ke KPPS sebagaisaksi dari Partai

;Bahwa pada saat dilaksanakan pemungutan suara di TPS I Hilinamozaua adapetugas PPL yang hadir yaitu HENDRIKUS CERI GAHO dan saksi Parpolyang hadir hanya dua orang yaitu Feri Laia ( Partai Hanura) dan MezakiLatura ( Partai PDIP ) adalah HARAPANBahwa proses pengisian Berita Acara pemungutan dan penghitungansuara serta sertifikat hasil penghitungan suara (Formulir model C 1 )dilaksanakan dirumah Sekdes Hilinamozaua hari mulai gelap danlampu padam di TPS 1 tersebut.

;e Bahwa isi dalam Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suaraadalah adanya rapat KPPS Pemungutan dan Penghitungan suaradalam Pemilu tahun 2014 yang dihadiri oleh saksi dari Partai Politikatau saksi dari Calon Anggota DPD dan Pengawas Pemilu Lapangandengan Lampiran Sertifikat Hasil dan rincian penghitungan perolehansuaradi TPS yang ditanda tangani oleh KPPS sebanyak 7( tujuh) orang dan saksi partai politik peserta pemilu.

/Walikota kepada Ketua danBendahara DPC Partai Politik atau sebutan lainnya.

dana bantuan keuangan Partai Politik tahun anggaran2007 sejumlah Rp. 105.000.000.

Kepada Partai Politik tanggal08 Oktober 2007.Bahwa dana bantuan keuangan Partai Politik tahun anggaran2007 sejumlah Rp. 105.000.000.

politik di antaranya, Partai Demokrasi IndonesiaPerjuangan (PDIP), Partai Hanura, Partai Nasdem, Partai AmanatHalaman 9 dari 57hal.

Muhammad Saalyang di calonkan oleh Gabungan partai Partai DemokrasiIndonesia Perjuangan (PDIP), Partai Hanura, Partai Nasdem,Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Keadilan Sejahtera(PKS);2 Muh.Yusri.M Nu, ST, M.Si dan Drs. Amran S.

lampirannya; Ayat 2:Pengesahan surat pencalonan beserta lampirannya sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf a dibubuhi tanda tangan asli/basaholeh Pimpinan atau Para Pimpinan Partai politik yang bergabungdan dibubuhi cap basah partai politik sesuai dengan suratkeputusan Kepengurusan Partai Politik yang sah;Serta Pasal 43 ayat (1) huruf a ;Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentangpersetujuan pasangan calon menggunakan formulir B.1KWKHal mana juga dijelaskan dalam Peraturan KPU Nomor

Politik atau Gabungan Partai politik ;Bahwa pasangan calon Ir.

MarigunRasyid, S.Sos yang diusung oleh gabungan Partai Politik masingmasingadalah Partai GERINDRA dan Partai GOLKAR yang akumulasi suara diDPRD Mamuju Utara adalah 8 kursi, dimana Partai GERINDRA sebanyak3 Kursi, Partai GOLKAR sebanyak 5 Kursi atau setara dengan 27%.Namun pada saat masa pendaftaran ternyata usungan Partai GOLKARtidak memenuhi syarat yaitu tidak memenuhi ketentuan Pasal 42A Ayat 5Hurup B Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015, Surat Edaran KPU No.396/KPU/VII/205, Pasal 5 dan Pasal 6 ;

, bimbingandan pengawasan terhadap bagianbagian yang berada dibawah koordinasinya","Membantu Ketua dalam pencarian dana yang diperlukan oleh Partai khususnya untuktugastugas operasional Partai dan jika dapat juga untuk keperluan Pemilu/Pilkada yangakan datang, Ikut bertanggung jawab membantu Ketua dalam membesarkan Partai danturut mengambil segala langkah yang diperlukan untuk mensukseskan Partai dalamPemilu/Pilkada yang akan datang dan Dalam menjalankan tugasnyabertanggungjawab kepada Ketua.Bahwa

Cabang Partai Damai SejahteraHal. 11 dari 70 hal.

, bimbingandan pengawasan terhadap bagianbagian yang berada dibawah koordinasinya","Membantu Ketua dalam pencarian dana yang diperlukan oleh Partai khususnya untuktugastugas operasional Partai dan jika dapat juga untuk keperluan Pemilu/Pilkada yangakan datang, Ikut bertanggung jawab membantu Ketua dalam membesarkan Partai danturut mengambil segala langkah yang diperlukan untuk mensukseskan Partai dalamHal. 13 dari 70 hal.

Menurut keterangan saksi Samsidisetelah membaca laporan penggunaan bantuan partai penggunaan dana bantuanparpol PDS tidak semuanya untuk operasional partai, ada yang sesuai ada.

Caleg Partai Gerindra Nomor urut 1 Daerah Pemilihan (Dapil) 2 Cianjur, dikembalikan kepada saksi Andri Suryadinata, SE5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Caleg Partai Gerindra Nomor urut 1Daerah Pemilihan (Dapil) 2 Cianjur.Dikembalikan kepada saksi ANDRI SURYA, SE;5.

yang mengikuti kontestasi pemilihan umum yang telahditetapkan KPU RI yaitu 16 partai politik nasional sebagai peserta pemilu.Partai yang memenuhi persyaratan adalah.

Partai Kebangkitan Bangsa. Partai Gerakan Indonesia RayaPartai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Partai Golongan Karya. Partai Nasdem7~ 02 Q00d0Gerakan Perubahan Indonesia. Partai Berkaryaa> . Partai Keadilan Sejahtera. Partai Persatuan Pembangunanj. Partai Solidaritas Indinesiak. Partai Amanan Nasional. Partai Hati Nurani Rakyatm.Partai Demokratn. Partai Bulan Bintango.

Partai Keadilan dan Persatuan IndonesiaBahwa KPU Kab Cianjur telah menerima berkas administrasi partai politiksejak bulan Oktober 2017 dan untuk pendaftaran atau pencalonan anggotaDPRD Kabupaten Cianjur dibagi menjadi 5 daerah pemilihan yaitua. Daerah pemilinan Cianjur 1 yaitu kecamatan Cianjur, Warungkondang,Cilaku dan Gekbrongb. Daerah pemilihan Cianjur 2 yaiu kecamatan cuegenang, pacet, cipanas,sukaresmi dan cikalongkulonHalaman 16 dari 29 Putusan Nomor 28/Pid.B/2019/PN Cjr. (Pemilu)c.

Binti Alm Maman Suparmansebagai ketua tim advokasi partai gerindra Kab Cianjur mendapat kabaratas pengerusakan spanduk tersebut kemudian saksi Nyonya N WikeuRahmawati, S.H.

Pencalonan, huruf h sebagaiyang dimaksud pada angka III.2, maka pada tanggal 11 Januari 2013, yangmerupakan jadwal waktu selesainya tahapan pendaftaran bakal pasangancalon yang diajukan oleh partai Politik atau gabungan partai politik, telahdidaftarkan dan/atau diajukan sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati danWakil Bupati Sinjai oleh Gabungan Partai Politik, masingmasing :No. Nama Partai1. Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)Des Partai Bulan Bintang (PBB)3. Partai Kedaulatan (PK)4.

Nama Partai Perolehan Jumlahsuara Kursi1. Partai Hati Nurani Rakyat 8950 3(NAHURA)2. Partai Bulan Bintang (PBB) 2156 1ie Partai Kedaulatan (PK) 4172 14.

Pengurus DPD Partai HANURA Propinsi SulawesiSelatan waktu itu; Bahwa...39 Bahwa pada saat pendaftaran pasangan calon yang menjadi perhatian dan fokusutama penilaian adalah adanya suatu Surat Pencalonan dari Partai Politik atauGabungan Partai Politik yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik atau parapimpinan partai politik yang bergabung, yaitu Ketua dan Sekretaris partai politikatau para Ketua dan para Sekretaris partai politik atau sebutan lain yang bergabung.Sebagaimana ketentuan ini ditegaskan

dalam Pasal 65 ayat (1), (2) dan (3)Peraturan KPU Nomor 09 Tahun 2012, tersebut sebagai berikut : Partai politik atau gabungan partai politik dalam mendaftarkan bakal pasangancalon, wajib menyerahkan surat pencalonan (Model BKWKKPU PARTAIPOLITIK) beserta lampirannya yang ditandalangani oleh pimpinan partai politikatau para pimpinan partai politik yang bergabung; Pimpinan partai politik sebagaimana dimakud pada ayat (1) terdirr dari Ketuadan Sekretaris partai politik atau sebutan lain, menyampaikan

Sinjai sebagai pasangancalon dengan mendasarkan pada SURAT PENCALONAN Gabungan Partai Politik,yaitu Partai GOLKAR yang ditandatangani oleh masingmasing Ketua danSekretaris DPD Partai Golkar Kabupaten Sinjai serta Partai HANURA yangditandatangani oleh unsur pimpinan DPC Partai Hanura Kabupaten Sinjai yangmenjabat saat itu, yaitu Sdr. MUH. IDRIS, SE. (selaku Ketua DPC) dan Sdr.IRWAN, S.Pd.

Menyatakan batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Tergugat) berupa Surat Keputusan Nomor: 29/KPTS/KPU-KAB-031.670870/2014 Tanggal 7 Juni 2014 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor: 26/KPTS/KPU-KAB-031.670870/2014 Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Pada Pemilihan Umum Tahun 2014;3.

Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Tergugat) untuk mencabut surat keputusan Nomor: 29/KPTS/KPU-KAB-031.670870/2014 Tanggal 7 Juni 2014 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor: 26/KPTS/KPU-KAB-031.670870/2014 Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Pada Pemilihan Umum Tahun 2014;4.

OBJEK GUGATANSurat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan AnambasNomor : 29/KPTS/KPUKAB031.670870/2014 Tanggal 7 Juni 2014Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum KabupatenKepulauan Anambas Nomor : 26/KPTS/KPUKAB031.670870/2014Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Dan Calon TerpilihAnggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten KepulauanAnambas Pada Pemilihan Umum Tahun 2014 ; B. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA1.

Oleh karena itu PengadilanTata Usaha Negara Tanjung Pinang berwenang untuk memeriksa danmengadili perkara ini;Halaman 5 dari 57 halaman Putusan Nomor 9/G/2014/PTUNTPIBahwa berdasarkan uraian di atas, maka Surat Keputusan Komisi PemilihanUmum Kabupaten kepulauan Anambas Nomor : 29 /KPTS/KPUKab031.670870/2014tanggal 7 Juni 2014 Tentang Perubahan Keputusan KomisiPemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor : 26/KPTS/KPUKab031.670870/2014 Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik DanCalon

Bahwa Penggugat adalah calon anggota DPRD Kabupaten KepulauanAnambas terpilin dari Partai Golongan Karya Dapil KepulauanAnambas 3 berdasarkan Keputusan Tergugat Nomor : 26/KPTS/KPUKAB031.670870/2014 Tentang Penetapan Perolehan Kursi PartaiPolitik Dan Calon Terpilin Anggota Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Kepulauan Anambas Pada Pemilihan Umum Tahun 2014Tanggal 13 Mei 2014:2.

Bahwa Keputusan Tergugat Nomor : 26/KPTS/KPUKAB031.670870/2014 Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai PolitikDan Calon Terpilin Anggota Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Kepulauan Anambas Pada Pemilihan Umum Tahun 2014Tanggal 13 Mei 2014 dikeluarkan setelah putusan Pengadilan NegeriRanai Nomor : 18 /Pid.B /2014/PN.Rni Tanggal 9 Mei 2014 mempunyaikekuatan hukum tetap; 22922202 22eo ne oo.

/2014 Tanggal 7 Juni 2014Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum KabupatenKepulauan Anambas Nomor : 26/KPTS/KPUKAB031.670870/2014Halaman 13 dari 57 halaman Putusan Nomor 9/G/2014/PTUNTPITentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Dan Calon TerpilihAnggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten KepulauanAnambas Pada Pemilihan Umum Tahun 2014; 4.

politiknya dan telahdiberhentikan sebagai anggota partai politik yaitu Partai PDK( vide bukti Tl dan T2 ) serta telah menjadi anggota dan calonlegislatif dari partai politik lain ( vide bukti P 8 ), sehinggagugatan in litis tidak berdiri sendiri tetapi berkaitan denganinternal Partai PDK yang wajib ditarik sebagai pihak ;Bahwa telah terbukti dipersidangan, DPRD Kota Manado telahmelaksanakan amanat konsitusi sesuai tahapantahapan dalamPeraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 sebagaimanadalam bukti

politik maka menurut pasal 32 UndangUndangNomor 2 Tahun 2011 Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenangdan yang berwenang adalah Mahkamah Partai ; 3 KEBERATAN KETIGAHalaman 11 dari 19 halaman Put.

dari keanggotaan Partai DemokrasiKebangsaan, yang nantinya akan menjadi salah satu persyaratan/dasarpenerbitan obyek sengketa ( bukti PI=T7=T.I1.12 ) maupun dasarpengujian ( toetsing gronden ) di peradilan tata usaha negara, ternyatamasih mengandung permasalahan hukum yang perlu terlebih dahuluuntuk mendapatkan keputusan dari partai politik yang bersangkutan,yaitu apakah1 Penggugat diberhentikan dari keanggotaan Partai DemokrasiKebangsaan karena mengundurkan diri untuk memenuhi ketentuanpasal 16

, ataukah ;2 Pengugat diberhentikan dari keanggotaan Partai DemokrasiKebangsaan karena melanggar Anggaran Dasar/Anggaran RumahHalaman 17 dari 19 halaman Put.

Demokrasi Kebangsaan;Menimbang, bahwa karena masih ada sengketa internal yang perludiputuskan oleh partai dan Peradilan Tata Usaha Negara tidakmempunyai kewenangan untuk menguji keabsahan pemberhentianseseorang dari keanggotaan partai politik karena hal itu merupakanpermasalahan internal partai, maka MAJELIS berpendapat dalamsengketa a quo masih ada sengketa internal yang perlu diputuskan lebihdahulu, sehingga Peradilan Tata Usaha Negara berdasar ketentuan pasal32 dan pasal 33 UndangUndang Nomor

KPU Nomor : 03 Tahun 2011Tentang Pedoman Teknis Verifikasi Syarat Calon Penggantian Antar Waktu(PAW) Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota HasilPemilihan Umum, menegaskanUsulan pemberhentian anggota DPRD Provinsi karena alasansebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf h ( bunyi Pasal 4 ayat(2) huruf h : diberhentikan sebagai anggota Partai Politik Sesuai denganketentuan peraturan perundang undangan ) dari pimpinan partai politikdisertai dengan salinanputusanpengadilanyang telah memperolehkekuatan

hukum tetap dalam hal anggota partai politik yang bersangkutanmengajukan keberatan melalui pengadilan . ; Bahwa dari ketentuan diatas,jelas dan nyata Keputusan Tergugat bersifatpremature atau belum saatnya di sampaikan.

Bahwa pada tanggal 18 Februari 2013 melalui sidang Majelis Etikdan Kehormatan Partai Gerindra, telah menjatunkan putusanMemberhentikan Penggugat sebagai anggota Partai gerindra,dengandemikian terlebin dahulu telah ada penyelesaian melalui internalPartai Gerindra sebagaimana yang di maksud dalam AD/ ART PartaiGerindra ;.

Bahwa terhadap Putusan Majelis Etik dan Kehormatan PartaiGerindra yang telah menjatuhkan putusan dengan amar putusan :Memberhentikan Penggugat sebagaianggota Partai Gerindra,yangkemudian di keluarkan Surat Keputusan Pemberhentian Penggugatdari Partai Gerindra dengan Nomor : 0030027/Kpts / DPP GERINDRA / 2013 tertanggal 1 Maret 2003 ;.

Bahwa terhadap Keputusan Pemberhentian tersebut denganmengacu kepada Pasal 33 ayat (1) Undangundang No.2 Tahun2011 Tentang Partai Politik,Penggugat telah mengajukan GugatanPerbuatan Melawan Hukum tertanggal 15 Maret 2013 atasPemberhentian Keanggotaan Penggugat di Partai Gerindra denganRegister Perkara No > 168/Pdt/5/2013/PN.Jkt Sel ;9.

SAKSI ANASRUL,SH :Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 April 2009 sekitar jam 15.00 Wibbertempat diteras Kantor Sekretariat Partai Republikan Jalan GajahMada XXI No.208 Jember Saksi telah didatangi oleh Terdakwa denganmembawa surat kosong untuk distempel yang dibawa dari Ketua PartaiRepublikan.Bahwa saksi adalah selaku Sekretaris partai Republikan JemberBahwa kemudian Saksi lalu meneliti surat tersebut ternyata alamat dankop surat tidak benar dan Saksi menolak untuk menyetempel surattersebut namun Terdakwa

SAKSI SISWO HARI BOWOe Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 April 2009 sekitar jam 15.00 Wibbertempat diteras Kantor Sekretariat Partai Republikan Jalan GajahMada XXI No.208 Jember Saksi mengetahui bahwa Saksi Anasrultelah didatangi oleh Terdakwa dengan membawa surat kosong untukdistempel yang dibawa dari Ketua Partai Republikan.e Bahwa setelah itu Saksi Anasrul lalu meneliti surat tersebut ternyataalamat dan kop suratnya tidak benar sehingga Saksi Anasrul menolaknyauntuk distempel, namun Terdakwa tetap

SAKSI NUR LENI,S.Sose Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 April 2009 sekitar jam 15.00 Wibbertempat diteras Kantor Sekretariat Partai Republikan Jalan GajahMada XXI No.208 Jember Suami Saksi ( Anasrul,SH) telah didatangioleh Terdakwa dengan membawa surat kosong untuk distempel yangdibawa dari Ketua Partai Republikan.e Bahwa kemudian Anasrul lalu meneliti surat tersebut ternyata alamatdan kop suratnya tidak benar, lalu Anasrul menolaknya untuk distempel,namun Terdakwa tetap memaksa untuk distempel,

Republikan di Jembertelah didatangi terdakwa dengan membawa surat kosong untuk distempelyang dibawa dari Ketua Partai Republikan bertempat diteras KantorSekretaris Partai Republikan Jalan Gajah Mada XXI No.208 Jember.Bahwa kemudian Saksi ANASRUL,SH meneliti surat tersebut danternyata alamat dan kop surat tidak benar, dan Saksi ANASRUL,SH13menolak untuk menyetempel surat tersebut, namun terdakwa tetapmemaksa Saksi ANASRUL,SH untuk menyetempel surat tersebut.e Bahwa selanjutnya surat tersebut lalu

Republikan di Jember telah didatangi oleh terdakwa denganmembawa surat kosong untuk distempel yang dibawa dari Ketua Partai Republikanbertempat diteras kantor Sekretaris Partai Republikan Jalan Gajah Mada XXI No.208Jember .n Menimbang, bahwa ternyata kemudian saksi ( ANASRUL,SH meneliti surattersebut dan ternyata alamat dan kop surat tidak benar dan saksi ( ANASRUL,SH)menolak untuk menyetempel surat tersebut, namun terdakwa tetap memaksa saksi( ANASRUL,SH) untuk menyetempel surat tersebut.

Amin (Terdakwa dalam berkasterpisah) menyuruh dan memerintahkan masyarakat untuk mendatangi KantorDPW Partai Aceh Kabupaten Aceh Tengah dilakukan pada saat Amri aliasAman Rahmat bin M.

Kantor DPW Partai Aceh Kabupaten AcehTengah diikuti dengan massa lainnya;Bahwa Amri alias Aman Rahmat bin M.

No. 732 K/Pid/2015kekantor DPW Partai Aceh Kabupaten Aceh Tengah dengan jumlah lebihkurang sebanyak 300 (tiga ratus orang);Bahwa maksud Amri alias Aman Rahmat bin M.

TENDRI MARTA/saksi partai PDIP , Terdakwa II.YUSTUS Alias PAPA MAIKEL/saksi partai GOLKAR, Terdakwa III. TODINGAlias PAPA REYMON/saksi partai Hanura, Terdakwa IV. SARCE AliasMAMA MAIKEL/saksi partai Gerindra, Terdakwa V. JANJANG GUNAWANAlias PAPA RATSAN/saksi partai Gerindra, Terdakwa VI. MARIANA AliasMAMA TITA/saksi partai PKB, Terdakwa VII. FEBRIANUS Alias PAPAARJUNA/saksi partai Hanura, Terdakwa VIII. HENDRA/saksi partaiNasdem, Terdakwa IX. MEDIALPIANUS Alias MEDI/saksi partaiPSITerdakwa X.

YULIUS Alias PAPA MIRAWATI/saksi partai Perindomasingmasing sebagai saksi partai politik dan Terdakwa XI.

PDIP, terdakwa II sebagai saksiPartai Golkar, terdakwa Illl sebagai saksi Partai Hanura, terdakwa IVsebagai saksi Partai Gerindra, terdakwa V sebagai saksi Partai Gerindra,terdakwa VI sebagai saksi Partai PKB, terdakwa VII sebagai saksi PartaiHanura, terdakwa VIII sebagai saksi Partai Nasdem, terdakwa IX sebagaisaksi Partai PSI, terdakwa X sebagai saksi Partai Perindo dan terdakwa XIsebagai saksi DPD;Bahwa yang hadir menggunakan hak pilihnya/ menggunakan suaranya diTPS 1 sebanyak 123 ( seratus dua

Putusan Nomor 68 P/HUM/2013tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan KPU Nomor6/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai PolitikPeserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRDKabupaten/Kota Tahun 2014, maka jumlah Partai Politik Peserta Pemilu2014 yang ditetapkan adalah 15 (lima belas) Partai Politik yang terdiridari 12 Partai Politik Nasional dan 3 Partai Politik Lokal yakni antara lainsebagai berikut:1) Partai NASDEM nomor urut 1.Partai Kebangkitan Bangsa nomor urut 2.Partai Keadilan

Sejahtera nomor urut 3.Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan nomor urut 4.Partai Golongan Karya nomor urut 5.Partai Gerakan Indonesia Raya nomor urut 6.Partai Demokrat nomor urut 7.Partai Amanat Nasional nomor urut 8.Partai Hati Nurani Rakyat nomor urut 10.Partai Bulan Bintang nomor urut 14.Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia nomor urut 15.)))))))9) Partai Persatuan Pembangunan nomor urut 9.0123) Dan 3 (tiga) Partai Lokal dari Provinsi Aceh.4~~ rrr iT h Ti aarrehBahwa berdasarkan ketentuan Pasal

Putusan Nomor 68 P/HUM/2013angka 2, angka 3, angka 4 dan huruf c dan Pasal 59A Peraturan KPUNomor 15 Tahun 2013, maka sudah seharusnya ke 14 (empat belas)Partai Politik Peserta Pemilu 2014 antara lain Partai Nasdem, PKS,PDIP, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, PAN, PPP,Partai Hanura, PBB dan PKPI beserta 3 (tiga) partai politik lokal Acehtersebut ditarik/diikutsertakan sebagai para Pihak Pemohon dalamPermohonan a quo dengan tujuan Permohonan a quo dapat lebih jelasdan lengkap para pihak

kepentingan dan hak yang samadengan keempat belas Partai Politik Peserta Pemilu yang lainnya dalammelaksanakan Kampanye Pemilu untuk meraih dukungan/suara darimasyarakat sebanyakbanyaknya.Dengan demikian, oleh karena ke 14 (empat belas) Partai PolitikPeserta Pemilu 2014 yakni antara lain Partai Nasdem, PKS, PDIP,Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, PAN, PPP, PartaiHanura, PBB dan PKPI beserta 3 (tiga) partai politik lokal Aceh padapokoknya juga mempunyai kepentingan dan hak yang sama

denganpartai politik Pemohon dalam kaitannya pelaksanaan Kampanye Pemiludan penerapan ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf a dan huruf b angka ,angka 2, angka 3, angka 4 dan huruf c dan Pasal 59A Peraturan KPUNomor 15 Tahun 2013, maka sudah seharusnya ke 14 (empat belas)Partai Politik Peserta Pemilu 2014 antara lain Partai Nasdem, PKS,PDIP, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, PAN, PPP,Partai Hanura, PBB dan PKPI beserta 3 (tiga) partai politik lokal Acehtersebut ditarik/diikutsertakan

Untuk itu, dengan niat beribadah kepada Allah SubhanahuWataala, partai partai politik yang berasaskan islam yang terdiri atasPartai Nahdlatul Ulama, Partai Muslimin Indonesia, Partai Syarikat Islamco f a2 9+Indonesia, dan Partai Islam Persatuan Tarbiyah Islamiyah, melaluideklarasi tanggal 5 Januari 1973, bertepatan dengan tanggal 30Dzulgadah 1392 H, memfusikan kegiatan politiknya dalam satu partaipolitik yang bernama Partai Persatuan Pembangunan;2.

(1) huruf b yangditerima Partai Politik berasal dari:Hal.7 dari 50.

Bahwa Pasal 32 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang PartaiPolitik (UU No.2 Tahun 2011) menyatakan :(1)Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politiksebagaimana diatur di dalam AD dan ART.(2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutanlain yang dibentuk oleh Partai Politik.(3) Susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan

Bahkan Mahkamah Partai PPP secarategas menyatakan Muktamar Surabaya tidak sah karena melanggar AD/ART PPP dan Putusan Mahkamah Partai itu sendiri dan atas PutusanMahkamah Partai PPP kepengurusan versi Muktamar Surabaya tidakpernah mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri sehinggaputusan Mahkamah Partai bersifat final dan mengikat;.

internal Partai Politik sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutanlain yang dibentuk oleh Partai Politik.(3) Susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimanadimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepadaKementerian.(4) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksudpada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari.Hal.47 dari 50.

, bersama dengan bendahara bertanggungjawab atas seluruhpembiayaan operasional organisasi dan kegiatan partai;e Bahwa sumber dana yang didapat sesuai AD/ART partai adalah berasal dariiuran anggota partai, sumbangan yang tidak mengikat dari donator partai,bantuan parpol, subsidi dari DPD atau DPP yang bersifat incidental / sesuaidengan kepentingannya;e Bahwa dalam pelaksanaan keuangan partai ternyata terdapat penyimpanganyang dilakukan terdakwa antara lain pertama : adanya bingkisan hari Rayabantuan

;Bahwa mekanisme keuangan di partai, semua kegiatan keluar masuknyakeuangan melalui bendahara, tetapi penggunaan keuangan terserah pada ketua,yang penting ketua bertanggung lawab ;Bahwa kerugian partai dengan adanya indikasi penyelewengan tersebut adalahsebesar Rp. 37.500.000, (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;Bahwa yang harus bertanggung jawab tentang keuangan partai sesuai denganAD / ART partai, adalah ketua bertanggung jawab penuh tentang penggunaankeuangan partai ;Bahwa benar saksi

dan bertanggungjawab dalam mengelolasystem keuangan dan perbendaharaan partai " ;Bahwa dari bunyi AD / ART partai tersebut, berarti ketua partai yangbertanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan partai;Bahwa ada upaya klarifikasi terhadap laporan keuangan tersebut kepadaketuanya bahkan terakhir pada tanggal 5 April 2009, dan ketua menjawab "ya"terhadap klarifikasi tersebut ;Bahwa dengan "ya" nya tersebut, terdakwa menjelaskan bahwa uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan partai ;Bahwa Ketua

setiap ada pemasukan / pengeluaran uang selalu saksi catat dalamharian ;Bahwa terdakwa tanda tangan di kuitansi karena kapasitasnya sebagai ketuafraksi ;Bahwa mekanisme partai terhadap penerimaan sumbangan termasuk sumberdana, seharusnya melalui bendahara partai ;Bahwa setiap ada kegiatan partai yang membentuk panitia adalah penguruspartai dengan terlebih dulu di rapatkan ;Bahwa benar setiap ada kegiatan partai, kegiatan keuangan harus melaluibendahara partai ;Bahwa laporan keuangan / neraca yang

Toni ;Bahwa sebelum Joko Supriyanto, yang jadi ketua partai Sdr.

Dimana proses ini sesuai dengan aturan hukum yang berlaku;Bahwa dasar hukum Pengusulan yang dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi sebagaiberikut:a Pasal 16 ayat 1 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politikmenentukan bahwa: Anggota Partai Politik diberhentikan keanggotaannya danPartai Politik apabila (b) menyatakan pengunduran diri (c) menjadi anggotaPartai Politik Lain...

yang substansipemberhentian anggota DPRD dapat dilakukan oleh Partai sebagaimana tertuangdalam amar putusan Point (b) anggota DPR atau DPRD tidak diberhentikan atauditarik oleh Partai Politik yang mencalonkannya";d Kebijakan partai sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor PDK/A/ KDP/011/VII/2013, tertanggal 31 Juli 2013 tentang Proses PAW Anggota DPRD Provinsi,Kabupaten dan Kota dari PDK;e Kebijakan Partai sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor PDK/A/DPDPN/O1/VII/2013, tertanggal 1 Juli 2013 tentang

Pertanyaannya kemudian, apakah hakhak keperdataan/politik seorangharus terganjal hanya karena perpindahan partai ?

;115 Bahwa kemudian kepindahan partai Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensibelumlah bersifat final dalam arti proses ditingkat internal Partai PDK baru sepihakPara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, seharusnya hal ini harus dibahasterlebih dahulu ditingkat internal Partai (PDK) untuk menyetujui atau tidakmenyetujui kepindahan Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi (mekanismetidak berjalan), artinya bahwa Pengurus Partai PDK telah melakukan tindakansewenangwenang terhadap Para Penggugat

, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenaikeberatankeberatan kasasi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebihdahlu mengenai persyaratan pengajuan gugatan perselisihan partai politik;1213Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 32 ayat (1) UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah denganUndang Undang Nomor 2 Tahun 2011, bahwa perselisihan partai politik harusdiselesaikan terlebih dahulu secara internal melalui Mahkamah Partai