Ditemukan 248029 data
FADHOL HADI W., Sos
Terdakwa:
HARI PURWANTO
37 — 4
Hari / Tanggal : Selasa, 15 September 2020Umur ce Bt ican Tahun Pukul : WIBJenis Kelamin : LakiLaki sd egal Tempat Kejadian =: Jalan Ahmad YaniPekerjaan spauysbasvanduosdunscuxes Depan Pasar Beran NgawiAlamat peeSAKSI : Umur: Gores sPekerjaan : pxrer Alamat : 109 d ong2.
DWI DARA AGUSTINA SH
Terdakwa:
SYAIFUDIN BAHARSA
49 — 2
TentaOT meee, among Bae ere eePekerjaan Polri, alamada han Kami tt 20, sekir, kul :egal cast amis tanggal 17 September 2020, sekira puku ketentraman keleriban linnmasyarakat.
8 — 5
menyampaikan kesimpulan secara lisan yangpokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dari Tergugat dan mohonPutusan;Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatuyang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yangtidak terpisahkan dari isi putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, MajelisHakim akan mempertimbangkan /egal
Atas dasar hukum tersebut maka Kuasa HukumPenggugat secara formil telah memilki /egal standing untuk bertindak mewakilikliennya dalam perkara ini;Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagaiwakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yangdibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patutsesuai ketentuan Pasal 27 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun
Sedangkan proses mediasisebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karenaTergugat tidak pernah hadir;Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokokperkara, terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan mengadili sertakedudukan hukum para pihak (/egal standing) dalam perkara ini;Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupafotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, merupakan
12 — 1
R.Bg, dan Pasal 8 ayat (5) PeraturanMahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu SidangKeliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariyah DalamRangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran,Pemohon dan Pemohon II telah hadir sendiri (in person);Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan,Hakim akan terlebin dulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agamadalam memeriksa, mengadili dan memutus permohonan a quo dan kedudukanhukum (/egal
standing) para Pemohon;Menimbang, bahwa permohonan ini merupakan permohonan isbat nikah,maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989dan penjelasannya yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 tahun2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agamaberwenang mengadili permohonan a quo;Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan mereka telahmelangsungkan perkawinan sesuai hukum Islam, maka para Pemohonmempunyai kedudukan hukum (/egal standing) untuk mengajukan perkara
Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam, paraPemohon memiliki /egal standing untuk mengajukan perkara a quo;Menimbang, bahwa petitum pertama Para Pemohon memohon agarhakim mengabulkan permohonan Para Pemohon, oleh karena petitum iniberkaitan dengan petitum yang lain, maka petitum tersebut akandipertimbangkan kemudian;Menimbang, bahwa pada petitum selanjutnya Para Pemohon mohonagar ditetapkan sahnya pernikahan Para Pemohon, dengan alasansebagaimana tersebut dalam posita surat permohonan Para Pemohon
12 — 8
mempersingkat uraian putusan ini, telah ditunjuk beritaacara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohonsebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa Pemohon dalam Permohonannya mendalilkantelah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat NikahKantor Urusan Agama Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkep,Kemudian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi,oleh karena itu Pemohon memiliki /egal
atau kuasanya dan ketidakhadiran Pemohon tersebut tanopa disebabkan oleh suatu halangan yang sah,sedangkan Termohon hadir di persidangan;Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak hadir di persidangansebanyak 3 (tiga) kali berturutturut tanpa alasan yang sah menurut hukum,maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon ternyata tidakbersungguhsungguh dalam berperkara, dan apabila persidangan dilanjutkandengan memangggil Pemohon hingga habis biaya perkara, maka jika ditinjaudari aspek keadilan hukum (/egal
ARIF MAULANA WAGIMIN
74 — 23
6209030408170004 atasnama Kepala Keluarga Arif Maulana Wagimin diketahui bahwa Pemohon adalahwarga negara Indonesia yang bertempat tinggal di Nanga Bulik RT/RW 011/011,Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau maka dengan demikian telahmembuktikan bahwa Pemohon tinggal di wilayah hukum Pengadilan NegeriNanga Bulik sehingga dalam memeriksa dan menjatuhkan penetapan dalamperkara ini adalah kewenangan dari Pengadilan Negeri Nanga Bulik;Menimbang, bahwa sebelumnya Hakim akan mempertimbangkan apakahPemohon memiliki /egal
standing atau tidak dalam mengajukan permohonannya;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P3 berupaKutipan Akta Kelahiran Nomor 814/1987 atas nama Arif Maolana Wagimin danberdasarkan keterangan SaksiSaksi di persidangan bahwa memang benarPemohon yang berkepentingan langsung dengan permohonan dalam perkara inisehingga Pemohon memiliki /egal standing dalam mengajukan permohonannya;Menimbang, bahwa tujuan Pemohon untuk memperbaiki nama yangsemula tertulis Arif Maolana Wagimin sebagaimana
48 — 12
dan terhadap hal mana Penggugat telah mengajukan alat buktitertulis bertanda P.1, P.2, P.3, dan 2 (dua) orang saksi;Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.L yang diajukan olehPenggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakanfotokopi sah dari suatu akta otentik, yang telah dinazagelen dan dilegalisir.Setelah diteliti oleh Majelis Hakim, ternyata sesuai dengan aslinya, karenanyaPenggugat merupakan pihak yang berkualitas dalam perkara ini, sehinggaPenggugat mempunyai /egal
Penggugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingandalam perkara ini (persona standi in judicio);Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.2 yang diajukan olehPenggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakanfotokopi sah dari suatu akta otentik, yang telah dinazagelen dan dilegalisir.Setelah diteliti oleh Majelis Hakim, ternyata sesuai dengan aslinya, karenanyaPenggugat dan Tergugat merupakan pihakpihak yang berkualitas dalamperkara ini, sehingga Penggugat mempunyai /egal
Tergugat dipandang sebagai pihak yangberkepentingan dalam perkara ini (persona standi in judicio);Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.3 yang diajukan olehPenggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakanfotokopi sah dari suatu akta otentik, yang telah dinazagelen dan dilegalisir.Setelah diteliti oleh Majelis Hakim, ternyata sesuai dengan aslinya, karenanyaPenggugat dan Tergugat merupakan pihakpihak yang berkualitas dalamperkara ini, sehingga Penggugat mempunyai /egal
11 — 5
menyampaikan kesimpulan secara lisan yangpokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dari Tergugat dan mohonPutusan;Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatuyang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yangtidak terpisahkan dari isi putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, MajelisHakim akan mempertimbangkan /egal
Atas dasar hukum tersebut maka Kuasa HukumPenggugat secara formil telah memilki /egal standing untuk bertindak mewakilikliennya dalam perkara ini;Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagaiwakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yangdibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut,sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkanoleh
Sedangkan proses mediasisebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karenaTergugat tidak pernah hadir;Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokokperkara, terlebin dahulu akan mempertimbangkan kewenangan mengadili sertakedudukan hukum para pihak (/egal standing) dalam perkara ini;Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupafotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, merupakan
16 — 17
Pasal 23 Kompilasi Hukum Islammaka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutusperkara a quo;Legal standing (kewenangan dan kepentingan hukum Pemohon)Menimbang, bahwa berkenaan dengan /J/egal standing Pemohon,Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut: Bahwa wali nikah Pemohon menolak untuk menikahkan Pemohon denganalasan yang menurut Pemohon tidak berdasar atau tidak sesuai dengansyariat Islam;Halaman 6 dari 14Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2019/PA.Bjb Bahwa bila wali nikah (wali
mujbir) enggan menikahkan, maka calonmempelai perempuan dapat mengajukan permohonan penetapan wali adhalkepada Pengadilan Agama; Bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapatPemohon memiliki /egal standing (kewenangan dan kepentingan hukum)untuk mengajukan permohonan wali adhal a quo (legitima persona standi inJudicio);Pokok permohonan PemohonMenimbang, bahwa dalam Permohonannya, Pemohon mengemukakandalildalil yang pada pokoknya menyatakan bahwa keengganan wali nikahnyauntuk
vide Pasal 11 ayat(1) UndangUndang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai)Bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan identitas resmi penduduk sebagai buktidiri Pemohon baik secara formil maupun materil (vide Pasal 1 angka 14UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukansebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013).Berdasarkan bukti P.1 dan P.2 tersebut, Pengadilan berpendapat bahwaPemohon adalah pihak materil yang memiliki Kewenangan dan kepentinganhukum langsung (/egal
11 — 6
CjrBahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatuyang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yangtidak terpisahkan dari isi putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, MajelisHakim akan mempertimbangkan /egal standing Kuasa Hukum Penggugat untukmewakili Penggugat sebagai berikut:Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat
Atas dasar hukum tersebut maka Kuasa HukumPenggugat secara formil telah memilki /egal standing untuk bertindak mewakilikliennya dalam perkara ini;Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagaiwakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yangdibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut,sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkanoleh
Sedangkan proses mediasisebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karenaTergugat tidak pernah hadir;Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokokperkara, terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan mengadili sertakedudukan hukum para pihak (/egal standing) dalam perkara ini;Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupafotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, merupakan
7 — 0
50 Tahun 2009, ditentukan bahwa gugatan perceraiandiajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnyameliputi tempat kediaman Penggugat, sehingga berdasarkan bukti tersebut,Pengadilan Agama Mojokerto berwenang memeriksa perkara a quo karenamasih yurisdiksi relative Pengadilan Agama Mojokerto sehingga tempatpengajuan gugatan a quo telah sesuai ketentuan Pasal tersebut;Menimbang, bahwa hal lain yang akan dipertimbangkan terlebih dahuluperihal kapasitas/kedudukan pihakpihak (/egal
standing/persona standi inJudicio) dalam perkara a quo;Menimbang, bahwa dalam posita angka 1, Penggugat mendalilkantentang status perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, danberdasar bukti P2 berupa foto copy Akta Nikah atas nama Penggugat danTergugat dan sebagai bukti otentik, maka terbukti bahwa Penggugat danTergugat adalah suami istri sah, sehingga suami dan istri memiliki egal standinguntuk bertindak sebagai Penggugat dan Tergugat dalam perkara a quo;Menimbang, bahwa oleh karena
Pengadilan Agama Mojokertoberwenang memeriksa dan memutus gugatan cerai a quo dan pihakpihakmemiliki egal standing, maka lebih lanjut akan dipertimbangkan pokok gugatantersebut;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil gugatannya tentangperselisihan rumah tangga, Penggugat dalam persidangan telah menghadirkan 2(dua) orang saksi, saksisaksi tersebut sebelum memberikan keterangan telahbersumpah menurut agamanya, saksisaksi tersebut tidak tergolong orang yangdilarang menjadi saksi, sehingga Majelis
26 — 13
penundaan sebab permohonan penundaan ini menurut Tergugat/Pembanding bertentangan dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 telah diubah dengan UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 67 ;Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat/Terbanding tersebutpihak Tergugat Il Intervensi/Pembanding telah mengajukan eksepsi dan jawabanatas pokok sengketa yang pokoknya eksepsi tentang Penggugat/Terbanding tidakmempunyai alas hak (/egal
can RCMenimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkantentang eksepsi yang diajukan Tergugat/Pembanding yakni eksepsi tentangKompetensi Absolut, eksepsi tentang gugatan Penggugat/Terbanding kurang pihak(Plurium litis Consortium), dan eksepsi tentang Penggugat/Terbanding tidakmempunyai kualitas sebagai subyek Penggugat/Terbanding dan juga telahmempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi/Pembandingtentang Penggugat/Terbanding tidak mempunyai alas hak (/egal
di atas,sengketa demikian adalah sengketa Tata Usaha Negara yang menjadi kewenanganPeradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya,bahwa atas pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan Eksepsi Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding yang mendalilkan PengadilanTata Usaha Negara tidak berwenang mengadili sengketa ini adalah tidak beralasanhukum dan haruslah dinyatakan ditolak; Terhadap Eksepsi tentang Penggugat/Terbanding tidak mempunyai alas hak (/egal
Tergugat/Pembanding, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat,Penggugat/Terbanding memenuhi unsur kepentingan untuk mengajukan gugatan diPengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (1) UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 5Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa oleh karenanya MajelisHakim menilai Eksepsi Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembandingyang mendalilkan Pengguga/Terbanding tidak mempunyai alas hak (/egal
11 — 3
menyampaikan kesimpulan secara lisan yangpokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dari Termohon dan mohonputusan;Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatuyang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yangtidak terpisahkan dari isi putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, MajelisHakim akan mempertimbangkan /egal
Atas dasar hukum tersebut maka Kuasa Hukum Pemohonsecara formil telah memilki /egal standing untuk bertindak mewakili kliennyadalam perkara ini;Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagaiwakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yangdibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patutsesuai ketentuan Pasal 27 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun
Sedangkan proses mediasisebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karenaTermohon tidak pernah hadir;Halaman 7 dari 14 putusan Nomor 545/Padt.G/2021/PA.BlaMenimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokokperkara, terlebin dahulu akan mempertimbangkan kewenangan mengadili sertakedudukan hukum para pihak (/egal standing) dalam perkara ini;Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 dan P.2berupa
10 — 5
menyampaikan kesimpulan secara lisan yangpokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dari Tergugat dan mohonPutusan;Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatuyang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yangtidak terpisahkan dari isi putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, MajelisHakim akan mempertimbangkan /egal
Atas dasar hukum tersebut maka Kuasa HukumPenggugat secara formil telah memilki /egal standing untuk bertindak mewakilikliennya dalam perkara ini;Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagaiwakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yangdibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut,sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkanoleh
Sedangkan proses mediasisebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karenaTergugat tidak pernah hadir;Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokokperkara, terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan mengadili sertakedudukan hukum para pihak (/egal standing) dalam perkara ini;Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupafotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, merupakan
12 — 5
menyampaikan kesimpulan secara lisan yangpokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dari Termohon dan mohonPutusan;Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatuyang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yangtidak terpisahkan dari isi putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, MajelisHakim akan mempertimbangkan /egal
Atas dasar hukum tersebut maka Kuasa HukumPemohon secara formil telah memilki /egal standing untuk bertindak mewakilikliennya dalam perkara ini;Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagaiwakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yangdibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut,sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebutdisebabkan oleh
Sedangkan proses mediasisebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karenaTermohon tidak pernah hadir;Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokokperkara, terlebin dahulu akan mempertimbangkan kewenangan mengadili sertakedudukan hukum para pihak (/egal standing) dalam perkara ini;Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 dan P.2berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk/ Surat Keterangan Domisili
9 — 3
menyampaikan kesimpulan secara lisan yangpokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dari Tergugat dan mohonPutusan;Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatuyang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yangtidak terpisahkan dari isi putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, MajelisHakim akan mempertimbangkan /egal
Atas dasar hukum tersebut maka Kuasa HukumPenggugat secara formil telah memilki /egal standing untuk bertindak mewakilikliennya dalam perkara ini;Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagaiwakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yangdibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut,sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkanoleh
Sedangkan proses mediasisebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karenaTergugat tidak pernah hadir;Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokokperkara, terlebin dahulu akan mempertimbangkan kewenangan mengadili sertakedudukan hukum para pihak (/egal standing) dalam perkara ini;Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupafotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, merupakan
16 — 2
dalam berita acara sidang perkara ini yangmerupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohonsebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas.Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Agama merupakanpengadilan yang memeriksa dan memutus perkaraperkara tertentu makaMajelis Hakim sebelum memasuki pertimbangan pokok perkara, terlebin dahuluakan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Probolinggo sertakedudukan hukum (/egal
Prob.Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 Pemohon dan Termohonadalah suami isteri yang sah, dan belum pernah bercerai, oleh karena ituPemohon mempunyai /egal standing untuk berperkara dalam perkara ini;Menimbang, bawa selanjutnya mengenai permohonan cerai Pemohon,Majelis Hakim dalam persidangan tidak dapat mendamaikan Pemohon danTermohon secara langsung, karena Termohon tidak pernah hadir dalampersidangan, namun Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguhsungguhmenasehati Pemohon agar mengurungkan
Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya BatasPengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai.Menimbang, bahwa alat bukti P.2 tersebut merupakan akta autentik yangdibuat oleh pejabat yang berwenang, maka nilai kekuatan pembuktianya adalahbersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUHPerdatasehingga patut untuk dipertimbangkan.Menimbang, bahwa bukti P.2 membuktikan bahwa bahwa Pemohon danTermohon adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai, sehinggamempunyai /egal
13 — 1
dalam pernikahan tersebut, maka berdasarkan Pasal 7 Ayat (4) KompilasiHukum Islam, Pemohon dan Pemohon Il memiliki /egal standing untukmengajukan perkara, karena merupakan pihak yang berkepentingan langsungdengan perkara a quo (persona standi in judicio);Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon dan PemohonIl telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sekayuselama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, agar bagi pihak yangberkepentingan dapat mengajukan sanggahan kepada Pengadilan
AgamaSekayu selama 14 hari sejak pengumuman tersebut atau mengajukankeberatan/intervensi pada hari persidangan tersebut, namun ternyata tidak adapihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Agama Sekayu berwenangmengadili perkara a quo, sementara itu Pemohon dan Pemohon II memilikikedudukan hukum (/egal standing) dalam perkara a quo, serta tidak ada pihakyang keberatan atas permohonan tersebut, maka pemeriksaan terhadapperkara a quo
Halaman 7 dari 13Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim akan memeriksa lebih lanjut permohonanPemohon dan Pemohon II dan kedudukan Pemohon dan Pemohon Ilmemiliki kedudukan hukum (/egal standing) untuk mengajukan perkara a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon danPemohon II Hakim Tunggal menilai bahwa Pemohon telah menikah denganPemohon II dengan wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II bernama Kunci,disaksikan dua orang saksi nikah bernama Rojin bin Lansim dan H.Kamal binH.Sahil,
15 — 1
UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yangtelah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang keduadengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Jo.Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama berwenangmengadili perkara ini;Menimbang, bahwa Pemohon dan Pemohon II yang mengajukanperkara Itsbat Nikah ini adalah pihak yang berkedudukan sebagai suamiIsteridalam pernikahan tersebut, maka berdasarkan Pasal 7 Ayat (4) KompilasiHukum Islam, Pemohon dan Pemohon II memiliki /egal
Halaman 7 dari 13Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Agama Sekayu berwenangmengadili perkara a quo, sementara itu Pemohon dan Pemohon II memilikikedudukan hukum (/egal standing) dalam perkara a quo, serta tidak ada pihakyang keberatan atas permohonan tersebut, maka pemeriksaan terhadapperkara a quo dapat dilanjutkan;Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon dan Pemohon Ilmenyatakan bahwa permohonan tersebut sangat diperlukan untuk kepentinganmengurus pengesahan nikah (Istbat Nikah), persyaratan
akte kelahiran anak,dan agar perkawinan Pemohon dan Pemohon II ini dapat disahkan menurutperaturan perundangundangan yang berlaku, demi kemaslahatan dan denganmerujuk kepada ketentuan hukum Islam Pasal 7 Ayat (2) dan (3) butir (e)Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim akan memeriksa lebih lanjut permohonanPemohon dan Pemohon II dan kedudukan Pemohon dan Pemohon Ilmemiliki kedudukan hukum (/egal standing) untuk mengajukan perkara a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon danPemohon
30 — 24
Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam maka PengadilanAgama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo;Legal standing (kewenangan dan kepentingan hukum Pemohon)Menimbang, bahwa berkenaan dengan /J/egal standing Pemohon,Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:Halaman 5 dari 13Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2018/PA.Bjb Bahwa wali nikah Pemohon menolak untuk menikahkan Pemohon denganalasan yang menurut Pemohon tidak berdasar atau tidak sesuai dengansyariat Islam; Bahwa bila wali nikah (wali
mujbir) enggan menikahkan, maka calonmempelai perempuan dapat mengajukan permohonan penetapan wali adhalkepada Pengadilan Agama; Bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapatPemohon memiliki /egal standing (kewenangan dan kepentingan hukum)untuk mengajukan permohonan wali adhal a quo (legitima persona standi inJudicio);Pokok permohonan PemohonMenimbang, bahwa dalam Permohonannya, Pemohon mengemukakandalildalil yang pada pokoknya menyatakan bahwa keengganan wali nikahnyauntuk
lebih lanjut (vide Pasal 11 ayat(1) UndangUndang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai)Bahwa bukti P.l1 merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diriPenggugat baik secara formil maupun materil (vide Pasal 1 angka 14UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukansebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013).Berdasarkan bukti P.1 tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa Pemohonadalah pihak materil yang memiliki Kewenangan dan kepentingan hukumlangsung (/egal