Ditemukan 125893 data
AMRA
Termohon:
1.KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR CIPAYUNG
2.KEPALA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA TIMUR
3.DIREKTUR KEPALA RUMAH SAKIT UMUM ADHYAKSA
4.DIREKTUR KEPALA RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TINGKAT I R. SAID SUKANTO
126 — 59
M. ALEX KARTA ATMADJA bin M. PADMI KARTA ATMADJA
Termohon:
Pemerintah RI cq. Kapolri cq. Kapolda Banten cq. Kapolres Serang
69 — 17
Menyatakan bahwa Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SPP-Sidik/231.C/II/2017/Reskrim tanggal 14 Februari 2017 sesuai Laporan Polisi Nomor: LP.B/396/VII/2005/SPK tanggal 11 Juli 2005 yang diterbitkan Termohon adalah sah dan berdasarkan hukum ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar NIHIL;
BUDI SANTOSO SAROYO
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH METRO JAYA Cq DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA METRO JAYA
36 — 8
- Menyatakan Penghentian Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon adalah sah secara hukum.
- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);
EMMY ROSMANI SIDABUTAR
Termohon:
1.KEPALA KEJAKSAAN TINGGI DKI JAKARTA
2.Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat
31 — 9
DAMSUARNI
Termohon:
KEPALA SATUAN RESKRIM KEPOLISIAN RESOR KOTA PEKANBARU
106 — 58
Apabila Termohonmeningkatkan perkara ke tahap penyidikan berarti sudah ada bukti yang cukup,2.
atau karena tertangkap tangan, pertamatama dilakukanpenyelidikan sesual dengan maksud dari Peraturan Kapolri No 6 tahun2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, dasarnya untuk mencari tahuapakah ada peristiwa pidana jika ada peristiwa pidana maka dilanjutkandengan penyidikan, tetapi jika bukan peristiwa pidana maka perkaradihentikan atau mungkin saja bukan kewenangan penyidik Polri;Bahwa jika penyidikan dilakukan, sesuai dengan Peraturan Kapolri No 6tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana maka
Peraturan Kapolri No. 6 tahun 2019tentang Penyidikan Tindak Pidana yang dilakukan dengan gelar perkara,dimana tujuan penghentian penyidikan adalah untuk kepastian hukum dankeadilan;Bahwa dasar hukum penghentian penyidikan adalan Pasal 109 (2)KUHAP, yaitu 1.
Penyidikan dihentikan demihukum;Halaman 18 dari 36 halaman putusan nomor 18/Pid.Pra/2020/PN PbrBahwa penyidikan dilakukan dengan mengeluarkan SPDP gunamengetahui telah adanya penyidikan sedangkan untuk Terlapor agar dapatmempersiapkan tangkisannya;Bahwa dalam hal penyidikan dihentikan maka Penuntut Umum harusdiberitahu, hal tersebut diatur dalam Pasal 109 (3) KUHAP;Bahwa dalam hukum pidana dikenal adanya asas Ultimum Remediumyaitu upaya pidana itu sebagai upaya terakhir dan sebagai senjatapamungkas
Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan ataupenghentian penuntutan;b.
M. ROMDONI
Termohon:
PEMERINTAH R.I Cq KAPOLRI Cq KAPOLDA METRO JAYA
101 — 71
MENGADILI:
- Menolak permohonan praperadilan Pemohon;
- Menyatakan sah Penghentian Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon yang termuat dalam Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor.S.PPP/427/VIII/2017/Ditreskrimum tanggal 28 Agustus 2017 atas dugaan tindak pidana yang dilaporkan oleh Pemohon dalam Laporan Polisi Nomor LP/5389/XI/2016/PMJ/Dit.Reskrimum tanggal 3 Nopember 2016 terhadap terlapor Hasan Basri Tukiman;
- Membebankan biaya perkara kepada
Menyatakan menurut hukum surat ketetapan NomorS.Tap/427/VIII/2017/Dit Reskrimum tertanggal 28 Agustus 2018 tentangpenghentian penyidikan yang diterbitkan TERMOHON adalah tidak sahmenurut hukum dan dibatalkan;3. Memerintahkan TERMOHON untuk melanjutkan penyidikan atasperkara yang dilaporkan PEMOHON4. Menghukum TERMOHON untuk membayar biaya perkara yangtimbul dalam perkara iniHalaman 5 dari 48 Putusan Nomor.150/Pid. Prap/2017/PN.
Ramdoni dan terlapor HASAN BASRI TUKIMANdihadapan para pejabat Polda Metro Jaya dengan cara penyidikmemaparkan hasil penyidikan dan selanjutnya untuk ditanggapioleh peserta gelar dan meminta saran pendapat peserta gelar; Membuat Surat Perintah Penghentian Penyidikan NomorSPPP/427/VIII/2017/Ditreskrimum tanggal 29 Agustus 2017. Membuat Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan NomorS.Tap/427/VIII/2017/Ditreskrimum tanggal 28 Agustus 2017.
Membuat Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan kepadaKepala Kejaksaan Negeri Tangerang.Halaman 20 dari 48 Putusan Nomor.150/Pid. Prap/2017/PN. JktSel14.
JktSelBahwa bilamana penyidik telan mengeluarkan SP3, maka harusmemberitahukan kepada penuntut umum, keluarga atau tersangkanya itusalah satu kewajiban penyidik ketika menghentikan penyidikan ituditentukan didalam pasal 109 ayat (2) KUHAP tadi, jadi itu tahapan yangharus dilakukan penyidik ketika menghentikan penyidikan.
JktSelkeluarganya;Menimbang, bahwa terhadap hal ini Penyidik dalam melakukan tindakanpenghentian penyidikan haruslah didasari beberapa hal yaitu :1. Tidak terdapat cukup bukti2. Peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana3. Penyidikan dihentikan demi hukum:a. Terdakwa meninggal dunia (Pasal 77 Kitab UndangUndangHukum Pidana);b. Perkaranya nebis in idem (Pasal 76 KUHP);c. Perkaranya kedaluwarsa/veraring (Pasal 78 KUHP);d.
Darman Tamba
Termohon:
Kepala Kepolisian Negara Resor Samosir
55 — 67
MENGADILI:
Dalam Eksepsi:
- Menolak eksepsi Termohon seluruhnya;
Dalam Pokok Perkara:
- Mengabulkan Permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Nomor : Sp.PP/76a/II/2020/Reskrim, tanggal 13 Februari 2020 dan Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/03/II/2020/Reskrim Tentang Penghentian Penyidikan tanggal 13 Februari
2020 atas nama tersangka Saut Martua Tamba yang diterbitkan oleh Termohon batal demi hukum;
- Memerintahkan Termohon untuk melanjutkan Penyidikan terhadap Laporan Pemohon berdasarkan Laporan Polisi : LP/71/IV/2019/SMR/SPKT, tanggal 19 April 2019;
- Membebankan Termohon untuk membayar biaya sejumlah nihil;
Surat Perintah Penyidikan NomorSp.Sidik/76/VIII/2019/Reskrim, tanggal 20 Agustus 2019 ;5. Surat Perintah dimulainya Penyidikan NomorB/45/VI11/2020/Reskrim, tanggal 20 Agustus 2019 ;6. Hasil Putusan Nomor : 02/Pid.Pra/2019/PN Blg tanggal 14Januari 2020 Perihal Putusan Praperadilan ;7.
Tap / 03 / Il / 2020 / Reskrim, tanggal 13 Februari 2020tentang Penghentian Penyidikan dan Surat PemberitahuanPerkembangan Hasil Penyidikan Nomor : B / 12 / Il / 2020 /Reskrim, tanggal 17 Februari 2020 tentang PemberitahuanPerkembangan Hasil Penyidikan.3.
Dari hasil kegiatan kegiatan penyelidikan yang dilakukan olehPenyelidikan dan kemudian dilakukan gelar perkara pada tanggal 07Agustus 2019 dengan hasil gelar perkara bahwa terhadap LaporanPengancaman telah dapat dilakukan Penyidikan. Kemudianditerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.
DARMAN TAMBA dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor :Sp.
pada kesimpulan menetapkan Saut Martua Tamba (terlapor) sebagaitersangka dan telah menjalankan mekanisme penyidikan sesuai KUHAP.
ROSHNI LACHIRAM PARVANI SADHWANI
Termohon:
Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya Cq Direktorat Reserse Kriminal Umum
117 — 20
MENGADILI
Dalam Eksepsi
- Menolak Eksepsi Termohon
Dalam Pokok Perkara
- Mengabulkan permohonan Praperadilan Pemohon;
- Menyatakan Penghentian Penyidikan atas Tanda Bukti Lapor Nomor : TBL/3878/2019/PMJ/Ditreskrimum tertanggal 27 Juni 2019 adalah tidak sah dengan segala akibat hukumnya;
- Menyatakan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan
dengan Surat tertanggal 10 September 2020 bernomor B/14679/IX/RES.1.24/2020Ditreskrimum Jo Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor S.Tap/2535/IX/2020/Ditreskrimum tertanggal 9 September 2020 adalah tidak sah dengan segala akibat hukumnya;
- Menyatakan terhadap proses penyidikan atas laporan berupa tanda Bukti Lapor Nomor TBL/3878/VI/2019/PMJ/Ditreskrmum tertanggal 27 Juni 2019 Jo Laporan Polisi Nomor LP/3878/VI/2019/PMJ/Ditreskrimum tertanggal 27 Juni 2019 untuk dibuka dan diteruskan
kembali;
- Memerintahkan Termohon untuk melanjutkan Penyidikan atas Laporan berupa Tanda Bukti lapor Nomor : TBL/3878/VI/2019/PMJ/Ditreskrimum tertanggal 27 Juni 2019 Jo Laporan Polisi Nomor LP/3878/VI/2019/PMJ/Dit.
IRSAN FAHDIN ISFANY KAIMUDDIN SALLE, S.E., S.H. Bin Prof. Dr. H. Kaimuddin Salle, S.H., M.H
Termohon:
Kepala Kepolisian Resort Gowa
83 — 15
HENDRA
Termohon:
KEPOLISIAN RESOR KOTAWARINGIN TIMUR
50 — 26
MAYNOWATY
Termohon:
1.KAPOLRI
2.KAPOLDASU
38 — 11
CHODIJAH
Termohon:
Kepala Kepolisian Resor Kota Surakarta
78 — 32
M. AHYAUDDIN
Termohon:
satreskrim Pamekasn
22 — 28
MENGADILI:
- Menyatakan diterima permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya;
- Menyatakan Surat Penghentian Penyidikan dan Penuntutan (SP3) Nomor : SK.Sidik/279/XII/Res1.9/2022/satreskrim yang diterbitkan Termohon dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;
- Memerintahkan kepada Termohon untuk melanjutkan penyidikan perkara dengan Tanda Bukti Lapor pada Polres Pamekasan, Nomor : LP/B/267/V/2022/SPKT/POLRES PAMEKASAN / POLDA JAWATIMUR tertanggal
DANIEL SJAIFUDDIN LEWA
Termohon:
KAPOLRI CQ. KAPOLDA SULSEL CQ. KAPOLRESTABES MAKASSAR CQ. KASATRESKRIM POLRESTABES MAKASSAR
38 — 21
MENGADILI
- Mengabulkan Permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya ;
- Menyatakan tindakan Termohon menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SPPP/246.B/VIII/RES.1.9/2022/ Reskrim tanggal 11 Agustus 2022 dan Surat Ketetapan tentang Penghentian Penyidikan Nomor : S.Tap/246.B/VIII/RES.1.9/2022/ Reskrim tanggal 11 Agustus 2022 adalah tidak sah dan batal demi hukum;
- Memerintahkan Termohon untuk melanjutkan penyidikan perkara
Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia MAKI
Termohon:
Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK
67 — 48
NURIWATI SIANIPAR
Termohon:
Kepala Kepolisian Resor Labuhanbatu
60 — 14
Bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/2283/XII/2016/SU/RES LBH Penyidik meningkatkan pemeriksaan tersebut menjadi Penyidikan danPasal yang di gunakan dalam kerangka Penyidikan daiatur sebagaimanadimaksud Pasal 378 dan Pasal 372 KUHPidana;Halaman 9.PUTUSAN Nomor 23/Pid.Prap/2018/PNRap6.
Bahwa Lin Khariyetni Lase telah diperiksa sebagai saksi Terlapor olehTermohon dalam Penyidikan;.
Lidik/2834.a/XII/2016/Reskrim tanggal 9 Desember2016, Surat Perintah Penyidikan Nomor: SPSidik / 2093 /XII/ 2016 / Reskrim,tanggal 9 Desember 2016, Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor: SPSidik/ 2093.a / VII / 2017/Reskrim, tanggal 17 Juli 2017 dan Surat PemberitahuanDimulainya Penyidikan Nomor : SPDP/934/VII/2017/Reskrim, tanggal 11 Juli2017, dimana upaya yang dilakukan adalah untuk mencari dan mengumpulkanbukti untuk membuat terang tindak pidana serta guna menemukan pelakunya,antara lain melakukan
Tap /434.d/VI /2018/ Reskrim,tanggal 27 Juni 2018, adalah tidak sah, sebab berdasarkan ketentuan Pasal 7ayat (1) huruf (i) dan Pasal 109 ayat (2) KUHAP telah diatur bahwa penyidikberwenang melakukan penghentian penyidikan dengan alasan tidak terdapatcukup bukti, peristiwa tersebut ternyata bukan tindak pidana dan penyidikandihentikan demi hukum, dimana apabila penghentian penyidikan dilakukanmaka syarat formal yang harus dilengkapi oleh penyidik adalah menerbitkanSurat Ketetapan Penghentian Penyidikan
telah dibantah olen Termohon yangmenyatakan bahwa Penghentian Penyidikan tersebut adalah sah dikarenakantelah melalui serangkaian penyelidikan yang dimulai dari Laporan Polisi NomorLP/2283/XII/2016/SU/RESLBH tanggal 9 Desember 2016 atas nama pelaporNuriwati Sianipar, Kemudian Termohon menindaklanjuti laporan dimaksud denganmenerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SPSidik/2093/XII/2016/Reskrimtanggal 9 Desember 2016 dan menerbitkan serta mengirimkan SuratPemberitahuan Dimulainya Penyidikan (
JONI MIOLO, SE
Termohon:
Kepala Kepolisian Sektor Kota Utara
212 — 53
MENGADILI:
Dalam Eksepsi
-Menolak eksepsi Termohondan Pemohonuntuk seluruhnya;
Dalam Pokok Perkara
1.Mengabulkan permohonan Praperadilan Pemohon untuk sebagian;
2.MenyatakanSurat Perintah Penghentian Penyidikan adalah tidak sah;
3.Menolak Permohon Pemohon Praperadilan untuk selain dan selebihnya;
4.Membebankan biaya perkara kepada Termohon, sejumlah Nihil;
PT ALAM PERMAI MAKMUR RAYA
Termohon:
DITTIPIDEKSUS BARESKRIM POLRI
72 — 96
MENGADILI:
- Mengabulkan permohonan praperadilan Pemohon;
- Menyatakan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor : S.Tap/215.A/XI/RES.2.4/2019/Dittipideksus tanggal 5 November 2015 tentang penghentian penyidikan yang diterbitkan TERMOHON adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan mengikat;
- Memerintahkan TERMOHON untuk melanjutkan penyidikan
JULIANTI SATYARAHARDJA
Termohon:
1.DITRESKRIMUM KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH
2.KEJAKSAAN TINGGI JAWA TENGAH
41 — 33
MENGADILI:
- Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
- Menyatakan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SPPP/275/XI/2022/Ditreskrimum tanggal 30 November 2022 JO Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor: SK.Sidik/31/XII/2022/ Ditreskrimum tanggal 30 November 2022 Tentang Penghentian Penyidikan Laporan Polisi Nomor: LP/B/458/XII/2019/Jateng/ Ditreskrimum tanggal 10 Desember 2019 adalah tidak sah;
- Memerintahkan Termohon I untuk melanjutkan penyidikan
1.H. ABDUL SAMAD PAMULANG
2.H. MUHAMMAD ARIFIN MALLISA
3.H. ARIFIN SAID, Msc
4.Hj. AIDA ARIFIN
Termohon:
NEGARA RI Cq. PRESIDEN RI Cq. KAPOLRI CQ. KAPOLDA SULSEL
167 — 157
M E N G A D I L I
- Mengabulkan Permohonan Praperadilan Para Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan Surat Perintah Penyidikan No. Pol: Sprin-Sidik/ 271/II/Res.1.24/ 2020/Ditreskrimum tanggal 20 Pebruari 2020 dan No. Sprin-Sidik/1088/VII/ Res.1.24/2020/Ditreskrimum tanggal 30 Juli 2020 tidak sah dan tidak berdasar hukum;
- Menyatakan penyidikan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Para Pemohon (H. Abdul Samad Pamulang, H.
Alda Arifin yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak sah;
- Memerintahkan Termohon untuk menghentikan Penyidikan terhadap Para Pemohon sehubungan dengan dugaan melakukan tindak pidana menurut Pasal 242 KUHPidana Jo.
Agar penyidik melaksanakan proses penyidikan dan segeramelengkapi administrasinya serta untuk penetapan tersangka agardilakukan gelar perkara kemball;b. Menyampaikan perkembangan penyidikan kepada Pelapor melaluiSP2HP A.3;c.
Bahwa berdasarkan dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SPRINSIDIK / 271 / Il / RES.124 / 2020 / Ditreskrimum, tanggal 20 Februari2020 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SPRINSIDIK / 1088 / VII /RES.1.24 / 2020 / Ditreskrimum, tanggal 30 Juli 2020, TermohonHalaman 16 dari 57 Halaman Putusan Praperadilan Nomor 22/Pid.Pra/2020/PN Mksmelakukan serangkaian kegiatan penyidikan berupa pemeriksaanterhadap saksisaksi dan Terlapor;.
TANGGAPAN / BANTAHAN TERMOHON PRAPERADILAN1.4.Bahwa pada tanggal 20 Februari 2020 Termohon mengeluarkan SuratPerintah Penyidikan No. SprinSidik / 271 / Il / Res.1.24 / 2020 /Ditreskrimum dan pada tanggal 30 Juli 2020 Termohon menerbitkanlagi Surat Perintah Penyidikan No. SprinSidik/1088/VII/Res.1.24/2020/Ditreskrimum; bahwa Surat Perintah Penyidikan No.
Termohon melakukan proses penyidikan tidak procedural, halmana bertentangan dengan Pasal 10 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 14ayat (1) Peraturan Kepolisian Negara RI No. 6 tahun 2019 tanggal4 Oktober 2019 tentang penyidikan tindak pidana Jo PutusanMahkamah Konstitusi No. 130 / PUUXII / 2015 tanggal 11 Januari2015;c.
Agar penyidik melaksanakan proses penyidikan dan segeramelengkapi administrasinya serta untuk penetapan tersangkaagar dilakukan gelar perkara kembali;b. Menyampaikan perkembangan penyidikan kepada pelapormelalui SP2HP A.3;c.