Eksepsi /egal standing, bahwa Penggugat tidak mempunyaikapasitas hukum (/egal/ standing) karena berdasarkan Putusan NomorHalaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 91 PK/Pdt/202024/Pid.B/2013/PN Spn yang membuktikan bahwa Tergugat adalahpemilik sah dari tanah objek sengketa dalam perkara a quo;2. Eksepsi gugatan Penggugat error in persona, bahwa Penggugatdalam gugatannya telah salah menarik Tergugat II sebagai pihak dengankapasitas Notaris, seharusnya menggugat Tergugat II dalam kapasitassebagai PPAT:3.

Saksi Pertama : SAKSI .e Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalahtetangga Pemohon 5 0nn nnn nnn nnn cnn nncnncnscnsse Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri namun belum dikaruniaie Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir bertempat kediaman bersama dirumah di rumah orang tua Termohon Kabupaten T egal;e Bahwa yang saksi ketahui, rumah tangga Pemohon dan Termohon semulaharmonis, namun sejak bulan Februari 2014 antara Pemohon dan Termohonterjadi perselisihan dan pertengkaran

Saksi Kedua : SAKSI Il. 222020 2022"e Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalahtetangga Pemohon 5nn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn ne nen nn ncnnnnee Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri namun belum dikaruniaie Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir bertempat kediaman bersama dirumah di rumah orang tua Termohon Kabupaten T egal;e Bahwa yang saksi ketahui, rumahtangga Pemohon dan Termohon semulaharmonis, namun sejak bulan Februari 2014 antara Pemohon dan Termohonterjadi

litigasi;Menggugat pelaku usaha melalui peradilan umum berdasarkan /egalstanding Pasal 46 Ayat 1 huruf c UUPK;Menggugat Pelaku Usaha di tempat kedudukan konsumen sesuai Pasal23 UUPK;10) Membuka kantor Advokat, Pengacara, Penasehat Hukum, Konsultan Hukum,Jasa Hukum yang meliputi Pemberi Pelayanan Hukum (legal service),Pemberi Nasehat Hukum (/ega/ advice), Pemberi Konsultan Hukum (/ega/consultan), Pemberi Pendapat Hukum (/ega/ opinion), Pemberi InformasiHukum (legal information) menyusun kontrak (/egal

Norbianto, Moh.Fajaruddin, tidak mempunyai /egal standing untuk bertindak sebagaiPenggugat dalam perkara gugatan a quo karena tidak bertindak untukkepentingan umum serta tidak menunjukkan dokumendokumensebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut di atas;Ill. Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia /.c.

Bahwa terlebih dahulu Tergugat III mohon kepadaMajelis Hakim untuk mempertimbangkan kedudukan hukum LembagaPerlindungan Konsumen Nasional Indonesia (LPKNI) yang dalam suratgugatannya (halamani surat gugatan) yang mengajukan gugatan dalamperkara a quo atas dasar hak gugat organisasi atau /egal/ standing/ius standl;Bahwa Penggugat adalah Lembaga Perlindungan Konsumen NasionalIndonesia (LPKNI) yang merupakan Badan Hukum Perseroan berkedudukandi Kantor Pusat Malang yang dalam perkara a quo diwakili oleh

Nomor 1006 K/Pdt.SusBPSk/2016dimiliki lembaga demikian dikenal dengan hak gugat LSM (NGOs standing).Rumusan /egal standing dalam UUPK ditemukan dalam Pasal 46 Ayat (1)Huruf (c): Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yangmemenuhi syarat yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalamanggaran menyebutkan dengan tegas, tujuan didirikannya organisasitersebut untuk kepentingan perlindungan konsumen dan melaksanakankegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;.

advice); Pemberi konsultan hukum(legal consultan); Pemberi Pendapat hukum (/ega/ opinion); pemberiinformasi hukum (/egal information) menyusun kontrak (/egal drafting)membela kepentingan klien (/egal litigation); mewakili klien di Pengadilan(legal representation); memberi bantuan hukum cumacuma (legal aid);Hal 33 dari 38 hal Put.

menyampaikan kesimpulan secara lisan yangpokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dari Tergugat dan mohonPutusan;Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatuyang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yangtidak terpisahkan dari isi putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, MajelisHakim akan mempertimbangkan /egal

Atas dasar hukum tersebut maka Kuasa HukumPenggugat secara formil telah memilki /egal standing untuk bertindak mewakilikliennya dalam perkara ini;Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagaiwakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yangdibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patutsesuai ketentuan Pasal 27 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun

Sedangkan proses mediasisebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karenaTergugat tidak pernah hadir;Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokokperkara, terlebin dahulu akan mempertimbangkan kewenangan mengadili sertakedudukan hukum para pihak (/egal standing) dalam perkara ini;Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupafotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, merupakan

terhadap hal mana Penggugat telah mengajukan alat buktitertulis bertanda P.1, P.2, P.3, dan 2 (dua) orang saksi:;Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.L yang diajukan olehPenggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakanfotokopi sah dari suatu akta otentik, yang telah dinazagelen dan dilegalisir.Setelah diteliti oleh Majelis Hakim, ternyata sesuai dengan aslinya, karenanyaPenggugat merupakan pihak yang berkualitas dalam perkara ini, sehinggaPenggugat mempunyai /egal

ini (persona standi in judicio);Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.2 yang diajukan olehPenggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakanfotokopi sah dari suatu akta otentik, yang telah dinazagelen dan dilegalisir.Setelah diteliti oleh Majelis Hakim, ternyata sesuai dengan aslinya, karenanyaHalaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 277/Padt.G/2020/MS.BlirPenggugat dan Tergugat merupakan pihakpihak yang berkualitas dalamperkara ini, sehingga Penggugat mempunyai /egal

Setelahditeliti oleh Majelis Hakim, ternyata sesuai dengan aslinya, karenanyaPenggugat merupakan pihak yang berkualitas dalam perkara ini, sehinggaPenggugat mempunyai /egal standing untuk bercerai dengan Tergugat, dengandemikian alat bukti P.3 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materilsebagai alat bukti;Menimbang, bahwa dari bukti P.3 ditemukan fakta bahwa Tergugat duluberalamat di Gampong Ulee Kareung Kecamatan Simpang Mamplam dan KiniAlamat Tergugat tidak diketahui lagi diseluruh Wilayah

Kedudukan hukum (/egal standing) para pihak untuk mengajukanperkara a quo.Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan penjelasannyapada angka (9) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama sebagaimana dengan perubahan kedua dengan UndangUndangNomor 50 Tahun 2009, mengatur bahwa Pengadilan Agama bertugas danberwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang perkawinandiantaranya gugatan perceraian;Menimbang,

Dengan demikian, harus dinyatakan bahwa Pemohon danTermohon memiliki egal standing dalam perkara a quo;Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo.Pasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana perubahankedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telahberupaya mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon dipersidangan agarrukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasilHal 8 dari 16 hal Put.

Dengan demikian, harusdinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon memiliki /egal standing dalamperkara a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakanterbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikahpada tanggal 28 September 2003, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat(1) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksiyang telah dewasa dan memberikan keterangan di persidangan dan di bawahsumpahnya, sehingga memenuhi syarat

10 u4#il . 10 Tal 0 egal # .r%LnM#l hB6UVO4I va/h a%#p+AE#~UOZAI I aASYI)b S#nLv jl# 0 t"U#iz#4u+ #O6AbI AtKBpO LHS~() 2 AREER EEE EE APEPEEEEEEEEETE HEE EEE EEEPERRET HEE ETE HEE EEFEPEEEEEEEEETEHEEE EEE EEE EEE EEE AFEPEEEEEEEEETEHEEE EEE EEE EEE EEE AFEPEEEEEEEEETE HEE EEE EE EE AFERRER EEE ETE EE EE AEFERRER HEAT EEEFERRER HEE EEE EE APEPEEEEEEEEETEHEEE EEE HEE EE EAPEPEEEEEEEETE HEE ETE EEPEPEEEEEEEETE HEE ETE EEPEPEEEEEEEEETE HEE EEE EEEPERRET HEE ETE HEE EEFEPEEEEEEEEETEHEEE EEE EEE EEE EEE

menyampaikan kesimpulan secara lisan yangpokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dari Tergugat dan mohonPutusan;Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatuyang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yangtidak terpisahkan dari isi putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, MajelisHakim akan mempertimbangkan /egal

Atas dasar hukum tersebut maka Kuasa HukumPenggugat secara formil telah memilki /egal standing untuk bertindak mewakilikliennya dalam perkara ini;Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagaiwakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yangdibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut,sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkanoleh

Sedangkan proses mediasisebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karenaTergugat tidak pernah hadir;Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 843/Pdt.G/2021/PA.BlaMenimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokokperkara, terlebin dahulu akan mempertimbangkan kewenangan mengadili sertakedudukan hukum para pihak (/egal standing) dalam perkara ini;Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupafotokopi

CjrPERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, MajelisHakim akan mempertimbangkan /egal standing Kuasa Hukum Penggugat untukmewakili Penggugat sebagai berikut:Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat telah memberikan kuasakepada Asep Sunanjar, S.H., Advokat pada pada Kantor Asep Sunanjar, S.H.yang berkantor di JI.

Atas dasar hukum tersebut maka Kuasa HukumPenggugat secara formil telah memilki /egal standing untuk bertindak mewakilikliennya dalam perkara ini;Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 1796/Pdt.G/2021/PA.

Sedangkan proses mediasisebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karenaTergugat tidak pernah hadir;Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokokperkara, terlebin dahulu akan mempertimbangkan kewenangan mengadili sertakedudukan hukum para pihak (/egal standing) dalam perkara ini;Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupafotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, merupakan

R.Bg, dan Pasal 8 ayat (5) PeraturanMahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu SidangKeliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariyah DalamRangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran,Pemohon dan Pemohon II telah hadir sendiri (in person);Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan,Hakim akan terlebin dulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agamadalam memeriksa, mengadili dan memutus permohonan a quo dan kedudukanhukum (/egal

standing) para Pemohon;Menimbang, bahwa permohonan ini merupakan permohonan isbat nikah,maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989dan penjelasannya yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 tahun2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agamaberwenang mengadili permohonan a quo;Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan mereka telahmelangsungkan perkawinan sesuai hukum Islam, maka para Pemohonmempunyai kedudukan hukum (/egal standing) untuk mengajukan perkara

Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam, para Pemohonmemiliki egal standing untuk mengajukan perkara a quo;Menimbang, bahwa petitum pertama Para Pemohon memohon agarhakim mengabulkan permohonan Para Pemohon, oleh karena petitum iniberkaitan dengan petitum yang lain, maka petitum tersebut akandipertimbangkan kemudian;Menimbang, bahwa pada petitum selanjutnya Para Pemohon mohonagar ditetapkan sahnya pernikahan Para Pemohon, dengan alasansebagaimana tersebut dalam posita surat permohonan Para Pemohon

CjrPERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, MajelisHakim akan mempertimbangkan /egal standing Kuasa Hukum Penggugat untukmewakili Penggugat sebagai berikut:Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat telah memberikan kuasakepada Sunandar Hendri Sakti, Advokat pada pada Kantor Hendri Sakti, SH &Rekan yang berkantor di JIn KH.

Atas dasar hukum tersebut maka Kuasa HukumPenggugat secara formil telah memilki /egal standing untuk bertindak mewakilikliennya dalam perkara ini;Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 1902/Pdt.G/2021/PA.

Sedangkan proses mediasisebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karenaTergugat tidak pernah hadir;Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokokperkara, terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan mengadili sertakedudukan hukum para pihak (/egal standing) dalam perkara ini;Menimbang, bahwa Penggugat telan mengajukan bukti P.1 berupafotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, merupakan

berbunyi :aSalis Ainlls geal) Glau jhe ojinig dy yl gil oyluaa) pied OsArleroArtinya : Dan apabila (Termohon) berhalangan hadir karena bersembunyi atauenggan, maka diperbolehkan pemeriksaan atas sesuatu gugatan berikut buktibuktinya dan memberikan putusan atas permohonan tersebut;Menimbang, bahwa oleh sebab antara Pemohon dan Termohon terdapathubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus sehinggapara pihak memiliki kepentingan hukum terhadap perceraian ini, maka parapihak memiliki egal

standing dalam perkara ini;Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Agama merupakanpengadilan yang memeriksa dan memutus perkaraperkara tertentu makasekalipun tidak ada eksepsi Majelis Hakim sebelum memasuki pertimbanganpokok perkara, terlebih dahulu akan mempertimbangkan /egal standing pihakPemohon dan kewenangan absolut Pengadilan Agama dengan bunyipertimbangan sebagai berikut:Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1.

UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah denganUndangundang Nomor 03 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 oleh karenanya Pengadilan Agama Morotaiberwenang untuk mengadilinya;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Buku Kutipan AktaNikah telah diberi meterai secukupnya maka alat bukti tersebut harusdinyatakan sah maka telah terbukti bahwa para pihak beragama Islam danperkawinan mereka dilangsungkan secara Islam, oleh karena itu Pemohonmemiliki /egal

Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua PengadilanAgama Karanganyar berkenan untuk memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusanSE egal GMRUL;

menyampaikan kesimpulan secara lisan yangpokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dari Tergugat dan mohonPutusan;Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatuyang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yangtidak terpisahkan dari isi putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, MajelisHakim akan mempertimbangkan /egal

Atas dasar hukum tersebut maka Kuasa HukumPenggugat secara formil telah memilki /egal standing untuk bertindak mewakilikliennya dalam perkara ini;Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagaiwakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yangdibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut,sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkanoleh

Sedangkan proses mediasisebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karenaTergugat tidak pernah hadir;Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokokperkara, terlebin dahulu akan mempertimbangkan kewenangan mengadili sertakedudukan hukum para pihak (/egal standing) dalam perkara ini;Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupafotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, merupakan

CjrBahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatuyang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yangtidak terpisahkan dari isi putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, MajelisHakim akan mempertimbangkan /egal standing Kuasa Hukum Penggugat untukmewakili Penggugat sebagai berikut:Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat

CjrPenggugat secara formil telah memilki /egal standing untuk bertindak mewakilikliennya dalam perkara ini;Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagaiwakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yangdibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut,sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkanoleh suatu alasan yang sah;Menimbang, bahwa

Sedangkan proses mediasisebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karenaTergugat tidak pernah hadir;Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokokperkara, terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan mengadili sertakedudukan hukum para pihak (/egal standing) dalam perkara ini;Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupafotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, merupakan

UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yangtelah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang keduadengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Jo.Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama berwenangmengadili perkara ini;Menimbang, bahwa Pemohon dan Pemohon II yang mengajukanperkara Itsbat Nikah ini adalah pihak yang berkedudukan sebagai suamiIsteridalam pernikahan tersebut, maka berdasarkan Pasal 7 Ayat (4) KompilasiHukum Islam, Pemohon dan Pemohon II memiliki /egal

Sekayuselama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, agar bagi pihak yangberkepentingan dapat mengajukan sanggahan kepada Pengadilan AgamaSekayu selama 14 hari sejak pengumuman tersebut atau mengajukankeberatan/intervensi pada hari persidangan tersebut, namun ternyata tidak adapihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Agama Sekayu berwenangmengadili perkara a quo, sementara itu Pemohon dan Pemohon II memilikikedudukan hukum (/egal

Halaman 7 dari 13peraturan perundangundangan yang berlaku, demi kemaslahatan dan denganmerujuk kepada ketentuan hukum Islam Pasal 7 Ayat (2) dan (3) butir (e)Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim akan memeriksa lebih lanjut permohonanPemohon dan Pemohon II dan kedudukan Pemohon dan Pemohon Ilmemiliki kedudukan hukum (/egal standing) untuk mengajukan perkara a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon danPemohon II Hakim Tunggal menilai bahwa Pemohon telah menikah denganPemohon II dengan

R.Bg, dan Pasal 8 ayat (5) PeraturanMahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu SidangKeliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar iyah DalamRangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran,Pemohon dan Pemohon Il telah hadir sendiri (in person);Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan,Hakim akan terlebin dulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agamadalam memeriksa, mengadili dan memutus permohonan a quo dan kedudukanhukum (/egal

Penetapan No57/Pat.P/2017/PA.MabMenimbang, bahwa permohonan ini merupakan permohonan isbat nikah,maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989dan penjelasannya yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 tahun2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agamaberwenang mengadili permohonan a quo;Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan mereka telahmelangsungkan perkawinan sesuai hukum Islam, maka para Pemohonmempunyai kedudukan hukum (/egal/ standing) untuk mengajukan

Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam, para Pemohonmemiliki /egal standing untuk mengajukan perkara a quo;Menimbang, bahwa petitum pertama Para Pemohon memohon agarhakim mengabulkan permohonan Para Pemohon, oleh karena petitum iniberkaitan dengan petitum yang lain, maka petitum tersebut akandipertimbangkan kemudian;Menimbang, bahwa pada petitum selanjutnya Para Pemohon mohonagar ditetapbkan sahnya pernikahan Para Pemohon, dengan alasansebagaimana tersebut dalam posita surat permohonan Para Pemohon

HUKUMNYAMenimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahmengajukan permohonan cerai talak sesuai dengan Pasal 66, pasal 67Undangundang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimanatelah diubah dengan Undangundang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahankedua dengan Undangundang Nomor 50 tahun 2009 ;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonanPemohon, terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan PengadilanAgama Jakara Selatan untuk mengadili permohonan a quo dan kedudukanhukum (/egal

Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas,selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kedudukanhukum (/egal standing) Pemohon dalam permohonan a quo sebagai berikut:Menimbang bahwa Pemohon adalah suami dari Termohon yangmenikah di Wilayah Kecamatan Kebayoran Baru, Kotamadya Jakarta Selatan,Propinsi DKI Jakarta, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah, yangdikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Baru,Kotamadya Jakarta Selatan, Propinsi DKI Jakarta

Sejak bulan Juni 2012, antara Pemohon dengan Termohon telah pisahtempat tinggal ;Menimbang bahwa oleh karena Majelis Hakim berwenang mengadilipermohonan a quo, dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (/egal standing),selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan ;Putusan Nomor 2292/Pdt.G/2014/PA.

putusan ini ;PERTRIMBANGAN HUKUMDalam KonvensiMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugatadalah sebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkanlebih lanjut mengenai perkara a quo , terlebih dahulu Majelis Hakim akanmempertimbangkan /egal standing Kuasa Hukum Penggugat untukmewakili Penggugat didalam persidangan perkara a quo sebagai berikut:Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat adalah Advokatyang telah mengangkat sumpah dihadapan sidang terbuka

PengadilanTinggi dan mempunyai Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan kePengadilan Agama Jepara, oleh karenanya Kuasa Hukum tersebut telahmemenuhi syarat, maka Kuasa Hukum Penggugat tersebut mempunyalkedudukan hukum (/egal standing) yang sah untuk mewakili dan ataumendampingi Penggugat sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1)UndangUndang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan danberdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P1dan

dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga gugatan Penggugatdapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yangdikuatkan dengan bukti P.2, maka telah terbukti bahwa antara Penggugatdengan Tergugat adalah suami istri yang sah yang pernikahannyadicatatkan di kantor urusan Agama Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus,dan rumah tangga antara Pengugat dan Tergugat tidak harmonis,sehingga Penggugat mempunyai kedudukan hukum (/egal

Dengan demikian permohonan banding Pembandingtersebut secara formil dapat diterima;Menimbang, bahwa majelis Hakim tingkat Banding setelah membacadan menelaah dengan seksama rangkaian jalannya pemeriksaan danpertimbangan hukum putusan perkara ini di Tingkat Pertama, sepanjangberkaitan dengan kewenangan mengadili dari segi absolut dan relatifPengadian Agama Medan, proses pemanggilan, penentuan /egal standingpihak berperkara telah mengacu pada ketentuan hukum acara yang berlakudengan landasan hukum

yang tepat, sehingga proses pemeriksaan perkara inidi tingkat Pertama harus dinyatakan memiliki egal reasoning yang benar dalammemenuhi tata cara/tahapantahapan penyelesaian perkara ini sebagaimanamestinya.