Ditemukan 44871 data
Netty
Tergugat:
DAVID MULIANTO
Turut Tergugat:
Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nabire
71 — 9
Penggugat:
Netty
Tergugat:
DAVID MULIANTO
Turut Tergugat:
Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nabire
211 — 141 — Berkekuatan Hukum Tetap
KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG, DKKlawanRISTIANE HARDAYUN PUTRI, DKdanKEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, DKK
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIKINDONESIA, beralamat di Jalan Sisingamangaraja Nomor2, Kebayoran Baru, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasakepada Deddy Setiady, S.H, dan kawan kawan, DirekturPenanganan Perkara Tanah dan Ruang KementerianAgraria Dan Tata Ruang / Badan Pertanahan NasionalRepublik Indonesia berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 8 Februari 2017;2.
79 — 33
Kementrian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia/Badan Pertanahan Nasional Cq Kantor Agraria dan Tata Ruang Provinsi Jawa Barat Cq Kantor Agraria dan Tata Ruang/Kantor Pertanahan Kota Tasikmalaya
Terbanding/Tergugat IV : Kementerian Agraria dan Tata RuangBadan Pertanahan Nasional RI c.q Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Propinsi Lampung c.q Kantor Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kota Bandarlampung
168 — 67
Yulivan Nurullah
Terbanding/Tergugat IV : Kementerian Agraria dan Tata RuangBadan Pertanahan Nasional RI c.q Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Propinsi Lampung c.q Kantor Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kota BandarlampungKementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan NasionalRepublik Indonesia c.g. Kantor Wilayah Agraria Dan TataRuang/Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung c.g. KantorAgraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kota BandarLampung, berkedudukan di Jalan Dr.
132 — 80
LAMBOK PARULIAN SINAGA TERGUGAT : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIMALUNGUNT.INT II : MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHANNASIONAL, berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja No. 2,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi Kuasakepada : == == 22 nae an nnn nn nanan nn nnn ee1. DEDDY SETIADY, S.H., Direktur Penanganan Perkara Tanah danFREI) $m net tr a2. HADIAT SONDARA D, S.H.,M.H., Kepala Sub Direktorat PenangananPerkara Tanah dan Ruang Wilayah ; 3.M. FATAN FAHIR, S.H.,M.H., Kepala Seksi Penanganan Perkara Tatasana Negara Wilayallt 5
SUGENG ROHADI
Tergugat:
NY SOEDIYAH
Turut Tergugat:
Kementrian Agraria dan tata Ruang Pertanahan Nasional Kabupaten Banyumas
47 — 0
Penggugat:
SUGENG ROHADI
Tergugat:
NY SOEDIYAH
Turut Tergugat:
Kementrian Agraria dan tata Ruang Pertanahan Nasional Kabupaten Banyumas
MALIK
Tergugat:
STEFANUS ULLO
Turut Tergugat:
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nabire
70 — 18
Penggugat:
MALIK
Tergugat:
STEFANUS ULLO
Turut Tergugat:
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nabire
ENY LAPIK
Tergugat:
SUHARDI
Turut Tergugat:
KEMENTERIAN AGRARIA dan TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN NABIRE
35 — 30
Penggugat:
ENY LAPIK
Tergugat:
SUHARDI
Turut Tergugat:
KEMENTERIAN AGRARIA dan TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN NABIREKETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Nabire yang mengadili Perkara Perdata pada tingkatpertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:Eny Lapik, bertempat tinggal di Jalan Frans Kaisepo RT 02/ RW 01,Kelurahan Siriwini, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire,Provinsi Papua, sebagai Penggugat ;Lawan:Suhardi, bertempat tinggal di Desa Bumi Mulia, Kalibumi II, Distrik Nabire,Kabupaten Nabire, sekarang tidak diketahui alamat dankeberadaannya, sebagai Tergugat;Kementerian Agraria
penetapan Ketua Pengadilan yang bersangkutan yang diserahkan olehnyakepada Kepala Kantor Pertanahan;Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perubahan data sebagaimanayang dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah tersebut meliputi perubahan datafisik dan dapat juga meliputi perubahan data yuridis;Menimbang bahwa definisi mengenai data fisik dapat berpedoman padaketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Agraria
dan TataRuang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2016tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yaitu yangdimaksud dengan data fisik adalah keterangan mengenai letak, batas, dan luas bidangtanah dan satuan rumah susun yang didaftar termasuk keterangan mengenai adanyabangunan atau bagian bangunan di atasnya;Menimbang bahwa definisi mengenai data yuridis dapat berpedoman padaketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 angka 6 Peraturan Menteri Agraria
SUKIYAT
Tergugat:
SUKISTO
Turut Tergugat:
Kementrian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kuantan Singingi
77 — 0
Penggugat:
SUKIYAT
Tergugat:
SUKISTO
Turut Tergugat:
Kementrian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kuantan Singingi
Rusdiman
Tergugat:
1.Fahrizal
2.Hairani
Turut Tergugat:
KANTOR AGRARIA TATA RUANG/BPN LAMPUNG SELATAN
17 — 19
Penggugat:
Rusdiman
Tergugat:
1.Fahrizal
2.Hairani
Turut Tergugat:
KANTOR AGRARIA TATA RUANG/BPN LAMPUNG SELATAN
82 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
., DKKDanMENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALABADAN PERTANAHAN NASIONAL, DKK
., Notaris dan PPATmaupun sebagai pribadi, beralamat kantor di Jalan CidengTimur, Nomor 75B, Petojo Selatan, Gambir, JakartaPusat/Jalan Tanah Abang 2;Para Termohon Kasasi:1.Dan:MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALABADAN PERTANAHAN NASIONAL, yang diwakili olehSofyan A.
ROY RAFIDIANTA
Tergugat:
LILIK SUPRAPTI
Turut Tergugat:
Badan Pertanahan Nasional / Agraria dan tata Ruang kota malang.
91 — 34
Penggugat:
ROY RAFIDIANTA
Tergugat:
LILIK SUPRAPTI
Turut Tergugat:
Badan Pertanahan Nasional / Agraria dan tata Ruang kota malang.
MARIAM HETARIA
Tergugat:
MISRA
Turut Tergugat:
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nabire
33 — 31
Penggugat:
MARIAM HETARIA
Tergugat:
MISRA
Turut Tergugat:
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nabire
RIRIH AYUNINGSIH
Tergugat:
SUPANGAT
Turut Tergugat:
Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nabire
116 — 10
Penggugat:
RIRIH AYUNINGSIH
Tergugat:
SUPANGAT
Turut Tergugat:
Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nabire
ESTHER TRISNAWATI
Tergugat:
DARUWI
Turut Tergugat:
Kementerian Agraria dan Tata Ruang /Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyumas
70 — 16
Penggugat:
ESTHER TRISNAWATI
Tergugat:
DARUWI
Turut Tergugat:
Kementerian Agraria dan Tata Ruang /Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyumas
109 — 109
MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, 2. PT. LAGUNA ALAM ABADI, DKK
Pasal 3 ayat (1)dan (8) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986, maka sudahsepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim menerima Gugatan yangdiajukan oleh Penggugat.Bahwa Penggugat telah mengajukan Surat PermohonanPembatalan SK No. 550/2012 dan SK No. 551/2012 kepadaBapak Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan PertanahanNasional Republik Indonesia (Tergugat), dengan No.
Putusan Nomor: 218/G/2016/PTUN.JKTtelah dicocokan dengan asli/fotokopinya sehingga dapat dijadikan buktiyang sah dalam perkara ini yang perinciannya sebagai berikut :1.2.Bukti P 1Bukti P 2Tanda Terima (Transmittal Advice) dariBapak Menteri Agraria dan TataRuang/Kepala Badan PertanahanNasional RI atas surat Penggugatdengan Ref.
Laguna AlamAbadi dengan Marsda TNI Anggoro, dkk(fotokopi sesuai dengan fotokopi);Peraturan Menteri Agraria dan TataRuang/Kepala Badan PertanahanNasional Republik Indonesia Nomor 11Tahun 2016 Tentang PenyelesaianHalaman 123 dari 183 halaman.
Putusan Nomor: 218/G/2016/PTUN.JKT(Penggugat) kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala BadanPertanahan Nasional Republik Indonesia;Bahwa objek sengketa (berupa permohonan Penggugat) diajukan ketikaperkara sedang dalam tahap pemeriksaan kasasi di Mahkamah Agung,dan sesuai Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan PertanahanNasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 dan Nomor 11 Tahun2016 termasuk dalam klasifikasi perkara tanah, karena penyelesaiannyatelah masuk ranah peradilan;Bahwa sesuai
Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan PertanahanNasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 dan Nomor 11 Tahun2016 tersebut, maka Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesiatidak berwenang untuk menjawab permohonan pembatalan dariPemohon (dalam hal ini PT.
221 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG cq. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI SULAWESI UTARA tersebut; 2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG CQ. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI SULAWESI UTARA, dk. ;
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATARUANG cq. KEPALA KANTOR WILAYAH BADANPERTANAHAN NASIONAL PROPINSI SULAWESI UTARA,berkedudukan di Jalan 17 Agustus Manado, yang diwakili olehFREDDY A KOLINTAMA, ST.
PEMERINTAH R.I cq.KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG cg. KEPALA KANTORWILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI SULAWESIHalaman 5 dari 7 hal. Put.
PEMERINTAH R.I cq.KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG cq. KEPALA KANTORWILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI SULAWESIUTARA tersebut;2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkaradalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakimpada hari Jumat, tanggal 30 November 2018 oleh H.
2.MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG REPUBLIK INDONESIA KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
3.KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
64 — 33
Kawasan Berikat Nusantara, Persero
2.MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG REPUBLIK INDONESIA KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
3.KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARAMENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG REPUBLIK INDONESIA /KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONALREPUBLIK INDONESIA, beralamat' di JalanSisingamangaraja No. 2, Kebayoran Baru, JakartaSelatan, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;Halaman 1 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 649/Pat.G/2018/PN Jkt.Utr3. KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG /! KEPALAKANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASIJAKARTA UTARA dahulu beralamat di JI. Laksda YosSudarso No. 2729, Jakarta Utara, sekarang beralamatdi Jl.
16 — 16
Kemetrian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Cq. Kepala Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Jawa Tengah, Cq. Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Klaten
SALIHUDDIN
Tergugat:
WINARNO
Turut Tergugat:
Kementerian Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kutai Timur
97 — 41
Penggugat:
SALIHUDDIN
Tergugat:
WINARNO
Turut Tergugat:
Kementerian Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kutai Timur