Perkawinan dan Perceraian bagi PNS, Pemohon telah mendapatkanizin atasannya yaitu xxx;Menimbang, bahwa yang menjadi hal pokok dalam perkara iniadalah Pemohon mohon izin untuk menikah lagi dengan seorangperempuan bernama xxxx yang selanjutnya disebut sebagai calon isterikedua Pemohon;Menimbang, bahwa untuk menentukan dapat tidaknyaPengadilan Agama Ternate memberikan izin poligami kepada Pemohonuntuk menikah lagi dengan calon isteri keduanya tersebut, Majelis hakimharus mempertimbangkan alasan yang mendasari

TteMenimbang, bahwa alasan yang mendasari permohonanPemohon untuk menikah lagi adalah karena Pemohon takut berzina danTermohon juga jarang mengurus Pemohon karena Pemohon bertugas diPuskesmas Bajo, sehingga Termohon tidak dapat melayani Pemohonsecara maksimal.

G.TUN/2007P.TUN.Mks, yangdiperbaiki pada tanggal 25 September 2007; Mengenai Masalah : Pembatalan Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Milik (SHM)Nomor 283/Timbuseng, tanggal 9 Nopember 1989, Gambar Situasi (GS) Nomor909/1989, tanggal 8 Nopember 1989 luas 70.535 M tercatat/terdaftar atas nama ANDIMANGINRURU PATTA EMBA kemudian beralih kepada Ir.M.ARIEF KADIR padatanggal 17 Desember 1997 untuk selanjutnya disebut OBYEK SENGKETA ; Bahwa adapun halhal dan alasanalasan hukum yang mendasari

Bahwa asal usul nama XXXXXXXX adalah pada saat baru lahir oleh orang tuaPemohon diberi nama XXXXXXXXXXX, lalu setelan ayah kandung Pemohonmeninggal dunia disaat Pemohon sering sakitsakitan, lalu oleh keluarga namaPemohon dirubah menjadi XXXXX hal ini mendasari Pemohon sebagai anakPutusan Nomor 0017/Pdt.P/2013/PA Kbm Hal. 1 dari 8 halterakhir (kari) dengan harapan Pemohon senantiasa sehat.

Hakim Ketua tentang Penetapan Hari Sidang Nomor: TAP 806/PM II08/AU/XII/2009 tanggal 10 Desember 2009.Mendasari, Putusan In Absensia Pengadilan Militer IIO8 Jakarta Nomor: 19/K/PM II08/AU/I/2009tanggal 25 Nopember 2009.Mendengar ;1. Bahwa Oditur Militer telah berusaha memanggil secara sah terhadap terdakwa para Saksimelalui Komandan Kesatuannya namun ternyata sejak hari pertama hingga sekarang Terdakwa tidakpernah hadir tanpa alasan yang sah.2.

Bahwa Oditur Militer maupun Majelis Hakim Pengadilan Militer TinggiII Surabaya dalam pertimbangan hukumnya yang menyatakan bahwamengenai layak tidaknya seseorang untuk tetap berdinas dalamlingkungan militer seyogyanya memperhatikan beberapa aspeksebagai berikut 1)Bahwa menurut hukum (terutama Hukum Acara), judex factiPengadilan Militer Tinggi III Surabaya dalam pemeriksaanperkara Pemohon Kasasi di tingkat banding seyogyanya secarauniversal/menyeluruh tidak sepenggalpenggal dan tidak harusselalu mendasari

denganmaksud untuk meminta tolong kepada Pemohon Kasasi agardapatnya anak para Saksi tersebut dapat lulus/diterima menjadianggota TNIAD , maka sungguh tidak beralasan jika PemohonKasasi dianggap memiliki niat melakukan penipuan kepada paraSaksi tersebut, sebab diantara anak para Saksi tersebut adayang lulus menjadi anggota TNI (kronologis kejadian terlampir).Jadi dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam perkaraPemohon Kasasi, kesalahan sepenuhnya tidak harus PemohonKasasi tanggung sendiri, mendasari

uraian tersebut diatas makaputusan judex facti yang memvonis Pemohon Kasasi denganhukuman pokok 1 (satu) tahun penjara dan hukuman tambahandipecat dari dinas militer adalah berlebihlebinan dan tidakmemenuhi rasa keadilan.Bahwa judex facti yang hanya mendasari layak tidaknyaPemohon Kasasi untuk berada dalam Dinas Militer, denganhanya mendasari dan mempertimbangkan keterangan korbansaja (Kopka Ali Mashur) dan keterangan Saksisaksi lainHal. 14 dari 20 hal.

Bahwa dalam Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan NegeriTakalarmenyatakan yang dilakukan tersebut TERGUGAT (SUDAR BINHAMZAH) Dengan orang tua PENGGUGAT (H.S DG MANGUNG)Merupakan Akte Otentik sebagaimana Pasal 1870 KUHPerdata dan SahHalaman 13 dari 23 hal.Putusan Nomor 222/PDT/2019/PT MKSmenurut Hukum.Pertimbangan Hukum Majelis Hakim sangat Kelirutanpa mendasari Pasal 48 dan Pasal 50 UndangUndang No.2 Tahun2014 Ketentuannya Isi Akte dilarang untuk dirubah/diganti, ditambah,dicoret, disisipkan

Bahwa berdasarkan Uraian pertimbangan Hukum Majelis Hakim padaPetitum Poin 2 Patutlah dikabulkan dan menyatakan bahwa jual beli atastanah obyek sengketa tersebut sah dan mengikat.Pertimbangan HukumMajelis Hakim tidaklan mendasari Asas Ketelitian dalam menimbangdimana Penggugat/Terbanding telah melakukan Perubahan Luas TanahObyek Sengketa dengan cara Mencoret,diketik dan dilakukanPenambahan dan pengurangan Luas jual beli Tanah obyek sengketatanpa dilakukan RENVOI pada Minuta akta Asli dan bukan pada

SalinanAkta jual beli.Dan didalam Pembuatan Akte Jual Beli tersebut samasekali tidak menyebutkan Alas Hak apa yang mendasari ProsesPerbuatan Hukum Jual Beli tersebut yang seharusnya dicantumkan didalam Akta Jual Beli oleh Penggugat/Terbanding dan TERGUGAT,I,IIdan IIl/Sekarang PEMBANDING,,II dan III menyatakan Bahwa Akte jualbeli tersebut diduga Palsu dan cacat Hukum.DALAM FAKTA PERSIDANGAN ADANYA PENGAKUANPENGGUGATI/ITERBANDING ATAS WASIAT YANG DIBERIKAN OLEHALMARHUM H.SAMPARA DG MANGUNG TERTANGGAL

Keberatan/Bantahan terhadap memori banding Para Pembanding ,II danll/Para Tergugat yang menyatakan Penggugat/Terbanding telahmelakukan Perubahan Luas Tanah dengan cara mencoret, diketik dandilakukan Penambahan dan pengurangan luas objek jual beli bahwaMajelis hakim tidaklah mendasari Asas Ketelitian didalam Poin 2 halaman3 sampai halaman 4, Bahwa Pada dasarnya Para Pembanding ,Il danIII/Para Tergugatlah yang tidak cermat dan keliru memaknai PersoalanRenvoi yang berada pada Akta Jual beli tersebut

Bahwa selanjutnya dengan mendasari Pasal 172 Ayat (1)UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militerdiketahul yang termasuk alat bukti yang sah ialah:a. keterangan saksi;b. keterangan ahli;c. keterangan terdakwa;d. surat; dane. petunjuk.: Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 173 Ayat (1) UndangUndang RIHal.9 dari 20 hal.

.: Bahwa dengan mendasari dasar tersebut di atas maka Majelis Hakimmenilai keterangan yang telah diberikan oleh para Saksi yang hadir dipersidangan telah bersesuaian satu dan yang lain, maka dari itu MajelisHakim berpendapat untuk perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat buktiketerangan Saksi.: Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 175 Ayat (1) UndangUndang RINomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang dimaksud denganketerangan Terdakwa sebagai alat bukti ialah keterangan yang dinyatakanTerdakwa

di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang iaketahui sendiri atau yang ia alami sendiri.Bahnwa dengan mendasari dasartersebut di atas maka Majelis Hakim menilai keterangan yang telahdiberikan oleh Terdakwa di persidangan dapat memberikan keyakinankepada Majelis Hakim tentang adanya perbuatan seperti apa yang telahdidakwakan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa, maka dari ituMajelis Hakim berpendapat untuk perkara Terdakwa ini telah diperoleh alatbukti keterangan Terdakwa.: Bahwa

ketentuan peraturan perundangundanganatau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasukdalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yangdiperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;c. surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapatberdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatukeadaan yang diminta secara resmi dari padanya;dand. surat lain yang hanya dapat berlaku apabila ada hubungannyadengan isi alat pembuktian yang lain.: Bahwa dengan mendasari

3 Tahun 2006dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 39 ayat(1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1Tahun 2008, ternyata tidak berhasil ;Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan diakui oleh Tergugatserta keterangan para saksi yang dikuatkan dengan bukti P.1 harus dinyatakan terbuktibahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sahdan sudah dikaruniai seorang anak;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

134 Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menghadirkan keluargadekat masingmasing bernama PARDI bin NARTO, paman Penggugat untukmelakukan upaya damai agar Penggugat dan Tergugat bisa kembali rukun, akan tetapiupaya damai tersebut tidak berhasil;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat masingmasing bernama ROFI SUDISTIRA bin PARDI dan PARDI bin NARTO, telahmemberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya telah menguatkan dalildalil yang mendasari

Bahwa mendasari atas faktafakta yang demikian itu, maka telahmemperlihatkan dengan jelas bahwa Tergugat sebagai seorang ibu telahmelalaikan tanggung jawabnya untuk mengasuh (hadhanah) padaputrinya (WHIAM ALZIVEN FAWWAZRIDA JANMA);.

Bahwa mendasari atas halhal yang dikemukakan oleh Pemohon Kasasitersebut, maka mengenal pendapat Majelis Hakim Pengadilan TinggiAgama Surabaya yang menyatakan gugatan Penggugat cacat formil danharus dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan/pertimbangan yangpada inti pokoknya: "bahwa menarik MUNTIYAH sebagai pihak TurutTergugat dalam gugatan Penggugat tersebut adalah tidak tepat, karenaMUNTIYAH adalah orang yang menguasai obyek sengketa yalfu mengasuhanak yang bemama WHIAM ALZIVEN FAWWAZRIDA

dalamwaktu selambatlambatnya (satu) tahun setelah perkawinan itu dilangsungkan.Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku juga bagi PegawaiNegeri Sipil yang telah menjadi duda/janda yang melangsungkan perkawinan lagi.Pasal 3Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izinlebih dahulu dari Pejabat.Permintaan untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)diajukansecara tertulis.Dalam surat permintaan izin perceraian harus dicantumkan alasan yang lengkapyang mendasari

memperolehizin lebih dahulu dari Pejabat.Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat dari Pegawai Negeri Sipil.Pegawai Negeri Sipil wanita yang akan menjadi isteri kedua/ketiga/keempat daribukan Pegawai Negeri Sipil, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat.Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3) diajukan secaratertulis.Dalam surat permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), harusdicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari

Hal ini juga Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.42 K/Kr/1965, tertanggal 811966 ;Kepentingan umum terlayani, karena kebijakan yang mendasariTerdakwa/Pemohon Kasasi melakukan perbuatan dan tindakan tersebutyang mendasari uraian peristiwa hukum dalam Surat Dakwaan dan SuratTuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelaihari,Sebagaimana telah diketahui dan dikenal Terdakwa/Pemohon Kasasiselaku Pit Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari yang diangkat olehBupati Tanah Laut sendiri

Terlebin lagi pada Pasal 333A menyatakan PeraturanPemerintah ini diberlakukan paling lambat mulai tahun anggaran 2009(terlampir) ;Dengan demikian sebagaimana Peraturan pelaksana yakni PermendagriNo. 59 Tahun 2007 dikaitkan atau dinubungkan dengan dasar dan dalilyang mendasari putusan Judex Facti adalah Tidak Tepat dan Keliru,karena peraturan pelaksanaan ternyata telah berubah dan digantisedangkan dasar dan dalil Yudex Factie yang mendasari pertimbanganhukumnya adalah bertentangan dengan Pasal 1 ayat

Hai ini juga Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.42 K/Kr/1965, tertanggal 811966 ;Kepentingan Umum Terlayani, karena Kebijakan yang mendasariTerdakwa/Pemohon Kasasi melakukan perbuatan dan tindakan tersebutyang mendasari uraian peristiwa hukum dalam Surat Dakwaan dan SuratTuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelaihari,Sebagaimana telah diketahui dan dikenal Terdakwa/Pemohon Kasasiselaku Plt Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari yang diangkat olehBupati Tanah Laut sendiri

putusan Judex Facti adalah Tidak Tepat dan Keliru,karena peraturan pelaksanaan ternyata telah berubah dan digantisedangkan dasar dan dalil Judex Facti yang mendasari pertimbanganhukumnya adalah bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1) KUHP.

., PPAT di Depok (bukti T3); Menimbang, bahwa berdasarkan dalildalil para pihak tersebut MajelisHakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat bahwa pokokpermasalahan dalam perkara ini bukan tentang prosedur penerbitan objeksengketa akan tetapi mengenai keabsahan dari Akta Jual Beli tanggal 31 Agustus2005 (bukti T3) yang mendasari peralihan hak milik atas tanah aquo.

No.21/B/2015/PT.TUN.JKTbertentangan dengan peraturan perundangundangan maupun asasasas umumpemerintahan yang baik karena yang berwenang menguji mengenai keabsahanAkta Jual Beli yang mendasari pengalihan hak atas tanah tersebut merupakankewenangan Peradilan Umum dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri setempat;Menimbang, bahwa meskipun objek sengketa merupakan suatu keputusantata usaha negara akan tetapi karena pokok permasalahan adalah mengenaisuatu peristiwa perdata maka Pengadilan Tata Usaha Negara

Bahwaselanjutnya dengan mendasari Pasal 172 Ayat (1)UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentangPeradilan Militer diketahui yang termasuk alat bukti yangsah ialah:a. keterangan saksi;b. keterangan ahli;c. keterangan terdakwa;d. surat; dane. petunjuk.Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 173 Ayat (1)UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentangPeradilan Militer yang dimaksud dengan keteranganSaksi sebagai alat bukti adalan keterangan yangdinyatakan Saksi di sidang Pengadilan, kemudian padaPasal 173 Ayat

(6) huruf a menerangkan dalam menilalkebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harusdengan sungguhsungguh memperhatikan persesuaianantara keterangan Saksi satu dan yang lain.Bahwa dengan mendasari dasar tersebut di atas makaMajelis Hakim menilai keterangan yang telah diberikanoleh para Saksi yang hadir di persidangan telahbersesuaian satu dan yang lain, maka dari itu MajelisHakim berpendapat untuk perkara Terdakwa ini telahdiperoleh alat bukti keterangan Saksi.Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal

175 Ayat (1)UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentangPeradilan Militer yang dimaksud dengan keteranganTerdakwa sebagai alat bukti ialah keterangan yangdinyatakan Terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ialakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alamisendiri.Bahwa dengan mendasari dasar tersebut di atasmaka Majelis Hakim menilai keterangan yang telahHal 11 dari 22 hal, Putusan Nomor 40K/PM.

menurut ketentuan peraturanperundangundangan atau surat yang dibuat olehpejabat mengenai hal yang termasuk dalam tatalaksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yangdiperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atausesuatu keadaan;c. surat keterangan dari seorang ahli yang memuatpendapat berdasarkan keahliannya mengenaisesuatu hal atau sesuatu keadaan yang dimintasecara resmi dari padanya;dand. surat lain yang hanya dapat berlaku apabila adahubungannya dengan isi alat pembuktian yang lain.Bahwa dengan mendasari

tercantum dalam akta Pengoperan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 07 Tanggal 16 Februari 2021;

5. Menyatakan akta Pengoperan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 07 Tanggal 16 Februari 2021 adalah sah dan berkekuatan hukum;
6. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum segala surat-surat yang dimiliki dan/atau dikeluarkan dan/atau dibuat berkaitan dengan upaya penguasaan dan pengusahaan yang di miliki oleh Tergugat I dan II serta pihak lain yang menyangkut tanah objek sengketa yang mendasari

.: Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 173 Ayat (1) UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militeryang dimaksud dengan keterangan Saksi sebagai alat buktiadalah keterangan yang dinyatakan Saksi di sidangPengadilan, kemudian pada Pasal 173 Ayat (6) huruf amenerangkan dalam menilai kebenaran keterangan seorangSaksi, Hakim harus dengan sungguhsungguhmemperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi satudan yang lain.Bahwa dengan mendasari dasar tersebut di atas makaMajelis Hakim menilai

Saksi yang hadir di persidangan telah bersesuaian satudan yang lain, maka dari itu Majelis Hakim berpendapat untukperkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti keteranganSaksi.: Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 175 Ayat (1) UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militeryang dimaksud dengan keterangan Terdakwa sebagai alatbukti ialah keterangan yang dinyatakan Terdakwa di sidangtentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahuisendiri atau yang ia alami sendiri.Bahwa dengan mendasari

menurut ketentuan peraturanperundangundangan atau surat yang dibuat oleh pejabatmengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yangmenjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagipembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;c. surat keterangan dari seorang ahli yang memuatpendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatuhal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya;d. surat lain yang hanya dapat berlaku apabila adahubungannya dengan isi alat pembuktian yang lain.Bahwa dengan mendasari

Bahwa dasar pejantuhan hukuman bagi Prajurit TNIbukan mendasari prinsip pembalasan namun lebihmendasari pada prinsip pendidikan dan pembinaan,dimana Terdakwa sampai saat ini telah menunjukkansikap dan dedikasi yang baik bagi kesatuannya sehinggatidak memerlukan lagi proses pendidikan dan pembinaandi lembaga pemasyarakatan militer dalam jangka waktuyang lama selain itu supaya Terdakwa dapat segerakembali berdinas sebagai seorang Babinsa yang memilikitanggung jawab 11 (sebelas) desa binaan untuksenantiasa

Bahwa selain itu sebenarnya awai kejadian yang mendasari perjanjian tersebutdiatas adalah utang piutang, dimana Tergugat tidak akan mengingkari benar telahmeminjam uang pada Penggugat, yang mana peristiwa utang piutang tersebutoleh Penggugat diminta dituangkan dalam perjanjian yang dikondisikanseolaholah menjadi perjanjian pembelian, yang mana justru membuat isiperjanjian tersebut menjadi tidak jelas memperjanjikan hal apa;.

10.Bahwa ketidak jelasan dasar dalil bagi Penggugat untuk menyatakan Tergugatmelakukan wan prestasi tersebutlah yang mendasari Tergugat untuk melakukaneksepsi bahwa gugatan penggugat tidak jelas (Obscuur Libel);11.Bahwa dengan dasar dalil tersebut sudah sepatutnya jika Tergugat memohonkepada Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat Tidak DapatDiterima;DALAM POKOK PERKARA:1.Bahwa segala yang diuraikan Dalam Jawaban maupun Dalam Eksepsi di atasmohon dianggap terulang pada bagian Dalam Pokok

Bahwa selain itu sebenarnya awal kejadian yang mendasari perjanjian tersebutdiatas adalah utang piutang, dimana Tergugat tidak akan mengingkari benar telahmeminjam uang pada Penggugat, yang mana peristiwa utang piutang tersebutoleh Penggugat diminta dituangkan dalam perjanjian yang dikondisikanseolaholah menjadi perjanjian pembelian, yang mana justru membuat isiperjanjian tersebut menjadi tidak jelas memperjanjikan hal apa;Halaman 11 Putusan No.65/Pdt.G/2019/PN.Sby.10.11.12.Bahwa seperti yang disebutkan

.: 1 tahun 2015 yang menyatakan pemberian uang tunai pengganti rumah tinggalhanya diberikan 1 (satu) kali kepada Kepala Keluarga walaupun keluarga tersebutmemiliki tempat tinggal lebih dari 1 (satu) unit dalam lokasi yang sama atau punberbeda; Menimbang bahwa perbuatan tergugat yang mendasari diri pada PERPRESNo.: 1 tahun 2015, setelah Hakim meneliti pasal demi pasal dalam aturan dimaksudoleh tergugat maka hakim tidak menemukan sama sekali aturan tegas yangmenyatakan: pemberian uang tunai pengganti

berdasarkan pembuktian dariPenggugat nyata bahwa objek sengketa adalah dibangun dan didiami oleh Penggugatbeserta keluarganya sedangkan ibu kandung penggugat yang bernama Suyi BMadhawi adalah sempat mengurus rumah manakala Penggugat dan suaminya bekerjadi Jakarta antara rentang waktu tahun 1984 sampai tahun 1986 kemudian penggugatkembali lagi ke Dusun Gunung Penuh untuk melangsungkan kehidupannya; Halaman 13 dari 16Putusan 59/PDT.G.S/2017/PN.Smd Menimbang, bahwa oleh karena pernyataan tergugat yang mendasari

diri padaaturan PERPRES No.: 1 tahun 2015 adalah tidak sama sekali nyata serta objek sengketaadalah milik Penggugat maka oleh karena itu unsur pertama ini terpenuhi dilakukan oleh tergugat; Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai unsur kedua yaitu tentangKesalahan, dalam teori tentang pembebanan pertanggungjawaban hukum adalahmelekat pada umumnya terhadap 2 macam kesalahan, yakni Kesengajaan danKekhilafan; Menimbang, bahwa perbuatan tergugat yang mendasari diri sebagaimanadiuraikan dalam unsur pertama

UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahankedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 39 ayat (1) UndangUndangNomor Tahun 1974 jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, ternyata tidakberhasil ;;Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat serta keteranganpara saksi yang dikuatkan dengan bukti P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugatdengan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dan telah dikaruniai orang anak ;;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

SAKSI dan SAKSI, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang padapokoknya telah menguatkan dalildalil yang mendasari gugatan Penggugat tersebut bahwarumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sudah diupayakanrukun, akan tetapi tidak berhasil ;Menimbang, bahwa dalildalil Penggugat yang telah didukung dengan keteranganpara saksi tersebut dapat dipastikan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugatsudah sedemikian parahnya sehingga sulit untuk didamaikan apalagi

Saksi mengetahui calon isteri kedua Pemohon tidak adahubungan darah, sesusuan, Semenda dengan Pemohon dan Termohon.Menimbang, bahwa untuk menentukan dapat tidaknya PengadilanAgama Karawang memberikan izin poligami kepada Pemohon untuk menikahlagi dengan calon isteri keduanya tersebut, Majelis hakim harusmempertimbangkan alasan yang mendasari permohonan Pemohon untukberpoligami tersebut serta ada tidaknya syarat syarat untuk berpoligamisebagaimana ditentukan oleh peraturan perundangundangan yang berlaku.Menimbang

, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (2) UndangUndang No.1 tahun 1974 Jo. pasal 41 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun1975jo. pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, alasan yang memungkinkan bagiseorang untuk berpoligami adalah terbatas karena : Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, atau Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapatdisembuhkan, atau Isteri tidak dapat melahirkan keturunan ;Menimbang, bahwa = alasan yang mendasari permohonan Pemohonuntuk menikah lagi

Bahwa mendasari dari tanggal terbitnya Surat Tata Usaha Negara yangdikeluarkan oleh Tergugat pada tertanggal07 Agustus 2017, dengan tanggalpengajuan gugatan ini pada tanggal 11 10 2017 maka oleh karenanyagugatan yang diajukan oleh Penggugat ini masih dalam tenggang waktu sesuaiketentuan dalam Pasal 55 UndangUndang No. 5 Tahun 1986 jo UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) ; III. Kepentingan Penggugat : 725.

dan perempuan pendamping yang biasadi kenal dalam usaha hiburan dengan nama sebutan Purel ; Bahwadikarenakan Karaoke, Makanan Dan Minuman INUL VIZTA Kediriadalah tempat hiburan karaoke keluarga maka biasanya tamu yang datangadalah pelanggan yang banyak di kenal oleh karyawan Karaoke, MakananDan Minuman INUL VIZTA Kediri ; Bahwa tempat hiburan Karaoke, Makanan Dan Minuman INUL VIZTA Kedirimilik dan yang dikelola oleh Penggugat buka setiap hari kecuali hari rayakeagamaan semisal bulan Ramadhan atau mendasari

kejadian selanjutnya dari sekitar jam 01.00 WIB sampai sekitarjam 02.00 WIB dini hari tanggal 14 Juli 2017 seluruh karyawan "Karaoke,Makanan Dan Minuman INUL VIZTA Kediri yang ada langsung dilakukaninterogasi oleh sekitar 7 (tujuh) orang a quo yang ternyata benar daripetugas Kepolisian Daerah Jawa Timur di mana saat itu ditunjukkan olehsalah satu dari sekitar 7 (tujuh) orang a quo akan Surat Tugas ke resepsionisCan S@CUrity ; n nnn nnn nnn nn enn nnn nnn enn nre nnn mn nnn nenn nnnBahwa setelahnya mendasari