Ditemukan 11391 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 16-10-2015 — Putus : 02-03-2016 — Upload : 07-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 133/PID.SUS/TPK/2015/PN.Jkt.Pst.
Tanggal 2 Maret 2016 — Pidana Korupsi - WIWIT AYU WULANDARI
13235
  • telahditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan SuratKeputusan (SK) KPA Satuan Kerja Deputi Bidang Keluarga Berencanadan Kesehatan Reproduksi BKKBN Nomor : 355/KT.301/B3/2013tanggal 4 Desember 2013;e Selanjutnya terdakwa selaku PPK membuat Spesifikasi Teknis Barangdan HPS (Harga Perkiraan Sementara) kegiatan pengadaan IUD KITT.A 2014 dengan cara mengadopsi secara langsung dari HPS danSpesifikasi Teknis Barang dari Pengadaan IUD KIT T.A 2013 (KegiatanSebelumnya) tanpa dilakukan perbandingan
    disebutkan bahwa Penyusunan HPSdikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapatdipertanggung jawabkan meliputi: Harga pasar setempat yaituharga barang/ jasa dilokasi barang/ jasa diproduksi/ diserahkan/dilaksanakan, menjelang dilaksanakannya Pengadaan Barang/Jasa serta pasal 66 ayat (7) huruf (a) Peraturan Presiden Nomor54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintahbahwa Penyusunan HPS dikalkulasikan secara keahlianberdasarkan data yang dapat dipertanggung jawabkan meliputi:hasil perbandingan
    kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran danhambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dani) Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaanPengadaan Barang/Jasa.Bahwa terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) membuatSpesifikasi Teknis Barang dan HPS (Harga Perkiraan Sementara)kegiatan pengadaan IUD KIT T.A 2014 , dengan cara mengadopsisecara langsung dari HPS dan Spesifikasi Teknis Barang dariPengadaan IUD KIT T.A 2013 (Kegiatan Sebelumnya) tanpadilakukan perbandingan
    disebutkan bahwa Penyusunan HPS dikalkulasikansecara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjJawabkan meliputi: Harga pasar setempat yaitu harga barang/jasa dilokasi barang/ jasa diproduksi/ diserahkan/ dilaksanakan,menjelang dilaksanakannya Pengadaan Barang/Jasa serta pasal66 ayat (7) huruf (a) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah bahwa PenyusunanHPS dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapatdipertanggung jawabkan meliputi: hasil perbandingan
Register : 18-09-2018 — Putus : 14-02-2019 — Upload : 15-02-2019
Putusan PA KENDAL Nomor 2077/Pdt.G/2018/PA.Kdl
Tanggal 14 Februari 2019 — Penggugat melawan Tergugat
361
  • >penggugat rekonpensi supaya membagi harta bersama sebagaimana tersebut pada amar angka 5 tersebut di atas untuk penggugat rekonpensi (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut, dan untuk tergugat rekonpensi (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura supaya menjualnya secara lelang di muka umum dan menyerahkan hasilnya kepada masing-masing yang berhak menerimanya dengan perbandingan
Putus : 26-04-2017 — Upload : 29-01-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 324 K/Pdt.Sus-BPSK/2017
Tanggal 26 April 2017 — H. FIRDAUS LUBIS VS PT BANK DANAMON INDONESIA, Tbk., DSP MIKRO PASAR SIMPANG EMPAT PASAMAN
11995 Berkekuatan Hukum Tetap
  • direkayasa serta diambil alihsecara keseluruhan menjadi pertimbangan hukum Majelis BPSKKabupaten Batu Bara ditambah acara pembuktian yang sumir danseadanya;Bahwa sesuai Pasal 56 ayat (1) Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999telah dinyatakan bahwa arbiter atau majelis arbitrase mengambil putusanberdasarkan ketentuan hukum, keadilan dan kepatutan dan demikianjuga dalam memberikan putusan verstek maka Majelis BPSK jugadiwajibkan untuk mempertimbangkan gugatan yang beralasan danberdasarkan hukum (i.c. sebagai perbandingan
Register : 29-04-2013 — Putus : 28-06-2013 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 26 P/HUM/2013
Tanggal 28 Juni 2013 — SUWITO, DKK VS BUPATI MOJOKERTO;
116101 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sebagai perbandingan prosespembentukan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2009 dengan Peraturan BupatiNomor 23 Tahun 2009 sebagai berikut : Perbup No. 23 Tahun 2009 Perbup No. 42 Melakukan Penelitian asal dan tujuan perjalanan orang menurut zona jenis Perbup ini dibu.pelayanan angkutan; tertentu tanpa ae Menentukan variabel yang berpengaruh terhadap bangkitan & tarikan lain dan tanpa ksurvey dan yansperjalanan; e Tidak re Menghitung bangkitan dan tarikan perjalanan untuk kondisi sekarang dan tahun perencanaan
Putus : 02-09-2010 — Upload : 20-05-2012
Putusan PT PALEMBANG Nomor 63 / PDT/2010/PT.PLG
Tanggal 2 September 2010 — CHANDRA ANTONIO vs 1. PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN CQ. DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA dkk
165118
  • ., menyebutkan"Berdasarkan basil analisis data tanah dari penyelidikan geoteknikyang ada dan kondisi visual dl lapangan diketahui bahwa prosespenurunan timbunan badan jalan yang terjadi cukup besardengan waktu konsolidasi cukup lama (tercepat sekitar 1,7 tahunsejak Juli 2008) sehingga melampaui batas waktu konstruksiyang tersedia yaitu Sampai akhir tahun 200 (bukti P.20).Sebagai bahan pendukung dan perbandingan, maka pada tanggal21 November 2008, Badan Aplikasi Ilmu Pengetahuan dan13.7.13.8.13.9.
Putus : 13-05-2013 — Upload : 22-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 88/B/PK/PJK/2012
Tanggal 13 Mei 2013 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. (Persero) ANGKASA PURA I
15954 Berkekuatan Hukum Tetap
  • antara lain :1 Indonesia melakukan pelanggaran atas Bilateral Air Services Agreement;Z Akan memperlemah posisi daya saing bandara di Indonesia dibandingkandengan bandara di kawasan Regional dan Internasional;3) Menciptakan ketidakpastian usaha industri penerbangan.4 Mengurangi potensi penanaman modal usaha baik dari dalam maupun luarnegerl;5 Beban tambahan (PPN) akan menghambat pengembangan industriPenerbangan Nasional;Bahwa sehubungan dengan halhal tersebut diatas Pemohon Banding sampaikansebagai perbandingan
Putus : 21-11-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1860 B/PK/PJK/2017
Tanggal 21 Nopember 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. SANKEIKID MANUTEC INDONESIA
7350 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 1860/B/PK/PJK/2017utang sebagai modal untuk menghitung besarnya PenghasilanKena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubunganistimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajarandan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubunganistimewa dengan menggunakan metode perbandingan hargaantara pihak yang independen, metode harga penjualan kembali,metode biayaplus, atau metode lainnya;Bahwa Pasal 26 ayat (1) UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakansebagaimana
Register : 22-11-2016 — Putus : 21-12-2016 — Upload : 29-03-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1800 B/PK/PJK/2016
Tanggal 21 Desember 2016 — PT. GUNUNG MARAS LESTARI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
1432230 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Peraturan Pemerintah No. 138/2000: Kerugiandari harta atau utang yang tidak dimiliki dan tidak dipergunakandalam usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih danmemelihara penghasilan yang merupakan objek pajak, tidak dapatmenjadi pengurang penghasilan bruto; Penjelasan Pasal 9 ayat (1) UndangUndang PPh No. 17/2000:Menyatakan bahwa biaya yang dapat dikurangkan adalah biayamendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yangmerupakan objek pajak.Untuk lebih jelasnya, Pemohon PK lampirkan tabel perbandingan
Register : 14-11-2016 — Putus : 15-03-2017 — Upload : 05-04-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 273/G/2016/PTUN-JKT
Tanggal 15 Maret 2017 — SUFIAN;PIMPINAN CABANG PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK. JAKARTA JATINEGARA
16569
  • =sss5===========+Rp. 7.905.400.000.Dibulatkan Rp. 7.900.000.000,Terbilang (Tujuh milyar sebilan ratus juta rupiah).Maka semestinya nilai asset Penggugat sebagai berikut : Rp.7,900,000,000,, terbilang ( Tujuh milyar sembilan' ratus jutarupiah).Dengan dilelangnya asset penggugat oleh Tergugat secara paksatanpa perhitungan yang jelas outstandingnya kewajiban penggugat yangHal. 10 dari 38 hal Putusan Nomor : 273/G/2016/PTUNJKT.sebenarnya, maka Penggugat merasa di rugikan, jika perbandingan nilaiasset
Putus : 19-07-2011 — Upload : 29-09-2011
Putusan PT BANTEN Nomor 3/PID.SUS/2011/PT.BTN
Tanggal 19 Juli 2011 — SITI NURIPAH BINTI UTON MUCHTAR
13190
  • Rekapitulasi Pendapatan Air Bulan Agustus 2008 ;47.Data Rekapitulasi Perbandingan Jumlah DRD Bayardan Jumlah LPP Periode Januari 2008 s/d Agustus2008 ;48. Resume Atas Hasil Pemeriksaan Per 30 Juni 2008(tertanggal 14 = Juli 2008) di PDAM CabangRangkasbitung ;49.Berita Acara Pemeriksaan Saldo Rekening Air Per30 Juni 2008 PDAM Cabang Rangkasbitung No. 04AIR.RKS./PDAMRKS/VII/2008 (tertanggal 17 Juli922008) ;50.
    Rekapitulasi Pendapatan Air BulanAgustus 2008 ;48.Data Rekapitulasi Perbandingan JumlahDRD Bayar dan Jumlah LPP Periode Januari2008 s/d Agustus 2008 ;49.Resume Atas Hasil Pemeriksaan Per 30Juni 2008 (tertanggal 14 Juli 2008) diPDAM Cabang Rangkasbitung ;50. Berita Acara Pemeriksaan Saldo Rekening100Air Per 30 Juni 2008 PDAM CabangRangkasbitung No. 04. AIR.RKS./PDAMRKS/VII/2008 (tertanggal 17 Juli 2008) ;51.
    RekapitulasiPendapatan AijrPendapatanPendapatan AijrPendapatan AijrPendapatan AirPendapatan AirBulan Maret 2008 ;Air Bulan AprilBulan Mei 2008 ;Bulan Juni 2008 ;Bulan Juli 2008 ;Bulan Agustus 200848.Data MRekapitulasi Perbandingan Jumlah DRDBayar dan Jumlah LPP Periode Januari 2008 s/dAgustus 2008 ;49. Resume Atas Hasil Pemeriksaan Per 30 Juni 2008(tertanggal 14 Juli 2008) di PDAM CabangRangkasbitung ;50.
Putus : 22-09-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 491 B/PK/PJK/2015
Tanggal 22 September 2015 — PT. ADI SATRIA ABADI vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
5230 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Berikutadalah rincian perbandingan Pokok Sengketa yang diajukan pada saatBanding dan Keberatan:Tabel 2Perbandingan Pokok Sengketa yang diajukan pada saat Banding danKeberatanDiajukan pada Proses:Keberatan Banding 1.1.5 Majelis Hakim Pengadilan Pajak Hanya Memeriksa PemenuhanPersyaratan Formal Permohonan Banding, dan Menyatakan BahwaPermohonan Banding Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu PemohonBanding) Tidak Memenuhi Pasal 36 ayat (2) UndangUndang PengadilanPajaka.
    berdasarkan Pasal 31 ayat(2) Undangundang Pengadilan Pajak.e Bahwa melalui penjelasan tertulis yang telah disampaikan PemohonPeninjauan Kembali, Pemohon Peninjauan Kembali ingin menjelaskanbahwa terkait dengan adanya perubahan nilai yang Pemohon PeninjauanKembali gunakan pada saat pengajuan banding, adalah hanya terbataspada Nilai Sengketa, sedangkan untuk Pokok Sengketa yang adamerupakan Pokok Sengketa yang sama dengan yang PemohonPeninjauan Kembali ajukan pada saat Keberatan.e Berikut adalah rincian perbandingan
    Memiliki rasio utang pajak sebesar 46.93% dari nilai penjualanPemohon Peninjauan Kembali pada tahun 2012 dan 57.35% darinilai penjualan Pemohon Peninjauan Kembali pada tahun 2013(rincian perhitungan terlampir);Tabel Perbandingan Jumlah Penjualan dan Utang Pajak2012 Pi)Total AD ev Ober Total DEOL tiredJoi tied en Pajak Penjualan ers 166.340.999.665 78.067.350.713 136.117.880.312 78.067.350.713 Berdasarkan fakta tersebut, jelas bahwa Pemohon PeninjauanKembali tidak pernah mampu untuk membayar utang
Register : 16-01-2020 — Putus : 03-06-2020 — Upload : 08-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 29/Pid.B/2020/PN Smr
Tanggal 3 Juni 2020 — Penuntut Umum:
ROMI JOHANES,SH.MH
Terdakwa:
DIEN AFIATY SHOLIHAT Binti ADI FARID HARJOATMO
410179
  • penyelamatan kredit Bank BRI Cab Samarinda 2dari kredit macet untuk menurunkan NPL;Bahwa untuk slip penarikan kosong sudah ditanda tangani oleh debiturpada saat akad, dengan tujuan untuk membayar biaya biaya kredit;Bahwa yang melakukan penilaian terhadap kelayakan jaminan yaitupetugas Marketing / Account Officer, karna di bank BRI tidak ada petuasyang khusus melakukan penilaian terhadap jaminan;Bahwa ada 2 cara melakukan penilaian terhadap jaminan kredit, yaitusesuai pasar wajar dengan cara melakukan perbandingan
    penyelamatan kredit Bank BRI Cab Samarinda 2dari kredit macet untuk menurunkan NPL;Bahwa untuk slip penarikan kosong sudah ditanda tangani oleh debiturpada saat akad, dengan tujuan untuk membayar biaya biaya kredit;Bahwa yang melakukan penilaian terhadap kelayakan jaminanyaitupetugas Marketing / Account Officer, karna di bank BRI tidak ada petugasyang khusus melakukan penilaian terhadap jaminan;Bahwa ada 2 cara melakukan penilaian terhadap jaminan kredit, yaitusesuai pasar wajar dengan cara melakukan perbandingan
    penyelamatan kredit Bank BRI Cab Samarinda 2dari kredit macet untuk menurunkan NPL;Bawha untuk slip penarikan kosong sudah ditanda tangani oleh debiturpada saat akad, dengan tujuan untuk membayar biaya biaya kredit;Bahwa yang melakukan penilaian terhadap kelayakan jaminanyaitupetugas Marketing / Account Officer, karna di bank BRI tidak ada petugasyang khusus melakukan penilaian terhadap jaminan;Bahwa ada 2 cara melakukan penilaian terhadap jaminan kredit, yaitusesuai pasar wajar dengan cara melakukan perbandingan
    penyelamatan kredit Bank BRI Cab Samarinda 2 dari kreditmacet untuk menurunkan NPL;Bahwa untuk slip penarikan kosong sudah ditanda tangani oleh debitur padasaat akad, dengan tujuan untuk membayar biaya biaya kredit;Bahwa yang melakukan penilaian terhadap kelayakan jaminan yaitu petugasMarketing / Account Officer, karna di bank BRI tidak ada petugas yangkhusus melakukan penilaian terhadap jaminan;Bahwa ada 2 cara melakukan penilaian terhadap jaminan kredit, yaitu Sesualpasar wajar dengan cara melakukan perbandingan
Register : 28-06-2018 — Putus : 24-07-2018 — Upload : 21-02-2019
Putusan PA SUMBER Nomor 3290/Pdt.G/2018/PA.Sbr
Tanggal 24 Juli 2018 — Penggugat melawan Tergugat
2514
  • Seorang cucu perempuan dari anak lakilaki bernama Tergugat II danSeorang cucu lakilaki dari anak lakilaki bernama IA bin MS mendapatsisa 7/8, dengan perbandingan 2 : 1 antara cucu lakilaki dengan cucuperempuan, maka untuk cucu lakilaki dari anak lakilaki bernama IAmendapat 2/3 x 7/8 = 14/24 bagian saham dan untuk cucu perempuandari anak lakilaki bernama Tergugat II mendapat 1/3 x 7/8 = 7/24.Maka hak kewarisan masingmasing ahli waris dari harta pewaris H.
    Almarhum MS mendapat 1/3 bagian.Hak kewarisan MS tersebut diberikan kepada dua orang anaknya lakilaki dan perempuan, perbandingan lakilaki dan perempuan adalah 2 : 1,maka bagian masingmasing adalah :a. Tergugat II mendapat 1/3 x 1/3 = 1/9 bagian saham.b. IA bin MS mendapat 2/3 x 1/3 = 2/9 bagian saham.C.
    Perbandingan lakilaki danperempuan adalah 2 : 1, maka 2 (3): 1(4) = 6: 4,6 + 4 = 10. Maka untukseorang anak lakilaki 2/10 dan untuk seorang anak perempuan 1/10.Dengan demikian untuk masingmasing ahli waris AG bin AK adalah :a.
Putus : 22-09-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 490/B/PK/PJK/2015
Tanggal 22 September 2015 — PT ADI SATRIA ABADI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
19396 Berkekuatan Hukum Tetap
  • UndangundangPengadilan Pajak;m Bahwa melalui penjelasan tertulis yang telah disampaikanPemohon Peninjauan Kembali, Pemohon Peninjauan Kembaliingin menjelaskan bahwa terkait dengan adanya perubahannilai yang Pemohon Peninjauan Kembali gunakan pada saatpelaporan SPT dan pengajuan keberatan dan banding, adalahhanya terbatas pada Nilai Sengketa, sedangkan untukPokok Sengketa yang ada merupakan Pokok Sengketa yangsama dengan yang Pemohon Peninjauan Kembali ajukanpada saat Keberatan;= Berikut adalah rincian perbandingan
    Pokok Sengketa yangdiajukan pada saat Banding dan Keberatan:Tabel 2:Perbandingan Pokok Sengketa yang diajukan pada saatBanding dan Keberatan: PAJAK PERTAMBAHAN NILAI Diajukan pada Proses:Uraian Pokok Sengketa Keberatan Banding Dasar Pengenaan Pajak PPNLokal, yang terdiri dari: a.
    Hal ini akanmenyebabkan Pemohon Banding tidak dapat melunasi utangjangka pendek dan akan kesulitan membiayai operasional usahaseperti membayar utang yang segera jatuh tempo dan gajikaryawan;Memiliki rasio utang pajak sebesar 46.93% dari nilai penjualanPemohon Peninjauan Kembali pada tahun 2012 dan 57.35% darinilai penjualan Pemohon Peninjauan Kembali pada tahun 2013(rincian perhitungan terlampir);Tabel 8:Perbandingan Jumlah Penjualan dan Utang Pajak: 2012 2013Total Penjualan Jumlah Utang Total Penjualan
Register : 16-09-2019 — Putus : 26-02-2020 — Upload : 24-05-2021
Putusan PA TIGARAKSA Nomor 4698./Pdt.G/2019/PA.Tgrs
Tanggal 26 Februari 2020 — Penggugat Tergugat
462266
  • adil jika harta bersama antara Penggugat danTergugat dibagi 2 sama rata, namun lebih adil dengan perbandingan1/4 untuk Tergugat, dan 3/4 untuk Penggugat;Bahwa oleh karenanya, apabila harta bersama (gonogini) antaraPenggugat dan Tergugat tersebut diatas, tidak dapat dibagi dalam bentuknatura dan tidak ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat, makaharta bersama tersebut harus dijual lelang terlebin dahulu, dan hasilpenjualan atas harta bersama tersebut dibagi kepada Penggugat danTergugat dengan perbandingan
    Dan dalam perkara ini Majelis Hakim harus melihat seberapapengorbanan Penggugat seperti yang sudah Penggugat sampaikan dalamdalildalil diatas, dengan demikian sangat adil jika harta bersama sepertiyang tercantum dalam angka 3.1. dan 3.2. dibagi kepada Penggugat danTergugat dengan perbandingan 1/4 untuk Tergugat, dan 3/4 untukPenggugat;10.
    Dan dalam perkara ini Majelis Hakim harus melihat seberapapengorbanan Penggugat seperti yang sudah Penggugat sampaikan dalamdalildalil diatas, dengan demikian sangat adil jika harta bersama dibagikepada Penggugat dan Tergugat dengan perbandingan 1/2 untukTergugat, dan 1/2 untuk Penggugat setelah dikurangi untuk pelunasanhutang kepada Turut Tergugat;Bahwa setelah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karenaperceraian, Penggugat telah berulangkali meminta agar Tergugat bersediamenyelesaikan
Register : 23-02-2017 — Putus : 26-04-2017 — Upload : 05-06-2017
Putusan PT PALU Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL
Tanggal 26 April 2017 — Pidana - Ir. MOHAMMAD IDRUS. M. Si
9469
  • Informasi biaya satuan yang difublikasikan secara resmi oleh Badan PusatStatistik (BPS)b) Informasi biaya satuan yang di publikasikan secara resmi oleh asosiasiterkait dan sumber data lain yang dapat di pertanggungjawabkanc) Daftar biaya/ tarif barang/ jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/ distributortunggald) Biaya kontrak sebelumnya atau) yang sedang berjalan denganmempertimbangkan faktor perubahan biayae) Inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah BankIndonesiaf) Hasil perbandingan
    Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan PusatStatistik (BPS);b) Informasi biaya satuan yang di publikasikan secara resmi oleh asosiasiterkait dan sumber data lain yang dapat di pertanggungjawabkan;c) Daftar biaya/ tarif barang/ jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/ distributortunggal;d) Biaya kontrak sebelumnya atau) yang sedang berjalan denganmempertimbangkan faktor perubahan biaya;e) Inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah BankIndonesia;f) Hasil perbandingan
Register : 30-04-2015 — Putus : 01-07-2015 — Upload : 15-10-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 179/PDT.G.KPPU/2015/PN.JKT.PST
Tanggal 1 Juli 2015 — PT. EXECUJET INDONESIA >< KPPU RI,Cs
546185
  • Lebih jauh mengacu pada pengertian pasar bersangkutan berdasarkan produk,produk akan dikategorikan dalam pasar bersangkutan atau dapat digantikan satusama lain apabila menurut konsumen terdapat kesamaan dalam halfungsi/peruntukkan/penggunaan, karakter spesifik, serta perbandingan tingkat hargaproduk tersebut dengan harga barang lainnya. Dari sisi penawaran, barangsubsitusi, merupakan produk yang potensial dihasilkan oleh pelaku usaha yangberpotensi masuk ke dalam pasar tersebut;14.
    Sehingga yang seharusnyadiperbandingkan adalah harga jasa Ground Handling danjasa terkait lainnya sebelum adanya Terlapor Il dansesudah adanya Terlapor Il di Bandara Gusti Ngurah Rai,Bali;9.1.14.9 Bahwa Majelis Komisi memahami dan sependapat argumenteori yang diajukan oleh Ahli Prof Ine MinaraS.Ruki yang menjelaskan bahwa perbandingan hargadengan biaya produksi yang menunjukkan harga kompetitifpada saat tahun yan sama sebelum ditunjuk Terlapor Il;'9.1.14.10 Majelis Komisi mendapatkan data harga dalam
Register : 31-08-2017 — Putus : 21-12-2016 — Upload : 31-08-2017
Putusan PN MUARA ENIM Nomor 553/Pid.Sus/2016/PN Mre
Tanggal 21 Desember 2016 —
6421
  • Kemudian saksi DIKABURKAN sempat mendorong terdakwa,namun dikarenakan perbandingan tenaga yang tidak seimbang tersebut saksiDIKABURKAN akhirnya pasrah, dan seketika itu pula jari tengah tangan kananterdakwa langsung dimasukkan ke dalam rok saksi DIKABURKAN untukmenempelkannya ke belahan Vagina saksi DIKABURKAN lalu menggosokannyasecara berulang kali dengan cara naik turun.
Register : 02-09-2015 — Putus : 22-03-2016 — Upload : 19-11-2019
Putusan PA PALEMBANG Nomor 1473/Pdt.G/2015/PA.PLG
Tanggal 22 Maret 2016 — Penggugat melawan Tergugat
251
  • tentangpenyebab pertengkaran, Tergugat Konvensi hanya menyampaikan bukti tertulisyang merupakan bukti awal dan tidak dikuatkan dengan bukti lainnya tentangpenyebab pertengkaran, sedangkan Penggugat Konvensi mampu mengajukanalat bukti dua orang saksi yang mengetahui penyebab pertengkaran PenggugatKonvensi dan Tergugat Konvensi oleh karena itu Tergugat Konvensi tidak dapatmembuktikan dalildalil bantahannya;Halaman 21 dari 33 Halaman Putusan No. 1473/Pdt.G/2015/PA.PlgMenimbang, bahwa berdasarkan analisis perbandingan
Putus : 25-02-2008 — Upload : 18-03-2014
Putusan PN SURABAYA Nomor 08/HAKI/2007/PN. Niaga Sby
Tanggal 25 Februari 2008 — EVI YULIANDARI vs 1. YAYASAN KASIH BUNDA 2. PEMERINTAHAN REPUBLIK INDONESIA Cq DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA Cq DIREKTORAT MEREK
336194
  • Yahya Harahap, dalam bukunya Tinjauan MerekSecara Umum dan Hukum Merek Indonesia berdasarkan UU Nomor 19 tahun1992 pada halaman 288 dan 280, bahwa pedoman menentUkan kualifikasiadanya persamaan secara menyeluruh, ditegakkan di atas clenganmenggunakan asas perbandingan secara menyeluruh atau compare in theirentireties dalam arti : Sangat sama betul atau verv similar nearly resembles ; Penampilan dan perwujudan nyatanyata sama (actual appearance) ;e Bahwa dengan demikian merek TERGUGAT tidak patut