No.2098/Pdt.G/2012/PA.Pt.dan menyelesaikan perkaraperkara di tingkat pertama antara orangorang yangberagama Islam dibidang : a. perkawinan ; b. kewarisan, wasiat dan hibah, yangdilakukan berdasarkan hukum Islam ; c. wakaf dan shadagah ;2 Bahwa, dalam berkas perubahan gugatan Penggugat tanggal 6 Desember 2012identitas pihak Tergugat Sundari binti Sukatam ditulis beragama Budha, karenamenurut Penggugat Tergugat beragama Budha maka berdasarkan pasal 1 angka1 jo.

bahwa alasan pokok yang dijadikan dasar Tergugat mengajukaneksepsi tentang Kompetensi Absolut adalah:1 Bahwa, sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) UndangUndang No. 7 Tahun1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undangundang No. 3Tahun 2006 : Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutusdan menyelesaikan perkaraperkara di tingkat pertama antara orangorang yangberagama Islam dibidang : a. perkawinan, b. kewarisan, wasiat dan hibah, yangdilakukan berdasarkan hukum Islam, c. wakaf

harapan akan rukun lagi dalam rumah tanggan sertaperceraian terjadi karena alasan peralihan agama atau murtad yang menyebabkanterjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga ;Menimbang, bahwa ketentuan yang melekat pada UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama yaitu tentang asas personalitas ke Islaman adalah Para pihak yangbersengketa harus samasama beragama Islam, perkara yang disengketakan mengenaiperkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf

No.2098/Pdt.G/2012/PA.Pt.dan menyelesaikan perkaraperkara di tingkat pertama antara orangorang yangberagama Islam dibidang : a. perkawinan ; b. kewarisan, wasiat dan hibah, yangdilakukan berdasarkan hukum Islam ; c. wakaf dan shadagah ;2 Bahwa, dalam berkas perubahan gugatan Penggugat tanggal 6 Desember 2012identitas pihak Tergugat Sundari binti Sukatam ditulis beragama Budha, karenamenurut Penggugat Tergugat beragama Budha maka berdasarkan pasal 1 angka1 jo.

bahwa alasan pokok yang dijadikan dasar Tergugat mengajukaneksepsi tentang Kompetensi Absolut adalah:1 Bahwa, sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) UndangUndang No. 7 Tahun1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undangundang No. 3Tahun 2006 : Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutusdan menyelesaikan perkaraperkara di tingkat pertama antara orangorang yangberagama Islam dibidang : a. perkawinan, b. kewarisan, wasiat dan hibah, yangdilakukan berdasarkan hukum Islam, c. wakaf

harapan akan rukun lagi dalam rumah tanggan sertaperceraian terjadi karena alasan peralihan agama atau murtad yang menyebabkanterjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga ;Menimbang, bahwa ketentuan yang melekat pada UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama yaitu tentang asas personalitas ke Islaman adalah Para pihak yangbersengketa harus samasama beragama Islam, perkara yang disengketakan mengenaiperkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf

PUASA MANURUNG sesuadengan surat warisan tanah/pertapakan yang terlebih dahulu ada sebelumterbit SHM No.239 tahun 2016, yang telah ditandatangani oleh PanguluNagori Saribu Asih olen Waster Manurung tertanggal Jaumaria, 25 Mei 2007atas nama Tianur Manurung (Para tergugat) yang ditanda tangani oelh saksidengan batasbatas sebagai berikut;Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Raya;Sebelah Selatan Berbatas dengan Bonasal Manurung;Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Wakaf/Kuburan;Sebelah Utara berbatas dengan

PUASAMANURUNG sesuai dengan Surat Warisan tanah/pertapakan yangterlebin dahulu ada sebelum terbit SHM No.239 tahun 2016, yang telahditandatangani oleh Pangulu Nagori Saribu Asih oleh Waster Manurungtertanggal Jaumaria, 25 Mei 2007 atas nama Tianur Manurung (Paratergugat) yang ditanda tangani oelh saksi dengan batasbatas sebagaiberikut;Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Raya;Sebelah Selatan Berbatas dengan Bonasal Manurung;Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Wakaf/Kuburan;Sebelah Utara berbatas dengan

PUASAMANURUNG sesuai dengan surat warisan tanah/pertapakan terlebih Halaman 12 Putusan Nomor 114/Pdt/2018/PT MDNdahulu ada sebelum terbit SHM No.239 tahun 2016, yang telahditandatangani oleh Pangulu Nagori Saribu Asih oleh WasterManurung tertanggal Jaumaria, 25 Mei 2007 atas nama TianurManurung (Para penggugat dr.) yang ditanda tangani oelh saksidengan batasbatas sebagai berikut;Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Raya;Sebelah Selatan Berbatas dengan Bonasal Manurung;Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Wakaf

LiaJl 9 aiul g wisll 9 avosll 9 Cri 9 Jirsill 9 anilsi9 Jor 9 cs : cli auWLo> 9 Jo adou> gui Ji8sArtinya : Ulama Syafiiyah membenarkan kebolehan kesaksianistifadioh dalam masalah nasab, kelahiran, kematian, merdekanya seorangbudak, kewalian, diangkatnya seorang menjadi hakim, wakaf, pengunduran diriseorang dari jabatan hakim, nikah beserta seluruh masalahnya, keadilanseseorang, cacat pribadi seseorang, wasiat, kecerdasan seseorang,kebodohan seseorang dan milik seseorang.

Imam Ahmad dansebagian Syafi'iyah berpendapat bahwa ada tujuh hal yang diperbolehkankesaksian istifadioh di dalamnya, yaitu : Nikah, Nasab, Kematian, Merdekanyaseorang budak, Kewalian, Wakaf dan Miliknya seseorang;Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 148/Pdt.G/2019/PA.EK.Menimbang, bahwa keterangan saksisaksi yang menerangkan bahwaantara Pemohon dan Karawa bin Kadera tidak ada hubungan sedarah, saudaraataupun sesusuan, serta Pemohon dan Karawa bin Kadera telah dikaruniai 2(dua) orang anak, dan

Menurut Wahbah Zuhaili keterangan saksi yang bersifatistifadhah/testimonium de auditu, dapat dijadikan alat bukti dalam persoalanpernikahan (in casu itsbat nikah), dan pendapat tersebut diambil alihmenjadi pendapat majelis dalam pertimbangan hukum putusan ini,sebagaimana terdapat di dalam alFigh alIslamiy Wa Adillatuh juz 8, halaman171:kesaksian istifadhah (testimonium de auditu) dapat diterima dalamperkara nasab, telah terjadinya pernikahan, cerita tentang kematianseseorang, kepemilikan, wakaf,

tidak salah kalau jangkauan penerapannya dapatdielaborasi kepada bidang sengketa yang lainnya (dalam tulisantersebut penulis membahas sengketa perwakafan);Menimbang, bahwa dalam pokok perkara a quo perihal itsbat nikahMajelis Hakim berpendapat perlu memperhatikan Yurisprudensi MahkamahAgung Nomor 239 K/Sip/1973 tanggal 25 November 1975 bahwapenerapan de auditu dapat dibenarkan secara eksepsional, serta hasilRakernas Mahkamah Agung R.I. tahun 2007 dan Rakerda PTA Jambi tahun2014 bahwa dalam perkara wakaf

dan nikah secara kasuistis, testimoniumde auditu (syahadah istifadhah) dapat dipergunakan sebagai alat bukti;Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor10 tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno KamarAgama Mahkamah Agung Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugasbagi Pengadilan menyatakan bahwa:Halaman 12 dari 21 putusan Nomor 321/Pdt.G/2021/PA.SbhSyahadah alistifadhah dapat dibenarkan terhadap peristiwa itsbat nikahatau ikrar wakaf yang sudah lama terjadi baik

Wakaf dan shadagah ; Dalam penjelasan Umum Undangundang Peradilan Agama pada angka 2alinea ke3 menyebutkan "Pengadilan Agama merupakan pengadilantingkat pertama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkaraperkara antara orangorang yang beragama Islam di bidang perkaraperkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan shadaqah berdasarkanhukum Islam. ' Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan adanyapenghibahan, padahal hibah tersebut adalah mengandung cacat hukum,oleh karena Alm

Wakaf dan Shodakoh.Dan untuk menguji proses peralihan hak beserta proses penerbitan hakadalah merupakan wewenang PTUN, sehingga putusan yang sekarangsesungguhnya telah melampaui batas mengadili, atas ketidakwenanganPengadilan Negeri memeriksa dan memutuskan perkara dimaksud makaHal. 14 dari 17 hal. Put. No. 502 PK/Pdt/2010peluang putusan yang telah dijatuhkan harus dianulir dan gugatanPenggugat dalam perkara No. 13/Pdt.G/2005/PN.Mjl harusnya"DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA" ;3.

Pasal 49 beserta penjelasanya pada Undang Undang Nomor 3 Tahun2006 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009tentang Peradilan Agama, yang berbunyi sebagai berikut:"Pengadilan Agamabertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang orang yang beragama Islam di bidang: a.perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infag; h.shadaqah; dan i. ekonomi syariah.Penjelasan:Yang dimaksud dengan "ekonomi syari'ah" adalah

pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA)Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara EkonomiSyariah, yang menyebutkan:1) Pasal 1 angka (4):Perkara Ekonomi Syariah adalah perkara di bidang ekonomi syariahmeliputi bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah,reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, surat berhargaberjangka syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, penggadaian syariah,dana pensiun lembaga keuangan syariah, bisnis syariah, termasuk wakaf

Undangundang nomor 50 Tahun 2009 tentang PerubahanKedua atas Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, Bahwa Pasal 49 menyebutkan Pengadilan Agama bertugas danberwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang a.perkawinan; b. waris, c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat g. infaq; h.shadaqah dan i. ekonomi syariah;Halaman 16 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Smn Bahwa yang dimaksud ekonomi

ada Muaradloh) dan bahwa peristiwa itu sudah lama terjadi;Menimbang, bahwa tentang kesaksian istifadloh ini para Imam Madzhabmemperbolehkan sebagaimana yang ditulis oleh Sayyid Sabiq dalam kitabnya yangberjudul Fiqh Sunnah Jilid 3, halaman 427, yang kini diambil alih sebagaipertimbangan majelis hakim sebagai berikut :Artinya : Ulama Syafiiyah membenarkan kebolehan kesaksian istifadloh dalammasalah nasab, kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak, kewalian,diangkatnya seseorang menjadi hakim, wakaf

Wakaf dan 7.

Sebidang tanah yang terletak di Belakang Mesjid Nurul Hikmah (Kebunjeruk nipis, jeruk manis) Desa Tabu Darat Hilir RT. 006 RW. 003Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, yangberbatasan dengan :Sebelah Utara dengan Tanah Supriadi, Lebar 29,7 MSebelah Selatan dengan Tanah Wa ljau ( Wakaf ), Lebar 53,1MSebelah Barat dengan tanah Juhanah, Panjang 184,2 MSebelah Timur dengan tanah Asnah, Panjang 184,2 Mc.

O06 RW. 003 KecamatanLabuan Amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, yang berbatasandengan : Sebelah Utara dengan Tanah Supriadi, Lebar 29,7 M Sebelah Selatan dengan Tanah Wa ljau ( Wakaf ), Lebar 53,1M Sebelah Barat dengan tanah Juhanah, Panjang 184,2 M Sebelah Timur dengan tanah Asnah, Panjang 184,2 M.

Manggar Gang Wakaf,Kelurahan Gebang, Kecamatan Patrang,Kabupaten Jember, berdasarkan SuratKuasa Khusus tertanggal 15 Nopember2011 telah memberikan kuasa kepadaICHWAN NOOR CHOLIS, S.H, Advokat = /Pengacara beralamat kantor di Jl.Merapi No.5, Ujung Barat Semeru 10,Kelurahan Sumbersari, KecamatanSumbersari, Kabupaten Jember, semulaPenggugat Konpensi / TergugatRekonpensi sekarang disebut PenggugatKonpensi / Tergugat Rekonpensi /Pembanding ;MELAWANRINDA WIDYA TANTI binti SASTRIYADI, umur 30 tahun,agama

Dan Para 19Penggugat menyatakan tidak persengketakan tanah wakaf tersebut, tapimenyatakan sebagai tanah asset / kekayaan yang sah dari Masjid Kopang Dusun Otak Desa ; Adapun seluruh tanah sawah warisan peninggalan almarhum LALUHUSEN bersama INAQ BONTAR ALIAS Hjh. SITI AMINAH tersebutterletak di satu lokasi masingmasing di Subak Puyung, Dusun Otak Desa,Desa Puyung, kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, denganbatasbatas sandingan sebagai berikut : Sebelah Utara Tanah H.

Adalah telah diwakafkansebagai lokasi / tempat dibangunnya Masjid Kopang DusunOtak Desa, Desa Puyung dalam hal ini Para Penggugatmenyatakan tidak mempersengketakan tanah wakaf tersebut,sehingga dengan dimikian kiranya dalam perkara ini dapatdikuatkan atau dinyatakan sebagai tanah inventaris kekayaan(asset) Masjid Kopang, Dusun Otak Desa, Desa Puyung ;12 Bahwa, secara formil untuk melengkapi subyek hukum gugatanini dan setelah mengajak Para Turut Tergugat untuk melakukangugatan samasama sebagai Penggugat

Dan Para Penggugat menyatakan tidakmempersengketakan tanah wakaf tersebut, tetapi sebagai tanah asset/ kekayaan yang sah dari Masjid Kopang Dusun Otak Desa ......

,akan tetapi Para Penggugat tetap menjadikan Pengurus NazirPuyung sebagai Subyek Hukum dalam gugatan Para Penggugat tersebut dan seharusnya apabila Pengurus Nazir digugat makaPewakifnya juga harus digugat sebagai pihak yang melakukanwakaf atas tanah yang diwakafkan tersebut, di samping itu jugauntuk diketahui terhadap tanah wakaf tersebut bahwa yangmewakafkan (Pewakifnya) bukanlah Lalu Husen akan tetapi Amaqsahwan alias Haji Sahwan dengan SHM No. 377/1993, dan untuksubyek hukum Tergugat 24 Sudirman

atas tanah yangdiwakafkan tersebut, dan disamping itu juga untuk diketahui terhadaptanah wakaf tersebut bahwa yang mewakafkan (Pewakifnya) bukanlahLalu Husen akan tetapi Amaq Sahwan alias Haji Sahwan dengan SHMNo. 377/1993, dan sepengetahuan Tergugat 1, 2,3, 4,9, 10, 11, 12,15, dan 21 di Dusun Otak Desa tidak ada Masjid yang bernama MasjidHalaman 55 dari 64 halaman Putusan Nomor : 0555/Pdt.G/2012/PA.PRA.561112Kopang melainkan bernama Masjid NURUL QULUM Otak Desa,Desa Puyung ; Bahwa terhadap dalil

Sabon;e Selatan berbatas dengan tanah Kel, Mantri Marzuk1;e Timur berbatas dengan tanah Wakaf/Mesjid Uteuen Raya:;e Barat berbatas dengan Parit Jalan;9101 (satu) petak tanah yang terletak di Gampong Uteuen Raya, Dusun Imum MudaRakyat, Kecamatan Peusangan Selatan, Kabupaten Bireuen, dengan batasbatasnya :Utara berbatas dengan tanah M.

Ali Gani:;Selatan berbatas dengan tanah Nurdin Puteh/tanah Wakaf Mesjid Pulo Panyang;Timur berbatas dengan tanah Mesjid Ulee Jalan;Barat berbatas dengan tanah kebun Kel. A. Rahman, tanah Kel. Ibrahim Ismaildan tanah sawah Tgk. Nurdin Puteh;1 (satu) petak tanah yang letaknya di Dusun Imum Muda Rakyat, Gampong UteuenRaya, Kecamatan Peusangan Selatan, Kabupaten Bireuen, dengan batasbatasnya :Utara berbatas dengan tanah Kel. Ibrahim Ismail ;e Selatan berbatas dengan tanah milik Kel.

Utoeh Adam;e Timur berbatas dengan tanah Wakaf Mesjid Uteuen Raya;e Barat berbatas dengan tanah Mahyeddin Abu Bakar;e Bahwa objek terperkara yang tersebut pada angka 4 (empat) huruf a, b, c, d, e,dan f dan angka 5 (lima), 6 (enam), 7 (tujuh), 8 (delapan), 9 (sembilan), dan 10(sepuluh) saat ini adalah dalam penguasaan para Tergugat III (Ainol Mardhiah)dan harga per meter ditaksir Rp. 150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah), danuntuk objek tersebut ditetapkan sebagai objek terperkara; e Bahwa sebelum

Daud dan saksi tidak mengetahui atasdasar apa dikuasainya;Bahwa objek nomor 10 yaitu 1 (satu) petak tanah sawah dengan batasbatasnya adalahUtara berbatas dengan tanah sawah Ibrahim Ismail, Selatan dengan tanah sawah UtohAdam, Timur dengan tanah wakaf Mesjid Uteun Raya, Barat dengan tanah sawahMahyiddin Abu Bakar;Hal 39 dari 59 Hal Put. No. 166/Pdt.G/2010/MSBire Bahwa tanah tersebut masih ada sampai sekarang dan setahu saksi tanah tersebut belumdifaraidhkan kepada ahli waris Peutua Ben Tgk.

Dahlan Gapi, Selatan dengan Rel Kereta Api, Timur dengan tanahsawah Daud Adam, dan Barat dengan Irigasi;Bahwa setahu saksi yang menguasai tanah tersebut adalah bapak Leman orang DesaGeulanggang Labu dan sudah dibangun toko diatasnya;Bahwa saksi tidak kenal dengan bapak Leman tersebut;Bahwa saksi tidak mengetahui atas dasar apa bapak Leman menguasai tanah tersebut;Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah tersebut sudah dipindah tangankan ataudijual, hibah, atau wakaf, tapi yang jelas tanah tersebut

Mlonggo, diberi tanda TI4 ;5 Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi danBangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2015 atas nama wajib pajak MasripahHJ RT 04 RW O1 Jambu Barat Jepara, diberi tanda TI5 ;6 Foto copy Buku Tanah Hak Milik No. 2460 / Wakaf Desa Jambu, atas namapemegang hak . H. Achmad Rowi (Nadzir Ketua I), 2. Sahli Pradoyo (Ketua II),3. Drs. Sugiwanto Sekretaris, 4. H. Ali Shahih Bendahara, 5. H.

Anwar Pembantu,diberi tanda TI6 ;7 Foto copy Salinan Akta Ikrar Wakaf Nomor : W.2/65/09/V/Tahun 1991 tanggal 811 1411 H atau tanggal 22 Mei 1991 M, diberi tanda TI7 ;Hal. 29 dari 66 hal. Putusan Perdata No. 03/Pdt.G/2015/PN.JpaFoto copy Buku Tanah Hak Milik No.1854 Desa Jambu atas nama pemegang hakNochin Jimin Ds. Jambu Kec.

Anwar Pembantu, dengan batasbatas sebagaimana tertuang dalam Gambar Situasi Nomor : 4810/1991 yaitu Utara: Saluran, Timur : Mariyah, Selatan : Taifuri, Barat : Masripah, bukti TI6 adalahmerupakan kelanjutan dari bukti TI7 ;Menimbang, bahwa bukti yang diberi tanda TI7 yaitu foto copy SalinanAkta Ikrar Wakaf Nomor : W.2/65/09/V/Tahun 1991 tanggal 8 11 1411 H atautanggal 22 Mei 1991 M, bukti TI7 tersebut dibuat oleh dan dihadapan Pejabatyang berwenang untuk itu yaitu Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf

Kantor UrusanAgama (KUA) Kecamatan Mlonggo, dengan demikian apa yang tertuangdidalamnya harus dianggap benar ;Menimbang, bahwa bukti TI7 kemudian ditindak lanjuti dengandidaftarkan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara ;Menimbang, bahwa apabila dicermati bukti TI7 yaitu Ikrar Wakaf atastanah sawah C 12 Persil 4 S.I dilakukan pada tanggal 22 Mei 1991 (bukti TI7)kemudian didaftarkan di Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara tanggal 3011992 ;Hal. 55 dari 66 hal.

karena hanya mendengardari cerita Nochin, namun mengenai wakaf hal tersebut sesuai dengan bukti TI6dan TI7 yang membuktikan bahwa benar ada wakaf atas tanah sawah ;Menimbang, bahwa saksi keempat yang diajukan oleh para Tergugatbernama Asropah menerangkan dipersidangan bahwa Saksi adalah anaknya H.Muhtadi yang mempunyai tanah sawah di Blok Bulak yang luasnya + 800 m2yang dijual kepada Masripah istri Nochin pada tahun 1991 dan Saksi Asropahtahu hal tersebut dari cerita bapak Saksi ;Menimbang, bahwa

Terdapat beberapa Rumah Kayu Milik Tergugat B.DALIL GUGATAN1Bahwa Antara Penggugat dengan Para Tergugat tidaklah sekaum dan tidak sehartapusaka .Bahwa Harta Sengketa /Objek Perkara baik tumpak 1 ( Satu ) maupun Tumpak 2(dua ) adalah Harta Pusaka Tinggi dalam kaum Penggugat ,yang diwarisi secaraturun temurun .Bahwa Objek Perkara Tumpak 1 ( satu ) dahulunya merupakan satu kesatuandengan Tanah Yang Penggugat Wakafkan untuk mesjid Nurul Ihksan Desa TigoLurah Koto Anau berdasarkan Akta Pengganti Ikrar Wakaf

diberi tanda P.III;4 Foto copy Surat Pernyataan tanggal 2 September 1962 yang telah diberi materaisecukupnya kemudian setelah disesuaikan dengan yang aslinya ternyata cocok sesuaidengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.IV;Putusan Perdata Nomor 23/Pdt.G/2014/PN Kbr Halaman 15 dari 57 Halaman.16101112Foto copy Surat Pengakuan yang dibuat di Koto Anau tertanggal 18 Oktober 1962yang telah diberi materai secukupnya namun ternyata aslinya tidak ada selanjutnyadiberi tanda P.V;Foto copy Surat Keterangan Wakaf

VII;Foto copy Surat Keterangan Wakaf tertanggal 18 Desember 1985 yang telah diberimaterai secukupnya namun ternyata aslinya tidak ada, selanjutnya diberi tanda P.IX;Foto copy Surat Keterangan yang dibuat di Koto Anau tertanggal 21 Juli 1975 yangtelah diberi materai secukupnya kemudian setelah disesuaikan dengan yang aslinyaternyata cocok sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.X;Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 6 Desa Air Angek Koto Anau nama pemegang hakWarnelis yang telah diberi materai

secukupnya namun ternyata aslinya tidak ada,selanjutnya diberi tanda P.XI;Foto copy Sertifikat Hak Milik Wakaf No. 4 Desa Tigo Lurah Koto Anau tertanggal 12Mei 1992 yang telah diberi materai secukupnya namun ternyata aslinya tidak ada,selanjutnya diberi tanda P.XII;Menimbang, bahwa foto copy surat bukti PI s/d PXII diatas telah bermateraicukup, dan dipersidangan telah pula dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai,sehingga bukti suratsurat tersebut akan dipertimbangkan dalam putusan ini, kecuali

Penggugat melalui KuasaHukumnya adalah sebagai berikut:1 Bahwa Antara Penggugat dengan Para Tergugat tidaklah sekaum dan tidak sehartapusaka .2 Bahwa Harta Sengketa /Objek Perkara baik tumpak 1 ( Satu ) maupun Tumpak 2(dua ) adalah Harta Pusaka Tinggi dalam kaum Penggugat ,yang diwarisi secaraturun temurun .3 Bahwa Objek Perkara Tumpak ( satu ) dahulunya merupakan satu kesatuandengan Tanah Yang Penggugat Wakafkan untuk mesjid Nurul Ihksan Desa TigoLurah Koto Anau berdasarkan Akta Pengganti Ikrar Wakaf

penerapan hukum yang keliru;Bahwa terlebih lagi Judex Facti mengambil alih dan menguatkan PutusanPengadilan Negeri Surabaya yang pada intinya menolak gugatan dari Para PemohonKasasi dan begitu saja mengabulkan gugatan rekonvensi dari Termohon Kasasisedangkan gugatan rekonvensi dari Termohon Kasasi terdapat kecacatan perihalsyaratsyarat formil gugatan, yaitu mengenai:a Salah Letak (Error in Objecto);13Bahwa, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimanabukti T6 = Sertipikat Tanah Wakaf

Nomor 28 yang diajukan dipersidanganoleh Termohon Kasasi, bahwa oleh Judex Facti, oleh karena fakta hukum bahwaobjek sengketa yang diakui oleh Termohon Kasasi adalah miliknya, senyatanyaobjek sengketa tersebut adalah tanah negara yang sekarang sebagai irigasi/saluran air dan atau dipergunakan untuk bahu jalan setempat dikenal dengannama Jalan Kenjeran THP, Kelurahan Kenjeran, Kecamatan Bulak, KotaSurabaya;Bahwa sebagaimana bukti T6 = Sertipikat Tanah Wakaf Nomor 28 yangdimiliki oleh Termohon Kasasi

demikian gugatan rekonvensi yang diajukan oleh TermohonKasasi adalah salah letak (error in objecto), oleh karenanya gugatan rekonvensidari Termohon Kasasi adalah patut untuk ditolak seluruhnya atau setidaktidaknya dapat dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk veerklaard);b BatasBatas Tidak Jelas:Bahwa sebagaimana diketahui bersama bahwa di dalam gugatan rekonvensi yangdiajukan oleh Termohon Kasasi sama sekali tidak menyebutkan perihal batasbatas tanah yang diterbitkan Sertipikat Tanah Wakaf

dimanaberdasarkan Pasal 25 ayat (3) Undangundang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman, Peradilan Agama berwenang memeriksa,mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara antara orangorang yangberagama islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan,dan berdasarkan Pasal 49 Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 tentangperubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,menyatakan: bidang sengketa yang menjadi kewenangan PeradilanAgama adalah: perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf

SITI CHOTIJAH berikut pelaksananya berdasarkanketentuan Pasal 49 huruf b Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 perubahanatas Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,merupakan perkara yang masuk dalam kualifikasi sengketa WARIS yangmenjadi kewenangan PENGADILAN AGAMA;Pasal 49 menyatakan:Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yangberagama Islam di bidang:a. perkawinan;b. waris;c. wasiat;d. hibah;e. wakaf;f.

Ketentuan Pasal 49 UndangUndang No 3 tahun 2006 tentangperubahan atas UU no 7 tahun 1989 tentang peradilan agama, yang padapokoknya menyatakan bahwa Pengadilan agama bertugas dan berwenangmemeriksa memutus dan menyelesaikan perkara tingkat pertama antaraorangorang beragama islam di bidang :Perkawinan;Waris;Halaman 26 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN LhtWasiat;Hibah;Wakaf;Zakat;Infak;Shadagah;Ekonomi syariah;2.

Yurisprudensi Putusan MA RI No.1321 K/Pdt/1993, tanggal 26 Januari 1994:Sejak UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agamaberlaku, Pengadilan Negeri tidak lagi berwenang memeriksa dan mengadiliPerkara Perkawinan, warisan, Wasiat, Hibah, wakaf dan ShadaqahMenimbang, bahwa dari apa yang telah didalilkan oleh para Penggugatsebagaimana dalam surat Gugatannya serta Jawaban dari pihak Tergugatdihubungkan dengan ketentuan peraturan perundangundangan sertayurisprudensi yang telah diuraikan ditaas

orangtua Tergugat rumah tangga rukun damai selama satu orang anak,lalu terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat minta uang atauemas Penggugat untuk Tergugat membeli ganja, Penggugat tidak memberikanTergugat marah serta memukul Penggugat dengan cara dikurung dalam kamar,lalu didamaikan orangtua Desa, serta aman selama 6 bulan, setelah itu terjadilagi perselisihan namun Penggugat tetapbersabar; 272222 2 22 22a nnn nn nnn nnn nnnBahwa pada tahun 2010 Penggugat pindah rumah ke atas tanah wakaf

perjanjian kepada prinsipprinsip syari'iah yangdi rumuskan di dalam fatwa DSN.Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama, ditegaskan bahwa : "Pengadilan AgamaPutusan Nomor 197/Pdt.G/2018/PTA.Smglembar 8 dari 17 halamanbertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang:perkawinan; waris; wasiat; hibah; wakaf

UndangUndang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan AlternatifPenyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3872);10.UndangUndang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889);11.UndangUndang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, TambahanLembaran Negara

Fotokopi Surat Pernyataan Wakaf atas nama Marjuk, ternyata cocok denganaslinya (bukti P.8);9. Fotokopi Surat Pernyataan Wakaf atas nama Junah, ternyata cocok dengan aslinya (P.9);Bahwa para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dantelah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu:1. SAKSI I, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,tempat kediaman di Kota Jakarta Selatan, yang menyatakan sebagaiberikut:Halaman 4 dari 13 halaman.

Menurut Wahbah Zuhaili keterangan saksi yang bersifatistifadhah/testimonium de auditu, dapat dijadikan alat bukti dalam persoalanpernikahan (in casu itsbat nikah), dan pendapat tersebut diambil alin menjadipendapat Hakim dalam pertimbangan hukum putusan ini, sebagaimanaterdapat di dalam AlFigh AlIslamiy Wa Adillatuh juz 8, halaman 171kesaksian istifadhah (testimonium de auditu) dapat diterima dalam perkaranasab, telah terjadinya pernikahan, cerita tentang kematian seseorang,kepemilikan, wakaf, perwalian

Lingkungan Peradilan Agama,halaman 396 yaitu kalau memang syahadah alistifadhah ini ternyata secarasangkil dan mangkus berperan dalam mewujudkan penegakan hukum yangberasaskan keadilan, kebenaran dan kejujuran, rasanya tidak salah kalauJangkauan penerapannya dapat dielaborasi kepada bidang sengketa yanglainnya (dalam tulisan tersebut penulis membahas sengketa perwakafan);Menimbang, bahwa Hakim berpendapat juga perlu memperhatikan hasilRakernas Mahkamah Agung R.1. tahun 2007 bahwa dalam perkara wakaf