Ditemukan 17962 data
17 — 1
Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan AtasUndangundang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama:Pasal 49Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yangberagama Islam di bidang:a. perkawinan;b. waris;Cc. wasiat;d. hibah;e. wakaf;f. zakat;g. infaq;h. shadaqah; dani. ekonomi syari'ah.Penjelasan Pasal 49 huruf (b)Yang dimaksud dengan waris adalah penentuan siapa yang menjadiahli waris, penentuan mengenai harta
143 — 35
Dude;
Sebelah Barat dengan tanah Teja;
- Menyatakan Akta Hibah Nomor 669/2016 yang dibuat oleh Notaris Syahruddin, SH tanggal 18 Oktober 2016 tidak berkekuatan hukum;
- Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan tanah wakaf tersebut seperti semula tanpa paksaan dan secara sukarela;
Memerintahkan Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.441.000,- (dua juta empat ratus empat puluh satu
68 — 18
hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya,beberapa perbuatan, meskipun masingmasing merupakan kejahatan ataupelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandangsebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan terdakwa dilakukan dengan caracarasebagai berikut : 20222 2n nnn nn nnn nnn mene enna ne nnn nn nn nen nn nen Bahwa terdakwa selaku Kepala Urusan Agama Kecamatan Kota, Kota Kedirimemiliki tugas dan wewenang sebagai berikut : > Sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf
menguntungkan diri sendiri atau oranglain secara melawan hukum, atau menyalahgunakan kekuasaannya memaksaseseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayarandengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri,beberapa perbuatan, meskipun masingmasing merupakan kejahatan ataupelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandangsebagai satu perbuatan berlanjut perobuatan terdakwa dilakukan dengan caracaraSebagal Derikut = = Sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf
padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan hutang,beberapa perbuatan, meskipun masingmasing merupakan kejahatan ataupelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandangsebagai satu perbuatan berlanjut perobuatan terdakwa dilakukan dengan caracarasebagai berikut : 200222222 ne nen nn nn anne enna nn nen nnn nn nen nn eens Bahwa terdakwa selaku Kepala Urusan Agama Kecamatan Kota, Kota Kedirimemiliki tugas dan wewenang sebagai berikut : > Sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf
80 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa atas dasar gugatan Para Penggugat selaku ahli waris sah,menguasai/memiliki 2 (dua) bidang tanah seperti posita poin 2 dan positapoin 3 tersebut di atas, berdasarkan Surat Akite Tulisan ArabMelayu tanggal28 Januari 1909, terdapat 1 (satu) buah rumah/wakaf di atas tanah tersebutserta 1 (satu) bidang pekarangan, terletak masingmasing sebagai berikut4.1.
Jahra binti Muhammad Tarif, di atas tanahterdapat rumah tua dan wakaf Muhammad Tarif bin Boedjang;4.2.
Menyatakan sah dan berharga menurut hukum memiliki/menguasai 2 (dua)sebidang tanah hak milik adat, berikut di atas tanah tersebut terdapat 2 (dua)bangunan rumah tua serta wakaf peninggalan Muhammad Tarif bin Boejang(almarhum), berdasarkan Surat Akite Wallahu Khairusysyahidin adanyaPontianak, 6 pada Al Muharram 1327 berbetulan pada 28 Januari 1909.Nomor 01SAM/2005/PA.Ptk Pontianak, 31 Januari 2005 lsi salinan daritulisan huruf Arab Melayu ke tulisan latin.
Terbanding/Tergugat : KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA KAB. BOMBANA Cq KEPALA KANTOR DEP. AGAMA KABUPATEN BOMBANA
Terbanding/Tergugat : BUPATI selaku Pimpinan Daerah Otonom
87 — 29
SUltraSebelah Selatan dengan Jalan Banteng (dahulu)dengan Jalan Reteno;Sebelah Barat dengan Jalan Ahmad Yani (dahulu)dengan Jalan Raya;Adalah tanah milik Penggugat yang diperolehsecara mewaris dari Nure (ayahnya) selakupemilik tanah asal;3.Menyatakan Tergugat I/Terbanding melakukanperbuatan melawan hukum melanggar pasal 2 UUNo.51 PRP Tahun 1960 karena secara faktualmemakai tanah tanpa ijin dari yang berhakserta menerbitkan Akta Wakaf dan Ikrar Wakafyang non prosedural dan bukan dari pemiliktanah
19 — 4
memeriksa, mengadili,memutus, dan menyelesaikan perkara antara orangorang yang beragamaIslam sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;Bahwa Pasal 49 UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 TentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang PeradilanAgama secara tegas menyatakan bahwa: Pengadilan agama bertugas danberwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan, b.waris, Cc. wasiat, d. hibah, e. wakaf
23 — 1
Wakaf Rt. 25 Kel. 34 Ulu Kec.
24 — 5
dari 9 Bahwa, ternyata anaknya tersebut, saat ini belum berusia 21 tahun,maka menurut hukum anaknya tersebut termasuk golongan anakyang belum dewasa. oleh karenanya mereka masih dalamkekuasaan orang tuanya yang dalam hal ini adalah Pemohon, makasegala perbuatan hukum harus diwakili oleh orang tuanya(Pemohon) tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut,ternyata maksud Pemohon untuk menjadi wali terhadap anak tersebutadalah sematamata untuk kepentingan mengurus penjualan tanahuntuk wakaf
1.Musrang bin Haba
2.Hj. Diana binti Hasan
23 — 8
pokok para Pemohon mengajukan permohonanpenetapan asal usul anak terhadap anak bernama Alya Ramadhani binti Musrang(umur 6 tahun), adalah anak kandung hasil perkawinan para Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang UndangNomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama mempunyai tugas dan wewenang untuk menerima,memeriksa, dan mengadili perkaraperkara tertentu antara orangorang yangberagama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wakaf
215 — 131
Tentang Sengketa Warisan.Harus juga dipertimbangkan apakah sebenarnya gugatanini sengketa warisan atau tidak ;Bagi mereka yang beragama Islam, dengan berlakunyaUndang Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,Peradilan Umum tidak berwenang lagi untuk memeriksa danmengadili perkara perkawinan, pewarisan wasiat, hibah,wakaf dan sedekah sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) UndangUndang tersebut. Jadi sengketa pembagian warisan merupakanyuridiksi Peradilan Agama ;.
34 — 9
memeriksa, mengadili,memutus, dan menyelesaikan perkara antara orangorang yang beragamaIslam sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;Bahwa Pasal 49 UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 TentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang PeradilanAgama secara tegas menyatakan bahwa: Pengadilan agama bertugas danberwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan, b.waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf
85 — 26
No. 299/Pdt.G/2016/PTA.Smgorangorang yang beragama Islam di bidang : a. perkawinan; b. kewarisan,wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam; c. wakaf danshadagqah.
22 — 8
sebagaimana padadalildalil permohonan a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1)UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, yangmenegaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenangmemeriksa, memutus dan menyelesaikan perkaraperkara ditingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam dibidang : (a).perkawinan, (b). waris, (Cc). wasiat, (d). hibah, (e). wakaf
Hj SUMIATI I SPd
88 — 12
Wakaf dan shadaqah;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (2) UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa bidang perkawinansebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a ialah halhal yang diatur dalam atauberdasarkan undangundnag mengenai perkawinan yang berlaku.
66 — 17
Menurut Wahbah Zuhaili keterangan saksi yang bersifatistifadhah/testimonium de auditu, dapat dijadikan alat bukti dalam persoalanpernikahan (in cassu pengesahan nikah), dan pendapat tersebut diambil alihmenjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum putusan ini,sebagaimana terdapat di dalam AlFigh AlIslamiy Wa Adillatuh juz 8, halaman171 kesaksian istifadhah (testimonium de auditu) dapat diterima dalam perkaranasab, telah teradinya pernikahan, cerita tentang kematian seseorang,kepemilikan, wakaf
alistifadhah ini ternyatasecara sangkil dan mangkus berperan dalam mewujudkan penegakan hukumyang berasaskan keadilan, kebenaran dan kejujuran, rasanya tidak salah kalaujJangkauan penerapannya dapat dielaborasi kepada bidang sengketa yanglainnya (dalam tulisan tersebut penulis membahas sengketa perwakafan),Halaman 12 dari 17 Halaman Putusan Nomor 362/Pdt.G/2019/PA.PykMenimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu memperhatikanhasil Rakernas Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2007 bahwadalam perkara wakaf
18 — 3
diyakinikebenaran kesaksiannya itu, dengan syarat bahwa persaksian yangdiberikannya Itu tidak disangkal (tidak ada muarodhoh) dan bahwva peristive itusudah lama terjadi";Menimbang, bahwa sesuai pendapat Sayyid Sabiq dalam KitabFiqhussunnah jilid 3 halaman 332 yang diambil alin sebagai pendapat majelishakim dinyatakan yang artinya bahwa Ulama' Syafi'iyah membenarkankebolehan kesaksian istifadhoh dalam masalah nasab, kelahiran, kematian,merdekanya budak, kewalian, diangkatnya seseorang menjadi Hakim, wakaf
(Selanjutnya) Imam Ahmad dansebagian Syafi'iyah berpendapat ada tujuh hal yang diperbolehkan kesaksianHal.15 dari 19.Put.No.0477/Pdt.G/2017/PA Prob.istifadhoh didalamnya yaitu nikah, nasab, kematian, merdekanya seorangbudak, kewalian, wakaf dan miliknya seseorang ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, makakesaksian saksisaksi para Pemohon tersebut dapat disusun persangkaanhakim sesuai dengan ketentuan pasal 173 HIR dan pasal 1922 KUH Perdata,bahwa ijab gobul atau akad nikah
1.Septi Indriastuti Majid binti H Sigit Hariyadi
2.Agnes Putriana Chakim binti H Sigit Hariyadi
Tergugat:
1.Pemerintah RI Cq Kepala BPN Pusat Jakarta Cq Kepala BPN Prop JATENG Cq Kepala Kantor Pertanahan KAB Klaten
2.Sigit Hariyadi bin H.Suyuti
3.Santoso Budi Raharjo bin H.Suyuti
4.PD.BPR BANK KLATEN
153 — 41
Wakaf; f. Zakat; g. Infaq; h. Shadagoh; dan i. EkonomiSyariah.Bahwa oleh karena tehadap obyek sengketa merupakan pembatalanhibah, maka berdasarkan ketentuan Undangundang sebagaimanadiatas secara tegas dan jelas Pengadilan Negeri Klaten tidakberwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara Nomor:72/Pdt.G/2018/PN.KIn dengan obyek pembatalan hibah.2.
identitasPara Pihak baik Para Penggugat maupun Para Tergugat terutama Tergugat II danTergugat III yang menurut Para Penggugat mempunyai hubungan hukum berupapemberian hibah dari Tergugat II kepada Tergugat III maka sesuai dengan Pasal49 UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama yangmenyatakan Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutusdan menyelesaikan sengketa perkara ditingkat pertama antara orangorang yangberagama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf
52 — 7
tersebut bersifat /stifadhah/Testimonium De Auditu, namunke re orang saksi Pemohon dan Pemohon Il tersebut dapatetka ala IE ol kti dalam persoalan pernikahan in cassu itsbat nikah, danendapatEeAa Bit diambil alih menjadi pendapat majelis dalam pertimbangan car Pee en ini, sebagaimana terdapat di dalam AlFigh ALIslamiy WaAdillatah juz 8, halaman 171 kesaksian istifadhah (testimonium de auditu)dapat diterima dalam perkara nasab, telah terjadinya pemikahan, cerita tentangkematian seseorang, kepemilikan, wakaf
Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2016/PA.Mab. ne secara sangkil dan mangkus berperan dalam mewujudkan penegakan hukumyang berasaskan keadilan, kebenaran dan kejujuran, rasanya tidak salah kalaujangkauan penerapannya dapat dielaborasi kepada bidang sengketa yang lainnya (dalam tulisan tersebut penulis membahas sengketa perwakafan):Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu memperhatikanhasil Rakernas Mahkamah Agung R.. tahun 2007 dan Rakerda PTA Jambitahun 2014 bahwa dalam perkara wakaf dan nikah secara
40 — 13
Wakaf 2 Kel.Sunggal Kec. Medan Sunggal atau setidaktidaknya disuatu tempat yang masih termasukdalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, Percobaan atau pemufakataan jahatTanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadiperantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika GolonganTI bukan tanaman jenis sabusabu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagaiberikut: 272222 2222 n nnn nn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnnwooeeeee Bahwa sebelumnya saksi RT.
Wakaf 2 Kel.Sunggal Kec. Medan Sunggal atau setidaktidaknya disuatu tempat yang masih termasukdalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, Percobaan atau pemufakatan jahatTanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakanNarkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabusabu, yang dilakukan Terdakwadengan cara sebagai berikut: wonneeee Bahwa sebelumnya saksi RT.
ABDURACHMAN H. YUSUF
Tergugat:
1.KAHARUDIN AHMAD LAGO
2.SITI SAIDAH
3.RISNAWATI
4.NUR KOMARIAH
Turut Tergugat:
LURAH KOTA RAJA
63 — 0
sengketa sebidang tanah seluas kurang lebih 222 (dua ratus dua puluh dua) meter persegi dan diatas tanah tersebut terletak sebuah bangunan rumah permanen yang terletak di Jalan Bakti RT/RW: 002/001 Kelurahan Kota Raja Kecamatan Ende Utara Kabupaten Ende, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan setapak/saluran air;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Pekarangan Rumah Bapak Makasar Nggiri;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Wakaf