Ditemukan 1257817 data
51 — 8
yang berlaku di dalam masyarakat sehingga oleh karenanyapetitum ke2 (dua) dari permohonan tersebut patut untuk dikabulkan denganperbaikan amar;Menimbang, bahwa terhadap petitum ke3 (tiga) Pemohon agar Hakimmemerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Patiuntuk mencatat tentang penggantian nama Pemohon akan dipertimbangkansebagai berikut;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) UndangUndangNomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo UndangundangNomor 24 tahun 2013
Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil;Menimbang, bahwa dari bunyi ketentuan Pasal 52 ayat (2) tersebutdiatas, jelas bahwa yang wajib melaporkan adanya perubahan nama tersebutkepada Instansi Pelaksana Pencatatan Sipil adalah penduduk yangbersangkutan yang telah mengajukan permohonan perubahan nama, yangdalam perkara a quo adalah Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (8) UndangUndangNomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo UndangundangNomor 24 tahun 2013
membuktikansebagian dalil permohonannya dan terhadap permohonan dimaksud juga tidakbertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, sehingga permohonanPemohon tersebut cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan sebagian;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telahdikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata (HIR) kepadaPemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam perkara iniyang besarnya akan ditentukan nantinya dalam amar penetapan ini;Memperhatikan, Undangundang Nomor 24 Tahun 2013
1.Ahmat Sholeh
2.JANIRAH
35 — 11
Paulus Junaedi Kristianto
88 — 5
1.MA'ANA ABDUL AZIS
2.MAÃÂNA ABDUL AZIS
57 — 22
96 — 13
RINA HARYATI yang telah mendapatkan ijin dari Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi berdasarkan Surat Penetapan Nomor: 95/ KI/ 2013/ PN. Pwi. tertanggal 29 Juli 2013; ---------------------yang selanjutnya disebut sebagai ------------------ PENGGUGAT;-------------------------------- LAWAN -----------------------1. PT.Bank Mayapada Berkedudukan di JAKARTA c.q. PT. Bank Mayapada Internasional, Tbk. Unit MMU Purwodadi, Jl.
., dan Kurnia Singarimbun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 056/ SK-BMI-MMU/ V/ 2013, tanggal 06 Mei 2013, yang telah didaftarkan di Buku Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor: 48/ SK. Khusus/ 2013/ PN. Pwi., tanggal 24 Juni 2013; -----------------------------Yang selanjutnya disebut sebagai ------------------ TERGUGAT I;2.Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Keuangan RI di Jakarta, cq. Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara Pusat di Jakarta, cq.
15/Pdt.G/2013/PN.Pwi
RINAHARYATI yang telah mendapatkan ijin dari KetuaPengadilan Negeri Purwodadi berdasarkan SuratPenetapan Nomor: 95/ KI/ 2013/ PN. Pwi.tertanggal 29 Juli 2013; yang selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;1. PT.Bank Mayapada Berkedudukan di JAKARTA c.q. PT. BankMayapada Internasional, Tbk. Unit MMUPurwodadi, Jl.
., danKurnia Singarimbun, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor: 056/ SKBMIMMU/ vV/2013, tanggal 06 Mei 2013, yang telahdidaftarkan di Buku Register KepaniteraanPengadilan Negeri Purwodadi Nomor: 48/SK. Khusus/ 2013/ PN. Pwi., tanggal 24Juni 2013; SHeecoere se oe seesYang selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I;2.Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Keuangan RI diJakarta, cq. Badan Urusan Piutang dan Lelang NegaraPusat di Jakarta, cq.
O1/ 2013 tertanggal 28 Desember 2012 (yangditulis 28 Desember 2013) yang dikirimkan TergugatI kepadaPenggugat tertanggal 4 Januari 2013, berisikan Penetapanhari dan tanggal Jlelang yakni hari kamis, tanggal 7Pebruari 2013 Pukul 10.00 Wib bertempat di KPKNL SemarangJl. Imam Bonjol No. 1 D GKN II Lt. 2 Semarang; 3. Bahwa, Atas Pelelangan yang tidak sah tersebut Pemenanglelangnya diduga adalah Turut Tergugat yakni V.
Pwi. tertanggal 29 Juli 2013; Untuk pihak Tergugat I, datang menghadap di persidanganMurtiana, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 056/ SKBMIMMU/ V/ 2013, tanggal 06 Mei 2013, yang telahdidaftarkan di Buku Register Kepaniteraan PengadilanNegeri Purwodadi Nomor: 48/ SK. Khusus/ 2013/ PN. Pwi.
hal mana sesuai dengan RisalahLelang No. 169/ 2013) tanggal O7 Pebruari 2013 (vide TI12)dan sebelumnya telah dilakukan pemberitahuan lelang melaluiKantor KPKNL Semarang dengan surat No. 115/ SP/ MMUMKP/ X/2012 tertanggal 25 Oktober 2012 kepada Penggugat (vide buktiTI10) serta Surat Penetapan Hari dan Tanggal Lelang No.
68 — 37
., Advokat pada Kantor Advokat NASIMATUR RAHMAH, SH.MH Dan Assiciates, beralamat di Perum Bukit Permai AB 04 Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Juli 2013, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan di bawah Nomor : 181/II/KA/PDT/2013/PN.Bpp.- tanggal 12 Juli 2013, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;
590/Pdt.P/2013/PN.Bpp
PENETAPANNomor 590/Pdt.P/2013/PN.BppDEMIKEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkaraperkaraperdata permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkarapermohonan :FAUZIAH.
., Advokat pada Kantor Advokat NASIMATURRAHMAH, SH.MH Dan Assiciates, beralamat di Perum BukitPermai AB 04 Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusustertanggal 09 Juli 2013, yang didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Negeri Balikpapan di bawah Nomor181/IVKA/PDT/2013/PN.Bpp. tanggal 12 Juli 2013, selanjutnyadisebut sebagai PEMOHON;Pengadilan Negeri tersebut ;Setelah membaca surat permohonan beserta lampirannya ;Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 Juli 2013telah mengemukakan
telah memasukiacara pembuktian ;Menimbang, bahwadalam persidangan hari Selasa tanggal 10 Desember 2013Kuasa Pemohon mengajukan permohonan penundaan persidangan sampai dengantanggal 07 Januari 2014 dengan alasan akan mengajukan saksi dari Badan PertanahanNasional Kota Balikpapan ;Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan yakni pada hariSelasa tanggal 07 Januari 2014, ternyata Kuasa Pemohon tidak hadir dipersidangan tanpaalasan yang sah ;Halaman I dari 3 Penetapan Nomor 590/Pdt.P/2013
Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 590/Pdt.P/2013/PN.Bpp.Perincian Biaya :Pendaftaran/ PNBPATK / Biaya ProsesPanggilanRedaksi PenetapanMeterai PenetapanJumlahRp. 30.000,Rp. 50.000,Rp. 300.000,Rp. 5.000,Rp. 6.000,Rp. 391.000,( Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah ).Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 590/Pdt.P/2013/PN.Bpp.
1.ADI PUTRA PAMUNGKAS
2.adi putra pamungkas aula khoirurroziqin
29 — 22
11 — 5
Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Juli 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan register Nomor 107/KS/2013/PA. Kis. tangal 15-07-2013 , telah memberikan kuasa kepada KUSYANTO, SH., Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum berkantor pada KUSYANTO, SH. & REKAN, di Jalan S.
415/Pdt.G/2013/PA. Kis
G/2013/PA.
18 — 11
Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 April 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan register Nomor 67/KS/2013/PA. Kis tanggal 17-4-2013, telah memberikan kuasa kepada KUSYANTO, SH., Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum berkantor pada KUSYANTO, SH. & REKAN, di Jalan S.
234/Pdt.G/2013/PA.Kis
Dalam hal ini berdasarkan Surat KuasaKhusus tertanggal 10 April 2013 yang telah terdaftardi Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran denganregister Nomor 67/KS/2013/PA. Kis tanggal1742013, telah memberikan kuasa kepadaKUSYANTO, SH., Advokat/Pengacara danPenasehat Hukum berkantor pada KUSYANTO,SH. & REKAN, di Jalan S.
yang terdaftar di Kepaniteraan PengadilanAgama Kisaran dengan register Nomor 234/Pdt.G/2013/PA.Kis. tanggal10042013 mengajukan permohonan cerai talak dengan dalildalilsebagai berikut:1.
BUKTI TERTULIS: Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama PEMOHON danTERMOHON Nomor Kk.02.26.3/PW.01/152/2013 tertanggal 8April 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan AgamaKecamatan Air Putin Kabupaten Batubara yang telah dinazagelendan dilegalisir serta diberi tanda (P). Setelah diteliti dandisesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinyakemudian ditandatangani oleh Hakim Ketua.B. BUKTI SAKSI:1.
G/2013/PA.Kismemenuhi ketentuan pasal 147 ayat (1) RBg. Jo.
G/2013/PA.Kismana yang menyebabkan pecahnya suatu. perkawinan.
101 — 21
Setiaki No. 30 Salatiga, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Pebruari 2013 dan telah di Daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi dengan register Nomor : 22 / SK.Khusus / 2013 / PN.Pwi, tanggal 25 Pebruari 2013 ;-----Selanjutnya disebut sebagai........Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi ;-MELAWAN1. BUPATI GROBOGAN beralamat di Jl. Gatot Subroto No. 1 Purwodadi ;------Disebut Sebagai Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonpensi ;-----------2.
Kejaksaan Negeri Purwodadi beralamat di Jalan Bhayangkara Nomor 2 Purwodadi Grobogan, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 180/681/2013 tanggal 15 Maret 2013 dan telah di Daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi dengan Register Nomor :31/ SK.Khusus / 2013 / PN.Pwi, tanggal 19 Maret 2013, dan LYDIA DEWI.SH.MH selaku Kepala Kejaksaan Negeri Purwodadi telah memberikan hak substitusinya kepada 1.SL.WIDIASTUTI.SH.MH, 2.SURYADI.SH dan 3.DJOHAR ARIFIN.SH masing-masing selaku Jaksa Pengacara
11/Pdt.G/2013/PN.Pwi
Setiaki No. 30Salatiga, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Pebruari 2013 dan telah diDaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi dengan register Nomor : 22 /SK.Khusus / 2013 / PN.Pwi, tanggal 25 Pebruari 2013 ;Selanjutnya disebut sebagai........ Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi ;MELAWAN1 BUPATI GROBOGAN beralamat di Jl. Gatot Subroto No. 1 Purwodadi ;Disebut Sebagai Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonpensi ;2 KEPALA DINAS BINA MARGA KABUPATEN GROBOGAN, beralamat diJl.
:31/ SK.Khusus / 2013 / PN.Pwi, tanggal 19 Maret 2013, dan LYDIADEWI.SH.MH selaku Kepala Kejaksaan Negeri Purwodadi telah memberikan haksubstitusinya kepada 1.SL.WIDIASTUTI.SH.MH, 2.SURYADISH dan 3.DJOHARARIFIN.SH masingmasing selaku Jaksa Pengacara Negara yang beralamat di JalanBhayangkara Nomor 2 PurwodadiGrobogan ; 22222222222Selanjutnya disebut sebagai..............
Penawangan Pengkol dan Jl.Pengkol Sedadi, berdasarkan alasanalasan yang tidak benar menurut hukum,dimana : (1) Kedua kontrak kerja konstruksi tersebut secara hukum sah, barupada saat kontrak ditandatangani yakni tanggal 7 September 2012, sehinggamasa berakhirnya kontrak baru pada tanggal 17 Januari 2013.
Pangkat /Golongan : Pembina Utama Muda Lektor Kepala (IV/C) Pekerjaan Dosen FakultasHukum Undip Semarang, Berdasarkan Surat Tugas No: 648/UN7.3.1/KP/2013 tanggal14 Juni 2013. dibawah sumpah =memberikan keterangan sebagaiberikut : e Bahwa ahli bekerja di Universitas Dipenegoro sebagai dosen di bagian Perdatakhusus Surat Perjanjian ; e Bahwa secara Tekhnis ahli tidak tahu secara detil surat perjanjian kontrak antaraCV. Abdi Manunggal Sakti dengan Pemkab.
Penawangan Pengkol, oleh karena kontrak yang tertulis tanggal 03 Agustus 2012, baruditandatangani oleh tergugat III, pada tanggal 7 September 2012, sehingga Penggugatmendalilkan kontrak kerja konstruksi tersebut secara hukum sah, pada saat kontrakditandatangani yakni tanggal 7 September 2012, sehingga masa berakhirnya kontraktersebut seharusnya pada tanggal 17 Januari 2013.
79 — 6
51/Pdt.P/2020/PN.Pti;Menimbang, bahwa berdasarkan Paragraf 10 Pencatatan PerubahanNama Pasal 53 huruf a Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentangPersyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipilmenyebutkan bahwa dalam Pencatatan perubahan nama Penduduk harusmemenuhi persyaratan yaitu Salinan Penetapan Pengadilan Negeri;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) UndangUndang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undangundang Nomor 24 tahun 2013
Abdul Rohman menjadi Wagiman di dalam dalam Kutipan AktaKelahiran anak Para Pemohon yang bernama Nur Athiatul lzzah tersebut patutuntuk dikabulkan dengan perbaikan amar;Menimbang, bahwa terhadap petitum Para Pemohon ke 3 (tiga)berdasarkan Pasal 52 ayat (2) UndangUndang Nomor 23 tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan Jo Undangundang Nomor 24 tahun 2013 tentangperubahan Undangundang Administrasi Kependudukan UU No. 23 tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya menerangkan bahwapencatatan
salinan yang sah dari Penetapan iniuntuk mencatat di dalam daftar yang disediakan untuk itu dan di pinggiranAkta Kelahiran yang bersangkutan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon telahdikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata (HIR) kepadaPara Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam perkaraini yang besarnya akan ditentukan nantinya dalam amar Penetapan ini;Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2020/PN PtiMemperhatikan, Undangundang Nomor 24 Tahun 2013
32 — 2
Perdata : TUGI RAHARJO, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Kedungwungu Rt.03 Rw.02, Desa Kedungwungu, Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan.sebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan No. 4/KI/2013/PN.Pwi tanggal 4 Pebruari 2013, dikuasakan secara insidentil kepada : MOH ROZI, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di, Dusun Kedungwungu Rt.03 Rw.02, Desa Kedungwungu, Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan.
237 / Pdt.P / 2013 / PN Pwi.
PENETAPANNomor : 237 / Pdt.P / 2013 / PN.Pwi DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Purwodadi yang memeriksa dan mengadili perkaraperdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkanpenetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :TUGI RAHARJO, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempattinggal di Dusun Kedungwungu Rt.03 Rw.02, DesaKedungwungu, Kecamatan Tegowanu, KabupatenGrobogan.sebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan No. 4/KI
/2013/PN.Pwi tanggal 4Pebruari 2013, dikuasakan secara insidentil kepada :MOH ROZI, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggaldi, Dusun Kedungwungu Rt.03 Rw.02, Desa Kedungwungu,Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan.Salanjutnya, disebut sebagai Pemohon ;Pengadilan Negeri tersebut telah,e Membaca berkas perkara dan suratsurat yang berhubungandengan perkara tersebut ;e Mendengar keterangan pemohon dan saksisaksi sertamemperhatikan suratsurat bukti yang diajukan dipersidangan ;
Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal25 Januari 2013 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriPurwodadi dengan nomor register 237/Pdt.P/2013/PN.Pwi, mengajukan halhalsebagai berikut :e Bahwa dahulu pemohon telah kawin sah di KUA Kecamatan Tegowanu,Kabupaten Grobogan pada tanggal 19 Nopember 1998;e Bahwa dalam perkawinan tersebut telah dilahirkan seorang anak lakilaki yangbernama DANU PRASTYO, lahir di Desa Kedungwungu, KecamatanTegowanu, Kabupten Grobogan
Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.181.000, (Seratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;Demikan ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Purwodadipada hari Selasa tanggal 5 Pebruari 2013, oleh kami Nur Kholida Dwiwati, SH.MH.Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Purwodadi tersebut, penetapan mana padahari itu juga diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum olehHakim tersebut dengan dibantu oleh Sri Kendar Panitera Pengganti padaPengadilan Negeri Purwodadi dengan
96 — 35
M E N E T A P K A N1.Mengabulkan Permohonan Pemohon.2.Menyatakan Sah Pengantian dan penambahan nama Pemohon yang semula tertulis / terbaca SUSI SUSANTI menjadi SUZY KARTO WIHARDJO.3.Menetapkan nama Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor 3318-LT-01042013-0100, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati, tertanggal 1 April 2013, tertulis nama Pemohon SUSI SUSANTI diganti dan ditambah menjadi SUZY KARTO WIHARDJO.4.Memerintahkan kepada
1.Nursipan
2.DARSINI
76 — 6
16 — 8
., beralamat di Desa XXXXX, Kecamatan Bacan Halmahera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 00/01/2013, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus dengan Nomor: 00/SKK/2013/PA.LBH., tanggal 25/01/2013, sebagai: Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi ; LAWANTERMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Desa XXXX, Kecamatan Kayoa, Kabupaten Halmahera Selatan, sebagai : Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi
8/Pdt.G/2013/PA.LBH
Kuasa Khusustanggal 00/01/2013, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khususdengan Nomor: 00/SKK/2013/PA.LBH., tanggal 25/01/2013, sebagai:Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi ;LAWANTERMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggaldi Desa XXXX, Kecamatan Kayoa, Kabupaten Halmahera Selatan,sebagai :* Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa
buktibukti surat dan saksisaksi di persidangan;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10Januari 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama LabuhaNomor: 8/Pdt.G/2013/PA.LBH. mengemukakan halhal sebagai berikut:1.
No. 8/Pdt.G/2013/PA.LBH.Pebruari 2013 oleh Mediator Hakim, ABDUL JARIS DAUD, SH., namun tidakberhasil merukunkan Pemohon dan Termohon;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belahpihak namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan suratpermohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon melalui Kuasanya;Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telahmengajukan jawaban sekaligus gugatan balik (rekonpensi) secara lisan yang
No. 8/Pdt.G/2013/PA.LBH.Menimbang, bahwa selain suratsurat Pemohon juga mengajukan saksisaksisebagai berikut:1.
No. 8/Pdt.G/2013/PA.LBH.Dra. NYA IBA KHWERincian Biaya Perkara : Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,Biaya Proses i Rp. 50.000,Biaya Panggilan : Rp. 610.000,Biaya Redaksi : Rp. 5.000,Biaya Meterai : Rp. 6.000,Jumlah : Rp. 701.000,(Tujuh ratus satu ribu rupiah)
15 — 9
Menyatakan perkara Register Nomor 576/Pdt.G/2013/PA-Kis yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran tanggal 4 Oktober 2013, gugur.2. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 696.000,- (enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 September 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan register Nomor 149/KS/2013 tanggal 4 Oktober 2013, telah memberikan kuasa kepada KUSYANTO, SH., Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum berkantor pada KUSYANTO, SH. & REKAN, di Jalan S.
Dalam hal ini berdasarkan Surat KuasaKhusus tertanggal 30 September 2013 yangtelah terdaftar di Kepaniteraan PengadilanAgama Kisaran dengan register Nomor 149/KS/2013 tanggal 4 Oktober 2013, telahmemberikan kuasa kepada KUSYANTO, SH.,Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukumberkantor pada KUSYANTO, SH. & REKAN,di Jalan S.
G/2013/PA.
Menyatakan perkara Register Nomor 576/Pdt.G/2013/PAKisyang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisarantanggal 4 Oktober 2013, gugur.2. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkarasebesar Rp. 696.000, (enam ratus sembilan puluh enam riburupiah);Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah MajelisHakim pada hari Senin tanggal 15 Januari 2014 Masehi, bertepatandengan tanggal 13 Rabiul Awal 1435 H, oleh kami Drs. Jakfaroni, SHsebagai Hakim Ketua, Dra. Hj. Nikmah dan Syafrul S.
G/2013/PA. Kis1. Biaya pendaftaran Rp. 30.000,2. Biaya Administrasi/ATK Rp. 50.000,3. Biaya Panggilan Rp. 605.000,4. Biaya Redaksi Rp. 5.000,5. Biaya Materai Rp. 6.000. JumlahRp. 696.000,
66 — 34
PANITIA SELEKSI NASIONAL PENERIMAAN CPNS FORMASI TENAGA HONORER KATEGORI 2 TAHUN 2013
PANITIA SELEKSINASIONAL PENERIMAAN CPNS FORMASI TENAGAHONORER KATEGORI 2 TAHUN 2013; Berkedudukan di Jl.Jenderal Sudirman Kav. 69, Jakarta Selatan;Selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT Il;Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ; TeSl@il W IGE ~ ~~ mann nen ee1.Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor:13/PENDIS/2014/PTUNSRG., Tanggal 17 Maret 2014, tentang LolosDismissal; 22222222222 2222 non ene ene cen cee ene nenPenetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor:13/PENMH
43 — 0
84 — 14
Hal ini dikarenakan adanya kealpaan atau kurangnya telitianserta pemahaman Pemohon tentang peraturan pencatatan kematian yangbersangkutan sehingga tidak diteliti saat pembuatan akta kematian;Menimbang, bahwa memperhatikan konsideran UndangUndangNomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknyamenyatakan bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukannasional, negara pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikanperlindungan
Oleh karena itu permohonan penetapankematian suami Pemohon yang dimohonkan dalam petitum nomor 2 adalahberalasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;Menimbang, bahwa petitum nomor 3 pada dasarnya merupakan tindaklanjut dari prosedur pencatatan kematian yang diatur dalam Pasal 44 UndangHalaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 49/Pat.P/2020/PN PtiUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo.UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor
166 — 58
dikeluarkan pada tanggal 3 September 2020, dan tujuanya tidakhanya terhadap surat yang dijadikan bukti dalam persidangan namun juga akandigunakan dalam Sertifikat Tanah milik Pemohon, sehingga berdasarkan faktatersebut bahwa penggantian nama bisa diperbaiki apabila tidak ada kaitanyadengan status kepemilikan atas suatu benda sedangkan dalam perkara A quokeinginan pemohon terkait dengan status kepemilikan atas suatu benda;Menimbang bahwa mengingat Ketentuan Putusan Mahkamah KonstitusiNomor 18/PUUXI/2013
tanggal 30 April 2013 yang menyatakan bahwaNegara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945pada hakekatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuanterhadap penentuan status pribadi dan status hukum agar setiap peristiwakependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesiayang berada di dalam dan atau diluar wilayah Negara Kesatuan RepublikIndonesia.
Terhadap ketentuan ini bahwa yang harus diperbaiki adalahbukan kata kelahiranya namun surat sesudahnya agar dapat tercipta tertibadministrasi;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ditolak, makakepada Pemohon akan dibebankan untuk membayar biaya yang timbuldalam permohonan ini;Memperhatikan UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan jo Undang undang No 24 tahun 2013 tentangperubahan UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan, Kitab UndangUndang