Ditemukan 11435 data
64 — 24
Hal ini dikarenakan dalam gugatanPenggugat sudah disebutkan konstruksi gugatannya berupa gugatanwanprestasi;Bahwa Pemerintah Kabupaten Sleman Cq Dinas Pekerjaan Umum danPerumahan tidak ada sangkutpautnya dalam urusan keperdataanantara Penggugat dan Tergugat termasuk tidak terbatas dalamperjanjian antara Penggugat dan Tergugat yang menjadi dasarsengketa dalam perkara a quo;Bahwa tindakan Penggugat sebagaimana dijelaskan dalam eksepsibernomor 7 bertentangan dengan prinsip partai kontrak yang digariskandalam
MEMORIS HALAWA
Tergugat:
1.KEPALA DESA SAMBULU
2.Kepala Desa Sambulu, Kec. Ulunoyo
130 — 119
Menjadi pengurus partai politik;h. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;i. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BadanPermusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan RakyatRepublik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah RepublikIndonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atauDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatanlain yang ditentukan dalam peraturan perundanganundangan;j.
92 — 28
Prinsip kontrak partai (party contract) yang digariskan Pasal1340 KUHPerdata yang menegaskan perjanjian hanya mengikat kepadapara pihak yang membuatnya, berlaku juga dalam proses penyelesaianperkara, hanya mengikat pihakpihak yang berperkara saja.
Sutarmin, S.IP
Tergugat:
Bupati Konawe Selatan
276 — 230
Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; ataud. dihukum penjara atau kurung berdasarkan putusan pengadilan yangtelah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakanpidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidanayang dilakukan dengan berencana ; Menimbang, bahwa khusus Pasal 87 ayat (4) huruf b UndangUndangNomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terjadi interpertasi hukumyang berbeda dengan kalimat dan/atau pidana umuM ; Menimbang, bahwa terkait Pasal
Asri
Tergugat:
Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan
258 — 170
Menjadi anggota dan atau pengurus partai politik ;Ayat (2) : Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)dilakukan setelah melalui sidang Komisi Kode Etik ProfesiKepolisian Negara Republik Indonesia ;Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas, Majelis Hakim berpendapatbahwa Anggota Kepolisian itu bisa diberhentikan tidak dengan hormat(PTDH) karena Meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari30 (tiga puluh) hari kerja secara berturutturut;Menimbang, bahwa selama dalam persidangan
Arif Nur Hidayat, S.H.
Terdakwa:
1.BUDIONO alias BUDI Bin SUWATNO
2.MISWANTO als WANTO Bin alm SANWIREJA
62 — 12
15.000.000, yang diberikan kepada MISWANTOdan menitipkan kendaran yaitu Uang miliknya peribadi;Bahwa 1 ( satu ) Unit Kendaran Merk Mitsubhisi, Type T 120SSNo.Pol : Z 8780WK, Warna hitam meurut pengakuan MISWANTOmilik orang tua temanya yang saat itu bersamanya;Bahwa benar tidak ada buti kuitansi / surat lainya saat menitipkan danmemberikan uang tersebut, saat itu percaya sajka kerena dirinyasamasama dagang buah karena saat itu MISWANTO bilang untukModal kulakan Buah pisang dan dirinya dapet orderan partai
118 — 55
melalui Bank ke rekening atas nama Istri Terdakwa,baru selanjutnmya perjanjian kerjasama ditandatangani ; Bahwa untuk jasa sebesar 2,5 % ( dua koma lima persen)semuanya sudah disetorkan kepada saksi Januar ;e Bahwa selain Uang Pak Januar sekitar lebih kurang Rp.1.450.000.000,(satu milyar empat ratus lima puluh juta rupiah),juga diperhitungkan Pak Januar mengambil bahanbahanbangunan ditoko Terdakwa untuk proyekproyeknya ;e Bahwa Pak Januar sering membeli bahanbahan bangunankepada toko Terdakwa dalam partai
132 — 28
Yahya Harahap, SH, dalam bukunya tersebut halaman 133134,tentang pihak yang ditarik dalam perlawanan (partai verzet) ataspenetapan eksekusi grose akta, menyebutkan: Kalau perlanananditujukan terhadap penetapan eksekusi grose akta berdasarkanketentuan pasal 224 HIR, berlaku sepenuhnya azas yang ditentukanPasal 379 Rv. Yang ditarik sebagai pihak Terlawan hanya orang yangterlibat langsung dalam penetapan. Yang terlibat langsung dalampenetapan eksekusi grose akta ialah Pemohon Eksekusi.
35 — 7
kepadaMajelis Hakim bahwa bukti P1 sampai dengan bukti P34 adalah syah danmempunyai kekuatan hukum pembuktian, maka Majelis Hakim akanmempertimbangkan sebagai berikut, bahwa Nilai kekuatan dan batas minimalpembuktian mengenai hal ini diatur dalam pasal 1875 KUHPerdata, pasal 288RBG dengan penjelasan sebagai berikut; Menimbang, bahwa nilai kekuatan pembuktian pada akta bawah tanganmelekat kekuatan pembuktian harus terpenuhinya lebih dahulu syarat formil danmateril yaitu dibuat secara sepihak atau berbentuk partai
MARZUKI
Tergugat:
KEPALA DESA BELANTING KABUPATEN LOMBOK TIMUR.
235 — 124
membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggotakeluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/ataugolongan masyarakat tertentu;e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang,barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhikeputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;g. menjadi pengurus partai
Drs. Gatot Suparno, S.H.,M.H.
Tergugat:
GUBERNUR LAMPUNG
139 — 6
Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik, d. dihukum penjaraberdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kKekuatan hukumtetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara palingsingkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan berencana ;Sehingga atas Keputusan Gubernur Lampung Nomor888/354/V1.04/2018 tanggal 7 Juni 2018 Tentang Pemberhentian TidakDengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama saudara Drs.Gatot Suparno, S.H., M.H. haruslah di batalkan, karena tidak terdapatnyaunsurunsur
46 — 7
bersama saksi ;Bahwa yang ikut ditangkap oleh Anggota Polisi Polres Bireuen pada saatdilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 09Oktober 2016 sekira pukul 20.00 WIB, bertempat disebuah rumah di DesaPante Pisang Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen adalah saksi ;Bahwa Kronologis penangkapan saksi dan Terdakwa dari awal sampaiakhir berawal pada hari Minggu 09 Oktober 2016 sekira pukul 18.00 WI,saksi dan Terdakwa pulang dari deklarasi kompanye Balon Khalili dan Tgk.Yusri dari Partai
147 — 128 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 1794 K/Pdt/2017 Dibuat secara sepihak atau berbentuk partai (sekurangkurangnya duapihak) tanpa campur tangan pejabat yang berwenang; Ditandatangani pembuat atau para pihak yang membuatnya; lsi dan tanda tangan diakui;24.Bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap dipersidangkan jelasmenunjukkan bahwa email tertanggal 20 Mei 2011 berupa LOI telahmemenuhi ketentuan syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti suratyang sah menurut ketentuan Undang Undang ITE dan ketentuan Pasal1875 KUHPerdata
MOCH. SAMSUL
Tergugat:
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA BANYULEGI, KECAMATAN DAWARBLANDONG, KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2019
148 — 151
Surat pernyataan bermaterai cukup yang dibuat danditandatangani oleh Bakal Calon Kepala Desa sendiri yangmeliputi : 1) Bertakwa kepada tuhan Yang Maha ESa;2) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia, dan BhinekaTunggal Ika;3) Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa; 4) Tidak sedang menjadi pengurus Partai Politik ataubersedia mengundurkan diri dari kepengurusan PartaiPolitik apabila yang bersangkutan menjadi Kepala Desa;5) Dalam hal Bakal Calon Kepala
MUH. ASWAD LAEMBO, SE
Tergugat:
Gubernur Sulawesi Tenggara
206 — 90
Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau;d. Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telahberkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana denganpidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yangdilakukan dengan berencana..
81 — 9
NGATINO pergimeninggalkan warung yang saat itu katanya akan mengantarkan undangan12musyawarah partai, namun sebelum Sdr. MUSTAPA dan Sdr. NGATINO pergimeninggalkan warung tersebut datang mobil patroli milik kepolisian mengamankansemua orang yang ada di warung tersebutke Polsek Long kkis ;Bahwa pada saat Sdr. BADRI menjual kupon putih atau Togel tersebut kepada Sadr.NGATINO dan Sdr. MUSTAPA posisi Sdr. BADRI berada di tengahtengah dan Sdr.MUSTAPA berada di sebelah kiri dan Sdr.
MATNAWI (Tergugat I) (br)JUMINA (Tergugat II)Kuasa Hukumnya bernama Imam Hidayat,SH.,MH.,MBL
100 — 12
yang dicatat dalam dan/atauterlampir bersama Berita Acara Sidang dipandang telah turutdipertimbangkan dalam putusan ini;Menimbang, bahwa tidak ada lagi yang diajukan oleh para pihak danmohon putusan;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMDalam KonpensiDalam EksepsiMenimbang, bahwa bersama surat jawabannya, para Tergugat telahmengajukan eksepsi atas surat gugatan tersebut;Menimbang, bahwa pokokpokok materieksepsi para Tergugat adalahPutusan Nomor 1/Pdt.G/2014/PN.Smp, hal. ke14 dari 34 hal.tentang gugatan kurang partai
169 — 94
jabatan atau tindakpidana kejahatan yang adahubungannya dengan jabatandan/atau pidana umum ;c. menjadi anggota dan / atau penjara atau kurungan berdasarkankeputusan Pengadilan yang telahmempunyai kekuatan hukum yangtetap, karena : a. melakukan suatu tindak pidanakejahatan jabatan atau tindakpidana kejahatan yang adahubungannya dengan jabatan; ataumelakukan suatu tindak pidanakejahatan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 104 sampai denganPasal 161 Kitab UndangundangHukum Pidana.pengurus 10.11.11 pengurus partai
SURYO DWIGUNO
Terdakwa:
EKO PRASETYO Alias EKO
52 — 32
EMON menghubungi terdakwa kalaubarang shabu yang terdakwa pesan tersebut sudah ditaruh ditempatdimana terdakwa menaruh uang pembelian shabu tersebut sebelumnya;Bahwa yang kedua pertengahan bulan Juni 2019 saat itu terdakwamembeli shabu sebanyak 1 (satu) bungkus kecil shabu seharga Rp200.000, (dua ratus ribu rupiah) yang mana saat itu terdakwa disuruhuntuk menaruh uang pembelian shabu tersebut di bawah plang nama(papan nama) gedung partai Golkar dijalan garuda, Sumbawa dansetelah itu berselang beberapa
165 — 54
lebihHalaman 20 dari 35 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2018/PN Tte45 undangan dan HIN pertama 100 undangan untuk membagibagikanundangan di Lingkungan Ngidi, Kel.Makasar Barat dan beberapa saatkemudian HIN datang meminta tambahan undangan kemudian Terdakwaberikan sebanyak 25 undangan kepada HIN;Bahwa undangan kampanye tersebut disebar kepada warga pada tanggal19 Maret 2018 untuk menghadiri kampanye MKMAJU tanggal 20 Maret2018 malam;Bahwa yang mencetak undangan kampanye MKMAJU tersebut adalah PakISRA Pengurus Partai