Ditemukan 44871 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Surat keputusan menteri negara agraria Surat keputusan kepala inspeksi agraria jawa timur Konsorsium pembaruan agraria (kpa) vs presiden republik indonesia;; Konsorsium pembaruan agraria (kpa). Dkk vs presiden republik indonesia;; Ahmadi Sh vs menteri agraria dan tata ruang/kepala badan pertanahan nasional; Menteri agraria dan tata ruang / kepala badan pertanahan nasional vs indrarini sawitri Sh;; Jaya Sh. Mm vs menteri agraria dan tata ruang / kepala badan pertanahan nasional; Robert sudjasmin vs kementerian agraria dan tata ruang / badan pertanahan nasional ri; Kementerian agraria dan tata ruang/badan pertanahan nasional ri vs annie sri cahyani; Menteri agraria dan tata ruang / kepala badan pertanahan nasional vs ahmadi S.h;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Agama Waris Islam
Upload : 27-09-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1 PK/AG/2008
HAMAL BIN ABD. AZIS, DKK; PR. B. DG. KUMALA
38 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pihak Agraria/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Majene tanpaselidik/penelitian mendalam langsung percaya alasanalasan yangdisampaikan oleh almarhum HAMAL bin ABD. RASYID;Bahwa dengan terbitnya sertifikat hak milik dan buku tanah hak milikatas tanah sengketa tersebut, hakhak para ahli waris lainnya telah hilangdan terabaikan, maka untuk mengembalikan hakhak para ahli warisalmarhum KH. ABD.
    SALAM AZIS tertanggal 19 Juli 1979yang ditujukan kepada Kepala Kantor Agraria KabupatenMajene berisi :Sanggahan agar Kepala Kantor Agraria tidak menerbitkan sertifikatyang dimohonkan HAMAL RASYID karena tanah yang dimohonkansertifikat adalah milik KH. ABD. AZIS, bukti tersebut ditandai P.PK.1;Dengan sanggahan tersebut telah membuktikan bahwa sertifikat yangdipegang Pr.B.DG. KUMALA an.
Pengadilan PN PALANGKARAYA
Register : 18-08-2016 — Putus : 10-11-2016 — Upload : 29-12-2016
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 119/Pdt.G/2016/PN Plk
Tanggal 10 Nopember 2016 —
21 — 3
  • persegi) menjadi hak penuh dari Penggugat, sehingga petitum ke3 (tiga)gugatan Penggugat beralasan dan dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa berkaitan dengan tuntutan dalam petitum angka 4(empat) gugatan Penggugat, sebagaimana yang telah disebutkan, antaraPenggugat dan Tergugat telah terjadi jual beli Hak Milik atas bidang tanah,Majelis Hakim menilai hal tersebut berkaitan dengan peralinan Hak Milik;Menimbang, bahwa dalam Pasal 20 ayat (2) Undangundang Nomor 5Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokokpokok Agraria
    dibeli dari Tergugat;Menimbang, bahwa mengenai hak Penggugat untuk membalik namasertipikat Hak Milik No. 3847 tanggal 18 Juli 1998, Surat Ukur Nomor: 356/1998tanggal 8 Juli 1998, dengan luas 476 M2 (empat ratus tujuh puluh enam meterpersegi) dari semula pemegang hak atas nama Tergugat menjadi atas namaPenggugat, Majelis Hakim menilai hal tersebut berkaitan dengan pendaftaranperalinan Hak Milik;Menimbang, bahwa dalam pasal 23 ayat (1) Undangundang Nomor 5Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokokpokok Agraria
    faktafakta hukum yang lengkap yang sekiranyarelevan hubungannya dengan perkara ini sehingga tidak ada urgensinya lagiuntuk mempertimbangkan alat bukti lain selain yang sudah dipertimbangkan diatas;Menimbang, bahwa untuk memberikan kepastian hukum tentang obyeksengketa, maka Majelis akan memperbaiki petitum gugatan sepanjang tidakmenyimpang dari Ketentuan Hukum Acara Perdata;Memperhatikan, Pasal 149 RBg, ketentuan Pasal 20 ayat (2) Undangundang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokokpokok Agraria
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 22-12-2014 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 420 PK/Pdt/2012
Tanggal 22 Desember 2014 — I MADE YUDIANA VS Ny. MICHIYO TAKAHARA
29 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • lawan dengan seksama,diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalamundangundang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebutsecara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh PemohonPeninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dalam memoripeninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:Terdapat Suatu Kekhilafan Hakim Atau Suatu Kekeliruan Yang Nyata;Bahwa Judex Juris/Majelis Kasasi dan Judex Facti telah melanggar prinsipHukum Agraria
    Tidak pernah ada bukti atau dibuktikan dalampersidangan tentang asalmuasal uang milik Termohon PeninjauanKembali dalam pembelian tanah sengketa;Bahwa Judex Juris/Majelis Kasasi dan Judex Facti telah melanggar prinsip"Terang dan tunai" dalam peralihan hak milik atas tanah, sebagaimanadisyaratkan dalam UndangUndang Agraria Nomor 5 Tahun 1960 jo. Pasal 26jo. PP 10 Tahun 1961 jo. PP 24 Tahun 1997;3. Bahwa asas "Terang dan tunai" menjadi syarat dalam pengalihan hak milikHal. 8 dari 15 Hal. Put.
    Novum),dan kemudian baru diurus balik nama dalam Sertifikat Hak Miliknya sesuaidengan dicatat dalam register yang dianut UndangUndang Pokok Agraria(UUPA) yang dilaksanakan sesuai dalam PP Nomor 24 Tahun 1997tentang Pendaftaran Tanah disebut Buku Tanah (vide bukti T2);Pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Nomor 265/Pdt.G/1995/PN Dps. tanggal 13 September 1996, halaman 13, sebagai berikut:"Menimbang, bahwa pemilikan tanah sengketa oleh Tergugatberdasarkan sengketa hak milik Nomor 2071 (bukti
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Putus : 29-08-2013 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 94 PK/TUN/2013
Tanggal 29 Agustus 2013 — Dra.RIAMA PANGGABEAN vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN
40 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa Penyerahan Hak tersebut dilakukan adalah berdasarkan Surat KeteranganLandreform yang dikeluarkan oleh Kepala Agraria Kabupaten Deli Serdang No:124/LR/Ket/1970 tanggal 2 Pebruari 1970 An. Laba Tarigan;. Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 Nopember 2009 Penggugat mengirimkan Suratyang dikirimkan Kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan untuk memprosespermohonan Hak Atas Tanah yang terletak di Jalan Karya Kasih, KelurahanPangkalan Masyhur, Kecamatan Medan JohorKota Medan;.
    Paragraf 2 yang dikutip selengkapnyaberbunyi sebagai berikut :Bahwa alasan tersebut tentang kewenangan absolut dapat dibenarkan olehkarena Judex Facti salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagaiberikut :Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat menerbitkan surat No. 237/600.12.71/1/2000 tanggal 15 Januari 2000, Perihal Penjelasan atas Permohonan Hak(Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa) telah sesuai denganprosedur dan ketentuan yang berlaku yaitu berdasarkan Pasal 13 ayat (1)Peraturan Menteri Agraria
    Serdang tanggal 2 Februari berdasarkan SK.No.121, 122 dan123/LR/Ket/1970 letak tanah di pasar 23, Kampung PangkalanMasuk, Kecamatan Deli Tua, Kabupatan Deli Serdang dan sekarangkarena pemekaran Wilayah Kota Medan menjadi terletak diKelurahan Pangkalan Masyhur, Kecamatan Medan Johor, KotaMedan.Sedangkan tanah yang dimohonkan sertifikatnya oleh PemohonPeninjauaan Kembali (objek sengketa dalam perkara a quo) adalahtanah yang diperoleh berdasarkan Surat Keterangan Landreformyang dikeluarkan oleh Kepala Agraria
Pengadilan PT JAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 09-04-2015 — Putus : 03-06-2015 — Upload : 18-09-2015
Putusan PT JAKARTA Nomor 227/PDT/2015/PT.DKI
Tanggal 3 Juni 2015 — HASAN ISMAIL VS PT. BANK PERMATA, Tbk, CS;
65 — 33
  • tidak dapat membuktikanbahwa dia memperoleh tanah sengketa berdasarkan Risalah LelangNo. 163/198687, tanggal 28 Agustus 1986, yang dibuat dihadapanMuhamad Neizar Yusuf, pejabat lelang kelas A pada Kantor LelangJakarta, karena berdasarkan Risalah Lelang tersebut terbukti bahwapemenang lelang atas tanah sengketa tersebut adalah A.Tedjasukmana sebagai kuasa dari Bank Bali, bukan Penggugat/Terbanding.Bahwa Risalah Lelang Kantor Lelang Jakarta tanggal 28Agustus 1986 jo. izin Gubernur Kepala Direktorat Agraria
    Geo CroolLijnis Huffen Reuter dengan tidak memperhitungkan pemisahansebelum UndanguUndang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960, sepertiyang didalilkan Penggugat, bukanlah merupakan perbuatan melawanhukum seperti yang dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata,sehingga dalil Penggugat pada angka 13, yang menyatakan bahwaTergugat dalam menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 116/Pasar Baru,melakukan perbuatan melawan hukum, adalah tidak beralasan dantidak berdasarkan hukumBahwa tidak ada perbuatan melawan hukum
    No. 95 PK/TUN/2011, tanggal 27 April 2011, yang mana TurutTergugat /Pembanding sebagai Pihak dalam perkara tersebut, telahmengemukakan dalil dan telah dibenarkan yaitu :e Bahwa yang dimaksud cacat hukum Administrasi/sebagaimana diatur dalam pasal 107 Permen Agraria No.9/1999, disebutkan bahwa Cacad Hukum Administrasi/Sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) adalah :Kesalahan prosedur.coKesalahan penerapan paraturan perundangundangan.QOKesalahan subjek hak.d. Kesalahan objek hak.18e.
Pengadilan PN PADANG Perdata
Register : 13-08-2020 — Putus : 02-03-2021 — Upload : 19-07-2021
Putusan PN PADANG Nomor 112/Pdt.G/2020/PN Pdg
Tanggal 2 Maret 2021 — Penggugat:
1.ASIA BIBI
2.OSMAN
Tergugat:
2.NINDAWARNI SUARLY
3.VONNYWATI SUARLY
4.SJAHRIAL SUARLY
5.HENNYWATI SUARLY
6.LENNYWATI SUARLY
56 — 9
  • Pemerintah Indonesia, Cq Kantor Badang Pertanahan Nasional danTata Ruang Republik Indonesia Cq Kantor WilayahBadan Pertanahan Propinsi Sumatera Barat CqKantor Agraria Tata Ruang Badan PertanahanNasional (ATR BPN) Kota Padang, beralamat diJalan Ujung Gurung No.
    Bahwa dikaitkan dengan ketentuan Pasal 17 dan Pasal 18 PeraturanPemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah serta pasal80 ayat (3) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan NasionalNomor 3 tahun 1997 tentang ketentuan pelaksana Peraturan PemerintahNo. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, maka Tergugat II dalammenerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 280, Surat Ukur No. 289 tanggal 1November 1971 dengan luas tanah + 2.327 M2 atas nama Tjie Eng Jan(Suami Tergugat dan orang tua
    dari Tergugat 2, 3, 4, 5) dan Tjia Eng Hian(Adik dari Tjie Eng Jan), SHM No. 1291 Surat Ukur tanggal 7 Desember2006 No. 00555/2006 yang menjadi SHM No. 1598 Surat Ukur No.00024/2013 tanggal 30 Juli 2013 dan SHM No. 1598 Surat Ukur No.00023/2013 tanggal 30 Juli 2013 bertentangan dengan ketentuan pasal 17dan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentangPendaftaran Tanah serta pasal 80 ayat (3) Peraturan Menteri Agraria/kepalabadan pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 tentang ketentuanpelaksanaan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 14-11-2017 — Upload : 22-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2584 K/Pdt/2017
Tanggal 14 Nopember 2017 — ANDI AISYAH binti LANTARA, dkk vs KEPALA DESA TAMBANGAN, KECAMATAN KAJANG, KABUPATEN BULUKUMBA
33 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • dalam dalil gugatan Para Penggugat adalah sebagaiberikut:1.Bahwa Lantara Bin Sammaila dan Halijah adalah suami isteri danmempunyai anak kandung yakni Para Penggugat;Bahwa obyek sengketa pada mulanya adalah milik Lantara Bin Sammaila(Ayah Para Penggugat) dan sebagai tanda kepemilikannya adalah terdaftardengan Kohir Nomor 27 C Nomor Persil 53 D Ill seluas + 1,37 ha. tahun1942 bernama Lompok Tambangan dan terdaftar Simana Boetaja/Tanaeterbit sebelum Undangundang Nomor 5 Tahun 1960 (UndangundangPokok Agraria
    Tahun 1942 bernama Lompok Tambangan dan terdatarSimana Boetaja/Tanae terbit sebelum UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960(UndangUndang Pokok Agraria) sehingga kohir tersebut adalah alat buktikepemilikan yang sah, bahwa prinsip dasarnya dimana objek sengketa yangdalinkan oleh penggugat yang menamakan kohir 27 C Persil 53 d III sebagailompok tambangan itu tidak didapatkan di Desa Tambangan karena yangdikenal di Desa Tambangan hanya ada 2 (dua) lompok yaitu lompok kalimporodan lompok pallamporang.
    putusan Judex Facti (Pengadilan Tinggi)yang menguatkan putusan Judex Facti (Pengadilan Negeri) denganmengabulkan gugatan Penggugat sebagian khusus tentang keahliwarisan ParaPenggugat dapat dibenarkan, karena berdasarkan faktafakta dalam perkara aquo Judex Facti telah memberikan pertimbangan yang cukup, dimana ternyatatelah diakui bahwa bukti kepemilikan Para Penggugat atas objek sengketa yangterbit pada tahun 1942 atau sebelum berlakunya Undang Undang Nomor 5Tahun 1960 tentang Undang Undang Pokok Agraria
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 10-08-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1391 K/PDT/2017
Tanggal 10 Agustus 2017 — YEREMIAS MALO, dkk. PAULUS PAKERENG, dkk. ;
41 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Baiktentang perihal Penggugat telah memproses sertifikat tanpa Itikat baik,maupun tentang para Penggugat tidak sedang menguasai tanahsengketa bahkan tanah sengketa sedang dikuasai oleh para Tergugatdengan itikat baik, halhal ini telan melecehkan pasal 32 ayat (2) PPNomor 24 Tahun 1997;Keterangan seorang saksi Penggugat yang mengatakan ia melihatTergugat hadir dalam acara pengukuran agraria itu adalah bohong.Dalam perkara yang lalu, dalam surat jawaban, duplik maupunkesimpulan pihak Tergugat sudah
    dijelaskan oleh para Tergugat bahwaproses pengukuran oleh kantor agraria tidak diketahui/disembunyikankepada Tergugat dan hal tersebut tidak pernah dibantah oleh pihakPenggugat;Dengan demikian haruslah dipandang bahwa pihak Penggugat telahterbukti memproses pengukuran agraria tanpa itikat baik oleh karena itusertifikat atas tanah sengketa tidak dapat dijadikan bukti;Ini adalah alasan hukum yang kedua untuk memohon kehadapan YangMulia Ketua Mahkamah Agung RI agar memberi putusan gugatan tidakdapat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 22-06-2021 — Upload : 05-07-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 35 K/PDT/2021
Tanggal 22 Juni 2021 — KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG REPUBLIK INDONESIA (ATR)/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (BPN) c.q. KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL (KANWIL BPN) PROVINSI DKI JAKARTA c.q. KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT, DK
72 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG REPUBLIK INDONESIA (ATR)/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (BPN) c.q. KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL (KANWIL BPN) PROVINSI DKI JAKARTA c.q. KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT, DK
Pengadilan PN KARANGAYAR Perdata
Register : 24-06-2021 — Putus : 15-07-2021 — Upload : 18-08-2021
Putusan PN KARANGAYAR Nomor 44/Pdt.G/2021/PN Krg
Tanggal 15 Juli 2021 — Bank Syariah Bukopin Surakarta
Turut Tergugat:
1.KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SURAKARTA
2.KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KARANGANYAR
85 — 9
  • Bank Syariah Bukopin Surakarta
    Turut Tergugat:
    1.KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SURAKARTA
    2.KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KARANGANYAR
    :::::cceeeeceeeeeeeeeeteeeees TURUT TERGUGAT I;Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional RepublikIndonesia, Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar yangberalamat di JI. Lawu No. 202 Tegalsari, Bejen, Kec. Karanganyar, Kab.Karanganyar;Yang selanjutnya disebut SDagal .............
Pengadilan PN PADANG PANJANG Perdata
Register : 18-09-2020 — Putus : 13-07-2021 — Upload : 08-09-2021
Putusan PN PADANG PANJANG Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Pdp
Tanggal 13 Juli 2021 —
Turut Tergugat:
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN TANAH DATAR
218 — 366

  • Turut Tergugat:
    KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN TANAH DATAR
    KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADANPERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA c.q.KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG/BADANPERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN TANAH DATAR,beralamat di Jalan Sutan Alam Bagagarsyah PagaruyungBatusangkar Nagari Saruaso Jorong Saruaso Barat KecamatanTanjung Emas Kabupaten Tanah, selanjutnya disebut sebagaiTurut Tergugat;Turut Tergugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Didik TrisArdijanto, S. Sos., Yusrizal, S.H., M.H., Triwahyudi Gusni, S.St.
    KotoSebelah Selatan : Tanah Kaum Datuk Panghulu Basa Suki KotoDengan demikian semakin jelas kekaburan gugatan para Penggugatsemakin jelas pula kurang pihak dan salah menentukan objek perkara;17.Bahwa dalil poin 16 dan 18, 20 perbuatan Tergugat 1 untuk mengajukanpenerbitan sertifikat secara hukum dan secara adat adalah sah dan telahdilindungi oleh undangundang karena didalam proses penerbitan sertifikatdilakukan dengan seseksama berdasarkan prosedural yang ada ditetapkanoleh negara melalui Kementerian Agraria
    ulayatnagari, tanah ulayat suku, tanah ulayat kaum dan tanah ulayat rajo; Bahwa pada saat ini mayoritas tanah yang sudah memiliki sertifikat hakatas tanah adalah tanah yang berasal dari tanah ulayat kaum; Bahwa pendaftaran tanah ulayat kaum harus didasari oleh ranji yangdiketahui oleh Mamak Kepala Waris dalam kaum serta ditandatangani olehseluruh anggota kaum untuk kemudian diratifikasi pada Kerapatan AdatNagari (KAN); Bahwa pendaftaran tanah harus memenuhi prinsip formil dan materil; Bahwa hukum Agraria
Pengadilan PN KENDAL Perdata
Register : 07-12-2021 — Putus : 28-04-2022 — Upload : 21-06-2022
Putusan PN KENDAL Nomor 77/Pdt.G/2021/PN Kdl
Tanggal 28 April 2022 — Penggugat:
Dimyati
Tergugat:
1.Supiyah
2.Subiyati binti Karsin
Turut Tergugat:
1.PT Hutchison 3 Indonesia
2.Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kendal
3.Camat Cepriring
4.Sapto Adji Prasetyo, S.H.
126 — 64
  • Penggugat:
    Dimyati
    Tergugat:
    1.Supiyah
    2.Subiyati binti Karsin
    Turut Tergugat:
    1.PT Hutchison 3 Indonesia
    2.Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kendal
    3.Camat Cepriring
    4.Sapto Adji Prasetyo, S.H.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 30-10-2007 — Upload : 04-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 121PK/PDT/2001
Tanggal 30 Oktober 2007 — ARTHUR FREDERIK HENDERIK NOPE ; vs. LOT FAOT ; ESTEFANUS FAOT ; Dkk
29 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kanadjara).Bahwa dengan berlakunya UndangUndang Pokok Agraria No.5 TahunHal. 2 dari 9 hal. Put. No. 121PK/Pdt/20011960, yang mengatur tentang tanah, maka Bupati Kepala Daerah TimorTengah Selatan telah menetapkan tanahtanah kelebihan maksimumsebagai tanah yang dikuasai Negara, dan menetapkan status pemilikan bagitanahtanah yang dikuasai perorangan melalui suatu proses yang diaturmenurut UndangUndang Pokok Agraria ;8.
Pengadilan PT MAKASSAR Perdata
Register : 23-04-2014 — Putus : 05-06-2014 — Upload : 16-12-2021
Putusan PT MAKASSAR Nomor 93/PDT/2014/PT MKS
Tanggal 5 Juni 2014 — Pembanding/Tergugat : Lasage
Terbanding/Penggugat : Haji Dulu
75 — 19
  • Pebruari 2014itu telah nyata dan jelas melakukan kesalahan hukum dalammempertimbangkan Surat bukti yang diajukan oleh para pihak dalamperkara ini,Bahwa Majelis Hakim sangat tidak fair melaksanakan tugas dankewajibannya memperiakukan kedua poihak yang berperkara samadimata hukum, karena surat bukti yang diajukan oleh puihakTergugat/Pembanding walaupun hanya merupakan surat Rente Lamaakan tetapi setidaknya periu diperhatikan tahun pembuatannya yaitu padatahun 1945, artinya sebelum UndangUndang Pokok Agraria
    Kemudian Surat Riwayat Tanah dan SuratRincik...Dipindai dengan CamScannerRincik juga pada tahun 1945 atau sebelum beriakunya UUPA No. 5Tahun 1960.Surat Rente dan Surat Rincik yang dibuat pada tahun 1945 atau padasaat sebelum berlakunya UndangUndang Pokok Agraria No. 5 Tahun1960 bagi masyarakat ketika itu berlaku sebagai bukti milik.Sehinggadengan bukti Pembanding/Tergugat Asal tersebut dapat dijadikan dasaruntuk mengetahui siapa pemilik tanah semula dan kalau sudah dialihkankepada Penggugat/Terbanding
Pengadilan PN CIREBON Perdata
Register : 03-04-2018 — Putus : 15-08-2018 — Upload : 19-11-2019
Putusan PN CIREBON Nomor 18/Pdt.G/2018/PN CBN
Tanggal 15 Agustus 2018 — Penggugat melawan Tergugat
107 — 17
  • Kepala Kantor Wilayah Agraria Dan Tata Ruang/Badan PertanahanNasional Propinsi Jawa Barat cq. Kepala Kantor Agraria Dan TataRuang/Badan Pertanahan Kota Cirebon, berkedudukan di JalanDR. Wahidin Sudirohusodo No. 44 Kejaksan, Sukapura KotaCirebon;Dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada :1. Rahmat, S.H, NIP : 19601228198603 1 001, Jabatan : KepalaSeksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan padaKantor Pertanahan Kota Cirebon;2.
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 25-03-2019 — Putus : 27-05-2019 — Upload : 29-05-2019
Putusan PN DENPASAR Nomor 323/Pdt.G/2019/PN Dps
Tanggal 27 Mei 2019 — Penggugat:
I Gusti Ayu Sumanishari
Tergugat:
1.PT Bank Mandiri Persero TBK SME dan Micro Recovery Bali Nusra
2.Sumarminingsih
3.Kantor Lelang Negara Denpasar Cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Denpasar KPKNL Denpasar
4.Badan Pertanahan Nasional Kota Denpasar
5.Otoritas Jasa Keuangan c.q Kantor OJK Regional VIII Bali Dan Nusa Tenggara
91 — 26
  • Kementrian Agraria dan Tata Ruang /badan Pertanahan Nasional Cq. Badan Pertanahan NasionalKota Denpasar, Propinsi Bali JI. Pudak Nomor 7 Denpasar,selanjutnya disebut TERGUGAT IV ;Hal 1 dari 4 Halaman Putusan Nomor 323/Pdt.G/2019/PN DpsV. Pemerintah Republik Indonesia Cq Otoritas Jasa Keuangan ( OJK) kantorPusat Jakarta, Cq. Otoritas Jasa Keuangan KantorDenpasar, JI.
    Kementrian Agraria dan Tata Ruang /badan Pertanahan Nasional Cq. Badan Pertanahan NasionalKota Denpasar, Propinsi Bali JI. Pudak Nomor 7 Denpasar,selanjutnya disebut TERGUGAT IV ;X. Pemerintah Republik Indonesia Cq Otoritas Jasa Keuangan ( OJK) kantorPusat Jakarta, Cq. Otoritas Jasa Keuangan KantorDenpasar, JI. Diponegoro No. 134, Dauh Puri, DenpasarHal 5 dari 4 Halaman Putusan Nomor 323/Pdt.G/2019/PN DpsBarat, Kota Denpasar, Propinsi bali selanjutnya disebutTERGUGAT V;MENETAPKAN:4.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 08-07-2020 — Upload : 04-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1606 K/PDT/2020
Tanggal 8 Juli 2020 — 1. ARIFUDIN BIN MUSTAKIM, DKK VS 1. ISMAIL ABDULLAH, DKK
180 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., Advokat pada Awan Darmawan &Partner's, beralamat di Jalan A Yani Nomor 31, KelurahanDorotangga, Kecamatan Dompu, Nusa Tenggara Barat,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 November2018;Para Termohon Kasasi:DanPEMERINTAH RI, Cq KEMENTARIAN AGRARIA DAN TATARUANG/Kanwil ATR/BPN PROVINS NUSA TENGGARABARAT Cq KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATARUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATENDOMPU, beralamat di Jalan Kakatua Nomor 5 KabupatenDompu;Turut Termohon Kasasi:Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 23-07-2018 — Upload : 01-08-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1374 K/Pdt/2018
Tanggal 23 Juli 2018 — TING MEY LE VS RATNA
35 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEMENTRIAN AGRARIA dan TATA RUANG cq. BADANPERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN' CIANJUR,berkedudukan di Jalan Raya Bandung Nomor 61, Sadewata,Kabupaten Cianjur, Jawa Barat;Para Turut Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:1.
    Goni;Memerintahkan kepada Turut Tergugat V/Kementrian Agraria dan TataRuang cq.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 14-03-2017 — Putus : 17-04-2017 — Upload : 02-06-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 174 K/TUN/2017
Tanggal 17 April 2017 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG VS I. SALIM BIN ABU BAKAR., II. IPAN BIN SANPARJO;
34 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Terkait dengan penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 2028/KelurahanSako Baru tanggal. 03 Februari 1989 atas nama IPAN binSANPARJO Surat Ukur Nomor 902/Sako Baru/2015 tanggal. 15092015, melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (2) angka 2 Paragraf Peraturan Menteri Agraria / Kepala BPN No. 9 Tahun 1999 tentangTataCara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara danHak Pengelolaan, yang menyebutkan:Permohonan Hak Milik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)memuat:Keterangan mengenai tanahnya yang meliputi
    Dengan demikianperbuatan Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa adalahperbuatan yang nyatanyata tidak memenuhi ketentuan utamanya Pasal13 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 9Tahun 1999, yang berbunyi:Kepala Kantor Pertanahan meneliti kelengkapan dan kebenaran datayuridis dan data fisik permohonan hak milik atas tanah sebagaimanadimaksud dalam Pasal 11 dan memeriksa kelayakan permohonantersebut dapat atau tidaknya dikabulkan atau diproses lebih lanjut denganperaturan perundangundangan
    Dalil gugatan Penggugat tersebut tidak benar.Sesungguhnya tindakan Tergugat sudah sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku yaitu ketentuan pada Pasal 13ayat 1, 3, dan 4 Peraturan Menteri Negara Agraria/KaBPN Nomor 9 Tahun1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas TanahNegara dan Hak Pengelolaan dimana Kepala Kantor Pertanahan sebelummemberikan keputusan memerintahkan kepada Kepala Seksi HTPT ataupetugas yang ditunjuk untuk memeriksa permohonan hak terhadap tanahyang
    Putusan Nomor 174 K/TUN/2017tidak pernah mengetahui adanya pengukuran terhadap bidang tanahtersebut dan penerbitan Sertipikat Hak Milik a quo;Bahwa pertimbangan Judex Facti tersebut sangat keliru karena penerbitanSertipikat Hak Milik a quo merupakan proses Pemberian Hak sebagaimanayang diatur dalam Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian danPembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan jo PeraturanKepala Badan Pertanahan Nasional
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 14-02-2014 — Upload : 16-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2451 K/Pdt/2013
Tanggal 14 Februari 2014 — TAN MALANO VS PARA AHLI WARIS ALM. MUNAWAR BIN SALBINI (NY. HJ. ALIMUDDIN) DKK.
186 — 165 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Munawar binSalbini, Notaris Mochtar Affandi, S.H. telah mengajukan permohonanpendaftaran hak usaha atas tanah bekas eigendom partikelir kepadaDirektorat Jenderal Agraria Departemen Dalam Negeri dengan Surat Nomor66/1971 tanggal 19 Oktober 1971, dan oleh Direktorat Jenderal AgrariaDepartemen Dalam Negeri dengan surat Nomor DPH.10/669/1971 tanggal20 Oktober 1971 (Bukti P5) menyatakan bahwa berdasarkan Undangundang Pokok Agraria pasal 36 pada b, maka kepada suatu Badan Hukumyang didirikan menurut Hukum
    Dit Agraria dicatat dengan memakai ukuran kiraHal. 10 dari 151 hal. Put. Nomor 2451K/Pdt/2013kira + 80.000 m? atau 8 ha (yang merupakan penggabungan daritanahtanah Penggugat dan tanahtanah alm.
    Munawar bin Salbini, akan tetapi pada dalil angka 19 huruf chalaman 8 disebutkan:Besaran luas tanah yang Penggugat mohon pendaftarannya, olehKepala Kantor Sub.Dit Agraria dicatat dengan memakai ukuran kirakira80.000 m? atau 8 ha (yang merupakan pengggabungan dari tanahtanahPenggugat dan tanahtanah Alm.
    Bahwa UndangUndang Pokok Agraria atau UUPA yang berlaku tanggal24 September 1960 didalilkan "...nengandung masa peralihan selamadua puluh tahun " dan bahwa oleh karena itu UUPA tersebut ditafsir "sejak tanggal 24 September 1980 telah berlaku secara mutlak";Kedua opini tafsiran Majelis itu berada jauh di luar hukum positippertanahan/agraria sehingga pastilahn merupakan pembohongan danKebohongan dengan kadar luar biasa yang mestinya tidak dipakaimenjadi siasat oleh Majelis untuk menolak gugatan Pemohon
    Dir.Jen Agraria No.SK.26/DDA/1970) dan selanjutnya diatur lagi tahun1997 (pasal 24 PP.No.24/1997 dan pasal 65 PMNA/KBPN No.3/1997 sertapasal 76 ayat (1) g dan PMNA/KBPN Nomor 3/1997);.