Ditemukan 11261 data
SETIYONO
Terdakwa:
SABARNI Binti WONGSO ATMO
66 — 10
Menetapkan barang bukti berupa :
- 12 botol miras beralkohol merek Mansion House Whisky ukuran 250 ml dengan kadar alkohol 43%
- 8 botol miras beralkohol merek Mansion House Vodka ukuran 250 ml dengan kadar alkohol 40% ;
- 3 botol miras beralkohol merek Anggur Merah ukuran 620 ml dengan kadar
35 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
negerimenghasilkan: tembaga kurang lebih 31%; perak kurang lebih 48,55%; emas kurang lebih 23,77%; sisa sebesar 65% tidakmempunyai nilai ekonomis.(7) Dari pengujian laboratoriumatas sample konsentrat yangdilakukan di dalam negeri maupun luar negeri, konsentratyang di ekspor oleh Wajib Pajak mengandung: Minimum MaksimumTembaga 22.31% 32%Perak 47.43 gram/ton 60 gram/tonEmas 22.93 gram/ton 30 gram/tonBelerang 27.95% 31.52%Besi 19.90% 31.33% Se sekitar 97 mg/kg Mg sekitar 64 mg/kgBi sekitar 26 mg/kgTi sekitar 620
1.Lena Rosdiana Aji, SH
2.Cut Henny Usmayanti, SH
Terdakwa:
MARZUKI BIN M ZEIN
69 — 53
. , Bunda Tiara atau Bunda Maya yangmerupakan tante Saksi korban dan terkadang korban ................. datangseorang diri;Bahwa kalau korban A............0::620 cescseeseeeeeees datang ketoko dan biasanya yang dilakukan oleh korban adalah bermain,berbicara dengan terdakwa atau dengan saksSi ................. dan kadangkorban meminta minuman dan makanan dan terdakwa menyuruhDang ....... eee untuk membuatnya dan biasanya ketika ibunya inginmembayar terdakwa mengatakan tidak usah bayar karena terdakwasudah
87 — 35
Jika kewajiban tidakdilaksanakan akan menjadi hutang bagi suami dan dapat dituntut oleh isteri,sesuai dengan ibarat dalam Kitab lanatuth Thalibin Juz IV halaman 85 yangdiambil alin sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:Ll oo 620 ELE yo Wao Le gard dgw5II gf aaalsaios 99 U5 gril id aleArtinya: Nafkah dan pakaian yang telah lewat darn batas waktunya menjadihutang suami kepada isterinya yang harus ditanggung/dilunasi.Menimbang, bahwa atas tuntutan nafkah Madiyah Penggugat rekonvensisejumlah
28 — 6
jelas menunjukkan bahwa Akta Pengoperan Hak TanahUsaha Nomor 294 /APH/SB/2009 tanggal 5 Juni 2009 merupakan KeputusanTata Usaha Negara yang sifatnya konkrit, individual, dan final yang diterbitkanoleh Pejabat Tata Usaha Negara in casu Camat Sematang Borang (TurutTergugat) dan hal tersebut merupakan kewenangan Peradilan Tata UsahaNegara untuk memeriksa dan mengadilinya.Halaman 33 dari 55 halaman Putusan No.03/Pdt/2014/PT.PLG.344 Bahwa dalam Yurusprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :620
94 — 9
membayar harga yang telah diperjanjikan ;Menimbang, bahwa selanjutnya didalam Pasal 1459 Kitab Undangundang Hukum Perdata menyatakan "hak milik atas barang yang dijual tidaklahberpindah kepada si pembeli, selama penyerahannya belum dilakukan menurutPasal 612, 613, dan 616;Menimbang, bahwa didalam Pasal 616 Kitab Undangundang HukumPerdata menyatakan "penyerahan atau penunjukan akan kebendaan takbergerak dilakukan dengan pengumuman akan akta yang bersangkutan dengancara seperti ditentukan dalam Pasal 620
2.AGUS DARMAWIJAYA, S.H., M.H.
4.MUTHMAINNAH H, S.H.
6.NI MADE SAPTINI, S.H.
Terdakwa:
AHMAD RAMLI
32 — 0
br /> 8.Foto Copy Surat Pemerintah Kota Depok Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor: 0090/10-27/PM/V/2019, tentang Izin Usaha Perdgangan (Siup) Menengah, tanggal 21 Mei 2019;
9.Foto Copy Surat Tanda Daftar Perusahaan Nomor TDP: 10.27.2.70.00458 berlaku sejak tanggal 27 Mei 2019 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;
10.Foto Copy Surat Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Nomor: 518/620
1.WAGIMAN, S.H.
2.WIDHA SINULINGGA, S.H., M.H.
Terdakwa:
HUDIANSYAH ALIAS BLACK BIN FANDI
34 — 23
telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa :
- 2 (dua) bungkus plastik besar yang berisikan Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 2,4 Kg (dua koma empat kilo gram),
- 6 (enam) bungkus plastik sedang yang berisikan Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu denga berat kotor 620
66 — 44
Rekening Koran Tabungan Mudarabbah Bank Sumut Syariah Nomorrekening : 620 03.01.0006787 tanggal 26 Januari 2011 atas namaPSKPS periode 01 Januari 2009 s/d 26 Januari 2011.244. Rekening Koran Giro Bank Sumut Cabang Padangsidimpuan Nomor :230 01.030032840 tanggal 27 Januari 2011 atas nama Dinas Pemuda55Olahraga Kebudayaan Pariwisata Kota Padangsidimpuan periode 01Januari 2008 s/d 31 Desember 2008.245.
Rekening Koran Tabungan Mudarabbah Bank Sumut SyariahNomor rekening : 620 03.01.0006787 tanggal 26 Januari 2011 atas namaPSKPS periode 01 Januari 2009 s/d 26 Januari 2011.244. Rekening Koran Giro Bank Sumut Cabang PadangsidimpuanNomor : 230 01.030032840 tanggal 27 Januari 2011 atas nama DinasPemuda Olahraga Kebudayaan Pariwisata Kota Padangsidimpuanperiode 01 Januari 2008 s/d 31 Desember 2008.245.
202 — 64
Dandalam hal gugatan yang berisi permintaan menghukum / memerintahkan institusi /Pejabat Tata Usaha Negara in casu KPKNL Pekalongan untuk merubah ataumembatalkan Risalah Lelang, berdasar ketentuan hukum acara yang berlakuharus diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan di Pengadilan Negeri.Karena itu sudah sepantasnya dan berdasar hukum apabila melalui putusan selaPengadilan Negeri Batang menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadiliperkara a quo;Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 620
Terbanding/Tergugat I : Ponari
Terbanding/Tergugat II : FX Lily Ani, S.H
Terbanding/Turut Tergugat I : Kantor Kepala Desa Kembangsawit
Terbanding/Turut Tergugat II : Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Darul Amwaal Barokatul Adzkia
Terbanding/Turut Tergugat III : Kantor Badan Pertanahan Nasional Kebumen
45 — 28
Bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RIputusan Nomor : 620 K/PDT/1999 tanggal 29 Desember 1999menyatakan : Bila yang digugat adalah badan atau PejabatTata Usaha Negara dan Obyek gugatan menyangkutperbuatan yang menjadi wewenang pejabat tersebut, makayang berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalahPengadilan Tata Usaha Negara bukan pengadilan negeri.
27 — 10
namun setelah menerima raskin tersebut atas perintah terdakwa saksi DominggusOrde membagikan raskin tersebut kepada rumah tangga sasaran penerima manfaat yangberada di wilayah dusun I II dan III sebanyak 77 kepala keluarga (KK) rumah tanggaSasaran penerima manfaat saja, sedangkan rumah tangga sasaran penerima manfaat yangjumlahnya sebanyak 31 kepala keluarga (KK) rumah tangga sasaran penerima manfaat tidakdibagikan jatah mereka dan atas perintah terdakwa saksi Dominggus Orde menjual raskin sebanyak 620
46 — 14
BadanKetahanan Pangan Provinsi Sumatera Barat TA. 2012 Nomor :520/579/BKPSB/2012 Tentang Penetapan Honor Kuasa26.2/.28.2u.30.31.32.Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, PejabatPenguji Tagihan/Penandatanganan Surat Perintah Membayar(SPM) Bendaharawan Pengeluaran Staf Pengelola KeuanganDana Dekonsenitrasi Pada Badan Ketahanan Pangan ProvinsiSumatera Barat dan Kabupaten/Kota TA. 2012.1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kuasa Pengguna AnggaranSatker Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera BaratNomor : 521/620
Provinsi Sumatera Barat TA. 2012 Nomor : 520/579/BKPSB/2012 Tentang Penetapan Honor Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat26.2/.28.29.30.31.32.33.34.35.36.Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan/Penandatanganan SuratPerintah Membayar (SPM) Bendaharawan Pengeluaran Staf PengelolaKeuangan Dana Dekonsentrasi Pada Badan Ketahanan Pangan ProvinsiSumatera Barat dan Kabupaten/Kota TA. 2012.1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran SatkerBadan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Barat Nomor : 521/620
Keputusan Kepala BadanKetahanan Pangan Provinsi Sumatera Barat TA. 2012 Nomor :520/579/BKPSB/2012 Tentang Penetapan Honor KuasaPengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, PejabatPenguji Tagihan/Penandatanganan Surat Perintah Membayar(SPM) Bendaharawan Pengeluaran Staf Pengelola KeuanganDana Dekonsenitrasi Pada Badan Ketahanan Pangan ProvinsiSumatera Barat dan Kabupaten/Kota TA. 2012.1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kuasa Pengguna AnggaranSatker Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera BaratNomor : 521/620
192 — 56
CUCU SUHARA, Msi selaku PejabatPembuat Komitmen (PPK) melakukan penunjukan penyedia pekerjaan JalanTerate Banten Lama sebagaimana surat Nomor: 620/SPPPK.027.8/PJTBL/DBT/IV/2011 tanggal 14 April 2011Bahwa sebagai tindak lanjut dari penerbitan Surat Penunjukan PenyediaJasa, Ir. CUCU SUHARA, MSi bersamasama Ir. M SUJASMAN S NONGKEmenandatangani Surat Perjanjian Kerja/Kontrak Nomor: 761/KTRK/PJTBL/DBT/072.8/IV/2011 tanggal 15 April 2011 dengan nilai Kontraksebesar Rp.3.055.577.000.
SrgJalan Terate Banten Lama sebagaimana tertuang dalam surat Nomor :620/SPPPK.027.8/PUTBL/DBT/IV/2011 tanggal 14 April 2011, kemudiansebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Jasa tersebut, Ir.CUCU SUHARA, MSi bersamasama Ir. M SUJASMAN S NONGKEmenandatangani Surat Perjanjian Kerja/Kontrak Nomor761/KTRK/PJTBL/DBT/072.8/IV/2011 tanggal 15 April 2011 dengan nilaikontrak sebesar Rp.3.055.577.000.
WUAYANDARU UTAMA selaku pemenang perusahaanpenyedia jasa atas dasar surat Dinas Bina Marga dan Tata RuangPemerintahProvinsi Banten No. 620/SPPPK.072.8/PUTBL/DBT/IN/201 1tanggal 14 April 2011 perihal Penunjukan Penyedia PekerjaanPelebaran Jalan TerateBanten Lama.
128 — 59
Seluma Nomor : 620/175/DPU/X/2010 Tanggal 5 Oktober2010 Perihal Penyampaian Hasil Survey Lapangan, yang ditujukan kepada Kepala BPBDKab. Seluma.1 (satu) lembar Foto Copy rekap penggunaan dana sebesar Rp. 190.000.000, (seratussembilan puluh juta rupiah).1 (satu) lembar foto copy Print Out Rincian Pembayaran Pajak (via online) viaKantor PosCabang Tais Kab. Seluma oleh PT.
Mulkan Tajudin, MM dengan membawa Surat Nomor : 620/175/DPU/X/2010,perihal Penyampaian Hasil Survey Lapangan, yang isinya : Dinas PU Kab. Selumamembenarkan adanya kerusakan Infrastruktur jalan dan jembatan di beberapa titik akibatbencana alam berikut dengan Rencana Anggaran Biayanya yaitu ; Rencana Anggaran Biaya(RAB) untuk kegiatan Rehabilitasi Jalan Penghubung Desa Renah PanjangDesa Napal JungurKec.
Mulkan Tajudin, MM dengan membawa Surat Nomor : 620/175/DPU/X/2010,perihal Penyampaian Hasil Survey Lapangan, yang isinya : Dinas PU Kab. Selumamembenarkan adanya kerusakan Infrastruktur jalan dan jembatan di beberapa titik akibatbencana alam berikut dengan Rencana Anggaran Biayanya yaitu ; Rencana Anggaran Biaya63(RAB) untuk kegiatan Rehabilitasi Jalan Penghubung Desa Renah PanjangDesa Napal JungurKec.
Seluma Nomor : 620/175/DPU/X/2010 Tanggal 5 Oktober2010 Perihal Penyampaian Hasil Survey Lapangan, yang ditujukan kepada Kepala BPBDKab. Seluma.1 (satu) lembar Foto Copy rekap penggunaan dana sebesar Rp. 190.000.000, (seratussembilan puluh juta rupiah).1 (satu) lembar foto copy Print Out Rincian Pembayaran Pajak (via online) via Kantor PosCabang Tais Kab. Seluma oleh PT.
95 — 28
Hal inidengan tegas disebutkan dalam Putusan Mahkamah Agung RINo.620 K/Pdt/1999 tanggal 29 Desember 1999 menegaskan bahwaBila yang digugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negaradan obyek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenangtersebut, maka yang berwenang untuk memeriksa dan mengadiliperkara tersebut adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang,bukan wewenang Pengadilan Negeri.
131 — 11
Bag.Her Registrasi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)Kecil/Menengah/Besar No. 510/12951BPPT dengan namaPerusahaan Mangga JayaKartu Herregistrasi IG/ITU No. 503/IGHERR 4238/BPPT/2010tertanggal 9 Juni 2010Surat Keterangan Dinas Pengawasan Bangunan No. 648.1/157Apriltahun 1986 tertanggal 21 Oktober 1986Surat Izin Walikota Bandung No. 620/166DBM/2005 tentang IzinPembuatan Jalan Masuk Pekarangan tertanggal 6 April 2005Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Izin Her Perluasantertanggal 29 Juni 2010Surat
1157 — 440
Putusan Mahkamah Agung No. 620 K/Pdt/1999 tanggal 29 Desember1999 menyatakan : "Bila yang digugat adalah badan atau pejabat Tata Usaha Negara dan obyek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabat tersebut, maka yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalan peradilan Tata Usaha Negara, bukan wewenang pengadilan negeri" Bahwa, berdasarkan dalildalil tersebut di atas (berdasarkan Pasal 134 HIR)karena PELAWAN telah rnenggugat TERLAWAN III/ Badan Tata Usaha Negara,dan obyek yang
36 — 101 — Berkekuatan Hukum Tetap
Yang berhak dan yang berwenangmemeriksa dan mengadili perkara a quo adalah Pengadilan Tata Usaha NegaraJawa Tengah di Semarang (Putusan Mahkamah Agung Nomor 620 K/Pdt/1999tanggal 29 Desember 1999 menyatakan): Bila yang digugat adalah badan ataupejabat Tata Usaha Negara dan objek gugatan menyangkut perbuatan yangmenjadi wewenang pejabat tersebut, maka yang berwenang untuk mengadiliperkara tersebut adalah peradilan Tata Usaha Negara, bukan wewenangpengadilan Negeri;B.
74 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
1748 K/Pdt/2017Pasal 53 ayat (1) & (2) dan Yuriprudensi M ahkamah Agung Nomor1198 K/Sip/1973 tanggal 6 januari 1976 karena pengeluaransertifikat itu sematamata wewenang administrasi dan bukanwewenang Pengadilan sehingga pembatalannya juga wewenangadministrasi, bukan Pengadilan* juncto YurispridensiM ahkamahAgung Nomor 321 K/Sip/1978 tanggal 5 Februari 1981 PengadilanNegeri tidak berwenang untuk membatalkan surat hak milik yangdikeluarkan oleh instansi lain juncto Yurisprudensi Mahkamah AgungNomor 620