Ditemukan 11193 data
Terbanding/Tergugat IV : Tim Pembebasan Tanah (TPT) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR R. I.)
Terbanding/Tergugat II : Walikota Depok
Terbanding/Tergugat V : BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA DEPOK
Terbanding/Tergugat III : Panitia Pembebasan Tanah (P2T) jalan tol Depok - Antasari
Terbanding/Tergugat I : 1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR - R. I.)
61 — 17
telah diuraikan Tergugat II dalam Eksepsi merupakanbagian yang tidak terpisahkan dari pokok perkara ini dan merupakansatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan;Bahwa Tergugat II secara tegas menolak seluruh dalildalil gugatanPenggugat kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya;Bahwa Tergugat II tidak akan menanggapi dalildalil Penggugat yangtidak berkaitan dengan diri Tergugat II;Bahwa pada tanggal 6 Pebruari 2006 Pemerintah Provinsi Jawa Baratmenerbitkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 620
348 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
Persil Nomor 358 klas dl II luas : 620 m?
109 — 35
Reformasi , Jalan BungKarno , Jalan Rondorundu dan Jalan Perjuangan Nomor 620/75.D/PUB/BM/IV 2007 tanggal 22 Pebruari 2007 diberi tanda P 9;10.Foto copy dari foto copy perihal Usulan tindak lanjut Pembangunan JalanLingkungan Jalan Semarang RT. 29 Gunung Telihan Bontang Barat tadiBontang Nomor 600/101/PU tanggal 24 September 2009 diberi tanda P10;11.Foto copy sesuai dengan salinan resminya Putusan Mahkamah AgungNomor 2699 K/Pdt/2014 Putusan tanggal 08 April 2015 diberi tanda P11;12.Foto copy sesuai
1.NYAK AJI A. GANI
2.SYARBANI
Tergugat:
KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN KABUPATEN PIDIE
Intervensi:
ABDULLAH, S.Pd
142 — 79
tertanggal 10 Maret 2012 (fotokopi sesuai denganaslinya) ;Bukti T.ll.Intv4 Surat Keterangan pemberian dari H.M Daud Hasan kepada 3orang anaknya tertanggal 28 Desember 1998 (fotokopi sesuaidengan aslinya) ;Halaman 30 dari 42 HalamanPutusan Perkara Nomor: 2/G/2020/PTUN.BNABukti T.Il.Intv5Bukti T.II.Intv6Bukti T.Il.Intv7Bukti T.II.Intv.8Bukti T.Il.Intv9Bukti T.II.Intv.10Bukti T.ll.Intv.11Sertifikat Hak Milik Nomor : 00515, tanggal 2 Agustus 2018, suratukur No. 00019/2018, tanggal 2 Agustus 2018, seluas 620
Pembanding/Tergugat II : FAHMI IDRIS
Terbanding/Penggugat I : PONTJO SUTOWO
Terbanding/Penggugat II : JAN DARMADI
Terbanding/Penggugat III : SYARIFAH NULY NAZLIA
472 — 1701
Dari 2.480 (dua ribu empat ratus delapanpuluh) lembar saham tersebut telah ditempatkan dan disetor penuhsebanyak 620 (enam ratus dua puluh) lembar saham, yaitu sebesar Rp620.000.000, (enam ratus dua puluh juta rupiah) oleh para pemegangsaham yang terdiri dari :1. Soegeng Sarjadi, sebanyak 110 (Seratus sepuluh) lembar sahamdengan nominal Rp 110.000.000, (Seratus sepuluh juta rupiah) ;2.
RAMADAN, SH
Terdakwa:
MUH. RIKSAN Alias RIKI Bin SYAHRUDIN
108 — 23
Utara, Kabupaten Konawe Selatan; Bahwa awalnya Terdakwa datang ke rumah Paman Saksi selanjutnyaSaksi dan Terdakwa berceritacerita di teras depan rumah Paman Saksi dantidak lama kemudian datang Anak RR dan Anakee dengan membawa Anak Korban; Bahwa selanjutnya Anak i Anakee dan Anak Korban masuk terlebih dahulu diruang tamu rumah Paman Saksi lalu salah satu diantaranya ada yangmematikan lampu, yang tidak lama kemudian Saksi bersama Terdakwamasuk ke ruang tamu lalu Saksi bersama Terdakwa, Anak igES 620
76 — 48
Bahwa hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah AgungNomor : 620 K/Pdt/1999 tanggal 29 Desember 1999, bila yangdigugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan obyekgugatan menyangkut Perbuatan yang menjadi wewenangn pejabattersebut, maka yang berwenang mengadili perkara tersebut adalahPengadilan Tata Usaha Negara bukan wewenang Peradilan Negeri8.
SUGIATI
Tergugat:
1.ROMELAH
2.SUNYOTO HADI
3.KEPALA KELURAHAN BANDULAN
Turut Tergugat:
1.SUMIATI
2.KEPALA BPN KOTA MALANG
101 — 38
Bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa perkara ini,2.2.oleh karena Penggugat mengajukan gugatan atas tindakanadministrasi atau perbuatan yang menjadi kewenangan Pejabatatau Badan Tata Usaha Negara in casu Tergugat III dan TurutTergugat Il), maka menurut hukum yang berwenang untukmemeriksa, mengadili dan memutus perkara ini adalahPengadilan Tata Usaha Negara, hal ini sebagaimana ditegaskandalam yurisprudensi Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor 620 K/PDT/1999:Bila yang digugat adalah
52 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
Penyerahan olehPemohon PK/TNI AL telah sesuai prosedur yang berlaku, dimana tanahtersebut diserah terimakan dari kepemilikan secara perdata atas tanahHal.21 dari 48 hal.Put.No.63 PK/Pdt/2008sengketa kepada Bupati Sidoarjo yang merupakan pengguna danpenanggung jawab pengelolaan tanah tersebut untuk kepentinganpublik/umum.20.2 (dua) lembar surat dari Camat Gedangan kepada Bupati Sidoarjo21Nomor: 620/415/404.5.5/2004 tanggal 29 Juli 2004 tentang PenggunaanTanah Milik TNI AL bukti P.PK20.Bahwa berdasarkan
124 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
ANEKANUSANTARA INTERNASIONAL di Kabupaten Banggai;7. 1 (satu) bundel foto copy Surat Izin Bupati Banggai Nomor:620/1048/DISHUB tentang Pembangunan Pelabuhan Sementara dalamWilayah Kabupaten Banggai;Hal. 77 dari 147 hal. Put.
Banggai;47) Foto copy Rekomendasi Kement erian Perhubungan DirjenPerhubungan Laut Nomor: PP.008/1/01/KUPP.BTA2011;48) 1 (satu) bundel foto copy Surat Izin Bupati Banggai Nomor:551.43/1049/DISHUB tentang Pengoperasian Pelabuhan SementaraDalam Wilayah Kabupaten Banggai;49) 1 (satu) bundel foto copy Surat Izin Bupati Banggai Nomor:552.3/1047/DISHUB tentang Lokasi Pelabuhan Sementara PT.ANEKA NUSANTARA INTERNASIONAL di Kabupaten Banggai:;50) 1 (satu) bundel foto copy Surat Izin Bupati Banggai Nomor:620
Bunta Kabupaten Banggai;Foto copy Rekomendasi Kement erian Perhubungan DirjenPerhubungan Laut Nomor: PP.008/1/01/KUPP.BTA2011;1 (satu) bundel foto copy Surat Izin Bupati Banggai Nomor:551.43/1049/DISHUB tentang Pengoperasian Pelabuhan SementaraDalam Wilayah Kabupaten Banggai;1 (satu) bundel foto copy Surat Izin Bupati Banggai Nomor:552.3/1047/DISHUB tentang Lokasi Pelabuhan Sementara PT.ANEKA NUSANTARA INTERNASIONAL di Kabupaten Banggai;1 (satu) bundel foto copy Surat Izin Bupati Banggai Nomor:620
84 — 24
Sebidang tanah sawah, Persil No.87, S.lll, Kurang lebih seluas :620 M2, yang terletak di Pedukuhan Brajan, Desa Wonokromo,Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul, dengan batas batas: Sebelah utara: parit. Sebelah timur :tanah milik Ndoro Bei. Sebelah selatan : tanah milik Barmawi. Sebelah barat : tanah milik Jamroni.5.
Terbanding/Pembanding/Penggugat : SHAMAD ZALDY Diwakili Oleh : Hj. Nur'ain, SH
Terbanding/Tergugat II : PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
Terbanding/Turut Tergugat : KEPALA DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG KOTA BALIKPAPAN
201 — 143
dikeluarkan oleh badan atau Pejabat TataUsaha Negara yang berisi tindakan hukum tata negara yang berdasarkanputusan perundang undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individualdan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum,oleh karenanya sesuail kKewenangannya yang berhak untuk memeriksa danmengadilinya adalah Peradilan Tata Usaha Negara bukan Peradilan Umumatau Pengadilan Negeri Balikpapan.Hal mana dikuatkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RepublikIndonesia No. 620
140 — 75
ketiga tidak boleh mencampuri isi perjanjianyang dibuat oleh para pihak tersebut .Hal tersebut berarti bahwa perjanjianarbitrase tidak dapat dibatalkan secara sepihak sebagaimana diatur dalampasal 1338 ayat (2) KUHPerdata yang merupakan konsekuensi logis dariadanya asas pacta sunt servanda:suatu perjanjian tidak dapat ditarikkembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasanalasan yang oleh undangundang dinyatakan cukup untuk ituMenimbang, bahwa hal itu juga ditegaskan dengan Pasal 620
200 — 98 — Berkekuatan Hukum Tetap
NASIRIN, 620. SUHARDI, 621.HERIYANTO, 622. GUNTUR NANDUNG, 623. MATAMIN, 624.IBRAHIM DAHLAN, 625. BUSTOMI HASAN, 626. DARWIS, 627.SELANANG FEl, 628. MAIDA, 629. HOTIMA, 630. BEJO, 631. BEDIKTEGUH, 632. BAYA, 633. KUNTO, 634. H. KUDIM, 635. MAIDABAKAR, 636. BAKAR H. GEDENG, 637. MAHADI, 638. NOUFAL, 639.MUHAMMAD ROSYAD, 640. MUSLIMAN, 641. YAMANI, 642. JIMA,643. M. YULIANSYAH, 644. TONESKA, 645. RUSLI, 646. NUAS MATNUR, 647. MACIK, 648. SAIPUL, 649. JHON FITER, 650. KULIM, 651.MARUM.S, 652.
59 — 17
PADA HASIL REKAYASA DARITERGUGAT DAN OLEH KARENANYA SERTIFIKAT TERSEBUT HARUSDINYATAKAN BATAL DEMI HUKUM;Bahwa bertitik tolak dari petitum yang demikian maka terbukti penggugatmengarahkan pada kinerja Turut Tergugat II sehingga penilaian terhadap KeputusanTata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Turut Tergugat II yang berwujud Sertifikatadalah merupakan kewenangan dari lembaga Peradilan Tata Usaha, bukan lembagaPeradilan Umum ( Hakim Perdata), oleh karena itu mempedomani pada YurisprudensiMARI No. 620
Pembanding/Penggugat II : Hj.Beslina Binti H.Baharudin Diwakili Oleh : Insani S.H
Pembanding/Penggugat III : Sumarni Binti H.Baharudin Diwakili Oleh : Insani S.H
Pembanding/Penggugat IV : Devie firdaus Bin H.Baharuddin Diwakili Oleh : Insani S.H
Pembanding/Penggugat V : Lucia Kartika Handayani Binti H.Baharuddin Diwakili Oleh : Insani S.H
Pembanding/Penggugat VI : Dian Centry haygenia Binti H.Baharuddin Diwakili Oleh : Insani S.H
Terbanding/Tergugat I : Erwin Juliansyah
Terbanding/Tergugat II : MAHATRYWAN FHONI Diwakili Oleh : ILHAM PATAHILLAH,SH,MH,DKK
Terbanding/Tergugat III : Badan Pertanahan Nasional Agraria dan Tata Ruang Kota Lubuklinggau
Terbanding/Tergugat IV : ANDRI SUSENO,SH,M.Kn
38 — 21
sertipikat tersebut batal atautidak sah atau mencabut adalah Pengadilan Tata Usaha Negara,maka Pengadilan Negeri tidak berwenang menyatakan sertipikathak atas tanah tidak sah dan atau membatalkan, mencabutsertipikat hak atas tanah, karena hal tersebut merupakankewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;BERHUBUNGAN PULA DENGAN YURISPRUDENSI MAHKAMAHAGUNG RI mengenai pembatalan sertipikat hak atas tanah yangdiajukan di Pengadilan Negeri tidak dapat diterima, antara lain:Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 620
70 — 43
KetuaMajelis Hakim dan Anggota yang memeriksa, dan mengadili perkara a quoberkenan untuk menjatuhnkan PUTUSAN SELA terlebih dahulu sebelummemeriksa pokok perkara;(Vide Putusan Mahkamah Agung RI No. 620 K/Pdt/1999 tanggal 29Desember 1999, yang kaidah hukumnya berbunyi, "Bila yang digugatadalah badan atau pejabat Tata Usaha Negara dan Objek Gugatanmenyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabat tersebut, makayang berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalah Peradilan TataUsaha Negara bukan
Tri Arsanto Nugroho
Tergugat:
Kepala Desa Wanglu, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten
56 — 23
Wanglu, Kecamatan Trucuk, KabupatenKlaten, yang diterbitkan oleh Tim PencalonanPengangkatan Perangkat Desa Wanglu, KecamatanTrucuk, pada Senin tanggal 30 April 2018; (Copy sesualAS i) 222222 n nnn nn nnn cnc ence nn nnn cen cece n en ec necesSurat Kepala Desa Wanglu, Kecamatan Trucuk,Kabupaten Klaten Nomor 141.3/7/20.02 tanggal 1 Mei2018, Perihal : Konsultasi dan Usulan Calon PerangkatDesa yang ditujukan kepada Camat Trucuk; (Copysesual Asli)Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa Nomor :141.3/620
79 — 47
Sertipikat Hak Milik No.620/Karangsambung, Luas : 930 M2, atasnama DJARSA 5 90+ 2 222 ono non non nn concen nnn nnn nce nenaSertipikat Hak Milik No.621/Karangsambung, Luas : 930 M2, atasNaira SUMARD n nnn nnn nrnnnr nem ne cnn neinSertipikat Hak Milik No.622/Karangsambung, Luas : 930 M2, atasnama ALI SUJIMAH 9 222 noo neo conse ncnn nnSertipikat Hak Milik No.623/Karangsambung, Luas : 940 M2, atasnama SALEH a 35 222 222 noe on no nnn cnn nen nce noncnnHal 168 dari 314 hal. Put.
45 — 12
kepadaistri yang telah nusyuz dan oleh karena itu berhak mendapatkan hakhaknyasebagai isteri diceraikan oleh suaminya (Tergugat Rekonvensi);Menimbang, bahwa kewajiban memberi nafkah adalah kewajibanseorang Suami Ssepanjang isteri tidak nusyuz (Pasal 34 ayat (1) UU No. 1 Tahun1974 jo Pasal 80 KHI), kewajiban mana tidak pernah gugur meskipun terjadipisah rumah sebagaimana dalil fiqn dalam Kitab Al Muhazzab juzu II hal. 175yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis, berbunyi sebagai berikut :ls aaa wybo 620