Ditemukan 11447 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Partai politik
Putus : 18-09-2017 — Upload : 11-10-2017
Putusan PN GORONTALO Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Gto
Tanggal 18 September 2017 — - ABDUL HAKIM HAFID LAWAN - PT. MANDIRI TUNAS FINANCE KOTA GORONTALO
318
  • Mandiri Finance);Bahwa Saksi mengetahui mengenai penarikan mobil tersebut yaitupada saat itu Saksi menjadi Calek partai, Kemudian ada pembicaraandengan Penggugat bahwa Saksi akan menyewa mobil milik Penggugattersebut untuk dipakai kampanye, lalu pada saat Saksi akan mengecekmobil tersebut ternyata sudah tidak ada, terus Saksi bicara denganPenggugat bagaimana pembicaraan tersebut, kemudia Penggugatmenyampaikan kepada Saksi bahwa mobil Penggugat sudah ditarik olehTergugat;Bahwa setahu Saksi mobil Penggugat
Register : 31-08-2015 — Putus : 21-03-2013 — Upload : 31-08-2015
Putusan PN BANYUMAS Nomor 02/Pid.B/2013/PN Bms
Tanggal 21 Maret 2013 — - SUJONO Bin ARSAWIKRAMA - MUSLICH Bin MADKOSIM
5214
  • Saksi SUWATNOBahwa saksi menjadi anggota DPRD Pemalang, tanggal 7 September2009 dari Partai Patriot ;Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa sejak tahun 2005 di tempatpengajian;Bahwa awal mulanya pada tahun 2005, saksi kenal dengan H.UMAR KUMPUL SUTRISNO yang waktu itu menjabat sebagaiKetua DPRD Kab.
Register : 13-07-2018 — Putus : 01-11-2018 — Upload : 01-11-2018
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 28/G/2018/PTUN.BNA
Tanggal 1 Nopember 2018 — Penggugat:
TEUKU HAFNIBAR
Tergugat:
PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI PROVINSI ACEH
357178
  • Dengan demikian LPJKNasional dan LPJK Provinsi bukanlah entitas yang melaksanakanurusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundangundanganyang berlaku, melainkan sebagai Lembaga Paguyuban MasyarakatJasa Konstruksi sama halnya dengan Lembaga Kamar Dagang danIndustri (KADIN), GAPENSI, PERADI, dan Organisasi Partai Politikyang tupoksinya adalah memberikan pelayanan bagi anggotanyamasingmasing, namun semua organisasi tersebut dibentukberdasarkan peraturan perundangundangan;Keanggotaan LPJKN dan/atau
Register : 22-07-2013 — Putus : 18-06-2014 — Upload : 20-06-2014
Putusan PN LABUHA Nomor 11/Pdt.G/2013/PN LBH.
Tanggal 18 Juni 2014 — Penggugat : PIETER SALMON Tergugat I : Ahli Waris ALMARHUM RUSLY ACHMAD yaitu RUSMINI HAYAT, NAZRI ERWIMA ACHMAD, MUDRIKA ACHMAD, CHAERUL ASRIE ACHMAD, ABO ACHMAD, WAHYU ACHMAD, NAILA ACHMAD, JULFIKAR ACHMAD, Tergugat II : ABDULLAH SAMAD
9641
  • Sehingga berdasarkan pertimbanganberdasarkan buktibukti tersebut dapat disimpulkan bahwa kemungkinanpenandatanganan surat dalam bentuk partai (dua pihak atau lebih) in casu olehalmarhum Rusly Achmad, Abdullah Samad dan Penggugat hanya dilakukan oleh ketigaorang tersebut tanpa melibatkan para saksi yang disebutkan dalam perjanjian tersebutseperti Husen Abang, Samad Kene dan A. M. Saleh;Menimbang, bahwa oleh karena ketiga orang Husen Abang, Samad Kene danA. M.
Register : 04-04-2019 — Putus : 29-07-2019 — Upload : 07-09-2019
Putusan PTUN BENGKULU Nomor 70/G/2019/PTUN.BKL
Tanggal 29 Juli 2019 — Penggugat:
MARDI , S.Pd.
Tergugat:
BUPATI KAUR
8246
  • Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;atau; d.
Putus : 19-07-2013 — Upload : 21-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 780 K/Pdt/2013
Tanggal 19 Juli 2013 — SAPAR, DKK VS DIREKTUR UTAMA PTPN IV (Persero)
6037 Berkekuatan Hukum Tetap
  • bersih dantanah pertanian mulai tahun 1944 berlanjutlah pemiliknya kepadaPemohon Kasasi hingga saat ini sudah 66 tahun, tetapi pada tahun1966 tibatiba, muncul traktor perkebunan mentraktor lokasi 10,5 Hatersebut yang sudah perkampungan dan rumah para Pemohon Kasasi17 pintu di dalamnya rata dengan tanah dan apabila para PemohonKasasi dan orang tua Pemohon Kasasi melawan petugas Perkebunandikawal ABRI bersenjata lengkap pada saat pentraktoran tahun 1966terjadi, dituduhlan Para Pemohon Kasasi PKI (Partai
Register : 19-08-2011 — Putus : 28-12-2011 — Upload : 12-06-2012
Putusan PTUN AMBON Nomor 13/G/2011/PTUN.ABN.
Tanggal 28 Desember 2011 — Drs. SEMUEL LETELAY, M.Si sebagai Penggugat melawan BUPATI MALUKU BARAT DAYA sebagai Tergugat
12346
  • memerintahkanbawahannya untuk mengecek langsung dilapangan kemudian membuat laporan; e Bahwa benar sebelum saksi membuat laporan, telah berkoordinasi terlebih dahulu dengan Anggota Kominda yang lain ;e Bahwa saksi tidak tahu tindak lanjut dari laporan yang dibuatnya tersebut ; e Bahwa benar selain Penggugat ada 8 orang pegawai yang juga terlibat politikpraktis ; e Bahwa saksi tahu para pegawai yang terlibat politik praktis telah dijatuhi hukumandisiplin ; e Bahwa benar Penggugat tidak masuk sebagai anggota partai
Register : 22-07-2019 — Putus : 31-10-2019 — Upload : 12-11-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 209/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 31 Oktober 2019 — Penggugat:
H. RAHMAD TAUFIK HASIBUAN
Tergugat:
BUPATI Padang Lawas Utara
15360
  • Menjadi anggota dan / atau pengurus partai politik; atauHalaman 50PutusanPerkara Nomor : 209/G/2019/PTUNMDNd. Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telahmemiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakpidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun danpidana yang dilakukan dengan berencana.5.
Register : 29-09-2015 — Putus : 21-04-2015 — Upload : 15-05-2015
Putusan MS LHOK SUKON Nomor 394/pdt.G/2015/ms-Lsk
Tanggal 21 April 2015 — penggugat-Tergugat
377
  • Oleh karena itu mohon agar Hak Asuhkedua orang anak tersebut diberikan kepada Tergugat;710SALINANBahwa sebaliknya Penggugat selaku seorang ayah saat ini tidakmampu memberikan jaminan keselamatan jasmani dan rohani keduaanak Tergugat dikarenakan kesibukkan Penggugat sebagai anggotaDPRA dari partai Demokrat untuk periode 20142019 daerahpemilihan Aceh Utara dan Lhokseumawe sehingga dikhawatirkansulit membagi waktu untuk kedua orang buah hatinya, ditambah lagikondisi kesehatan Penggugat (terkena stroke
Register : 13-09-2015 — Putus : 05-10-2015 — Upload : 07-10-2015
Putusan PTTUN MAKASSAR Nomor 13/G/Pilkada/2015/PT.TUN.MKS.
Tanggal 5 Oktober 2015 — 1. HJ. SUKMA NURANI AMPERIA, SH, SPN, 2. Ir. ANDI ABDUL HAKIM, SH.MH,;---------------------------------------- Selanjutnya disebut sebagai------------------------------ PENGGUGAT; M E L A W A N : KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA ; ---- Selanjutnya disebut sebagai--------------------------------- TERGUGAT
9489
  • BULUKUMBANOMOR : 64/Kpts/KPUKab025433243/2015 Tentang Penetapan PasanganCalon Usulan Partai Politik dan Pasangan Calon Perseorangan Sebagai PesertaPemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2015; Tanggal 24 AgustusFoto Copy KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KAB.
Putus : 11-02-2014 — Upload : 01-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1221 K/PID.SUS/2013
Tanggal 11 Februari 2014 — ADRIANUS ADU, ST. Alias ADI
7950 Berkekuatan Hukum Tetap
  • oleh Judex Facti, yang pada kenyataannya dalamputusan Hakim terbukti bahwa Hakim menyatakan Terdakwa tidakterbukti bersalah, dalam salah satu alasannya adalah menyangkutmasalah tanah, apalagi dalam pertimbangannya Majelis Hakim,menyebut Terdakwa adalah anggota DPRD Kabupaten Rote Ndaoperiode tahun 20092014 sebagaimana diresmikan dengan KeputusanGubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Nomor : PEM.171.2/619/2009tanggal 24 Agustus 2009 dengan jabatan sebagai Wakil Ketua DPRDkabupaten Rote Ndao mewakili Partai
Putus : 11-06-2014 — Upload : 30-12-2014
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 55/PID.SUS/2014/PN.JKT.TIM
Tanggal 11 Juni 2014 — RUDI YULIANTA BIN SUPARMAN
36783
  • DWI GIARMANTO alias DWI ARMAN alias DWI:e Bahwa saksi pertama kenal dengan Terdakwa Rudy Yulianta, karena pertemanan karenasemula mau ikut pendirian partai namun karena gagal, kemudian Terdakwa Rudy Yuliantamengajak saksi untuk membantu temanteman yang mau berangkat ke Hongkong, dalam hal inisaksi membantu menyiapkan paspor dan tiket ke Hongkong pulang pergi ;* Bahwa saksi kenal dengan saksi Wagiman dari sdr.
Register : 23-10-2020 — Putus : 03-02-2021 — Upload : 09-02-2021
Putusan PTUN MATARAM Nomor 58/G/2020/PTUN.MTR
Tanggal 3 Februari 2021 — Penggugat:
SAPOAN, S.Pd.i
Tergugat:
Kepala Desa Senaru Kabupaten Lombok Utara
261124
  • anggota keluarga,pihak lain, dan/atau golongan tertentu;menyalahgunakan wewenang, tugas, kewajiban, dan/atau haknya;d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golonganmasyarakat tertentu;melakukan tindakan meresahkan masyarakat desa;melakukan tindakan makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanannegara;melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang,dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atautindakan yang akan dilakukannya;menjadi pengurus partai
Putus : 04-12-2008 — Upload : 31-05-2017
Putusan PN SIDENRENG RAPPANG Nomor 05 /Pdt.G/2008/PN.Sidrap
Tanggal 4 Desember 2008 — HAJI ANDI MUNANGARA BIN ARIA ANDI Selanjutnya disebut................................................................................................... PENGGUGAT ; M E L A W A N ANDI HERMAWANSYAH alias BAU MOMO Bin ANDI ARIA Selanjutnya disebut .................................................................................................... TERGUGAT ;
505
  • Dibuatsepihak atau berbentuk partai (minimal dua pihak) tanpa campur tanganpejabat yang berwenang;Ditanda tangani oleh pembuat;Isi dan tanda tangan diakui;Menimbang, bahwa Majelis berpendapat surat hibah a quo dapat dipersamakandengan akta dibawah tangan sehingga Majelis menilai tidak perlu adanya campurtangan dari pejabat yang berwenang pada Surat Hibah tersebut;28Menimbang, bahwa tentang tidak benarnya kepala Teppo dan saksi pada surattersebut bukian substansi yang pokok mengenai sah/tidaknya surat
Register : 10-01-2019 — Putus : 16-05-2019 — Upload : 19-09-2019
Putusan PTUN KUPANG Nomor 2/G/2019/PTUN.KPG
Tanggal 16 Mei 2019 — Penggugat:
ABEL JEHUDU BEPONG, ST
Tergugat:
BUPATI MANGGARAI
12067
  • Menjadi anggota dan atau pengurus partai politik atau;d.
Putus : 11-12-2017 — Upload : 29-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2765 K/Pdt/2017
Tanggal 11 Desember 2017 — HELENA ISMAIL, dkk vs. HERMAN SUSANTO, dkk
119104 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Prinsip kontrak partai (party contract) yang digariskan dalamPasal 1340 KUHPerdata, yang menegaskan perjanjian hanyamengikat kepada para pihak yang membuatnya, berlaku juga dalamproses penyelesaian perkara, hanya mengikat pihakpihak yangberperkara saja;Seharusnya kalau Penggugat ingin pihak ketiga/instansi yangberwenang tersebut terikat dengan Putusan Perkara a quo, makaPenggugat harus mengikut sertakan Pihak Ketiga atau dalam hal inipihak Badan Pertanahan Kodya Jakarta Barat;Bahwa berdasarkan uraian
Register : 30-11-2017 — Putus : 18-01-2018 — Upload : 08-05-2019
Putusan PA MUARA BUNGO Nomor 344/Pdt.G/2017/PA.Mab
Tanggal 18 Januari 2018 — Penggugat melawan Tergugat
967
  • P.14 yang aslinya merupakan akta di bawahtangan, telah bermeterai cukup, sehingga sesuai dengan Pasal 2 ayat (3) dan11 ayat (1) huruf (a) UndangUndang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang BeaMeterai suncto Pasal 1 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan HargaNominal yang Dikenakan Bea Meterai, bukti tersebut dapat dipertimbangkanlebih lanjut sebagai alat bukti, meskipun bukti tersebut telah dicocokkan denganaslinya, dibuat secara partai
Putus : 29-05-2017 — Upload : 07-06-2017
Putusan PN STABAT Nomor 852/Pid.Sus/2016/PN STB
Tanggal 29 Mei 2017 — Togar Lubis, S.H. M.H
11388
  • Safril, umur 50 tahun, Ik, Islam, Wiraswasta (KetuaDPC Partai PDIP Kab. Langkat), saksi melihat sdr. M. Safril berkomentar diakun Facebook milik terdakwa tersebut;Bahwa saksi melihat dari akun Facebook milik terdakwa yang bertemandengannya adalah Dr. Sadikun Winato (Kadis Kehatan Kab.Langkat)Prawito (Wartawan Kab.
Register : 08-03-2016 — Putus : 11-08-2016 — Upload : 26-10-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 127/Pdt.G/2016/PN.JKT.PST.
Tanggal 11 Agustus 2016 —
11977
  • Mengajukan gugatan perlawanan (partai verzet) ;Dari uraian dalildalil dan fakta hukum di atas makapermohonanPenggugat tentang Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) haruslah Ditolak;DALAM REKONVENSISetelah Tergugat dapat menguraikan bahwagugatan Penggugat tidak benar dantidak terbukti, maka tibalah saatnya Tergugat mengajukan Gugatan Rekonvensi.Selanjutnya Penyebutan pihakpihak dalam gugatan rekonvensi ini sebagai berikut :e Pihak Penggugat menjadi Rekonvensi ;e Pihak Tergugat menjadi Rekonvensi ;Penggugat
Register : 28-12-2018 — Putus : 16-05-2019 — Upload : 20-09-2019
Putusan PTUN KUPANG Nomor 47/G/2018/PTUN.KPG
Tanggal 16 Mei 2019 — Penggugat:
HERIBERTUS PALA, SST
Tergugat:
BUPATI MANGGARAI
19181
  • Menjadi anggota dan atau pengurus partai politik2.4.4.