Ditemukan 15681 data
18 — 1
Wno hal 11 dari 14dikabulkan dengan Verstek (vide Pasal 70 ayat (1) UndangUndang No.7 tahun1989 yang telah dua kali di rubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 dan Pasal 125 HIR);Menimbang, bahwa berdasarkan atas segala sesuatu yangdipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah terdapatcukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon di atas,sehingga pengadilan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talaknyaterhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Wonosari
10 — 3
Pasal 147 (2) Kompilasi Hukum Islam;9Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, makaberdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 tentang PeradilanAgama yang telah di rubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun2006 dan perubahan yang kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, segalabiaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon yangjumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan
9 — 0
Pasal 14 dan 7 ayat (3)huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohontersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antaraPemohon dengan Pemohon II;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidangperkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan UndangUndangNomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya UndangUndang Nomor 50tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankankepada
15 — 2
Ltmengikrarkan talak satu raji terhadap Termohon di depan sidangPengadilan Agama Lahat setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg,permohonan Pemohon dikabulkan dengan tanpa hadirnya Termohon(verstek);Menimbang bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan,maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepadaPemohon berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun1989, yang telah di rubah dengan UndangUndang
27 — 13
pertimbanganpertimbangantersebut di atas, maka permohonan Pemohon dan Pemohon II patutuntuk dikabulkan;Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon dan Pemohon Il, maka pernikahan Pemohon dan Pemohon II yang telahdilaksanakan pada tanggal 31 Desember 1996 di Dusun Bela, Desa Bela,Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju, tersebut patut untuk disahkan;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidangperkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1)UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah
49 — 24
permohonan Pemohon dan Pemohon II patut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon danPemohon Il, maka pernikahan Pemohon dan Pemohon Il yang telahdilaksanakan pada tanggal 10 Desember 1983 di Desa Babana, KecamatanBudongbudong, Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat tersebutpatut untuk disahkan;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidangperkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah
58 — 8
tercatat dalam Kutipan Akta KelahiranNomor : 155/1961 yang di keluarkan oleh Catatan Sipil Kota Kediri untukgolongan Tionghoa, atas nama GIOK THOO, tanggal 12 September 1961, yangdi syahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kediri tertanggal 15 September1961dan Kutipan Akta Perkawinan, Nomor : 24/WNI/1989, bahwa di Kediripada tanggal03 Juli 1989, telah di langsungkan perkawinan antara RICHARDdan TAN GIOK THOO, tertanggal 03 Juli 1989 dan Pemohon meminta agarnama di dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut di rubah
12 — 2
2006, dan perubahan kedua UndangundangNomor 50 tahun 2009, namun upaya damai tersebut tidak berhasil;Menimbang, bahwa oleh karena Termohon yang tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka prosesmediasi sebagaimana dikehendaki oleh pasal 7 ayat 1 dan 5 Peraturan MARINomor 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;Menimbang bahwa Pemohon adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil, makasesuai dengan Ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983yang telah di rubah
6 — 4
Pasal 147 (2) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, makaberdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 tentang PeradilanAgama yang telah di rubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun2006 dan perubahan yang kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, segalabiaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat yangjumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan
50 — 16
Hasdin bin Tajuddin NurPorende yang dilangsungkan pada tanggal 15April 2015 di Desa Duduria, Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten KonaeSelatan;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidangperkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) UndangHalaman 10 dari 12, Putusan Nomor 153/Pdt.G/2020/PA.KdiUndang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan UndangUndangNomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya UndangUndang Nomor 50tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara
14 — 10
Pasal 7 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, sertamemperhatikan ketentuan Pasal 25 Peraturan Menteri Agama RepublikIndonesia, maka Pemohon dan Pemohon Il diperintahkan untukmencatatkan perkawinannya pada pegawai pencatat nikah Kantor UrusanAgama Kecamatan XXXXX sebagai Kantor Urusan Agama yang mewilayahitempat kediaman Pemohon dan Pemohon II;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidangperkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah
14 — 2
Pasal 7 ayat (3) huruf (e) dan Pasal 14 Kompilasi HukumIslam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan denganmenyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan Pemohon Il;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidangperkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan UndangUndang Nomor 3tahun 2006 dan perubahan keduanya UndangUndang Nomor 50 tahun2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan
20 — 7
dengan Pemohon Il;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) UndangUndangNomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada Pasal 5Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan ParaPemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada PegawaiPencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, KabupatenWakatobi;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidangperkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah
12 — 2
Oktober2002, Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan kepada PaniteraPengadilan Agama Lahat untuk mengirimkan salinan putusan ini setelahberkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimanadimaksud oleh UndangUndang tersebut;Hal 9 dari 11 hal Put.No.xxx/Pdt.G/2016/PA.LtMenimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, makasegala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepadaPenggugat berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun1989, yang telah di rubah
11 — 1
Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam), dan ternyata Termohon telahdinyatakan tidak hadir, maka karenanya permohonan Pemohonharusdikabulkan dengan Verstek (vide Pasal 70 ayat (1) UndangUndang No.7 tahun1989 yang telah dua kali di rubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 dan Pasal 125 HIR);Menimbang, bahwa berdasarkan atas segala sesuatu. yangdipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah terdapatcukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon di atas,sehingga pengadilan
15 — 6
Pasal 147 (2) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, makaberdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 tentangPeradilan Agama yang telah di rubah dan ditambah dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan UndangUndanghalaman 9 dari 11 halaman, Putusan Nomor 1156/Pdt.G/2016/PA.Kab.MlgNomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini harusdibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam
7 — 4
Pasal 147 (2) KompilasiHukum Islam;Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, makaberdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 tentang PeradilanAgama yang telah di rubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun2006 dan perubahan yang kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, segalabiaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon yangjumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan
7 — 8
Pasal 147 (2)Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, makaberdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 tentang PeradilanAgama yang telah di rubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun92006 dan perubahan yang kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, segalabiaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat yangjumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan
11 — 9
Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf(e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon patutdikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon dengan Pemohon IIyang dilaksanakan pada tanggal 01121996 di Desa Tayapu, Kota Kinabalu,Malaysia, adalah sah menurut hukum;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidangperkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan UndangUndang Nomor 3tahun 2006 dan perubahan keduanya UndangUndang
7 — 4
Pasal 147 (2) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, makaberdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 tentangPeradilan Agama yang telah di rubah dan ditambah dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan UndangUndangNomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini harusdibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amarputusan ini;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan