Ditemukan 60850 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Informasi publik Akuntan publik Keterbukaan publik Kebijakan publik Keterbukaan informasi publik
Pengadilan PTUN SERANG TUN
Register : 01-04-2020 — Putus : 06-08-2020 — Upload : 06-08-2020
Putusan PTUN SERANG Nomor 19/G/2020/PTUN.SRG
Tanggal 6 Agustus 2020 — Penggugat:
MOCH OJAT SUDRAJAT S
Tergugat:
Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI BANTEN
188 — 255
  • obyekgugatan dikeluarkan dalam penyelenggaraanpemerintahan yakni dalam rangka PenyelenggaraanPendidikan Menengah di tingkat SMA Negeri dan SMKNegeri di Provinsi Banten.Bahwa dengan demikian Objek Gugatan telah memenuhi unsursebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 7 UU No. 30 Tahun 2014.UPAYA ADMINISTRATIFa)b)Bahwa salinan Obyek Gugatan berupa soft copy obyek gugatandiperoleh/diketahui oleh Penggugat pada tanggal 30 Januari2020 melalui mekanisme UU Nomor 14 Tahun 2008 TentangKeterbukaan Informasi Publik
    Bahwa benar Obyek Gugatan tidak pernah diumumkan olehTergugat epada masyarakat, salin Obyek Gugatan dalam bentuksoft copy pada tanggal 30 Januari 2020 yang diserahkan olehstaf PPID Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bantensecara langsung kepada Perkumpulan Maha Bidik Indonesiamelalui mekanisme UU Nomor 14 Tahun 2008 TentangKeterbukaan Informasi Publik, dan kebetulan Penggugat adalahKetua dari Perkumpulan Maha Bidik Indonesia;2.
    pemerintahan yangbaik.Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 pada Pasal 4 ayat(1) Tentang : Pedoman Penyelesaian Sengketa AdministrasiPemerintahan Setelan Menempuh Upaya Administratif berbunyi : Pihak Ketiga yang berkepentingan yang dirugikan oleh keputusanupaya administratif dapat mengajukan gugatan terhadap hasil tindaklanjut upaya administratif tersebut;Bahwa obyek gugatan didapatkan melalui meknisme sebagaimanadiatur dalam Undang Undang nomor 14 Tahun 2008 TentangKeterbukaan Informasi Publik
    Putusan Nomor 20/G/2020/PTUN.SRGtanggal 27 Desember 2019 dan Obyek gugatan tidak pernahdiumumkan kepada publik oleh Tergugat:7) Bahwa berdasarkan analisa terhadap Obyek Gugatan yangPenggugat lakukan, Penggugat menemukan adanya FAKTA obyekgugatan berupa Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) ProgramPenyelenggaraan Pendidikan Menengah Dan Khusus KegiatanPenyelenggaraan Pendidikan SMAN 1 Rangkas Bitung maupunProgram Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Dan KhususKegiatan Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 1
    ;Bahwa setiap kebijakan pasti akan mengakibatkan hak dan kewajiban,setiap kebijakan publik baik langsung atau tidak langsung menyebabkanakibat hukum bagi warganya. Oleh sebab itu, apakah kebijakankebijakanitu berdasarkan hukum atau tidak.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 15-12-2016 — Upload : 02-06-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3284 K/Pdt/2016
Tanggal 15 Desember 2016 — KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, DK lawan SARDI ATMOKO
71 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sudarna, MMA. selaku Kepala Dinas Kelautan, Perikanandan Peternakan Kabupaten Kulon Progo; Saksi Agung Kurniawan selaku Kepala Badan Penanaman Modal danPerijinan Terpadu Kabupaten Kulon Progo; Saksi Rahman Hakim selaku Penilai Pertanahan dari Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto Rozak Uswatundan Rekan di Yogyakarta;Berdasarkan keterangan saksisaksi yang dihadirkan sertadisumpah dan alat bukti surat di persidangan dalam Putusan PengadilanTingkat Pertama, diperoleh faktafakta
    Sudarna, MMA. selaku Kepala Dinas Kelautan, Perikanandan Peternakan Kabupaten Kulon Progo; Saksi AGUNG KURNIAWAN selaku Kepala Badan PenanamanModal dan Perijinan Terpadu Kabupaten Kulon Progo; Saksi Rahman Hakim selaku Penilai Pertanahan dari Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto Rozak Uswatundan Rekan di Yogyakarta;Halaman 33 dari 70 hal. Put.
    (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto RozakUswatun dan Rekan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa benar saksi bersama Tim Penilai Pertanahan dari Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto Rozak Uswatundan Rekan di Yogyakarta adalah sebagai Penilai Pertanahan yangresmi ditunjuk oleh pihak PT.
    Sedangkan Judex Facti tidakmempertimbangkan keterangan saksi Rahman Hakim dariKantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Muttagin BambangPurwanto Rozak Uswatun dan Rekan di Yogyakarta adalahsebagai Penilai Pertanahan yang resmi ditunjuk oleh pihak PT.Angkasa Pura selaku Instansi yang memerlukan tanah(berdasarkan proses tender resmi) dan ditetapkan oleh KepalaKantor Wilayah Pertanahan Nasional Provinsi D.
    Bahwa Putusan yang dibuat oleh Judex Facti telah tidak secarasaksama mempertimbangkan semua fakta yang ditemukan dalampersidangan, antara lain:2.1.Judex Facti tidak mempertimbangkan keterangan saksiRahman Hakim dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP)Muttaqgin Bambang Purwanto Rozak Uswatun dan Rekan diYogyakarta adalah sebagai Penilai Pertanahan yang resmiditunjuk oleh pihak PT.
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-08-2016 — Putus : 04-01-2017 — Upload : 26-01-2017
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2016/PN Plk
Tanggal 4 Januari 2017 — REZA ANDRIADI, ST.,MT. Bin SUGENG SUGIYANTO
125 — 149
  • Agrotama MandiriAsli 1 (satu) lembar Surat Nomor : 109/AMP/III/2015 tanggal 2 Februari2015 Perihal Penunjukan Kantor Akuntan Publik Sodikin dan HarijantoAsli Surat Perjanjian Kerja Nomor : 095/KAP.SH/B/SPK/II/2015 tanggal 10Februari 2015 Antara PD.
    HENRY SONTANG SITORUS, Akt ; Bahwa saksi dimintai keterangan tentang dugaan penyalahgunaanjabatan/kewenangan pada Modal Perusahaan Daerah Agrotama Mandiriyang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah KabupatenKotawaringin Barat Tahun Anggaran 2009 dan Tahun Anggaran 2013 Bahwa saksi bekerja sebagai auditor di Kantor akuntan publik Wartono &Rekan sejak tahun 2004 sampai dengan sekarang ; Bahwa saksi mendapat surat tugas dari kantor Akuntan Publik Wartono &Rekan yaitu Surat Tugas No: 196
    Agro Restu Bumi dengan pembagian beban sebesar Rp.380.000.000, (tiga ratus delapan puluh juta rupiah).Bahwa saksi tidak pernah menunjuk KAP SODIKIN & HARIJANTO tahunbuku 2014 diperiksa bulan maret 2015 dan KAP WARTONO & REKAN tahunbuku 2013 diperiksa bulan mei 2014, yang merekomendasikan AkuntanPublik tersebut menurut penjelasan dari Kabag Keuangan sudah sejakdahulu yang menjadi Akuntan Publik Pemda Kabupaten Kotawaringin Baratsehingga yang memberikan rekomendasi akuntan publik tersebut adalahPEMDA
    Bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh Akuntan Publik adalah berkenaandokumen, dan inventaris PD. Agrotama Mandiri, pengadaan barang danjasa. Bahwa saksi tidak pernah melaporkan hasil audit yang dilakukan olehAkuntan Publik ke pemeriksaan BPK RI tahun 2013 dan tahun 2014 danhanya diberitahu oleh Saudara FAUZI (Kepala DPKD KabupatenKotawaringin Barat , BPK RI akan datang ke PD Agrotama Mandiri, untukmelakukan Audit.
    PD Agrotama Mandiri pernah dilakukan audit oleh KantorAkuntan Publik pada tahun 2013, hasil audit dari Kantor Akuntan Publik yaituada piutang pihak ketiga : Dipinjam oleh Iskandar sebesar Rp. 10.000.000, Dipinjam oleh terdakwa sebesar Rp. 60.000.000, Hutang PT Aleta Danamas sebesar Rp.900.000.000,Jumlah Rp.970.000.000,Bahwa kondisi perusahaan Daerah PD Agrotama Mandiri disampingmenjalankan usaha bisnis mencari keuntungan tetapi juga sebagai wadahPemerintah Daerah untuk penyaluran pelayanan pada masyarakat
Pengadilan PN SUKOHARJO
Register : 20-04-2016 — Putus : 17-11-2016 — Upload : 17-03-2017
Putusan PN SUKOHARJO Nomor 33/Pdt.G/2016/PN Skh
Tanggal 17 Nopember 2016 —
25 — 3
  • PERBEDAAN ANTARA RANAH HUKUM PUBLIK DAN HUKUMPRNATBerdasarkan isi dan kepentingan yang diaturnya hukum digolongkanmenjadi dua jenis, yaitu hukum privat (privaat recht) dan hukum publik(publiek recht). Beberapa sarjana terkemuka telah memberikan batasantentang apa yang dimaksud dengan hukum privat antara lain:Prof.Subekti menyebutkan: "hukum perdata dalam arti luas meliputi semuahukum privat materiil yaitu segala hukum yang mengatur kepentingankepentingan perseoranganProf.
    Sudikno Mertokusumo menyebutkan: "hukum antar perseoranganyang mengatur hak dan kewajiban perorangan antara yang satu denganyang lain di dalam hubungan kekeluargaan dan di dalam pergaulanmasyarakat dimana pelaksanaannya diserahkan kepada masingmasingpihak.Hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan antara subjekhukum dengan pemerintah atau hukum yang mengatur kepentinganmasyarakat.Halaman 14 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2016/PN Skh.Hukum pidana merupakan salah satu bagian dari
    hukum publik karenaada keterlibatan pemerintah sebagai penguasa.Definisi hukum pidana adalah hukum yang mengatur perbuatanperbuatanyang dilarang oleh undangundang dan berakibat diterapkannya hukumanbagi barangsiapa yang melakukan dan memenuhi unsurunsur perbuatanyang disebutkan dalam undangundang pidana.Sedangkan menurut CST.
    memiliki perbedaan yang jelas menyangkut subjek hukumyang terlibat di dalamnya.Hukum privat mengatur tentang hubungan antar subjek hukumperseorangan/badan hukum dalam kedudukan yang seimbang, sedangkanpada hukum publik subjek hukumnya terdiri dari pemerintah sebagaipenguasa dengan warga Negara dalam hubungan pengaturan yangbersifat publik.Setiap orang berhak untuk saling mengikatkan diri dalam suatu hubunganhubungan hukum dengan berpedoman pada asas kebebasan berkontrakyang dianut dalam hukum perjanjian.Setiap
    TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYADALAM EKSEPSI:Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat mengajukan eksepsiyang pada pokoknya mohon kepada Yth Majelis Hakim Pemeriksa Perkarauntuk memutus dan menyatakan : Mengabulkan eksepsi Para Tergugat danmenyatakan Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaktidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasansebagai berikut :Gugatan Penggugat obscuur libel dan cacat formilWanprestasi bukan delik penipuanPerbedaan antara ranah "Hukum Publik
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 02-01-2020 — Putus : 09-03-2020 — Upload : 11-08-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3 P/HUM/2020
Tanggal 9 Maret 2020 — INDRA RUSMI, SH., MH., DKK VS PRESIDEN RI;
481 — 287 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Badan hukum publik atau badan hukum privat;3 Permohonan sekurangkurangnya harus memuat:Nama dan alamat Pemohon;Uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonandan menguraikan dengan jelas bahwa:1. Materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian PeraturanPerundangundangan di bawah undangundang yangdianggap bertentangan dengan Peraturan Perundangundangan yang lebih tinggi,dan/atau2. Pembentukan peraturan perundangundangan tidakmemenuhi ketentuan yang berlaku, danc.
    Perubahan Kedua Atas UndangUndangNomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang berbunyi:seey(2) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya dapat dilakukanoleh Pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunyaperaturan perundangundangan di bawah undangundang, yaitu:a. perorangan warga negara Indonesia;b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dansesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NegaraKesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undangundang;atauc. badan hukum publik
    UndangUndang Nomor 3Tahun 2009 menentukan bahwa permohonan pengujian peraturanperundangundangan di bawah undangundang hanya dapat dilakukan olehpihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturantersebut, yaitu:a. perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yangmempunyai kepentingan sama;b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuaidengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara KesatuanRepublik Indonesia yang diatur dalam undangundang; atauc. badan hukum publik
    atau badan hukum privat;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dapat ditentukanbahwa agar Para Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam permohonanhak uji materiil a quo, Para Pemohon harus membuktikan apakah dirinyamerupakan perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yangmempunyai kepentingan sama, kesatuan masyarakat hukum adat yangdiatur dalam undangundang, badan hukum publik atau badan hukum privat,yang haknya dirugikan oleh berlakunya objek permohonan;Menimbang, bahwa Para
Pengadilan PA SLAWI Perdata Agama
Register : 03-01-2020 — Putus : 13-05-2020 — Upload : 13-05-2020
Putusan PA SLAWI Nomor 0131/Pdt.G/2020/PA.Slw
Tanggal 13 Mei 2020 — Penggugat melawan Tergugat
5 — 3
  • panggilan tanggaldan telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya tanggal 06Januari 2020 dan 08 Mei 2020 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkantidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;Bahwa demikian juga dengan Tergugat, tidak datang menghadap kepersidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagaiwakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) telahdipanggil secara resmi dan patut melalui Lembaga Penyiaran Publik
Pengadilan PN Cikarang Perdata
Register : 04-05-2020 — Putus : 20-05-2020 — Upload : 08-06-2020
Putusan PN Cikarang Nomor 84/Pdt.G/2020/PN Ckr
Tanggal 20 Mei 2020 — Penggugat:
PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia
Tergugat:
PT Laguna Group
66 — 47
  • PT Laguna 9 3.355 11.067.047.2ri Group 00 Bahwa setelah dilakukan Verifikasi Inventarisasi dan Identifikasi olehKantor Pertanahan Kabupaten Bekasi yaitu berdasarkan Berita Acara No.29/BA32.16/PT/I/2020 tanggal tanggal 17 Januari 2020 tentang Verifikasidan Perbaikan KeV Hasil Inventarisasi dan Identifikasi Peta Bidangdan/atau Daftar Nominatif No. 548/BA32.16/PT/XII/2019 tanggal 29Desember 2019 (BA Verifikasi dan Perbaikan) serta telah dilakukanperubahan Valuasi Penilaian oleh Kantor Jasa Penilai Publik
Pengadilan PN PANGKAL PINANG Perdata Khusus PHI
Register : 02-03-2016 — Putus : 27-04-2016 — Upload : 11-02-2017
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 6/PHI/2016/PN PGP
Tanggal 27 April 2016 — 1. Dedi Gunawan, dkk. Melawan PT. TIMAH (Persero) Tbk
97 — 25
  • ., dari Kantor Hukum Perkumpulan LembagaPusat Dukungan Kebijakan Publik Bangka Belitung (PDKPBABEL) yang beralamat di Jalan Stania No.133 Bukit BaruKel. Taman Bunga,Kec.Gerunggang Pangkalpingberdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Januari 2016selanjutnya disebut sebagai .PENGGUGAT ;Lawan :PT.
Pengadilan PA JEMBER Perdata Agama
Register : 01-11-2013 — Putus : 29-11-2013 — Upload : 03-12-2013
Putusan PA JEMBER Nomor 1233/Pdt.P/2013/PA.Jr
Tanggal 29 Nopember 2013 — PEMOHON I PEMOHON II
10 — 1
  • Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku ;SSUIDSIG GT j~ naman ec etaAtau mohon Pengadilan Agama Jember memberikan penetapan yangS@adil adilniya; === =e me eeeo Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, paraPemohon telah hadir sendiri.eet Menimbang bahwa sebelum perkara pengesahan nikah tersebutdisidangkan, Pengadilan Agama Jember telah mengumumkan permohonanPengesahan Nikah yang diajukan oleh para pemohon melalui lembagapenyiaran publik Radio Republik Indonesia
Pengadilan PA BATURAJA Perdata Agama
Register : 11-01-2016 — Putus : 25-01-2016 — Upload : 08-10-2019
Putusan PA BATURAJA Nomor 54/Pdt.G/2016/PA.Bta
Tanggal 25 Januari 2016 — Penggugat melawan Tergugat
13 — 4
  • No. 0054/Pdt.G/ 2016/PA.B taDisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk publik, 3p idan ilitas f fungsi pDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.idTelp : 021384 3348 (ext.318) Halaman
Pengadilan PN PURWOKERTO Pidana Umum
Register : 16-10-2020 — Putus : 16-10-2020 — Upload : 19-10-2020
Putusan PN PURWOKERTO Nomor 254/Pid.C/2020/PN Pwt
Tanggal 16 Oktober 2020 — Penyidik Atas Kuasa PU:
KUSNO SLAMET RIYADI, S.H.,
Terdakwa:
RIYANTO
15 — 5
  • Moh Nur Hakim, Desa Jipang Kecamatan Karanglewas telah dilakukankegiatan operasi yustisi penegakan peraturan daerah oleh Satuan Polisi Pamong PrajaKabupaten Banyumas dan terdakwa atas nama RIYANTO kedapatan tidak memakaimasker saat beraktivitas di luar atau di dalam ruangan publik dan bertemu orang laindengan barang bukti berupa 1 (satu) buah KTP a.n RIYANTO. Atas perbuatannya,terdakwa diduga telah melanggar Pasal 24 ayat (2) huruf a jo.
Pengadilan PN PURWOKERTO Pidana Umum
Register : 16-10-2020 — Putus : 16-10-2020 — Upload : 19-10-2020
Putusan PN PURWOKERTO Nomor 252/Pid.C/2020/PN Pwt
Tanggal 16 Oktober 2020 — Penyidik Atas Kuasa PU:
KUSNO SLAMET RIYADI, S.H.,
Terdakwa:
TRISNO
14 — 2
  • Moh Nur Hakim, Desa Jipang Kecamatan Karanglewas telah dilakukankegiatan operasi yustisi penegakan peraturan daerah oleh Satuan Polisi Pamong PrajaKabupaten Banyumas dan terdakwa atas nama TRINO kedapatan tidak memakaimasker saat beraktivitas di luar atau di dalam ruangan publik dan bertemu orang laindengan barang bukti berupa 1 (Satu) buan KTP a.n SUTOPO. Atas perbuatannya,terdakwa diduga telah melanggar Pasal 24 ayat (2) huruf a jo.
Pengadilan PA PURWOKERTO Perdata Agama Perceraian
Register : 30-04-2013 — Putus : 12-06-2013 — Upload : 22-07-2014
Putusan PA PURWOKERTO Nomor 950/Pdt.G/2013/PA.Pwt
Tanggal 12 Juni 2013 — PENGGUGAT MELAWAN TERGUGAT
4 — 0
  • Membebankan biaya perkara menurut hukum;Atau menjatuhkan putusan lain yang seadiladilnya ;Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan,Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidakpula mengirim orang lain sebagai kuasanya yang sah, walaupun menurut beritaacara pemanggilan (Relaas) Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Purwokertomelalui mass media Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik IndonesiaPurwokerto pengumuman pertama tanggal 04 Mei 2013
Pengadilan PN BOJONEGORO Pidana Umum
Register : 24-09-2020 — Putus : 24-09-2020 — Upload : 05-10-2020
Putusan PN BOJONEGORO Nomor 134/Pid.C/2020/PN Bjn
Tanggal 24 September 2020 — Penyidik Atas Kuasa PU:
AHMAD ADHI KISWANTO
Terdakwa:
SLAMET GUNAWAN
14 — 3
  • Bojonegoro , pada saat beraktivitas di ruang publik,melanggar protokol Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 jo Pasal 20a danPasal 27c Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan Atas PerdaProvinsi Jawa Timur nomor 1 tahun 2019, kemudian Petugas membawa yangbersangkutan ke Polres Bojonegoro untuk proses lebih lanjut.Kemudian Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untukmengajukan barang bukti di sidang sebagai berikut : 1 (Satu) buah KTP atas nama SLAMET GUNAWAN
Pengadilan PN PURWOKERTO Pidana Umum
Register : 16-10-2020 — Putus : 16-10-2020 — Upload : 19-10-2020
Putusan PN PURWOKERTO Nomor 253/Pid.C/2020/PN Pwt
Tanggal 16 Oktober 2020 — Penyidik Atas Kuasa PU:
KUSNO SLAMET RIYADI, S.H.,
Terdakwa:
BUSOLI
17 — 4
  • Moh Nur Hakim, Desa Jipang Kecamatan Karanglewas telah dilakukankegiatan operasi yustisi penegakan peraturan daerah oleh Satuan Polisi Pamong PrajaKabupaten Banyumas dan terdakwa atas nama BUSOLI kedapatan tidak memakaimasker saat beraktivitas di luar atau di dalam ruangan publik dan bertemu orang laindengan barang bukti berupa 1 (Satu) buahn KTP a.n BUSOLI. Atas perbuatannya,terdakwa diduga telah melanggar Pasal 24 ayat (2) huruf a jo.
Pengadilan PTA YOGYAKARTA Perdata Agama Perceraian
Register : 20-01-2011 — Putus : 07-03-2011 — Upload : 19-10-2011
Putusan PTA YOGYAKARTA Nomor 6/Pdt.G/2011/PTA.Yk.
Tanggal 7 Maret 2011 — PEMBANDING LAWAN TERBANDING
19 — 9
  • No.06/Pdt.G/2011/PTA.Yk.kehormatan, sehingga merupakan hal yang sifatnya rahasiasuami isteri yang tidak diketahui oleh umum (publik),sehingga cukup diketahui oleh suami isteri, dan ternyataTergugat mengakui dalam persidangan apa apa yangdikemukakan oleh pihak Penggugat/Terbanding, Majelis HakimPengadilan Tinggi Agama Yogyakarta menilai pengakuan pihakTergugat/Pembanding sebagai bukti yang cukup, mutlak, danmengikat sebagaimana ketentuan hukum acara pasal 174 HIR.Oleh karena itu gugatan telah terbukti
Pengadilan PN BANJARBARU Perdata
Register : 28-11-2016 — Putus : 15-12-2016 — Upload : 22-02-2017
Putusan PN BANJARBARU Nomor 87/Pdt.P/2016/PN.Bjb,-
Tanggal 15 Desember 2016 — ENI HARIYANTI, S.Pd,
22 — 11
  • SAKSI UMY LESTARI ; 222 ne enna ne nnn nn nnn ence nce nce nnneMenimbang, bahwa menurut pasal 1 angka 1 UndangUndang Nomor23 Tahun 2006 disebutkan pengertian administrasi kependudukan adalahrangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dandata kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil,pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta pendayagunaanhasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain ; Menimbang, bahwa menurut pasal 1 angka 15 UndangUndang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 01-02-2018 — Putus : 03-04-2018 — Upload : 17-05-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 145 K/TUN/2018
Tanggal 3 April 2018 — AMRONG VS I. BUPATI LUWU UTARA., II. NASRIANTI;
62 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PUTUSANNomor 145 K/TUN/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:AMRONG, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal diDusun Rampoang, Desa Takkalala, Kecamatan Malangke,Kabupaten Luwu Utara;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Haswandy Andy Mas, S.H.kewarganegaraan Indonesia, dan kawankawan,Advokat/Pengacara Publik pada Yayasan LBH Indonesia(YLBHI), Kantor Lembaga Bantuan Hukum
Pengadilan PA SEMARANG Perdata Agama
Register : 13-03-2017 — Putus : 06-04-2017 — Upload : 20-04-2017
Putusan PA SEMARANG Nomor 45/Pdt.P/2017/PA.Smg
Tanggal 6 April 2017 — Pemohon
9 — 0
  • Penetapan No.XXXX /Pdt.P/2017/PA.Smgnegara/publik, namun kesalahan pencatatan masih mungkin terjadi,sebagamiana halnya yang terjadi pada Kutipan Akta Nikah Pemohon;Menimbang, bahwa dalam pasal 34 ayat (2) Peraturan MenteriAgama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 berbunyi perubahanyang menyangkut biodata suami. isteri ataupun wali harusberdasarkan kepada putusan pengadilan pada wilayah yangbersangkutan ;Menimbang, bahwa atas dasar ketentuan di atas maka Majelis Hakimberpendapat bahwa perkara perubahan
Pengadilan PN PURWOKERTO Pidana Umum
Register : 18-12-2020 — Putus : 18-12-2020 — Upload : 21-12-2020
Putusan PN PURWOKERTO Nomor 344/Pid.C/2020/PN Pwt
Tanggal 18 Desember 2020 — Penyidik Atas Kuasa PU:
KUSNO SLAMET RIYADI, S.H.,
Terdakwa:
TRIYONO
65 — 13
  • Terdakwa ke sidang karena melakukan tindak pidana sebagai berikut:Pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 kirakira pukul 09.35 WIB diPertigaan Pabuwaran, Kelurahan Pabuwaran, Kecamatan Purwokerto Utara,Kabupaten Banyumas telah dilakukan kegiatan operasi yustisi penegakanperaturan daerah oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas danTerdakwa atas nama Latiman kedapatan tidak memakai masker saat beraktivitasHalaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 344/Pid.C/2020/PN Pwtdi luar atau di dalam ruangan publik