Eksepsi Kewenangan Absolut;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) UndangUndang Dasar1945 dan Pasal 2 Jo Pasal 10 ayat (2) UndangUndang Nomor 4 Tahun2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, merupakan landasan suatuperadilan negara (State Court System) di Indonesia yang dibagi danterpisah berdasarkan yuridiksi atau State Court System atau JurisdictionSystem;Bahwa mengenai sistem pemisahan yuridiksi sebagaimana dikemukakan dalam Penjelasan Pasal 10 ayat (1) UndangUndang NomorHalaman 9 dari 126 Putusan

Eksepsi Kewenangan Absolut;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) UndangUndangDasar 1945 dan Pasal 2 Jo Pasal 10 ayat (2) UndangUndang Nomor4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, merupakan landasansuatu peradilan negara (State Court System) di Indonesia yang dibagidan terpisah berdasarkan yuridiksi atau State Court System atauJurisdction System, dan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2)Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019tentang tentang Pedoman Penyelesaian

putusan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM;Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugatadalah sebagaimana tersebut diatas;Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut,Tergugat telah mengajukan Eksepsi tentang kewenangan mengadili secaraabsolut, yang pada pokoknya: Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) UndangUndang Dasar1945 dan Pasal 2 Jo Pasal 10 ayat (2) UndangUndang Nomor 4 Tahun2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, merupakan landasan suatu peradilannegara (State Court System

) di Indonesia yang dibagi dan terpisahberdasarkan yuridiksi atau State Court System atau Jurisdction System,dan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman PenyelesaianSengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili PerbuatanMelanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan(Onrechtmatige Overheidsdaad) :1) Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atauPejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad

melakukan pemeriksaanlangsung terhadap Spesifikasi peralatan PLTS yangterpasang di Desa Oebelo, dan berdasarkan hasilpemeriksaan di lapangan kemudian melakukan analisadata dan mengecek spesifikasi apakah sudah sesuaidengan kontrak dokumen penawaran ;Bahwa Barangbarang yang diperiksa adalah :e Modul surya merk Skytech ;e Modul surya merk Ritek ;e BCU merk Shinyoku ;e BCU merk Solsium Inside ;e Accu/Batteray ;e Rumah Batteray ;e Lampu penerangan yang digunakan ;e Kabel power ;91e Kabel instalasi ;e System

Kge Untuk Modul Ritek 50 WP sebanyak 16. unitspesifikasinya :Maximus power (Pmax) 50W + 5%WpOpen circuit Voltagr (VOC) 22,66VShort Circuit Curret (Isc) 3.01AVoltage at Maximus Power (Vmp) 18.05VCurrent at maximum power (Isc) 2.80AMaximum system Voltage 300VFire rating : Class C92Aplication :ClassAe Jenis BCU : Shinyoku (Solar Charge Controller) hasiltemuan 49 unit dan type GPE SHS System Kendali(Solsium Inside) 3 unit ;e Hasil pengujian system untuk arus dan tegangan:Tegangan system : 11.5 volt pada

jam 11.35 wita(normal)Arus system beban 10 watt : 1.27ABahwa untukkerja system dengan menggunakan BCU type GPESHS system kendali (solsium inside) 3 unit bekerjadengan normal (dapat digunakan siang dan malam),sedangkan 1 unit terdapat pada rumah bpk SoleBanamtuan tidak dapat beroperasi sejak dipasangtidak menyala/tidak beroperasi sama sekali ;Bahwa analisa Ahli terhadap Batteray atau Accu PLTSadalah Kegunaan Battery atau Accu berfungsi untukmenyimpan arus/energy listrik yang dihasilkan oleh panelSurya

Selain itu berkaitan dengan hubungan kepada leluhur, seorang anakwajib berdarma atau menghaturkan doa pada leluhurnya dari pihak bapak(kepurusa), juga berlaku apabila orang tua si anak meninggal, anak wajibHalaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 512/Padt.G/2017/PN Sgrmenyembahyanginya, hal ini merupakan salah satu prinsip dalam hukum adatBali yang menganut system kebapaan (kepurusa).

Bahwa system pembayaran Narkotika jenis sabu tersebut yaitudengan cara terdakwa membayarnya setelah Narkotika jenis sabutersebut habis terjual dan terdakwa akan menyetorkan uang tunaisebesar Rp.700.000, (tujuh ratus ribu rupiah) kepada sdr.JUPRIHARMOKO Als NYUNYUIK (DPO) di JI. Sudirman Gg. Suhada KotaPekanbaru.

Anak Kedua, lakilaki, umur + 89 tahun ;Menimbang, bahwa meskipun system kekerabatan yang dianut masyarakat Baliyakni Patrilinial (mengikuti garis Purusanya) namun dari keterangan para saksi yangjuga dibenarkan oleh Penggugat didapat fakta bahwa selama ini anak dari Penggugatdan Tergugat ikut dan dipelihara oleh ibunya (Tergugat) dan sejak Penggugat danTergugat tidak tinggal dalam satu rumah anakanak mereka ikut dan tinggalbersama Tergugat ;Menimbang, bahwa oleh karena anakanak masih dibawah umur

FORMUL02/PROKSI01/KIMPUTUSANNOMOR : 234/B/2021/PT.TUN.MDNDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa,mengadili dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat bandingyang diselenggarakan secara elektronik melalui system Informasi Pengadilantelah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara:PT.

., telah mengajukan halhal sebagai berikut :1.Bahwa Penggugat telah bekerja di Perusahaan yang Tergugat pimpin yaitu CV.Bumi Makmur Perkasa dengan system Kontrak Perjanjian Kerja Waktu Tertentu(PKWT) terhitung sejak 2 Februari 2015 Sampai dengan 2 Februari 2016 denganjabatan sebagai Supervisor dan menerima upah sebesar Rp. 3.422.000 perbulan;Bahwa Penggugat selama bekerja di perusahaan CV.

atas nama Anak ME dan Anak SE yang dibuat dan ditandatangani oleh JFK PK Pertama Agung Helmi Astrina serta diketahui danditanda tangani pula oleh Kepala Balai Pemsyarakatan Kelas II Bekasi HeriSulistyo masimgmasing tertanggal 14 September 2021 yang dalamrekomendasinya telah menyampaikan agar Anak dan Anak Il atasperbuatannya tersebut tidak dijatuhi hukum pidana, tetapi cukup diberikanPidana Peringatan sebagaiaman dimaksud dalam Pasal 71 Ayat (1) huruf (a)UndangUndang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang System

Termohon selalu ingin mengatur semua keputusan yang di ambilPemohonBahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi lebih kurangpada bulan Juli tahun 2014, disebabkan Pemohon mau membeli mobildengan harga Rp. 80.000.000, kontan, namun Termohon melarang danmenyuruh Pemohon dengan system kredit dengan panjar 50.000.000, dansisanya digunakan Termohon untuk buka usaha pecah belah danTermohon berjanji selama kredit mobil itu berlangsung Termohon tidak akanmeminta uang belanja rumah tangga

Bahwa, sertipikat obyek sengketa dalam perkara inimerupakan Pendaftaran dengan system sporadic, maka ketikamenandatangani buku ukur dan buku sertipikat harus sudahdapat mengetahui karena untuk pendaftaran tanah secarasistematik untuk pertama ditandatangani Ketua Panitia Adjudikasiatasnama Kepala Kantor Pertanahan, dengan demikian Tergugatmelanggar Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Menteri Negara AgrariaNomor 7 Tahun 1998 tentang Kewenangan MenandatanganiBuku Tanah, Surat Ukur Dan Sertipikat Menteri NegaraAgraria

Malukuterhadap Tanah dan Bangunan ruko tersebut dan Pelelangan tersebut bukandengan kami tapi dengan pihak lain sehingga setelah itu baru pihak BankMaluku melakukan penjualan kepada kami Para Pemohon PK/ParaPemohon Kasasi/Para pembanding/Para Tergugat bila diteliti kemballialatalat bukti kami terdahulu semuanya adalah cicilan setoran penjualanruko yang tanggal, bulan dan tahunnya adalah di atas januari 1997 sehinggahubungan hukum antar kami dan pihak Bank Maluku adalah Bank Malukumenjual kepada kami dengan system

Pajak Maret 2009 atas Jasa Interkoneksi incoming call sebesarRp.103.027.620.847,00 karena Jasa a quo yang diserahkan Pemohon Banding kepada pihakoperator di luar daerah pabean dilakukan di dalam daerah pabean;bahwa menurut Pemohon Banding, pemberian jasa interkoneksi internasional traffic incomingcall, adalah percakapan dari panggilan pelanggan provider telekomunikasi luar negeri yang beradadi luar negeri ke pelanggan provider telekomunikasi di wilayah Indonesia yang dihubungkanmelalui penggunaan system

Bahwa sesuai dengan syarat system BW. dimana Pasal 102 Kitab HukumAcara Perdata, memperbedakan tiga macam gugatan, yaitu: ke 1. Gugatanyang bersifat Perseorangan (persoonlijke rechtsvordering), ke 2. Gugatanyang bersifat perbendaan (zakelijke rechtsvordering), ke 3. Gugatan yangbersifat campuran (gemengde rechtsvordering);6.

Direktur Operasional pada PT.BankPerkereditan Rakyat Prima Madani yang bergerak dibidang Perbankan yaitudalam hal simpan pinjam yang mana modal usahanya milik Swasta dimana tugas,weweang dan tanggung jawab terdakwa sebagai Direktur Operasional antaralainya adalah Menjaga agar pelaksanaaan Operasional lembaga sesuai denganketentuan dan peraturan, baik eksternal (Undangundang, perturan pemerintah,kepres, Surat Edaran, Surat Keputusan Departemen terkait dan lainlain) maupunInternal (Kebijakan dan system

No. 60 PK/PID/2013Il.peradilan yang Integrated Criminal Justice System, setiaptahap dalam proses penyelesaian perkara pidana berkaiterat dan saling mendukung satu sama lain ;h Walaupun surat dakwaan disusun sedemikian rupa dalamarti cermat, jelas dan lengkap, tetapi apabila faktafaktayang didakwakan tidak didukung oleh faktafakta hasilpenyidikan, akan mengakibatkan surat dakwaan bataldemi hukum, atau dapat menyebabkan timbulnya putusanPengadilan yang membebaskan Terdakwa dari segaladakwaan (vrijspraak

BPR Legian mengadakan dana pencairan kredit diambil dariDeposito dan tabungan bukan dari BDD:Bahwa pencairan Deposito lbu Melinda yang digunakan untuk menutupitemuan OJK tersebut tidak melalui mekanisme perbankan karena pencairantersebut dilakukan dengan cara teknis diluar system perbankan:Bahwa pencairan dilakukan dengan Teknis diluar system karena pada saatTerdakwa harus mengembalikan uang dari temuan OJK tersebut, kemudianTerdakwa menelepon Saksi untuk meminta Saksi menemui ibu Melinda dan Halaman

Dps Bahwa Syarat untuk mencabut dalam pengawasan khusus kita harusmelakukan pemeriksaan khusus: Bahwa Pada saat kita cek ternyata dana sebesar Rp.11.700.000.000, (sebelasmilyar tujuh ratus juta rupiah) tersebut tidak tercatat di pengembalian bankdan uang ibu Melinda tersebut tidak diperbolehkan karena ditutupi olehpinjaman fiktif sejumlah Rp.4.000.000.000,(empat milyar rupiah): Bahwa pencairan Deposito ibu Melinda sebesar Rp.11.700.000.000, (sebelasmilyar tujuh ratus juta rupiah) dilakukan diluar system

Satu PTBPR Legian.Foto copy legalisir sesuai aslinya Surat Keputusan Direksi Nomor083/SKDIR/BPRL/XII/2018 tentang Limit Otorisasi Transaksi System Satu PTBPR Legian.Foto copy legalisir sesuai aslinya Surat Keputusan Direksi Nomor058/SK/SK/BPRLIAIII/2018 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja DewanKomisaris PT BPR Legian.Foto copy legalisir sesuai aslinya Surat Keputusan Direksi Nomor057/SK/SK/BPRLIAIII/2018 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dlreksi PTBPR LegianFoto copy legalisir sesuai aslinya

Satu PTBPR Legian.Foto copy legalisir sesuai aslinya Surat Keputusan Direksi Nomor083/SKDIR/BPRL/XII/2018 tentang Limit Otorisasi Transaksi System Satu PTBPR Legian.Foto copy legalisir sesuai aslinya Surat Keputusan Direksi Nomor058/SK/SK/BPRLIUIII/2018 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja DewanKomisaris PT BPR Legian.Foto copy legalisir sesuai aslinya Surat Keputusan Direksi Nomor057/SK/SK/BPRLIAIII/2018 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dlreksi PTBPR LegianFoto copy legalisir sesuai aslinya

Foto copy legalisir sesuai aslinya Surat Keputusan Direksi Nomor247/SKDIR/BPRL/IV/2014 tentang Limit Otorisasi Transaksi System SatuPT BPR Legian.11. Foto copy legalisir sesuai aslinya Surat Keputusan Direksi Nomor083/SKDIR/BPRL/XII/2018 tentang Limit Otorisasi Transaksi System SatuPT BPR Legian.

Siak mengumumkan pelelangan proyekpengadaan dan pemasangan system interkoneksi 20 KV PLTD Siak Sri Indrapuradan PLTD Benteng Hilir, Kecamatan Siak dan Kecamatan Mempura KabupatenSiak Sri Indrapura dengan pagu anggaran sebesar Rp. 11.270.342.000, (sebelasmilyar dua ratus tujuh puluh juta tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah);Bahwa terhadap pengumuman pelelangan proyek pengadaan dan pemasangansystem interkoneksi 20 KV PLTD Siak Sri Indrapura dan PLTD Benteng Hilir,Kecamatan Siak dan Kecamatan Mempura

Bahwa terhadap lelang proyek pengadaan dan pemasangan system interkoneksi 20KV PLTD Siak Sri Indrapura dan PLTD Benteng Hilir, Kecamatan Siak danKecamatan Mempura Kabupaten Siak Sri Indrapura tersebut, PENGGUGAT telahHalaman 7 dari 70 halaman Putusan No. 158/Pdt.G/2013/PN.PBR11121314pula berkoordinasi dengan Tergugat III dan Tergugat V untuk sebagai pendukungdana modal kerja untuk itu.Bahwa setelah melengkapi persyaratan lelang proyek pengadaan dan pemasangansystem interkoneksi 20 KV PLTD Siak Sri

Raftha Andira itu dibayarkan melalui Cek Bank Muamalat,sebelumnya Bank BRI.Bahwa Untuk pelaksana proyek pengadaan dan pemasangan system Interkoneksi20 KV tersebut dibayarkan melalui Cek Bank Muamalat.Bahwa selama pelaksanaan proyek ada mengalami kendalaterlambatpelaksanaannya disebabkan tidak lancarnya keuangan PT. Raftha Andira untukpembiayaan proyek tersebut; Bahwa saksi tidak mengetahui persyaratan untuk mengajukan kredit di BRI; Bahwa PT.

Industria untuk pengadaan dan pemasangan systemInterkoneksi 20 KV PLTD Siak Sri Indrapura. e Bahwa System pembayarannya adalah dengan cara membayar terlebih dahulumelalui transfer dan setelah itu baru barang yang dipesan dikirim. Bahwa pembayarannya pernah macet, perusahaan tersebut milik saksi; e Bahwa yang memeangkan kontrak di Siak Sri Indra Pura adalah PT. ElemekonCatur Karya sekitar tahun 2011; e Bahwa setahu saksi hubungan antara PT. Elemekon dengan PT. Raftha Andira,PT.

tujuh belas juta lima ratus lima puluhribu rupiah), dengan jaminan (satu) gelang, 1 (satu) kalung emas, total berat 63,500gram, dan tanggal jatuh tempo 28 Nopember 2009 ;Tanggal 4 Agustus 2009, Surat Bukti Kredit Nomor : DK 00288 atas nama HOSNALHOTIMAH, sebesar Rp. 34.000.000, (tiga puluh empat juta rupiah), dengan jaminan 3(tiga) kalung emas, 3 (tiga) liontin emas mata kaca, 1 (satu) buah gelang emas totalberat 125,1 gram, dan tanggal jatuh tempo 1 Desember 2009 ;Kredit Krasida (kredit angsuran system

Kredit Krasida (kredit angsuran system fidusia) ; a. Tanggal 12 Juni 2009, Surat Bukti Kredit Nomor : KD 090009 atas nama nasabahHOSNAL HOTIMAH sebesar Rp. 74.000.000, (tujuh puluh empat juta rupiah) denganjaminan 5 (lima) kalung emas, 3 (tiga) liontin emas, 7 (tujuh) gelang emas, berat total256,6 gram, dan jatuh tempo tanggal 12 Juni 2012 ;.

tujuh belas juta lima ratus lima puluhribu rupiah), dengan jaminan (satu) gelang, 1 (satu) kalung emas, total berat 63,500gram, dan tanggal jatuh tempo 28 Nopember 2009 ;Tanggal 4 Agustus 2009, Surat Bukti Kredit Nomor : DK 00288 atas nama HOSNALHOTIMAH, sebesar Rp. 34.000.000, (tiga puluh empat juta rupiah), dengan jaminan 3(tiga) kalung emas, 3 (tiga) liontin emas mata kaca, (satu) buah gelang emas totalberat 125,1 gram, dan tanggal jatuh tempo 1 Desember 2009 ;Kredit Krasida (kredit angsuran system

Kredit Krasida (kredit angsuran system fidusia) ; a.

EKO, PT.Bank Syariah Mandiri Cabang Padang mengganti uang para nasabahtersebut di atas sebesar Rp.4.918.677.565, (empat milyar sembilan ratusdelapan belas juta rupiah enam ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratusenam puluh lima rupiah) karena mengganti uang nasabah yang tidaktercatat dalam system pembukuan Sukuk.Perbuatan Terdakwa EKO VERBIEN S.Pd. Pgl.

EKO, PT.Bank Syariah Mandiri Cabang Padang mengganti uang para nasabahtersebut di atas sebesar Rp.4.918.677.565, (empat milyar sembilanratus delapan belas juta rupiah enam ratus tujuh puluh tujuh ribulima ratus enam puluh lima rupiah) karena mengganti uang nasabahyang tidak tercatat dalam system pembukuan Sukuk.Perbuatan Terdakwa EKO VERBIEN S.Pd. Pgl.

BankSyariah Mandiri Cabang Padang mengganti uang para nasabah tersebut di atassebesar Rp.4.918.677.565, (empat milyar sembilan ratus delapan belas jutarupiah enam ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh lima rupiah)karena mengganti uang nasabah yang tidak tercatat dalam system pembukuanSukuk.Perbuatan Terdakwa EKO VERBIEN S.Pd. Pgl.

BankSyariah Mandiri Cabang Padang mengganti uang para nasabah tersebut diatas sebesar Rp.4.918.677.565, (empat milyar sembilan ratus delapanbelas juta rupiah enam ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus enampuluh lima rupiah) karena mengganti uang nasabah yang tidak tercatatdalam system pembukuan Sukuk. Perbuatan Terdakwa EKO VERBIEN S.Pd. Pgl. EKO sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

BSM Cabang Padang yang tidak tercatat dalam system pembukuan;Mengingat semua unsur yang dimaksud dalam dakwaan Kesatu PrimairPasal 63 ayat (1) huruf b UndangUndang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun2008 tentang Perbankan Syariah jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terbukti secarasah dan meyakinkan maka dakwaan lainnya tidak perlu kami buktikan lagi.

HASAN Bin USIN dengan system setor, yaitu persatu gram yanglaku dijual oleh MOH.

HASAN Bin USIN dengan system setor, yaitu persatu gram yanglaku dijual oleh MOH. NASIR Bin SAMAI menyetorkan uang Rp.1.300.000, (Satu juta tiga ratus ribu rupiah), dari itu terdakwa MOH.NASIR Bin SAMAI mendapatkan keuntungan Rp. 150.000, (Seratuslima puluh ribu rupiah) dari saya ;Bahwa saksi dan Terdakwa MOH. NASIR Bin SAMAI menjualkan sabumilik MOH. HASAN Bin USIN sekitar 1 (Satu) bulan yang lalu ;Bahwa saksi dan Terdakwa MOH.

HASAN Bin USINdengan system setor, yaitu persatu gram yang laku dijual oleh terdakwamenyetorkan uang Rp. 1.300.000, (Satu juta tiga ratus ribu rupiah), dariHal 19 dari hal 34 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2020/PN.BkIitu. terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 150.000, (Seratus limapuluh ribu rupiah) dari terdakwa ;Bahwa terdakwa selain mau menjualkan sabu, juga mengkosumsi sabu;Bahwa terdakwa mengkosumsi sabu sekitar 1 (Satu) bulan yang lalu ;Bahwa hasil pemeriksaan hasil tes Urine terdakwa POSITIF ;Bahwa