No.321/PDT/2017/PT.DKIBahwa dengan telah dilaksanakannyasitaeksekusi terhadap Aset Terlawan/Terbantah dan telah diperintahkannya eksekusi pelelangan (penjualan di muka umum) terhadap Aset Pelawan/Pembantah oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, maka jelas membuktikan bahwa proses eksekusi Aset Pelawan/Pembantah sebagaimana Penetapan Sita EksekusiNo. 038/2012.Eks. tertanggal 12 September 2014 TELAH SESUAI HUKUMdan TIDAK ADA KEKELIRUAN di dalamnya.Bahwa dengan dikeluarkannya Penetapan No. 38/2012.Eks

tertanggal 9 Juli2015 tentang Eksekusi Pelelangan (Bukti T27) membuktikan bahwa barangyang akan dieksekusi (objek eksekusi) yaitu Aset Pelawan/Pembantah telahdiperintahkan untuk dilakukan pelelangan.

Hal ini jelas membuktikan bahwakalaupun benar terhadap Aset Pelawan/Pembantah telah diletakkan HakTanggungan kepada pihak ketiga (QUAD NON), maka proses eksekusiberupa penyitaan dan pelelangan Aset Pelawan/Pembantah tetap dapat dilakukan meskipun adanya Hak Tanggungan dan Hak Tan ggungan tersebutTIDAK MENGHALANGI dilakukannyasita eksekusi dan lelang AsetPelawan/Pembantah.

Tanggungan (APHT)Nomor: 267/2019 tanggal 1 Oktober 2019.Dengan telah terbit Sertifikat Hak Tanggungan atas agunan kredit di atas,jelas bahwa pengikatan Hak Tanggungan atas agunan kredit tersebutadalah sah dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sehingga membawakonsekuensi yuridis apabila Penggugat bersama istrinya (Nyonya DwiPanglipur Setyoningsih) sebagai Debitur cidera janji, maka Tergugat selakupemegang Hak Tanggungan Pertama BERHAK menjual obyek HakTanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan

umum.Hak Tergugat tersebut sesuai ketentuan Pasal 6 jo Pasal 20 ayat (1) UUNo. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan sebagai berikut:Pasal 6:Apabila debitor cidera janjii, pemegang Hak Tanggungan pertamamempunyai hak untuk menjual obyek hak tanggungan atas kekuasaansendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnyadari hasil penjualan tersebut.Pasal 20 ayat (1):Apabila debitor cidera janji, maka berdasarkan:a) Hak pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual objek HakTanggungan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, ataub) Title eksekutorial yang terdapat dalam Sertifikat Hak Tanggungansebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2)Objek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata carayang ditentukan dalam peraturan perundangundangan untuk pelunasanpiutang pemegang Hak Tanggungan dengan hak mendahului daripadakreditorkreditor lainnya.Hak Tergugat tersebut di atas juga telah ditegaskan dan disepakati dalamAPHT di atas Pasal 2 butir 6 yang menyatakan bahwa:Jika debitur

Pasal 20 ayat (1) UUHT jo Pasal 2 APHTTergugat selaku pemegang Hak Tanggungan Pertama BERHAK menjualobyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum.Lelang atas agunan kredit tersebut perlu dilakukan oleh Tergugat agarkerugiaan yang disebabkan karena wanprestasinya Penggugat tidaksemakin besar.Bahwa Hak Tergugat untuk melaksanakan lelang eksekusi HakTanggungan berdasarkan ketentuan Pasal 6 jo.

Bahwa, penjelasan pasal 20 UndangUndang Nomor 4 Tahun1996 tentang Hak tanggungan atas tanah beserta bendabenda yangberkaitan dengan tanah PADA PRINSIPNYA SETIAP EKSEKUSIHARUS DILAKSANAKAN DENGAN MELALUI PELELANGAN UMUM,karena dengan cara ini diharapkan dapat diperoleh harga yang palingtinggi untuk obyek Hak Tanggungan. Kreditor berhak mengambilpelunasan piutang yang dijamin dari hasil penjualan obyek HakTanggungan.

Bahwa, pasal 20 ayat 1 huruf b UndangUndang Nomor 4 Tahun1996 titel eksekutorial yang terdapat dalam sertipikat Hak Tanggungansebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), obyek HakTanggungan DIJUAL MELALUI PELELANGAN UMUM menurut tatacara yang ditentukan dalam peraturan perundangundangan untukpelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan dengan hak mendahuludari pada kreditorkreditor lainnya.23.

Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal6 UndangUndang No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yangmengatur bahwa apabila debitur cidera janji, pemegang HakTanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyekHakTanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum sertamengambil pelunasan piutangnya dari hasilpenjualan tersebut.B.

ini.AtauApabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya.10Menimbang, bahwa Tergugat II juga telah mengajukan jawaban sebagaiberikut ;DALAM POKOK PERKARA1Bahwa Tergugat II tidak akan menjawab dalildalil yang dikemukakanPenggugat yang tidak berkaitan dengan tugas dan wewenang Tergugat II.Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalildalil Penggugat, kecuali terhadap apayang diakuinya secara tegas kebenarannyaBahwa permasalahan yang diajukan oleh Penggugat adalah sehubungan denganpelaksanaan pelelangan

lain Surat Peringatan Nomor: 135/RMLW/JTGHH/X/2010 tanggal 14Oktober 2010, Surat Peringatan Nomor: 025/RMLW/JTGHH/II/2011 tanggal 17Pebruari 2011 dan Surat Peringatan Terakhir Nomor: 024/RLW/LTGJTG/MPW/V/12 tanggal 25 Juni 2012.Bahwa hal tersebut di atas sejalan dengan pasal 6 UndangUndang No. 4 Tahun1996 tentang Hak Tanggungan dinyatakan dengan tegas bahwa: Apabila debitorcidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjualobjek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan

telahmemenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang. sehingga Tergugat IItidak berwenang menolak permintaan Tergugat II untuk mengadakan penjualanlelang.Atas permohonan CIMB Niaga, Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara danLelang (KPKNL) Surakarta mengeluarkan Surat Nomor : S 471/WKN.09/KNL.02/2013 tanggal 23 Desember 2013 hal Penetapan Hari dan Tanggal Lelang(sesuai Pasal 21 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tanggal23 April 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang).Bahwa untuk sahnya pelelangan

, pihak penjual telah melengkapi dengan SuratKeterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) No. 630.1/SKPT/17/2014 tanggal 27Januari 2014 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Nasional KotamadyaSurakarta yang menerangkan bahwa atas objek sengketa telah dibebani HakTanggungan Pertama No.365/2010Bahwa selain itu, terhadap pelelangan tersebut telah dilakukan pengumumanlelang pertama melalui selebaran tanggal 7 Januari 2014 dan pengumumanlelanmg kedua yang terbit tanggal 22 Januari 2014 melalui surat kabar harian13192021Radar

Surattersebut datang 4 hari sebelum pelaksanaan pelelangan terjadi dariKPKNI, yang dikirim melalui via pos, hal ini sangat merugikan paraPenggugat;Bahwa lelang tanah Penggugat dari KPKNI, telah terjadi pada tanggal24 September 2008 dan sudah ada pemenangnya, yaitu Tergugat VI(sdr. Susilo Wardani).

Sebelum pelaksanaan pelelangan, kuasa hukumPenggugat ke KPKNL untuk mengingatkan bahwa dokumendokumenyang digunakan untuk melaksanakan pelelangan itu cacat hukum, olehkarena dibuat berdasarkan tipu muslihat yang dilakukan oleh paraTergugat, yang tipu muslihat mana Penggugat terbujuk karenanya,Hal. 8 dari 23 hal. Put.

No. 3110 K/Pdt/201 1sehingga seharusnya dokumendokumen yang dipergunakan untukpelaksanaan pelelangan tersebut batal demi hukum (recht wegenietige)atau setidaktidaknya dapat dibatalkan (vernietigebaar). Namunpundemikian, ternyata pihak KPKNL (Tergugat Ill) tetap melaksanakanlelang, sehingga tindakan KPKNL jelas perobuatan melawan hukum,dimana eksekusi yang telah dilaksanakan tanpa campur tanganPengadilan Negeri (risalah lelang tidak ada dipihak Penggugat);14.

Kota Kupangmelaksanakan pekerjaan pembangunan sistem distribusi listrik pada gedungbaru Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Kupang, dengan anggaranpembangunan disediakan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran SatuanKerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Kesehatan Kota Kupang TA. 2009sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah); Bahwa untuk Proyek Pekerjaan Pembangunan Distribusi Listrik TahunAnggaran 2009 pada Dinas Kesehatan Kota Kupang dilakukan pelelanganumum paket pekerjaan melalui proses pelelangan

sebanyak dua kali, yaitu:pertama meliputi pengumuman pelelangan tanggal O7 s/d 10 Juli 2009,penjelasan (Aanwijzing) tanggal 13 s/d 15 Juli 2009, pemasukan penawarandan pembukaan penawaran tanggal 31 Juli 2009, karena proses yangpertama gagal selanjutnya dilakukan pelelangan yang kedua meliputiundangan lelangan tanggal 10 Agustus 2009, pemasukan penawaran danpembukaan penawaran tanggal 18 Agustus 2009, dan yang mengikutipelelangan sebanyak 4 (empat) rekanan yaitu CV.

sebanyak dua kali yaitupertama meliputi pengumuman pelelangan tanggal O7 s/d 10 Juli 2009,penjelasan (Aanwijzing) tanggal 13 s/d 15 Juli 2009, pemasukan penawarandan pembukaan penawaran tanggal 31 Juli 2009, karena proses yangpertama gagal selanjutnya dilakukan pelelangan yang kedua meliputiundangan lelangan tanggal 10 Agustus 2009, pemasukan penawaran danpembukaan penawaran tanggal 18 Agustus 2009, dan yang mengikutipelelangan sebanyak 4 (empat) rekanan yaitu CV.

Bahwa pemenang lelang ulang adalah CV Kencana Sakti; Bahwa saksi tidak mengetahui surat kuasa dari Direktur CV KencanaSakti Kos Paulus kepada Yasintus Siga;Bahwa atas keterangan saksi Epsan Metusalak Pae Benu, Terdakwa tidakmembantah atau membenarkannya.13.SAKSI Alfrida Malingga Pasolang SKMe Bahwa saksi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut : Bahwa saksi adalah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kesehatan KotaKupang;e Bahwa saksi ditunjuk sebagai Anggota Panitia Lelang;e Bahwa pelelangan

. : 523.2/187/PTB/2014 tanggal 27 Januari 2014 Perihal : Pelelangan Belanja Jasa Pengawasan Kapal Penangkap Ikan, kepada Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali di Denpasar ;25. Surat Perintah Tugas Nomor : 058 Tahun 2014 tanggal 3 Pebruari 2014, menugaskan : Ir. I Made Dwi Wirya Astawa, M.Agb., dkk. Untuk melakukan survey alat penangkap ikan 26.

Bali Nomor : 523.2/59/PTB/DKP/2014 Tanggal 13 Maret 2014 Tentang Pelelangan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan, kepada : Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pem. Prov. Bali di Denpasar ;36. Surat dari Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang pada Bidang Perikanan Tangkap dan Budidaya Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Bali Nomor : 523.2/680/PTB/DKP/2014 Tanggal 21 Maret 2014 Perihal : Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Belanja Jasa Pengawasan, kepada PT.

Surat Pemberitahuan Hasil Pelelangan Nomor : 027/1607/PK.ULP. Aset tanggal 16 April 201495. Summary Report kode lelang : 2199033, Nama lelang : Pengadaan Kapal Penangkap Ikan Ukuran lebih besar atau sama dengan 30 GT dan Alat Penangkap Ikan96. Berita Acara HAsil Pelelangan (BAHP) Nomor : 027/1391/PK.ULP. Aset tanggal 10 April 201497. Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor : 027/1180/PK.ULP.Aset tanggal 3 April 201498.

Bali untuk melakukan Pelelangan Belanja JasaPengawasan Kapal Penangkap Ikan dengan pagu anggaran sebesar Rp.240.000.000, (dua ratus empat puluh juta rupiah)melalui Surat Nomor :523.2/187/ PTB/2014 tanggal 27 Januari 2014;Bahwa selanjutnya Pokja ULP melakukan proses lelang melalui SistemLPSE, dan dalam lelang tersebut rekanan yang memenuhi syarat, kemudiandinyatakan sebagai pemenang lelang adalah PT.

Pancoran, JakartaSelatan;Telahaan Staf No. : 523.2/106/PTB/2014 tanggal 20 Januari 2014(beserta lampirannya)Telahaan Staf No. : 523.2/123/PTB/2014 tanggal 21 Januari 2014(beserta lampirannya)Surat No. : 523.2/187/PTB/2014 tanggal 27 Januari 2014 Perihal :Pelelangan Belanja Jasa Pengawasan Kapal Penangkap Ikan, kepadaKepala Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diLingkungan Pemerintah Provinsi Bali di Denpasar;Surat Perintah Tugas Nomor: 058 Tahun 2014 tanggal 3 Pebruari 2014,menugaskan :

Aset tanggal 19 Maret 2014Surat Pemberitahuan Hasil Pelelangan Nomor: 027/1607/PK.ULP. Asettanggal 16 April 2014Halaman 23 dari 55 Putusan Nomor I/Pid.SusTPK/2019/PT DPS96. Summary Report kode lelang: 2199033, Nama lelang: Pengadaan KapalPenangkap Ikan Ukuran lebih besar atau sama dengan 30 GT dan AlatPenangkap Ikan97. Berita Acara HAsil Pelelangan (BAHP) Nomor: 027/1391/PK.ULP. Asettanggal 10 April 201498. Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor: 027/1180/PK.ULP.Asettanggal 3 April 201499.

Aset tanggal 19 Maret 2014Surat Pemberitahuan Hasil Pelelangan Nomor : 027/1607/PK.ULP. Asettanggal 16 April 2014Summary Report kode lelang : 2199033, Nama lelang : PengadaanKapal Penangkap Ikan Ukuran lebih besar atau sama dengan 30 GT danAlat Penangkap IkanHalaman 34 dari 55 Putusan Nomor 1/Pid.SusTPK/2019/PT DPS6.97. Berita Acara HAsil Pelelangan (BAHP) Nomor : 027/1391/PK.ULP. Asettanggal 10 April 201498. Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor : 027/1180/PK.ULP.Asettanggal 3 April 201499.

Surat Pemberitahuan Hasil Pelelangan Nomor : 027/1607/PK.ULP.Aset tanggal 16 April 201495. Summary Report kode lelang : 2199033, Nama lelang : PengadaanKapal Penangkap Ikan Ukuran lebih besar atau sama dengan 30 GTdan Alat Penangkap Ikan96. Berita Acara HAsil Pelelangan (BAHP) Nomor : 027/1391/PK.ULP.Aset tanggal 10 April 201497. Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor : 027/1180/PK.ULP.Asettanggal 3 April 201498.

No. 2956K/PDT/201016.Total Rp. 226.248.550.00Bahwalelang yang dilaksanakan oleh Kepala Kantor Pelayanan KekayaanNegara dan Lelang Bandung/Tergugat Ill tersebut sangatlah merugikanPara Penggugat oleh karena Pelelangan tersebut tidak berpatokan padaPengumuman Lelang yang dikeluarkan pada tanggal 26 Juni 2007, dimanaharga yang telah ditetapkan yaitu dengan harga limit Rp.450.000.000.(empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan uang jaminan Rp.135.000.000.

Bank Panin Tbk Cabang Garut dan padapelaksanaan lelang tersebut ada sangka yang beralasan sekali bagi ParaPenggugat bahwa dengan dimenangkannya pelelangan tersebut olehSUHENDRIK ARISANTO/Tergugat IV, Tergugat IV dan Tergugat Ill adaitikad tidak baik/melakukan kecurangan kepada Para Penggugat untukmenguasai/membeli SHM No.383/Desa Jayaraga luas 630 M2 tercatat atasnama : Yati Mulyati /Penggugat berikut bangunan yang berdiri diatasnyaterletak di Blok Jayaraga Desa Jayaraga Kecamatan Tarogong KabupatenGarut

yang dikenal dengan Jalan Proklamasi No. 33 Rt. 03 Rw. 14 DesaJayaraga Kecamatan Tarogong Kabupaten Garut dengan harga yangsangat murah melalui pelelangan yang dilaksanakan oleh Kepala KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bandung/Tergugat Ill dimanaharga penjualan lelang tersebut sangat jaun dari Pengumuman LelangEksekusi Hak Tanggungan terhadap sebidang tanah berikut bangunanSHM No.383/Desa Jayaraga luas 6380 M2 atas nama : Yati Mulyati/Penggugat tertanggal 26 Juni 2007 dengan harga Limit

No. 2956K/PDT/2010apabila sampai dengan tanggal 19 Mei 2008 belum ada juga penyelesaianmaka kami akan melaksanakan eksekusi hasil lelang ; bahwa dimana padatanggal 12 September 2007 telah dilaksanakan pelelangan atas barangjaminan Para Penggugat yang telah dimenangkan oleh Suhendrik ArisantoTergugat IV yang saat itu sebagai Pimpinan PT. Bank Panin Tbk CabangGarut/Tergugat dengan harga Rp. 250.000.000.

diatas maka dalildalil kontra memori kasasi tidak dapat melemahkan alasanalasankasasi dari Para Pemohon Kasasi tersebut;Menimbang, bahwa karena Para Pemohon Kasasi I/Tergugat , ll adalahberhak melakukan proses lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara danLelang sesuai Sertifikat Hak Tanggungan yang dimilikinya, maka Para PemohonKasasi /Tergugat , Il tidak melakukan Perbuatan Melanggar Hukum;Menimbang, bahwa karena Tergugat IV/Pemohon Kasasi Il berhak selakupribadi menjadi pembeli lelang dan pelelangan

Bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor : 3210.K/PDT/1984, tertanggal 30 Januari 1986 yangmenyatakan bahwa Pelaksanaan Pelelangan yang tidak dilaksanakanatas Penetapan/Fiat Ketua Pengadilan Negeri, Maka Lelang Umumtersebut telah bertentangan dengan Pasal 224 HIR/258 RBG. SehinggaTidak Sah.Sehingga Pelaksanaan Parate Eksekusi Harus Melalui FiatKetua Pengadilan Negeri;6.

terletak di Dusun VI (enam) Desa Patumbak Kampung KecamatanPatumbak Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara sebagaimanadimaksud dan tertera dalam Surat Pelepasan Hak Penguasaan dengan GantiRugi Nomor 592.2/1254/PTB/XI/2005 Tanggal 16 Desember 2005 terdaftaratas nama Rahmatsyah Nasution tidak terrmasuk dalam syaratsyarat yangharus dipenuhi dalam pengikatan objek jaminan melalui Hak Tanggungansebagaimana yang dimaksud dalam UU Hak Tanggungan No 40/1996,karenanya Pemohon tidak dapat melakukan pelelangan

Pemohon tidak pernah melakukan pelelangan dimuka umum atas jaminanyang diberikan Termohon kepada Pemohon sebagai jaminan ataspembiayaan yang telah diberikan. Pemohon tidak pernah melakukan/membaliknamakan Surat KeteranganGanti Rugi (SKGR) milik Termohon tersebut ke atas nama orang lain ataumenerbitkan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) keatas nama orang lain.

MakaPelaksanaan Eksekusinya maupun Lelangnya harusmelalui Fiat Eksekusi melalui Pengadilan Negeri, Bukan Melalui PerantaraKantor Pelayanan dan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).Bahwa menurut Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor: 3210.K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986yang menyatakanbahwa Pelaksanaan Pelelangan yang tidak dilaksanakan atas Penetapan/FiatKetua Pengadilan Negeri, Maka Lelang Umum tersebut telah bertentangandengan Pasal 224 HIR/258 RBG.

Pengadilan Negeri;4) Bertentangan dengan Pasal 200 Ayat (1) HIR Yang Mewajibkan KetuaPengadilanNegeri (Dalam PerkaraA quo Pengadilan Negeri LubukPakam)untuk memerintahkan Kantor Lelang (Kantor PelayananKekayaan Negara dan Lelang/KPKNL Medan)untuk menjualnya (BukanPelakuUsahayangqmemintakepadakantor PelayanankekayaanNegara dan Lelang/KPKNL Medan) :5) Bertentangan dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor; 3210.K/PDTA/1984 tanggal 30 Januari 1986 yangmenyatakan bahwa Pelaksanaan Pelelangan

Bahwa pelelangan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 (satu) di atasadalah untuk melaksanakan bunyi Putusan Pengadilan Negeri TangerangNomor 163/Pdt.G/1999/PN Tng, tanggal 19 April 2000 juncto PutusanPengadilan Tinggi Bandung Nomor 529/PDT/2000/PT BDG, tanggal 6Desember 2000 juncto Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 903 K/Pdt/2003, tanggal 24 Februari 2005 yang telah mempunyai kekuatan hukumtetap/pasti yang salah satu amar putusannya berbunnyi Menyatakan SitaJaminan terhadap sebidang tanah dan Bangunan

quo);12.Bahwa dengan berdasar pada ketentuan pasalpasal eksekusi UndangUndang PUPN yang merupakan sumber hukum yang mengatur kewenanganparate executie yang dilimpahkan undangundang kepada PUPN, dimanaparate executie adalah suatu keputusan yang mempunyai kekuatan tetapatau daya eksekutorial tanpa perlu adanya penetapan pengadilan (Hakim),dalam hal ini mengandung arti bahwa PUPN dapat melakukan eksekusisecara langsung;13.Bahwa pelaksanaan eksekusi berupa penjualan objek perkara a quo adalahmelalui pelelangan

Lelang Pertama Eksekusi PUPN Nomor PENG01/WKN.06/KNL.02/2010, tanggal 15 Juni 2010, melalui selebaran/tempelan danPengumuman Lelang Kedua Eksekusi PUPN Nomor PENG02/WKN.06/KNL.02/2010, tanggal 30 Juni 2010 pada surat kabar harian TangerangEkspres, dengan jadwal pelaksanaan lelang terhadap barang sitaan/objekperkara a quo yaitu pada tanggal 15 Juli 2010, sehingga telah memenuhiasas publisitas sebagaimana diatur dalam ketentuan PMK Nomor 93/PMK.06/2010;14.Bahwa oleh karena itu, telah jelas dan terang pelelangan

Negeri Tangerang telahdilaporkan atau diberitahukan kepada Tergugat II tanggal 18 Desember 1999(bukti P4), sedangkan pengikatan Hak Tanggungan (HT) atas objek sengketaoleh Turut Tergugat dilakukan pada tanggal 1 Juli 2002 (bukti TT4), makatindakan penyitaan Hak Tanggungan objek sengketa oleh Turut Tergugatbertentangan dan dilarang sesuai dengan kententuan Pasal 199 HIR/214 RBg,sehingga batal demi hukum dan dikarenakan pula terhadap asset HartonoTjahyadi (Termohon Eksepsi/Debitur) telah dilakukan pelelangan

oleh Tergugat kecuali terhadap objek sengketa belum dilakukan pelelangan, maka terdapatcukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata PutusanJudex Facti/Pengadilan Tinggi Banten dalam perkara ini tidak bertentangandengan hukum dan/atau undangundang, maka permohonan kasasi yangdiajukan oleh Pemohon Kasasi 1.

Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Nomor : 05 Tahun 2010tanggal 19 Maret 2010 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/JasaPelelangan Umum dan Pemilihan Langsung pada Dinas Pekerjaan UmumKota Langsa Tahun Anggaran 2010;12. Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembanguan Gedung Rapat DPRK KotaLangsa dengan nilai Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah)Sumber Dana APBK Kota Langsa TA 2010;13. Gambar Rencana Pekerjaan Pembangunan Gedung Rapat DPRK KotaLangsa;14.

Dokumen Pelelangan Umum (Pascakualifikasi) pekerjaan Jasa Kontruksi(Pemborongan) untuk paket pekerjaan Pembangunan Ruang Sidang DPRKota Langsa Kode Paket CK/APBK/LGS sumber Dana DAK/APBK 2010;16. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Langsa Nomor 20Tahun 2010 tanggal 05 Juli 2010 tentang Pembentukan Panitia ProvisionalHand Over (PHO) dan Final Hand Over (FHO) pada Dinas Pekerjaan Umumkota Langsa Tahun Anggaran 2010;17.

;9) Surat Kuasa Nomor 160 tanggal 14 Mei 2010 yang telah di legalisir;10) Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Bidang Cipta Karyapada Dinas Pekerjaan Umum Nomor : 01/KPA/CK/2011 tanggal 28 April2011 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)Proyek Phisik dan Non Phisik Bidang Cipta Karya pada Dinas PekerjaanUmum Kota Langsa TA 2011;11) Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Nomor : 05 Tahun 2010tanggal 19 Maret 2010 tentang Pembentukan Panitia PengadaanBarang/Jasa Pelelangan

DinasPekerjaan Umum Kota Langsa Tahun Anggaran 2010;Hal 17 dari hal 30 Putusan No. 10 /Pid.Tipikor/2015/PTBNA12) Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembanguan Gedung Rapat DPRKKota Langsa dengan nilai Rp. 1.500.000.000, (satu milyar lima ratus jutarupiah) Sumber Dana APBK Kota Langsa TA 2010;13) Gambar Rencana Pekerjaan Pembangunan Gedung Rapat DPRK KotaLangsa;14) Dokumen Penawaran Pekerjaan Pembangunan Ruang Sidang DPR KotaLangsa CK15/APBK/LGS pada Dinas Pekerjaan Umum Kota LangsaDAK / APBK 2010;15) Dokumen Pelelangan

rupiah);Surat Kuasa Nomor 160 tanggal 14 Mei 2010 yang telah di legalisir;10) Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Bidang Cipta Karyapada Dinas Pekerjaan Umum Nomor : 01/KPA/CK/2011 tanggal 28 April2011 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)Proyek Phisik dan Non Phisik Bidang Cipta Karya pada Dinas PekerjaanUmum Kota Langsa TA 2011;11) Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Nomor : 05 Tahun 2010tanggal 19 Maret 2010 tentang Pembentukan Panitia PengadaanBarang/Jasa Pelelangan

DinasPekerjaan Umum Kota Langsa Tahun Anggaran 2010;Hal 21 dari hal 30 Putusan No. 10 /Pid.Tipikor/2015/PTBNA12)Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembanguan Gedung Rapat DPRKKota Langsa dengan nilai Rp. 1.500.000.000, (satu milyar lima ratus jutarupiah) Sumber Dana APBK Kota Langsa TA 2010;13) Gambar Rencana Pekerjaan Pembangunan Gedung Rapat DPRK KotaLangsa;14) Dokumen Penawaran Pekerjaan Pembangunan Ruang Sidang DPR KotaLangsa CK15/APBK/LGS pada Dinas Pekerjaan Umum Kota LangsaDAK / APBK 2010;15) Dokumen Pelelangan

Pengadaan Barang/JasaPelelangan Umum dan Pemilihan Langsung pada Dinas Pekerjaan UmumKota Langsa Tahun Anggaran 2010;Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembanguan Gedung Rapat DPRK KotaLangsa dengan nilai Rp. 1.500.000.000, (satu milyar lima ratus juta rupiah)Sumber Dana APBK Kota Langsa TA 2010;Gambar Rencana Pekerjaan Pembangunan Gedung Rapat DPRK KotaLangsa;Dokumen Penawaran Pekerjaan Pembangunan Ruang Sidang DPR KotaLangsa CK15/APBK/LGS pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Langsa DAK/ APBK 2010;Dokumen Pelelangan

Bahwa, dalam surat tanggapan Penggugat tersebut telah dikemukakanmengenai keberatan Penggugat akan dilakukan pelelangan terhadapbarang jaminan utang karena barang Jaminan Utang tersebut olehPenerima Jaminan tidak melakukan pengikatan Jaminan yang sempurnamemenuhi azas spesialitas dan azas publisitas yang akan melahirkanSertifikat Hak Tanggungan dari Kantor Pertanahan Nasional yangmencantumkan irahirah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan YangMaha Esa" sebagaimana dimaksud dalam ketentuan UndangUndangNo

Ambon No.1 Bandung, pada Tgl. 21 Oktober2014 melakukan pelelangan tanpa adanya Sertifikat hak Tanggunganharus dinyatakan Batal Demi Hukum.7.

Bahwa, dengan berlakunya UndangUndang No.4 Tahun 1996 tentangHak Tanggungan, maka hipotik yang diatur oleh KUHPerdata dan CreditVerband yang sebelumnya digunakan untuk mengikat tanah sebagaijaminan utang untuk selanjutnya "tidak dapat" digunakan lagi olehmasyarakat Indonesia untuk mengikat tanah sebagai jaminan hutang.Dengan uraianuraian dalil gugatan substantif diatas maka adanyapermohonan dilakukan pelelangan jaminan dalam perkara ini oleh PT.

tetapmelaksanakan Eksekusi terhadap Sarang Jaminan Utang milikPenggugat yang tidak dilakukan lebih dahulu pengikatan oleh LembagaPengikatan Jaminan hutang, pada Tgl. 21 Oktober 2014 nanti.Halaman 5 dari35 Putusan Perdata Gugatan No. 20/Pdt.G/2014/PN.SmdOleh karenanya mohon pula memerintahkan pegawai Pengadilan yangberhak Jurusita) untuk melakukan Sita Revindikasi temadap tanah jaminanorang tua penggugat.10.Bahwa, karena perbuatan Tergugat telah memerintahkan juru Lelangnegara dan akan dilakukan pelelangan

TERGUGAT kepada TERGUGAT II, sehubungandengan telah Wanprestasinya PENGGUGAT, maka sudah layak dansewajarnya apabila Pengadilan Negeri Sumedang menyatakan diritidak berwenang untuk mengadili perkara a quo. 2/9Bahwa sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 8 UndangUndangNo. 51 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tata Usaha Negaramenyebutkan bahwa: "Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalahbadan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahanberdasarkan peraturan perundangUndangan yang berlaku".Proses pelelangan

Kalsel Tahun2014 lalu adalah : Sebagai Ketua Pokja dalam hal ditugas sebagai sekretaris Pokja XXXillmelakukan tugastugas sebagai berikut : Menandatangani fakta integritas sebelum pelaksanaan pelelangan. Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasipengadaan. Menuyusun dan menetapkan dokumen pengadaan. Mengumumkan secara terbuka pelelangan/melalui media cetak,papanpengumuman resmi untuk masyarakat dan melalui LPSE (eprocurment). Menerima pendaftaran.

Pokja yang melaksanakan pelelangan : Sdr FARIED ROZALI, S.SiT sebagai ketua. Sdr KHAIRUL YAMIN, SE sebagai sekretaris. Sdri REINOVI SORAYA, S.SiT sebagai anggota. Panitia pemeriksa dan penerima hasil pekerjaan : Sdr Drs. WAHYUDIN, M.AP sebagai ketua. Sdr AGUS SETIAWAN, S.Sos sebagai anggota. Sdr BAHRUN, SE sebagai anggota.

Pokja yang melaksanakan pelelangan : Sdr FARIED ROZALI, S.SiT sebagai ketua. Sdr KHAIRUL YAMIN, SE sebagai sekretaris. Sdri REINOVI SORAYA, S.SiT sebagai anggota. Panitia pemeriksa dan penerima hasil pekerjaan : Sdr Drs. WAHYUDIN, M.AP sebagai ketua. Saksi (AGUS SETIAWAN, S.Sos) sebagai anggota. Sdr BAHRUN, SE sebagai anggota.

MT.Bendahara pengeluaran sdr WAHYUNI, SE.Pokja yang melaksanakan pelelangan :Sdr FARIED ROZALI, S.SiT sebagai ketua.Sdr KHAIRUL YAMIN, SE sebagai sekretaris.Sdri REINOVI SORAYA, S.SiT sebagai anggota.Panitia pemeriksa dan penerima hasil pekerjaan :Sdr Drs. WAHYUDIN, M.AP sebagai ketua.Sdr AGUS SETIAWAN, S.Sos sebagai anggota.Sdr BAHRUN, SE sebagai anggota.

ini adalahmetode pelelangan umum pasca kualifikasi, namun proses pelelangandinyatakan gagal karena hanya 1 (satu) perusahaan saja yangmendaftar yaitu PT.

One Indira sari Hardi berdasarkan EnggineringEstimate (EE) konsultan Perencana.e Bahwa benar Sistim pelelangan yaitu pelelangan umum secaraPascakualifikasi, metode satu sampul dan dengan evaluasi sistim guguryaitu :Pemasukan dokumen penawaran bersamaan dengan pemasukan dokumenkualifikasi jika gugur maka tidak dapat mengikuti tahap pelelangan berikutnya.OWnA BFSB OMAN ADANBRWN KFe Bahwa Proses lelang pertama paket pekerjaan Pembangunan KRBdalam rangka Perwujudan Kota Hijau di KSN.

LEKSI TOPAN sebagaimana Surat Nomor : 25/IX/225/PokjaILULP.Flotim/2014, berdasarkan Penetapan Pemenang Pelelangan tanggal25 September 2014 sebagaimana Surat Nomor : 25/IX/224/Pokja IlULP.Flotim/2014, dengan harga penawaran terkoreksi Rp.1.764.786.000,(satu milyar tujuh ratus enam puluh empat juta tujun ratus delapan puluhenam ribu rupiah);Bahwa tindak lanjut dari pengumuman pemenang pelelangan pekerjaantersebut selanjunya PPK ADNAN SAID, S.KOM menunjuk TerdakwaALEXANDER ARIF Alias ALEX (selaku Direktur

LEKSI TOPAN sebagaimana Surat Nomor : 25/IX/225/PokjaILULP.Flotim/2014, berdasarkan Penetapan Pemenang Pelelangan tanggalHalaman 19 dari 136 Putusan Nomor 19/Pid.SusTPK/2017/PN Kpg25 September 2014 sebagaimana Surat Nomor : 25/IX/224/Pokja IbULP.Flotim/2014, dengan harga penawaran terkoreksi Rp.1.764.786.000,(satu milyar tujuh ratus enam puluh empat juta tujuh ratus delapan puluhenam ribu rupiah);Bahwa tindak lanjut dari pengumuman pemenang pelelangan pekerjaantersebut selanjutnyva PPK ADNAN SAID

Leksi Topan ditetapbkan sebagai pemenang karena memenuhisyarat sebagai pemenang;Bahwaterkait dengan penetapan pemenang, tidak ada rekanan yangmengajukan sanggahan dalam masa sanggah yang dtetapkan dalamdokumen pengadaan barang/jasa;Bahwa dalam proses pelelangan tersebut tidak dilakukan anwizing lapangankarena tidak ada permintaan dari rekanan/perusahan termasuk dari CV.LEKSI TOPAN;Bahwa metode pelelangan yang digunakan yaitu metode pemilihanlangsung dengan cara pascakualifikasi merupakan proses penilaiankualifikasi

LEKSI TOPAN ditetapkan sebagai pemenang karena memenuhisyarat sebagai pemenang;Bahwa terkait dengan penetapan pemenang, tidak ada rekanan yangmengajukan sanggahan dalam masa sanggah yang dtetapkan dalamdokumen pengadaan barang/jasa;Bahwa dalam proses pelelangan tersebut tidak dilakukan anwizing lapangankarena tidak ada permintaan dari rekanan/perusahan termasuk dari CV.LEKSI TOPAN;Bahwa metode pelelangan yang digunakan yaitu metode pemilihanlangsung dengan cara pascakualifikasi merupakan proses penilaiankualifikasi

LEKSI TOPAN sebagaimana Surat Nomor : 25/IX/225/PokjaILULP.Flotim/2014, berdasarkan Penetapan Pemenang Pelelangan tanggal25 September 2014 sebagaimana Surat Nomor : 25/IX/224/Pokja IlULP.Flotim/2014, dengan harga penawaran terkoreksi Rpo1.764.786.000,00(satu miliar tujuh ratus enam puluh empat juta tujuh ratus delapan puluhenam ribu rupiah);Bahwa sebagai lanjut dari pengumuman pemenang pelelangan pekerjaantersebut selanjutnya Saksi ADNAN SAID, S.KOM selaku Pejabat PembuatKomitmen (PPK) menunjuk Terdakwa

Nomor 886 K/Pdt/2017Pasal 6 UUHT yaitu:Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertamamempunyai hak untuk menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaansendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasanpiutangnya dari hasil penjualan tersebutPasal 20 UUHT yaitu:Apabila Debitur cidera janji maka objek Tanggungan dijual melaluipelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturanperundangundangan untuk pelunasan piutang pemegang HakTanggungan dengan Hak mendahulukan pada

krediturkreditur lainnyasehingga tepat apabila Debitur cidera janji maka Hak Tanggungandilelang pada pelelangan umum;2.1.12 Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah memenuhi2.1.13ketentuan hukum dan peraturan perudangundangan yang berlaku yaitumemproses permohonan kredit sesuai dengan prosedur/mekanismeyang berlaku dengan pengikatan jaminan menggunakan HakTanggungan dimana dapat dipergunakan untuk pelunasan utangtertentu yang memberikan kedudukan kreditor yang diutamakan makaTergugat Konvensi

Undang Nomor 4 Tahun 1996 apabila Debiturcidera janji, maka terhadap "Objek Tanggungan dijual melalui pelelanganumum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundangundangan untuk pelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan denganHak mendahulukan pada krediturkreditur lainnya", sehingga terhadappelelangan yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi/PenggugatRekonvensi sudahlah tepat dilakukan dikarenakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah cidera janji sehingga sah dan berdasarkanhukum pelelangan

yang dilakukan di pelelangan umum melalui kantorTergugat II:Bahwa sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor93/PMK.06/2010 sebagaimana telah diuban dengan Peraturan MenteriKeuangan Nomor 106/PMK.06/2013 tentang Petunjuk PelaksanaanPelaksanaan Lelang Pasal 36 perihal Nilai Limit dijelaskan Penjual/PemilikBarang dalam menetapkan Nilai Limit, berdasarkan penilaian oleh Penilai:atau penaksiran oleh Penaksir/Tim Penaksir.

Petitum gugatan tidak jelas: Antara petitum dengan posita/dalil gugatan tidak sejalan dan tidaksaling mendukung; Terdapat kontroversi antara posita/dalil dengan petitum;Dalam positanya Penggugat menyatakan bahwa Para Tergugatmelakukan perbuatan melawan hukum dengan menjalankan mekanismejual beli sesuai dengan tata cara eksekusi pelelangan umum dan padapetitumnya menyatakan bahwa penggugat memohon agar objek lelang(dengan kondisi yang sudah terpasang Hak Tanggungan) untuk dilakukanSita Jaminan (conservatoir

Bahwa pelelangan yang dilakukan Turut Tergugat tersebutmerupakan tugas dan fungsi dari Turut Tergugat I, dan apabila adapermintaan lelang yang syarat dan ketentuannya telah dipenuhidan disertai dengan dokumen yang dipersyaratkan untukdilaksanakan lelang, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 13Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 27/PMK.06/2016 TentangPetunjuk Pelaksanaan Lelang (PMK 27/2016), Turut Tergugat tidak boleh menolaknya.c.

Syarat penjualan melalui pelelangan umum;e. Hak kreditur mengambil pelunasan piutangnya dari hasilpenjualan;f. Hak Kreditur mengambil pelunasan piutangnya sebatas hak tagih.14.

B.18 di atas, Sertifikat Hak Tanggungan mempunyaikekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan.20.Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 UndangUndang Lelang jo.Pasal 11 ayat (1) PMK 27/PMK.06/2016, menyebutkan bahwa Penjualyang akan melakukan lelang melalui KPKNL, harus menyampaikanHalaman 24 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pat.G/2020/PN Njksurat permohonan lelang dengan disertai dokumen persyaratan lelangkepada KPKNL untuk meminta jadwal pelaksanaan lelang.21.Bahwa pelelangan tersebut

Hal tersebutsesuai dengan ketentuan Pasal 51 PMK 27/2016.27.Bahwa terhadap rencana pelelangan atas terhadap objek sengketa,telah diberitahukan oleh Tergugat kepada Debitur melalui surat NomorB.4475KCXVIADK/11/2020 tanggal 13 November 2020 halPemberitahuan Pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan.28.Bahwa lelang telah dilaksanakan pada selasa tanggal 10 Desember2020 dengan hasil Laku dan setelah pelaksanaan lelang, diterbitkanRisalah Lelang Nomor 1374/45/2020 sebagai berita acarapelaksanaan lelang

Bahwa pada saat melakukan perjanjian utang piutang dengan Tergugat,Debitor seharusnya telah memahami akibat hukum bahwa apabila Debitorwanprestasi maka Kreditur (Tergugat) mempunyai kewenangan untukmenjual objek sengketa/objek jaminan melalui pelelangan dan mengambilpelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut;Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil bantahannya tersebut,Turut Tergugat telah mengajukan bukti surat bertanda (T.T.I1) sampaidengan (T.T.15).

penilaian/ evaluasi penawaran, sesuai dengan ketentuan yangberlaku dan mengusulkan calon pemenang;f Di dalam pelaksanaannya harus berdasarkan Keppres RI No.80 tahun 2003tentang pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Perubahan PresidenRI 61 tahun 2004;Bahwa pada tanggal 13 Juni 2009 Panitia Pengadaan Barang/ Jasa KegiatanPembangunan dan Peningkatan Jalan Lapen, mengumumkan Pengadaan Barang/Jasa kegiatan pembangunan dan peningkatan Jalan Lapen melalui papanpengumuman berdasarkan pengumuman pelelangan

No.PAN/ 009/ DAKDAU/DPU/ 2009;Bahwa sehubungan dengan pengumuman pelelangan No.

Selatan Tahun Anggaran 2009;Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten BengkuluSelatan Nomor : 96 Tahun 2009 Tentang Penetapan Tim Peneliti Kontrak/Amandemen, Addendum Proyek di lingkungan Bidang Bina Marga DinasPekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2009;DPA SKPD TA 2009;Harga Perkiraan Sendiri (HPS) /OE dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) /EE;Asbuild Drawing;Amandemen Kontrak No. 620/39/PJ (PJL) DAK/DPU/BS/2009 Tanggal 10November 2009;Daftar Harga Barang;Berkas penawaran pelelangan

yangditerimanya adalah si penerima kredit yaitu Tergugat IDA BAGUS MANTRA;Namun pembayaran kembali pinjaman harus dilakukan sesuai dengan yangditentukan di dalam perjanjian kredit;Bahwa sifat Hak Tanggungan adalah accessoir terhadap perjanjian pokokyaitu perjanjian kredit,Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 6 Undangundang Hak Tanggungan(Undangundang Nomor 4 tahun 1996), apabila debitur cidera janji,pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyekHak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan

tagihan Rp. 93.763.926,49 dengan jangkawaktu pelunasan hingga tanggal 27 Pebruari 2018 ;Bahwa Tergugat tetap tidak mau menyelesaikan tunggakannya hinggajangka waktu kredit berakhir pada tanggal 05 Agustus 2018 dimanaTergugat harus melunasi seluruh hutangnya baik berupa pokok maupunbunga dan dendanya; namun hingga kini Tergugat belum melunasiseluruh kewajibannya;Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 252/Pdt.G/2019/PN GinBahwa oleh karenanya Tergugat Ill berhak untuk menjual objek HakTanggungan melalui pelelangan

umum serta mengambil pelunasanpiutangnya dari hasil penjualan tersebut; serta tidak ada alasan untukmenangguhkan atau menghentikan pelelangan atas objek tersebut;7.

B0059/KLK/PNK/2018, jumlah tagihan Rp. 93.763.926,49 dengan jangkawaktu pelunasan hingga tanggal 27 Pebruari 2018 ;Bahwa Tergugat tetap tidak mau menyelesaikan tunggakannya hingga jangkawaktu kredit berakhir pada tanggal 05 Agustus 2018 dimana Tergugat harusmelunasi selurun hutangnya baik berupa pokok maupun bunga dan dendanya;namun hingga kini Tergugat belum melunasi seluruh kewajibannya;Bahwa oleh karenanya Tergugat III berhak untuk menjual objek Hak Tanggunganmelalui pelelangan umum serta mengambil

pelunasan piutangnya dari hasilpenjualan tersebut; serta tidak ada alasan untuk menangguhkan ataumenghentikan pelelangan atas objek tersebut;Menimbang, bahwa untuk mendukung dalildalil bantahannya tersebut,Tergugat Ill telah mengajukan 13 (tiga belas) lembar bukti surat yang diberi tandaT.Ill1 Sampai dengan T.III13 di persidangan;Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 252/Pdt.G/2019/PN GinMenimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan juga dalilbantahan Para Penggugat, maka dalam perkara ini

Bahwa oleh karena Tergugat I tidak bisa mengangsur(kredit macet) kepada Tergugat VIII, maka TergugatVIII telah mengadakan kerjasama dengan Tergugat IXuntuk melakukan pelelangan obyek sengketa.10. Bahwa upaya lelang yang dilakukan oleh TergugatVIII dan Tergugat IX adalah sangat merugikan ParaPenggugat karena Para Penggugat adalah ahli warisdari obyek sengketa yang akan dilelang.11.

Menyatakan upaya pelelangan oleh Tergugat VII danTergugat IX atas tanah SHM Nomor 66 seluas 18.670M2 yang terletak didesa Pendosawalan, KecamatanPecangaan, Kabupaten Jepara, dengan batas batasSebelah Utara : Selokan, Sebelah Timur : Selokan,Sebelah Selatan : Jalan, sebelah Barat : Jalan danSertifikat Hak Milik Nomor 67 seluas 2190 M2 yang14terletak di desa Pendosawalan, Kecamatan PecangaanKabupaten Jepara, dengan batas batas SebelahUtara : H.

Bahwa benar oleh karena Tergugat I tidak bisamengangsur (kredit macet) kepada Tergugat VIII,maka Tergugat VIII telah mengadakan kerjasama2011.21dengan Tergugat IX untuk melakukan pelelangan obyeksengketa. Bahwa benar upayalelang yang dilakukan oleh Tergusatpohya Denar... T8teat PX adalah sangat merugikan Para Penggugat karena Para Penggugatadalah ahli waris obyek sengketa yang akandilelang.12.

Menyatakan upaya pelelangan oleh Tergugat VIII danTergugat IX atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor66 ~seluas 18.670 M2 yang terletak di desaPendosawalan, Kecamatan Pecangaan, KabupatenJepara, dengan batas batas Sebelah Utara : Selokan,Sebelah Timur : Selokan, Sebelah Selatan : Jalan,Sebelah Barat : Jalan, dan Sertifikat Hak MilikNomor 67 seluas 2190 M2 yang terletak di desaPendosawalan, Kecamatan Pecangaan, KabupatenJepara, dengan batas batas Sebelah Utara : UH.Nursidik, Sebelah Timur : Jalan, Sebelah

atas objeksengketa ;Bahwa karena itu tindakan Tergugat I s/d TergugatIX tersebut telah merugikan para Penggugat olehkarena itu perbuatan Tergugat Tergugat tersebut6465adalah merupakan perbuatan melawan hukum, untuk itumohon agar objek sengketa dinyatakan sebagai boedelyang belum dibagi waris oleh Para Penggugat denganTergugat II s/d Tergugat VII, Perjanjian AddendumNo. 135/0368/KMK/2002 antara Tergugat I denganTergugat VIII dan tindakan pelelangan atas objeksengketa yang dilakukan oleh Tergugat