Ditemukan 31360 data
Urut Berdasarkan
Register : 24-09-2019 — Putus : 03-10-2019 — Upload : 28-12-2020
Putusan PN TANJUNG PANDAN Nomor 214/Pdt.P/2019/PN Tdn Tanggal 3 Oktober 2019 — Pemohon:
HARDI
142 — 46
HARDI
142 — 46
mempertimbangkan apakahmaksud Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon dan nama isteri Pemohondi dalam Akta Kelahiran anak Pemohon dari yang sebelumnya tertulis dan terbacaHardy diperbaiki menjadi Hardi dan nama isteri Pemohon Nani Susiningsihdiperbaiki menjadi Nani Susi Nengsih cukup beralasan dan tidak bertentangandengan hukum dan peraturanperaturan yang berlaku;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 Kitab UndangUndang HukumPerdata menentukan bahwa jika aktaakta yang telah dibukukan memperlihatkantelah terjadi kekhilafan
, kekurangan atau kekliruan lainnya, maka hal demikianHalaman 8 dari 13, Penetapan Nomor 204/Pat.P/2019/PN Tdntersebut dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulandalam registerregister tersebut;Menimbang, bahwa Pasal 13 Kitab UndangUndang Hukum Perdatamenentukan dengan tegas syaratsyarat untuk dapat dilakukannya perbaikan atauperbaikan suatu Akta Kelahiran yaitu adanya terjadi kekhilafan, kekurangan ataukekeliruan di dalam akta itu sendiri, sehingga berdasarkan Pasal 13 Kitab
Putus : 28-09-2007 — Upload : 15-04-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 205PK/PDT/2007 Tanggal 28 September 2007 — Tuan SUNARDI ; Tuan PAIRIN vs. NY. MB. SUMEKAR
34 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
34 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa putusan a quo terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruanyang nyata, atau setidaktidaknya memenuhi persyaratan Pasal 67 UUNo.14 Tahun 1985 Jo. UU No.5 Tahun 2004, dan oleh karena itu haruslahdibatalkan ;. Bahwa putusan Mahkamah Agung tanggal 12 April 2006 No.1465K/PDT/2005, termasuk putusan yang cepat, sebab memori kasasi diterimaPengadilan Negeri pada tanggal 14 Mei 2005, tentunya dikirim kepadaMahkamah Agung sesudahnya.
Berdasarkankesaksian dari saksi Termohon Peninjauan Kembali sewaktu pemeriksaan diPengadilan Negeri Sleman yang menyatakan jual beli tanah dilakukan dirumah saksi dan tidak di Kantor Pemerintahan Desa ;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebutMahkamah Agung berpendapat :Bahwa alasanalasan dari Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapatdibenarkan oleh karena tidak terdapat kekhilafan yudex yuris dalam memutusperkara a quo di tingkat kasasi ;Bahwa memori kasasi diterima di Kepaniteraan
Putus : 03-05-2018 — Upload : 13-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 692 K/Pdt/2018 Tanggal 3 Mei 2018 — LONNY SAMPEL VS. ANITJE RUMOUW, DK
134 — 417 — Berkekuatan Hukum Tetap
134 — 417 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa sesuai pasal 67 huruf f Undang Undang Republik Indonesia NomorNomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung telah diubah denganUndang Undang Nomor 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung RepublikIndonesia dan terakhir telah diubah Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009,permohonan peninjauan kembali terhadap suatu perkara dapat diajukandengan alasan:apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatukekeliruan yang nyata;2.
Bahwa dalam putusan Kasasi a quo terdapat suatu kekhilafan hakim atausuatu kekeliruan yang nyata;3.
Oleh karena itu, Para Pemohon PeninjauanKembali (PK) mengajukan keberatan terhadap pertimbangan hukum tersebutdengan alasan hukum, yaitu: Majelis Hakim Kasasi belum mempertimbangkan keberatan yangdiajukan Pemohon Peninjauan Kembali (PK); Majelis Hakim Kasasi melakukan suatu kekhilafan atau melakukan suatukekeliruan yang nyata dalam memutuskan perkara a quo;e Majelis Hakim Kasasi Melakukan Suatu Kekhilafan Atau Melakukan SuatuKekeliruan Yang Nyata Dalam Memutuskan Perkara A Quo;Bahwa pertimbangan
hukum Majelis Hakim Kasasi yang menyatakan: ParaPenggugat tidak dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, sebaliknyaPara Tergugat telah berhasil membuktikan kebenaran dalil bantahannya.Sekaligus telah dapat membuktikan dalil gugatan rekonvensi bahwa ParaTergugat dalam Rekonvensi/Para Penggugat dalam Konvensi telah melakukanperbuatan melawan hukum terhadap Para Penggugat dalam Rekonvensi/ParaTergugat dalam Konvensi (halaman 56 Putusan Perkara Nomor 344K/Pdt/2016), adalah suatu kekhilafan atau
Nomor 692 PK/Pdt/2017Konvensi yang dikuasai oleh Para Tergugat dalam Rekonvensi/Para Penggugatdalam Konvensi secara tidak sah sebagaimana putusan Nomor168/PDT.G/2009/PN.Jkt.Bar., tanggal 25 Februari 2010 (halaman 56 PutusanPerkara Nomor 344 K/Pdt/2016), adalah suatu kekhilafan atau suatu kekeliruanyang nyata dalam memutuskan perkara a quo;A.
Register : 05-01-2015 — Putus : 22-01-2015 — Upload : 16-02-2015
Putusan PA BANTUL Nomor 3/Pdt.P/2015/PA.Btl. Tanggal 22 Januari 2015 — PEMOHON
14 — 0
14 — 0
nama Pemohon,sehingga suratsurat tersebut di atas dapat dijadikan sebagai alat bukti yangmembenarkan nama Pemohon;Menimbang, bahwa dari buktiobukti yang diajukan Pemohon dipersidangan, ditemukan fakta hukum bahwa nama Arif Imam Santosa binTurimin, dan nama Arief Imam Santosa bin Turimin, adalah satu orang yaitunama Pemohon itu sendiri;Menimbang, bahwa mengenai identitas Pemohon, yang terdapat didalam Kutipan Akta Nikah, kemudian dimohonkan diubah sebagaimananama tersebut di atas, adalah sematamata kekhilafan
Register : 12-05-2010 — Putus : 17-06-2009 — Upload : 16-03-2011
Putusan PTA SURABAYA Nomor PERDATA : 144/Pdt.G/2010/PTA.Sby Tanggal 17 Juni 2009 — Pembanding v Terbanding
21 — 13
21 — 13
Kalau mungkin ada kesalahan dan kekhilafan,Pembanding berjanji akan memperbaiki diri dan menuruti keinginan Terbandingsesuai kemampuan Pembanding ;Menimbang, bahwa terhadap keberatankeberatan Pembanding tersebut,dapat dipertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini :Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dapatdisebabkan karena persoalan besar, persoalan kecil, bahkan persoalan yang sangatsepele, sifatnya sangat subyektif sekali.
Putus : 09-09-2020 — Upload : 23-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3052/B/PK/Pjk/2020 Tanggal 9 September 2020 — PT IDEMITSU LUBE INDONESIA vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
144 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
144 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dengan demikian, Majelis Hakim Agung berpendapat untukmenguatkan kembali putusan aquo karena incasu penerbitankeputusan Tergugat sekarang Termohon Peninjauan Kembali telahdilakukan berdasarkan kewenangan hukum dan secara terukur dalamrangka penyelenggaraan Asasasas Umum Pemerintahan yang Baik(AAUPB) khususnya asas kepastian hukum dan asas kecermatankarena alasan kekhilafan Penggugat sekarang Pemohon PeninjauanKembali tidak berdasar keterlambatan penyetoran PPh Pasal 25 MasaMaret 2017 akibat ketidaktahuan
Putus : 15-04-2015 — Upload : 23-04-2015
Putusan PN SIDOARJO Nomor : 81 / Pdt. P / 2015 / PN.SDA Tanggal 15 April 2015 — SUPARIYANTO
19 — 2
19 — 2
dimiliki oleh pemohon tertulisSUPRIYANTO, sebagaimana tercatat dalam:Halaman dari 6 Penetapan Perkara Nomor:81/Pdt.P/2015/PN.Sdae Kutipan Akta Nikah Nomor : 540/05/III/1994, yang dikeluarkan oleh KUAKecamatan Tayu, Jawa Tengah;e Kutipan Akta Kelahiran No. 726/DISP/JT/1996/94, atas nama anakpemohon NUR WIDODO BAHRUL ULUM, anak ke satu jenis Lakilakidari suami istri SUPRIYANTO dan NGASRIATI tertanggal 19 Maret2008;8 Bahwa oleh karena Kartu Keluarga (KK) dan KTP Pemohon tersebutterdapat kesalahan atau kekhilafan
Register : 15-04-2019 — Putus : 30-04-2019 — Upload : 01-07-2019
Putusan PN BULUKUMBA Nomor 87/Pdt.P/2019/PN Blk Tanggal 30 April 2019 — Pemohon:
SAMSINAR
21 — 13
SAMSINAR
21 — 13
termuat dalam penetapandianggap telah dipertimbangkan dengan menunjuk pada Berita Acara Persidangan;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan a quo sebagaimanaterurai dalam surat permohonan;Menimbang, bahwa tentang perbaikan/ pembetulan aktaakta catatan sipildiatur dalam Kitab Undangundang Hukum Perdata pada Buku Bab II Bagian III,yaitu. pasal 13 yang menyatakan Jika beberapa akta tiada didalamnya,atau jika aktaakta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadi kekhilafan
Putus : 07-05-2018 — Upload : 28-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 19 PK/PID.SUS/2018 Tanggal 7 Mei 2018 — RASITA binti SUKARI WIDODO
56 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
56 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:Bahwa alasan peninjauan kembali Terpidana sebagaimanatermuat dalam memori peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan,dengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali oleh Pemohon tidaksalah menerapkan hukum dan alasan peninjauan kembali yang dikemukakan oleh Pemohon adalah sama dengan alasanalasan yang dikemukakan dalam persidangan maupun dalam memori kasasi; Bahwa tidak ternyata ada kekhilafan
Register : 10-11-2015 — Putus : 03-12-2015 — Upload : 29-12-2015
Putusan PA BANTUL Nomor 190/Pdt.P/2015/PA.Btl. Tanggal 3 Desember 2015 — PEMOHON
35 — 5
35 — 5
Nurul Latifah, adalah satu orang yaitu nama Pemohon itu sendiri;Menimbang, bahwa mengenai identitas Pemohon, yang terdapat didalam Kutipan Akta Nikah, kemudian dimohonkan diubah sebagaimananama tersebut di atas, dinilai sematamata kekhilafan yang bersifatadministratif bukan suatu kesengajaan yang dibuat dan tidak pula adaunsur penipuan di dalamnya;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, MajelisHakim berkesimpulan oleh karena nama Pemohon tertulis pada KutipanAkta Nikah yaitu Fitria Nurul
Register : 19-07-2012 — Putus : 20-03-2012 — Upload : 19-07-2012
Putusan PN BANYUMAS Nomor 144 / Pdt. P / 2012 / PN.Bms Tanggal 20 Maret 2012 — pemohon
22 — 6
22 — 6
P / 2012 /PN.Bms, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :e Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang lakilaki bernama SAMINGAN pada tanggal 15 Maret 1999 ;e Bahwa dari perkawinan tersebut telah dilahirkan seorang anak lakilakibernama SINGGIH BUDI PRASETYO lahir di Banyumas pada tanggal14 September 2000 ;e Bahwa karena kekhilafan Pemohon, Kelahiran anak Pemohon tersebutbelum didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilKabupaten Banyumas, sehingga sampai
Register : 25-07-2012 — Putus : 04-04-2012 — Upload : 25-07-2012
Putusan PN BANYUMAS Nomor 167/Pdt.P/2012/PN.Bms Tanggal 4 April 2012 — pemohon
27 — 6
27 — 6
berdasarkan surat permohonannya tertanggal20 Maret 2012, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyumaspada tanggal 20 Maret 2012 di bawah Register Nomor: 167/Pdt.P/2012/PN.Bms,yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :e Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang lakilakibernama KANDAR pada tanggal 08 Maret 2001 ;e Bahwa dari perkawinan tersebut telah dilahirkan seorang anak Perempuanbernama EVI SOVIANTI lahir di Banyumas pada tanggal 20 OKTOBER2001 ;e Bahwa karena kekhilafan
Register : 30-09-2015 — Putus : 04-10-2012 — Upload : 30-09-2015
Putusan PN BANYUMAS Nomor 561/Pdt.P/2012/PN Bms Tanggal 4 Oktober 2012 — P U R M O N O
64 — 4
64 — 4
P/ 2012 /PN.Bms, yangpada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :e Bahwa ayah Pemohon bernama KARTAM telah melangsungkan perkawinandengan seorang perempuan bernama SUTIJAH pada tanggal 23 Oktober 1964 ;e Bahwa dari perkawinan tersebut telah dilahirkan seorang anak lakilaki bernamaPURMONO lahir di Banyumas pada tanggal 11 November 1979 ;e Bahwa karena kekhilafan orang tua Pemohon, Kelahiran Pemohon tersebutbelum didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilKabupaten Banyumas, sehingga
Register : 03-09-2020 — Putus : 09-09-2020 — Upload : 25-09-2020
Putusan PN SAMPIT Nomor 369/Pdt.P/2020/PN Spt Tanggal 9 September 2020 — HARIYANTI
31 — 12
31 — 12
akta kelahiran namun namasebenarnya adalah bernama RAFFA ALFARIZKY; Bahwa fakta tersebut dibenarkan oleh saksi yang bersumpah dipersidangan dan keterangannya bersesuaian dengan alatbukti suratlainnya;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1315 KUHPerdata jo Buku Iledisi 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan AdministrasiPengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan tentang Teknis Administrasipada Pengadilan Negeri (Permohonan) angka 11 hurufh menyatakan padapokoknya bahwa terhadap akta yang terjadi kekhilafan
Register : 27-03-2019 — Putus : 02-04-2019 — Upload : 06-11-2019
Putusan PN SAMPIT Nomor 163/Pdt.P/2019/PN Spt Tanggal 2 April 2019 — IMAM MASHURI
44 — 6
44 — 6
dan RUJIYAH (P3); Bahwa dalam akta kelahiran Pemohon (P2) tertulis Nama Pemohontersebut IMAM MASYHURI yang mana seharusnya Nama Pemohonsesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Pemohon (KTP) (P1) danKutipan Akta Nikah Pemohon (P3) adalah IMAM MASHURI;Menimbang, bahwa fakta tersebut dibenarkan oleh saksisaksi yangbersumpah di persidangan dan keterangannya bersesuaian dengan alat buktisurat lainnya;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1315 KUHPerdata menyatakanpada pokoknya bahwa terhadap akta yang terjadi kekhilafan
Register : 11-01-2016 — Putus : 20-01-2016 — Upload : 21-01-2016
Putusan PN PURWODADI Nomor 3/Pdt P/ 2016/PN Pwd Tanggal 20 Januari 2016 — . Perdata
- INDRAYANI DIYAR AMITA; --------------------------------------------------------------
Tempat lahir : Purwodadi, Umur : 45 tahun, Jenis Kelamin : Perempuan, Pekerjaan : PNS, Agama : Islam, bertempat tinggal : Jl. Gajah Mada, Perumda No. 39, Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan ; ------------------------------------------------------------------------
Selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------------- PEMOHON ;
23 — 6
23 — 6
dari Pemohon mengajukan permohonan iniadalah dengan maksud Pemohon hendak mengagunkan tanah yang dimaksuddalam Sertifikat Hak Milik Nomor 2553, Desa Purwodadi, Kabupaten Groboganatas nama INDARYANI DIYAR ANITA ke Bank; noneee Menimbang berdasarkan Pasal 12 KUH Perdata menentukan bahwa jikaregisterregister tak pernah ada, atau telah hilang, diubah, sobek, dimatikan,digelapkan atau dirusak; jika beberapa akta tiada di dalamnya atau jika aktaaktayang telah dibukukan memperihatkan telah terjadinya kekhilafan
Register : 27-06-2019 — Putus : 05-09-2019 — Upload : 06-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 100 PK/TUN/2019 Tanggal 5 September 2019 — I. BUPATI BENGKALIS., RUSLAN J VS SYAFARUDIN;
154 — 72 — Berkekuatan Hukum Tetap
154 — 72 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar ongkosperkara;Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali:Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut Mahkamah Agung berpendapat: Bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusanMahkamah Agung di tingkat kasasi telan sesuai dengan peraturanperundangundangan yang berlaku, tidak terdapat kekhilafan hakim ataukekeliruan
Register : 05-11-2018 — Putus : 15-11-2018 — Upload : 15-11-2018
Putusan PN PRAYA Nomor 85/Pdt.P/2018/PN Pya Tanggal 15 Nopember 2018 — Pemohon:
FATHURRAHMAN
55 — 15
FATHURRAHMAN
55 — 15
sebenarnya adalah bernama NURHANDAYANI tempat tanggallahir di Mujur tanggal 12 Mei 1980, bertempat tinggal Desa Sengkerang,Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 13Kitab UndangUndang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) menyatakan Jikaregisterregister tak pernah ada, atau telah hilang, diubah, sobek, dimatikan,digelapkan, atau dirusak jika beberapa akta didalamnya, atau jika aktaaktayang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadinya kekhilafan
Register : 11-04-2013 — Putus : 18-04-2013 — Upload : 23-04-2013
Putusan PN BANGIL Nomor 130/Pdt.P/2013/PN.Bangil. Tanggal 18 April 2013 — ISTIQOMAH
17 — 4
17 — 4
tersebut dalam Kutipan Surat KeteranganUrusan Agama Kecamatan Sukorejo Kaabupaten Pasuruan Nomor : 472/76/VIII/2007 tanggal 28 Agustus 2007 ;2 Bahwa dalam perikahan tersebut telah dilahirkan seorang anak bernama : DIVKYRADITYA ARIVIN, lakilaki, anak ke1, lahir di Pasuruan pada hari : Jumat PonJam 01.00 WIB, tanggal 17 September 2010 (Vide Surat Keterangan Lahir dariKepala Desa Ngadimulyo Nomor : 470/532/424.209.2010/2012 tanggal 04 Maret2013 ;3 Bahwa oleh karena ketidak mengertian dan kealpaan/kekhilafan
Register : 07-01-2020 — Putus : 19-03-2020 — Upload : 27-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 33 PK/TUN/2020 Tanggal 19 Maret 2020 — Ir. SUNJUYO USODO VS WALIKOTA SURABAYA;
327 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
327 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
tersebut,Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 8 November 2019, yang pada intinya agar menolakpermohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut Mahkamah Agung berpendapat:bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusanPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya di tingkat banding telahsesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku, tidakterdapat kekhilafan