Oleh karena itu, denganberdasarkan pada ketentuan Pasal 6 UU Hak Tanggungan, yangmenyatakan apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggunganpertama mempunyai hak untuk menjual objek Hak Tanggungan ataskekuasannya sendiri melalui pelelangan umum serta mengambilpelunasan piutangnya dari hasil penjual tersebut, maka Tergugat mengajukan permohonan lelang kepada Tergugat II.

Halaman 6 dari 15Halaman dalam Perkara Perdata Nomor 2/Pdt.G/2018/PN.KSPHalaman 53 dari hal 83 Putusan Nomor 115/Pdt/2018/PTBNA3.14.3.15.Bahwa adapun tata cara pelaksanaan penjualan (eksekusi) objek HakTanggungan oleh pemegang Hak Tanggungan melalui pelelangan umumtersebut telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (PMK 27/2016)dan sesuai dengan ketentuan Pasal 8 UndangUndang Nomor 12 Tahun2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan

Bahwa dikarenakan dokumen persyaratan lelang telah lengkap dan objeksengketa jelas merupakan Hak Tanggungan dan Tergugat sepenuhnyaberhak untuk melaksanakan lelang eksekusi objek sengketa a quomelalui perantaraan Tergugat II, maka pelelangan dilaksanakan padatanggal 29 Maret 2017, dengan dua peserta yang mengajukanpenawaran, yaitu:Halaman 60 dari hal 83 Putusan Nomor 115/Pdt/2018/PTBNA1) Dr.

Bahwa Dalam SEMA No.5/2014 yang kemudian disempurnakan oleh SEMANo. 4/2016, disebutkan bahwa pembeli Dianggap beritikad baik apabila diamelakukan jual beli atas objek tanah tersebut dengan tata cara/prosedurdan dokumen yang sah,sebagaimana telah ditentukan peraturanperundangundangan, di mana salah satu kriterianya adalah pembeliantanah melalui pelelangan umum. Senada dengan SEMA tersebut, secaraumum, para hakim berpendapat bahwa pembeli lelang dapat dikategorikansebagai pembeli beritikad baik.

Sehingga perbuatan hukum yang telahdilakukan oleh Pihak TERGUGAT dan TERGUGAT III sama sekali tidakbertentangan dengan hukum dan telah melewati tahapantahapan yangdiatur oleh peraturan perundangundangan;Bahwa seharusnya jika PENGGUGAT tidak berkeinginan objek yangdiagunkan sebagai Jaminan Hutang Piutang ke Bank di Lelang maka sudahmenjadi kewajiban PENGGUGATmelakukan Pembayaran pelunasanhutang sebelum dilakukan Lelang bukan setelah pelelangan dilakukan dansudah ada pemenang terhadap lelang;Halaman

yang terletak di Desa Kalibukbuk, Kecamatan Buleleng,Kabupaten Buleleng atas nama Termohon II (TERGUGAT II) yang telah diikatdengan Sertifikat Hak Tanggungan (SHT)Nomor : 1446/2016, tanggal 29 Maret 2016, dan terhadap pelaksanaan lelangtersebut, TERGUGAT dan TERGUGAT II tidak akan melakukan perlawanandalam bentuk apapun.Pasal 5Apabila dari hasil Proses Pelelangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4tidak bisa menutupi seluruh kewajiban utang beserta biaya biaya yang timbul,maka TERGUGAT dan TERGUGAT

No. 352/Pdt.Bth/2021/PN.Dps, dengan alasan bahwa dalam perkaraPerlawan tersebut ini masih ada pihak lain yang belum ikut digugat dalam perkaraPerlawan ini yaitu Pihak Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan LelangHalaman 2 dari 5 halaman Penetapan Pencabutan Nomor 352/Padt.Bth/2021/PN Dps( KPKNL ) Denpasar sebagai pihak yang melaksanakan Pelelangan atas ObjekJaminan Kredit milik Para Pelawan tersebut yang harus ikut digugat dalam perkaraini.

.2337.036.001.011.526115 yang sumber dananya dari APBNKementerian Kelautan Dan PerikananBahwa uraian manajemenya pertamatama merencanakan kapalikanBahwa nilai pagu yang ditawarkan dalam pelelangan sejumlahRp.240.000.000,(dua ratus empat puluh juta rupiah);Bahwa seetelan permohonannya diproses kelengkapannyakemudian dilanjutkan dengan proses pelelangan;Bahwa yang dikatakan memenuhi syarat ada 1 perusahaan yaituPT.

Bahwa dalam pengecekan kelapangan kami didampingioleh teamteknis; Bahwa terdakwa tidak ada hubungannya dengan PT.AmsekNusantara; Bahwa sebelum pelelangan ada HPSnya;Terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan benar ;2.

F 1Perkasa diumumkan sebagai pemenang lelang tidak adasanggahan;Bahwa setiap tahapan evaluasi dituangkan dalam Berita AcaraHasil Pelelangan (BAHP) selanjutnya Kepala ULP Barang/JasaPemerintah di Lingkungan Pemerintah Prov.

Bali pada tanggal 23 Juni 2014dengan Surat Nomor:027/4374/PK.ULP Aset PerihalPemberitahuan Hasil Pelelangan ;Bahwa terdakwa tidak ada hubungannya dengan PT.AmsekNusantara; Bahwa sebelum pelelangan ada HPSnya;Terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan benar ;3.

Bali pada tanggal 23 Juni 2014dengan Surat Nomor:027/4374/PK.ULP Aset PerihalPemberitahuan Hasil Pelelangan ; Bahwa terdakwa tidak ada hubungannya dengan PT.AmsekNusantara; Bahwa sebelum pelelangan ada HPSnya;Terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan benar ;Saksi Ir.

makaditegaskan lebih lanjut dalam Undangundang ini, bahwa sebelum adaPeraturan Perundangundangan yang mengaturnya, maka peraturanmengenai Eksekusi Hypotek yang diatur dalam HIR/RBG berlaku terhadapEksekusi Hak Tanggungan;3) Bertentangan dengan Pasal 1211 KUHPerdata yang mengharuskan lelangmelalui pegawai umum (Pengadilan Negeri);4) Bertentangan dengan Pasal 200 ayat (1) HIR yang mewajibkan KetuaPengadilan Negeri (Dalam perkara a quo Pengadilan Negeri Kisaran)untuk memerintahkan Kantor Lelang (Kantor Pelelangan

Kekayaan Negaradan Lelang (KPKNL) untuk menjualnya (bukan Pelaku Usaha yangmemerintahkan Kantor Pelelangan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)yang menjualnya;5) Bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor : 3210.K/PD1T/1984 tanggal 30 Januari 1986 yang menyatakanbahwa Pelaksanaan Pelelangan yang tidak dilaksanakan atasPenetapan/fiat Ketua Pengadilan Negeri, maka lelang umum tersebut telahbertentangan dengan Pasal 224 HIR/258 RBG, sehingga tidak sah,sehingga pelaksanaan

dengan bantuan Kantor Pelayanan danKekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kisaran, yang hasilnya digunakansebagai pelunasan hutang kredit TERMOHON kepada PEMOHON,sehingga PEMOHON selaku kreditur yang beritikad baik layak dan berhakuntuk mendapat perlindungan hukum;e Lebih lanjut, menurut Pasal 6 UU Hak Tanggungan telah jelas mengaturbahwa apabila Debitur/TERMOHON, cidera janji maka pemegang haktanggungan in casu PEMOHON mempunyai hak untuk menjual obyek HakTanggungan aquo atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan

Pengadilan NegeriMakale dalam memeriksa perkara serupa telah memperkuat pelaksanaanPasal 6 UU Hak Tanggungan (parate executie), hal ini dapat dilihat dalambagian Tentang Pertimbangan NHukum paragraf pertama PutusanPengadilan Negeri Makale No. 56/Pdt.G/2010/PN.MklI. tanggal 09 Juni2011 halaman 49, sebagai berikut :Menimbang, bahvea dengan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas,maka apabila debitor (in casu Penggugat) cidera janji, maka pemegangHak Tanggungan pertama berhak untuk menjual melalui pelelangan

Undangundang HakTanggungansebagaiPasalPelaksananya dan oleh karena Pelaksanaan atau hukum acaranya dariPasal 26 Undangundang Hak Tanggungan adalah merujuk pada Pasal 224HIR/258 Rbg, Maka Pelaksanaan Eksekusinya maupun Lelangnya harusmelalui Fiat Eksekusi melalui Pengadilan Negeri, Bukan Melalui PerantaraKantor Pelayanan dan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL);Bahwa menurut Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor: 3210.K/PDT/1984 tanggal 30 Januari1986 yang menyatakanbahwa Pelaksanaan Pelelangan

Pengadilan Negeri);Bertentangan dengan Pasal 200 Ayat (1) HIR yang MewajibkanKetua Pengadilan Negeri (Dalam Perkara A quo Pengadilan NegeriBangkinang) untuk memerintahkan Kantor Lelang (Kantor PelayananKekayaan Negara dan Lelang/KPKNL Pekanbaru) untuk menjualnya(Bukan Pelaku Usaha yang meminta kepada Kantor PelayananKekayaan Negara dan Lelang/KPKNL Pekanbaru);Bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor 3210.K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 yangmenyatakan bahwa Pelaksanaan Pelelangan

Pelaku Usahatidak hadir memenuhi panggilan BPSK, kemudian berimplikasi seluruhgugatan konsumen wajib dikabulkan seluruhnya, tanpa memeriksa danmeneliti berkas perkara ataupun dalildalil dan faktafakta yang diajukanTergugat/Termohon Keberatan (Semula Pengadu/Konsumen) secara teliti,tepat dan benar;Pada halaman 23, alinea ke 2 pertimbangan hukum Putusan BPSKKabupaten Batu Bara dimaksud, Majelis menyatakan bahwa:..bahwa dengan tindakan/perbuatan Pelaku Usaha saat ini yang akandan/atau telah melakukan pelelangan

Nomor 541 K/Pdt.SusBPSK/2017Pelaksananya" dan oleh karena Pelaksanaan atau hukum acaranyadari Pasal 26 Undangundang Hak Tanggungan adalah merujuk padaPasal 224 HIR/258 RBg, Maka Pelaksanaan Eksekusinya maupunLelangnya harus melalui Fiat Eksekusi melalui Pengadilan Negeri,Bukan Melalui Perantara Kantor Pelayanan dan Kekayaan Negaradan Lelang (KPKNL);Bahwa menurut Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor 3210.K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 yang menyatakanbahwa Pelaksanaan Pelelangan

Pasal 1211 KUHPerdata yangmengharuskan lelang melalui Pegawai Umum Pengadilan Negeri;Bertentangan dengan Pasat 200 Ayat (1) HIR Yang MewajibkanKetua Pengadilan Negeri (Dalam Perkara A quo PengadilanNegeri Bangkinang) untuk memerintahkan Kantor Lelang untukmenjualnya (Bukan Pelaku Usaha yang meminta kepada KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL);Bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor 3210.K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 yangmenyatakan bahwa Pelaksanaan Pelelangan

ontvankelijkverklaard) ;Eksepsi Tergugat II :Bahwa Tergugat II dengan tegas menolak seluruh dalildalil para Penggugatkecuali terhadap apa yang diakui dengan tegas kebenarannya ;Eksepsi Kompetensi Absolut ;Bahwa gugatan para Penggugat sebagaimana terurai dalam Posita maupunPetitum pada intinya adalah menyatakan pelaksanaan lelang atas sebidang tanahSHM No. 2216 yang terletak di Desa Jambu, Kecamatan Mlonggo, KabupatenJepara yang dilakukan oleh Tergugatl adalah tidak sah dan melawan hukum ;Bahwa proses pelelangan

Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum, yakniadanya pertimbangan pada halaman 15 PemohonPengadilan Negeri Jepara yang berbunyi :Menimbang, bahwa menurut ketentun Pasal 1 ayat (20) PeraturanMenteri Keuangan RI No. 40/PMK.07/2006 tentang PetunjukPelaksanaan tentang menugaskan : Harga Limit (Reserve Price)adalah harga minimal barang lelang yang diterapkan oleh Penjual/Pemilik Barang untuk dicapai dalam suatu pelelangan ;Pertimbangan tersebut jelas salah karena Peraturan MenteriKeuangan Republik

Zainah;Barat dengan lorong Gampong Kuta Blang;Bahwa Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkanatau meng SK kan Tim Pelelangan atas objek jaminan harta Tergugat dalam bentuk tanah dan rumah diatasnya guna melakukan pelelanganganti rugi kepada Penggugat apabila perkara ini telah mempunyaikekuatan hukum tetap;Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut di atas Para Penggugat mohonkepada Pengadilan Negeri Idi agar memberikan putusan sebagai berikut:1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya

Melakukan pelelangan atas tanah dan rumah milik Tergugat sebagai gantirugi terhadap kerugian yang dialami oleh Penggugat akibat perbuatan yangdilakukam Tergugat II dan III atas suruhan Tergugat ;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugatmengajukan gugatan Rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:1.

Bahwa penggugat selaku debitur pertama dan pihak yang berkaitanlangsung dengan objek sengketa sama sekali belum pernah disampaikanatau diberikan teguran atas rencana pelelangan tersebut sehingga dapatdiduga tindakan tergugat yang tidak pernah memberikan peringatan ,teguran dan atau penyampaian jadwal lelang kepada penggugat, sehinggatindakan tersebut bertentangan dengan Peraturan Direktur Jenderalkekayaan Negara No.

rencanapelelangan tetpai ada tidaknya sengketa hukum antara Penggugat, Tergugat danTurut Tergugat/Pembanding, Terbanding dan Turut Terbanding ;Menimbang, bahwa Yurisprodinsi tetap MA RI No.4 K/KUP/1958 tanggal 13Desember 1958 mensyaratkan bahwa untuk menarik seseorang dimuka peradilanperdata mengharuskan adanya Sengketa hukum ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya tentangpokok perkara menyatakan gugatan tidak dapat diterima dengan pertimbangan : Karena barang jaminan belum dilakukan pelelangan

daya ikan dikapal penangkap ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia yangdilakukan oleh nelayan kecil dan/atau pembudi daya ikan kecil, dengan cara sebagaiberikut: Pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2016 sekitar jam 16.00 Wib terdakwa selakuNahkoda KM.Sampoerna 26 berdasarkan Pas Kecil Nomor PK552/132/I/DISHUB.Pdg2015 tanggal 30 Maret 2015 berukuran 3 Gross Ton (GT) berangkatberlayar bersama saksi SARMADI sebagai Anak Buah Kapal (ABK) berangkat dariDermaga Labuan depan TPI (Tempat Pelelangan

Putusan No. 67/PID/2016/PT.BTNberlayar bersama saksi SARMADI sebagai Anak Buah Kapal (ABK) berangkat dariDermaga Labuan depan TPI (Tempat Pelelangan Ikan) Labuan Pandeglang Bantendengan tujuan untuk menangkap ikan dengan menggunakan alat penangkap ikan,sekira jam 16.30 Wib terdakwa bersama Sarmadi sampai di perairan Pulau PopulePandeglang langsung menebar jaring dan telah mendapat ikan kurang lebih 2 kgdilakukan berulangulang, terdakwa bersama dengan Sarmadi (ABK) melakukanpenangkapan ikan dengan

berbunyi Pemberian HakHalaman 6 dari 9 Halaman Putusan No. 54/Pdt.G/2020/PN JmrTanggungan dilakukan dengan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggunganoleh PPAT sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlakuselanjutnya pada Pasal 6 UndangUndang Nomor 4 tahun 1996 tentang HakTanggungan atas Tanah beserta BendaBenda yang berkaitan dengan Tanahyang berbunyi Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggunganpertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan ataskekuasaan sendiri melalui pelelangan

maka menurut Hakim Penggugatberhak menjual secara lelang atas obyek berupa tanah dan bangunan sesuaidengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2635 dengan tanah seluas 124 m2(seratus dua puluh empat meter persegi) berikut bangunan yang berdiridiatasnya seluas 120 m2 (Seratus dua puluh meter persegi) yang terletak diKelurahan Mangli, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Provinsi JawaTimur, sebagaimana ketentuan Pasal 6 UndangUndang Nomor 4 tahun1996, karenanya menjual atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan

Bahwa berdasarkan Risalah Lelang No. 91/2012 tanggal 2 Februari 2012,Tergugat adalah selaku Pemenang atas pelelangan tanah seluas 2 HA yangdilakukan oleh KPKNL (Kantor Pelayanan Kekataan Negara dan Lelang)Bogor dan dalam pelelangan tersebut Suratsurat tanah tidak ada/masih dikuasai oleh Termohon Lelang in casu Penggugat;.

Oleh karena jika luastanah 2 HA (20.000 3.800 M2 maka luas tanah yang di Lelang menjaditidak 2 Ha lagi akan tetapi menjadi 16.200 M2) Jelas hal tersebut adalahtidak mungkin Kantor Lelang dalam melakukan pelelangan tidak melakukanpengecekan terlebih dahulu terhadap objek tanah yang akan di lelang baikdata phisik maupun data yuridisnya.10.Bahwa Tergugat menolak dengan tegas gugatan Penggugat hal 3 angka 8yang menyatakan bangunan Pendopo yang diakui sebagai milik Penggugattelah di bongkar oleh Tergugat

Bahwa berdasarkan Pasal 224 HIR pelaksanaan pelelangan sebagaiakibat adanya groose akta hipotek dengan memakai kepala DemiKeadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang mempunyaikekuatan hukum sama dengan suatu putusan pengadilan, seharusnyadilaksanakan atas perintah dan pimpinan Ketua Pengadilan Negeriapabila ternyata tidak terdapat perdamaian pelaksana;b.

Bahwa ternyata di dalam perkara ini, pelaksanaan pelelangan tidak atasperintah Ketua Pengadilan Negeri Bandung, tetapi dilaksanakan sendirioleh Kepala kantor Lelang Negara Bandung atas perintah Tergugat Asal (Bank Kreditor), oleh karenanya, maka lelang tersebut adalahbertentangan dengan Pasal 224 HIR sehingga pelelangan tersebut tidaksah;c.

Karena hal inimenyangkut hajat hidup ratusan karyawan Penggugat, dimana denganadanya pelelangan atas asset Penggugat berarti Tergugat akan mematikandunia usaha, yang akibatnya akan membawa dampak yang lebih luasdengan semakin bertambah besarnya tingkat pengangguran, khususnya diProvinsi Jawa Barat;Bahwa selain hal di atas, yang lebih anehnya lagi Tergugat sebagailembaga perbankan yang membawa misi Pemerintah untuk membantudunia usaha guna menggerakan roda perekonomian nasional, jangankanmembantu

Nomor 827 K/Pdt/201510.11.rupiah) adalah terlalu murah dan sangat jauh dari harga pasaran tanah danbangunan di wilayah dimana tanah dan bangunan berada, sehinggaapabila pelelangan tetap terus dilaksanakan sudah tentu akan sangatmerugikan Penggugat;Bahwa berdasarkan alasanalasan di atas, jelas Tergugat telah melanggarhakhak Penggugat selaku debitur, dan karenanya tindakan Tergugat dapatdiklasifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum yang telahmenimbulkan kerugian bagi Penggugat;Bahwa berdasarkan

Nomor 827 K/Pdt/2015melakukan penjualan di muka umum/pelelangan atas barang jaminan kredittersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untukmengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT. BANK MANDIRI(Persero) Tbk. KCP.

perkaraini dilanjutkan dengan membacakan Surat Gugatan, dan atas pembacaandimaksud Penggugat menyatakan tidak ada perubahan pada gugatannya ;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat kemudianmempersiapkan jawabannya pada persidangan berikutnya tertanggal 07Februari 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :DALAM EKSEPSI :Bahwa gugatan Penggugat kekurangan pihak (plurium litisconsortium);Bahwa gugatan Penggugat bermaksud menghalangi apabila akandilaksanakannya Hak Tanggungan dengan melakukan pelelangan

denda denganperincian : Tunggakan pokok : Rp. 12.500.001,00 Tunggakanbunga: Rp. 3.946.282,77 Denda : Rp. 565.111,00Jumlah Rp. 17.011.394,77tunggakan tersebut harus dibayar Penggugat paling lambat 17 Januari2019;Bahwa tidak benardalil Penggugat sebagaimana dalam petitum angka 6;Bahwa UndangUndang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggunganmenentukan demikian:Pasal6:Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertamamempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaansendiri melalui pelelangan

Tabe. janji bahwa pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hakuntuk menjual atas kekuasaan sendiri obyek Hak Tanggunganapabila debitor cidera janji;Ketentuanketentuan tersebut di atas menyatakan Tergugat mempunyaihak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri apabiladebitur/Penggugat cidera janji melalui pelelangan umum serta mengambilpelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.Bahwa dalam hal ini Penggugat memang telah wanprestasi, yaitu tidakmelaksanakan kewajibannya membayar

gugatannya dan faktafakta yang disampaikan Tergugat makagugatan Penggugat telah salah subjek, seharusnya Penggugat mengajukangugatan pembatalan terhadap penerbitan Risalah Lelang Nomor 714/2015tanggal 25 Agustus 2015;Berdasarkan faktafakta tersebut sudah sepatutnya Majelis Hakim yangterhormat untuk menerima eksepsi Tergugat dengan menyatakan menolakgugatan Penggugat atau menyatakan gugatan tidak diterima;Eksepsi Tergugat Il Intervensi:Gugatan Kurang Pihak:Bahwa Gugatan Penggugat tentang Proses Pelelangan

Sertifikat Hak MilikNomor 93 Gambar Situasi Nomor 5463/1994 tanggal 23 Desember 1994terdaftar atas nama Ng Phin Phin yang dilakukan oleh Pemerintah RI Cq.Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Pekanbarupada tanggal 21 Agustus 2015, maka Badan yang melakukan Pelelangantersebut seharusnya turut digugat;Gugatan Penggugat Kabur/ tidak jelas:Bahwa Gugatan Penggugat kabur/ tidak jelas, karena yang digugat Penggugatadalah tentang Proses Pelelangan Sertifikat Hak Milik (SGHM) Nomor 93

Utama Mandiriberdasarkan Risalah Lelang Nomor 714/2015 tanggal 25 Agustus 2015,telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 TentangPendaftaran Tanah, Juncto Peraturan Menteri Negara Agraria/ KepalaBadan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang KetentuanPelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 TentangPendaftaran Tanah;Bahwa Gugatan Penggugat/Terbanding / Termohon Kasasi (Ng Phin Phin)terhadap Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)Pekanbaru, atas pelelangan

PT.BDG.Bahwa pada saat penandatanganan tersebut PENGGUGAT tanpa pikir panjangdan tanpa dibaca dahulu dan PENGGUGAT tidak tahu isi sebenarnya Aktatersebut karena keadaan Gugup dan lagi kacau sehingga tanpa pikir panjanglangsung saja Akta tersebut ditandatangani ;Bahwa atas penandatangan tersebut PENGGUGAT merasa kecewa harusmenyerahkan tempat tinggal tersebut sementara rumah tempat tinggalPENGGUGAT hanya satusatunya;Bahwa TERGUGAT sudah melakukan perbuatan melawan hukum karenamembeli atau ikut lelang dalam pelelangan

padahal TERGUGAT sebagaiPegawai Bank tidak diperbolehkan ikut dalam pelelangan;Bahwa PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim untuk meringankanpembayaran utang PENGGUGAT perbulannya dan memohon kepada Majelishakim supaya Menyerahkan rumah, sehingga PENGGUGAT masih bisamenempatinya tanpa ada gangguan dari pihak mana pun juga;Bahwa dengan adanya perbuatan PARA TERGUGAT yang semenamena mengambil aset jaminan tanpa ada kompromi terlebin dahulu apakahmau di jual bersamasama atau mau dicicil kembali halhal

Dalil Penggugat di atas adalah keliru, tidak berdasar dan tidak paham tentangdunia Perbankan, karena tidak ada Hukum atau Undang Undang yang melarangTergugat untuk bertindak sebagai Pembeli dari Pelelangan di depan umum.

tersebut berdasarkan jual bellipemenang lelang yang dilaksanakan Kantor Pelayan Kekayaan Negara danLelang Semarang sesuai prosedur baik penetapan harga limit yangditawarkan pelaksana lelang maupun pada saat dilakukan pelaksana lelangmaupun pada saat dilakukan pelaksanaan pelelangan, dalam hal ini paraPenggugat harus belajar lagi baik mengenai perbuatan apa yang dapatdikategorikan perbuatan melawan hukum maupun bagaimana tata caraproses pelelangan yang dilindungi peraturan perundangundangan, sehinggakedepannya

Menyatakan barang bukti berupa :1. 1 buah fotokopi susunan kepanitiaan ataspengadaan barang dan jasa;2. 1 buah fotokopi surat keputusan ataupenunjukan dari walikota blitar atsa kepanitiaan pengadaan barangdan jasa;3 Fotokopi pengumumam pelelangan;4. Fotokopi berita acara pelelangan;5. Fotokopi daftar nama/perusahaan dandaftar hadir peserta lelang;6. Fotokopi spesifikasi teknis;7. Fotokopi soft drawing/gambar rencanaawal dan asbuild drawing;8. Fotokopi rencana anggaran biaya (RAB);9.

akandijual lelang atau memberi kesempatan dan/atau waktu 2 (dua) bulankepada Penggugat untuk mencari pembeli yang mau membeli tanahjaminan tersebut;Bahwa oleh karena Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan Nomor :SPPBS35/PUPNC.10.04/2006, tanggal 06 Nopember 2006 dan Nomor:SPPBS03/ PUPNC.10.04/2008, tanggal 30 Januari 2008, yang diterbitkanoleh Tergugat Il bertentangan dengan ketentuan Pasal 200 ayat (4) HIR,maka harus dinyatakan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatanhukum;Bahwa atas perintah pelelangan

No.2432 K/Pdt/201217.18.19.20.Bahwa pelelangan terhadap barang jaminan milik Penggugat yang akandilaksanakan oleh Tergugatlll, Turut Tergugatl, Turut Tergugatll dan TurutTergugatlll atas perintah Tergugatll sudah jelas bertentangan denganhukum, karena sesuai ketentuan Pasal 224 HIR untuk eksekusi Grose Aktaatas permintaan Tergugat harus sudah dapat dipastikan jumlah hutangPenggugat, sedangkan sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugatmasih ada perselisihan dan/atau perbedaan perhitungan jumlah

KMA/416/VIV/2001tanggal 10 Juli 2001 yang menentukan kriteria hukum yang pada pokoknyasebagai berikut : BPPN telah diberikan kKewenangan untuk melakukan penagihan piutangmelalui Surat Paksa dengan diikuti penyitaan dan pelelangan terhadapaset Debitur yang merupakan jaminan atas hutanghutangnya; Bahwa hal serupa juga diberikan kepada Pejabat Panitia UrusanPiutang Negara (PUPN) berdasarkan UndangUndang No. 49/Prp/1960Jo Keputusan Menteri Keuangan RI No. 376/KMK/01/1998;Hal. 13 dari 37 hal. Put.

belumpasti, haruslah ditolak oleh karena dalil tersebut adalah dalil yang dicaricari dan mengadaada, tidak beralasan menurut hukum, sebab sebelumTergugat menyerahkannya kepada PUPN, dan sebelum PUPNmenerbitkan Surat Paksa, PT Persada Jati Lancar telah berulang kalidipanggil agar membayar hutangnya dan telah diberikan waktu yang cukuppanjang namun tetap saja Debitur tidak membayar hutangnya, makasudah menjadi suatu dalil hukum harus diteruskan dengan Surat Paksadan penyitaan yang dilanjutkan dengan pelelangan

No.2432 K/Pdt/2012Menimbang, bahwa terhadap jaminan milik Penggugat yang akandilaksanakan pelelangan oleh Tergugat Ill, Turut Tergugat , TurutTergugat Il dan Turut Tergugat Ill atas perintah Tergugat Il menurutpasal 224 HIR untuk mengeksekusi akta grosse harus memenuhi syaratmateriil yaitu jumlah hutang yang harus dibayar telah menjadi pastisedangkan sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat masih adaperselisihan dan/atau perbedaan perhitungan jumlah hutang Penggugat;Menimbang, bahwa atas hutang