Ditemukan 17963 data
Urut Berdasarkan
Register : 06-02-2018 — Putus : 19-02-2018 — Upload : 20-03-2018
Putusan PN BUOL Nomor 1/Pdt.P/2018/PN Bul Tanggal 19 Februari 2018 — SATRIA A. SAUTU
201 — 58
201 — 58
tertentu sebagaimanadimaksud dalam Undangundang ini;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 49 Undangundang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan AtasHalaman 5 dari 9 Penetapa Nomor 1/Pdt.P/2018/PN Bul.Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama diatur bahwaPengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragamaIslam dibidang: a. perkawinan, b. waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf
Register : 04-01-2017 — Putus : 26-01-2017 — Upload : 17-02-2019
Putusan PA POLEWALI Nomor 2/Pdt.P/2017/PA.Pwl Tanggal 26 Januari 2017 — Pemohon melawan Termohon
24 — 10
24 — 10
berdasarkan padaberita) yang sudah sedemikian tersebar luas (syahadahalistifadhah),sebagaimana disebutkan dalam kitab fiqh sunnah sebagai berikut:wo . wo .yo dc @ ow wl 99 ae 9Li sis al iw YL dslgad u2i'5 "= = = 0 a S5JI5 AW og SVaII5 Gislly HZ alls B59 IIssw asilsig CIM5 JiallsArtinya: Imam Syafi'i membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah(bersumber dari berita yang sudah tersebar luas) dalam masalahnasab, kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak, kewalian,diangkatnya seorang menjadi hakim, wakaf
Putus : 13-05-2015 — Upload : 01-06-2015
Putusan PN BALIGE Nomor 11/Pdt.G/2013/PN.BLG Tanggal 13 Mei 2015 — PANDAPOTAN SIRAIT, DKK
LAWAN
TONGAM SITORUS, DKK
69 — 252
69 — 252
Gereja LumbanNabolon, Desa : Lumban Nabolon, Kecamatan : Uluan,Kabupaten : Toba Samosir, Propinsi : Sumatera Utara, danTanah Perladangan tersebut Luas + 21000 M2 (lebih kurang duapuluh satu ribu meter bujur sangkar) atau disebut juga dengan (+2 Ha 1000 M) dan batas batasnya sebagai berikut :e Sebelah Timur berbatas dengan : Beni Sitorus & St.Gustaf Sitorus& Op.Pulo Sitorus.e Sebelah Barat berbatas dengan : Tanah Wakaf / Kuburan / Makamdan Jin.
Pulo Sitorus.Sebelah Barat berbatas dengan : Tanah Wakaf / Kuburan / Makamdan Jin. Gereja Lumban Nabolon.Sebelah Utara berbatas dengan : Jalan Lumban Tor.Sebelah Selatan berbatas dengan : Jalan. Setapak dan SosorMussa.4.
Gustaf Sitorus.e Sebelah Barat berbatas dengan : Tanah Wakaf /Kuburan / Makam dan Jalan Gereja Lumban Nabolon.e Sebelah Utara berbatas dengan : Jalan.
Pulo Sitorus;Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Wakaf/Kuburan danJalan Gereja Lumban Nabolon;Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Lumban Tor;Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Setapak dan SosorMusa;Bahwa jarak tanah perkara dengan rumah saksi sekitar 500(lima ratus) meter, dan dahulu kalau saksi pergi sekolahlewat dari tanah perkara, dimana saksi SD di LumbanNabolon tamat pada tahun 1945;Bahwa pada tahun 1945, ada 6(enam) rumah yang saksilinat, yaitu : 1. Rumah Op. Horas Sitorus, 2.
JUNJUNGAN SITORUS; Bahwa dipermasalahkan dalam perkara ini adalah masalahtanah Kampung Janji Raja dengan luas lebih kurang 2 Ha(dua) hektar dengan batasbatas sebagai berikut :Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Beni Sitorus;Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Wakaf/Kuburan/Makam JI.
Register : 25-01-2019 — Putus : 14-06-2019 — Upload : 21-10-2019
Putusan PN Sibuhuan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Sbh Tanggal 14 Juni 2019 — Penggugat melawan Tergugat
123 — 49
123 — 49
Padang Lawas dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan Sungai Barumun;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Sungai Manuppak;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Wakaf/Belgi;
- Sebelah Barat Berbatas Sungai Manuppak;
Sebidang tanah/kebun kelapa sawit yang terletak di Napa Sungai Barumun/ Pasir bio-bio dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah
Huristak Kab.Padang Lawas dengan batasbatas sebagai berikut: Sebelah Utara berbatas dengan Sungai Barumun; Sebelah Selatan berbatas dengan Sungai Manuppak; Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Wakaf/Belgi; Sebelah Barat Berbatas Sungai Manuppak;Sebidang tanah/kebun kelapa sawit yang terletak di Napa SungaiBarumun/ Pasir biobio dengan batasbatas sebagai berikut: Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Abdul Mutolip dengan ukuran55; Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Hamran Dly dengan ukuran55; Sebelah
Padang Lawas dengan batasbatas sebagai berikut: Sebelah Utara berbatas dengan Sungai Barumun; Sebelah Selatan berbatas dengan Sungai Manuppak; Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Wakaf/Belgi; Sebelah Barat Berbatas Sungai Manuppak;Halaman 8 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pat.G/2019/PN SbhSebidang tanah/kebun kelapa sawit yang terletak di Napa SungaiBarumun/ Pasir biobio dengan batasbatas sebagai berikut: Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Abdul Mutolip denganukuran 55; Sebelah Selatan berbatas
Wakaf dan Shadagah.dan pada ayat (2) berbunyi:Bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf aialah halhal yang diatur dalah atau berdasarkan undangundangmengenai perkawinan yang berlaku;Bahwa pada penjelasan ayat (2) pasal 49 UndangUndang Nomor 7 tahun1989 tentang Peradilan Agama tersebut ada menjelaskan/ menyebutkansebanyak 22 (dua puluh dua) point permasalahan di bidang perkawinan yangtermasuk dalam kompetensi Pengadilan Agama untuk memeriksa danmengadilinya seperti yang diamksud
Register : 08-05-2017 — Putus : 03-01-2018 — Upload : 20-02-2018
Putusan PN PRAYA Nomor 30/Pdt.G/2017/PN Pya Tanggal 3 Januari 2018 — Penggugat:
1.HAJI MUSTARIP
2.MUSTAKIM
Tergugat:
1.Haji Saharudin alias Misran
2.Haji Mansyur
3.Junaidi
Turut Tergugat:
Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat
28 — 3
1.HAJI MUSTARIP
2.MUSTAKIM
Tergugat:
1.Haji Saharudin alias Misran
2.Haji Mansyur
3.Junaidi
Turut Tergugat:
Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat
28 — 3
menguasainya, maka pihak lain yang merasamempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan haktersebut apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertifikatitu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat danKepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukangugatan kepengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikattersebut.Tanah yang disengketakan oleh para penggugat 1 dan 2 telah diserah terimakanmenjadi tanah wakaf
Fotokopi Surat Pertanyaan Tanah Wakaf Reg no : 54/S/VII/2016 tanggal 01072016, diberi tanda (T.1 4);5. Fotokopi Turunan Asli Penetapan Waris Nomor 0844/PDT.G/2016/PA.PRAtanggal 20 Maret 2017, diberi tanda (T.1 5);6. Fotokopi Surat Penolakan panggilan Nomor 590/49/TNB/2014 tanggal 24Juli 2014 diberi tanda (T.1 6);7. Fotokopi Surat Jual Beli tanggal 9 Juli 1977, diberi tanda (T.1 7);8.
pihak lain yang menyangkal kebenarannyaharuslah dapat membuktikan yang sebaliknya;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda T.13 dan bukti surattertanda T.34 berupa Turunan Asli Putusan Perkara Pidana nomor186/PID.B/2015/PN.Pya tanggal 15 Desember 2015 atas nama MUSTAKIM danMUNAKIB, menerangkan bahwa Mustakim dan Munakim pernah dihukum karenamelakukan pengrusakan barang berupa pagar dan tanaman diatas tanahsengketa;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertanda T.14 berupa suratPernyataan Wakaf
Putus : 22-01-2011 — Upload : 05-04-2014
Putusan PN INDRAMAYU Nomor 352/Pid.B/2011/PN.Im Tanggal 22 Januari 2011 — ABDUL HALIM.
136 — 55
136 — 55
Yayasan tersebut menjalankankegiatan mendirikan pondok pesantren (mahadmahad) dengan berbagai tingkatan,menyelenggarakan usahausaha pertanian, perternakan dan perdagangan sedangkansumber pendanaannya berasal dari pendiri, sumbangan atau bantuan yang tidakmengikat, wakaf, hibah, hibah wasiat dan perolehan lain yang tidak bertentangandengan anggaran dasar atau peraturan perundangundangan yang berlaku.Bahwa selanjutnya saksi Imam Supriyanto dan saksi Abdussalam Panji Gumilangmulai membebaskan sejumlah
Yayasan tersebut menjalankankegiatan mendirikan pondok pesantren (mahadmahad) dengan berbagai tingkatan,menyelenggarakan usahausaha pertanian, perternakan dan perdagangan sedangkansumber pendanaannya berasal dari pendiri, sumbangan atau bantuan yang tidakmengikat, wakaf, hibah, hibah wasiat dan perolehan lain yang tidak bertentangandengan anggaran dasar atau peraturan perundangundangan yang berlaku.e Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan Pesantren Indonesia yang tertuangdalam Akte Notaris If Rokayah
saat awal mendirikan bangunan Al Zaytun seluas 60 hektar,dan wakaf tersebut disamping dari anggota NII juga dari masyarakat umum.Bahwa selama saksi tidak aktif sebagai anggota Dewan Pembina Yayasan PesantrenIndonesia, saksi tidak pernah mendapat teguran dari pihak Al Zaytun.Bahwa yang digunakan sebagai dasar untuk merubah susunan kepengurusan YayasanPesantren Indonesia tahun 2011 sehingga nama saksi dicoret dari kepengurusanYayasan Pesantren Indonesia adalah Notulen Rapat tanggal 21 Januari 2011
.Bahwa kerugian sebesar Rp. 100 milyar adalah kerugian secara lembaga, karena saksisebagai pemegang amanah atas wakaf tanah yang digunakan untuk bangunan AlZaytun tersebut harus tetap bertanggung jawab atas peruntukan tanahtanah wakaftersebut.Bahwa saksi pada saat menerima tanahtanah wakaf untuk pembangunan Al Zaytuntersebut sama sekali tidak menerima komisi dari siapa pun.Bahwa saksi tidak aktif dalam anggota Dewan Pembina Yayasan Pesantren Indonesia,karena tidak sepaham dengan Panji Gumilang.Bahwa
Putus : 10-12-2009 — Upload : 05-12-2012
Putusan PN PASURUAN Nomor 30/Pdt.P/ 2009 / PN.Psr Tanggal 10 Desember 2009 — SUHARTATIK
44 — 2
44 — 2
nama Pemohonyang juga dipergunakan pada saat Pemohon menikah denganwarga negara Emirat Arab bernama : ANWAR MOHAMEDSULAIMAN AL YAHYAEI, sebagaimana Akta Nikah yangdikeluarkan oleh Kementrian Kehakiman, Urusan Islam DanWakaf Negara Persatuan Emirat Arab, Kantor Pengadilan AgamaABU DHABI pada tanggal 23 051427 H atau tanggal 19 JuniBahwa oleh karena pada saat perkawinan Pemohonmenggunakan nama TATIK BINTI RIFAl ANWAR, sehingga datadiri Pemohon yang tercantum di Kementrian Kehakiman, UrusanIslam Dan Wakaf
Register : 07-10-2013 — Putus : 13-11-2013 — Upload : 11-08-2014
Putusan PA KOTABUMI Nomor 368/Pdt.G/2013/PA.Ktbm Tanggal 13 Nopember 2013 — Penggugat dan Tergugat
47 — 10
47 — 10
Penggugat;Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a)Undangundang No. 3 Tahun 2006 yang diubah dengan Undangundang No.50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang No. 7 Tahun1989 tenang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UPA), yangmenjelaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenangmemeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antaraorangorang yang beragama Islam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c.wasiat; d. hibah; e. wakaf
Register : 20-03-2017 — Putus : 13-04-2017 — Upload : 17-07-2019
Putusan PA PELAIHARI Nomor 47/Pdt.P/2017/PA.Plh Tanggal 13 April 2017 — Pemohon melawan Termohon
16 — 15
16 — 15
peristiwa tersebut,sehingga Hakim Tunggal berpendapat kesaksian tersebut dapat diterima dandijadikan dasar memutus perkara ini ;Menimbang, bahwa kebolehan saksi istifadlah dalam perkara ini telahmenjadi pendapat para imam madzhab sebagaimana termuat kitab FiqhusSunnah yang ditulis Sayyid Sabiq, jilid 3 halam 427 yang menyebutkan:Imam Ahmad dan sebagian Syafilyah berpendapat bahve ada tujuh hal yangdiperbolehkan kesaksian istifadhah, yaitu nikah, nasab, kematian, merdekanyaseorang budak, perwalian, wakaf
Register : 04-03-2021 — Putus : 18-03-2021 — Upload : 23-03-2021
Putusan PA TIGARAKSA Nomor 170/Pdt.P/2021/PA.Tgrs Tanggal 18 Maret 2021 — Pemohon melawan Termohon
27 — 18
27 — 18
berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1)UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, yangmenegaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenangHal. 6 dari 12 hal Penetapan Nomor: 170/Pdt.P/2021/PA.Tgrsmemeriksa, memutuS dan menyelesaikan perkaraperkara ditingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam dibidang : (a).perkawinan, (b). waris, (c). wasiat, (d). hibah, (e). wakaf
Register : 25-05-2011 — Putus : 28-06-2011 — Upload : 27-06-2012
Putusan PA LUBUK SIKAPING Nomor 144/Pdt.P/2011/PA Lbs Tanggal 28 Juni 2011 —
19 — 2
19 — 2
perkawinan dengan seorang perempuan harus dapatmenerangkan sahnya nikah dan syaratsyaratnya.4 Tentang kedudukan keterangan saksi yang berdasarkan pada berita yangsudah demikian tersebar luas (Syahadah alIstifadhah) sebagaimanadisebutkan di dalam kitab Figh al Sunnah yang berbunyi:Artinya : Imam syafii membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah (bersumberdari berita yang sudah tersebar luas ) dalam masalah nasab, kelahiran, kematian,merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seorang menjadi hakim, wakaf
Register : 08-11-2017 — Putus : 30-11-2017 — Upload : 06-04-2019
Putusan PA WONOGIRI Nomor 452/Pdt.P/2017/PA.Wng Tanggal 30 Nopember 2017 — Pemohon melawan Termohon
13 — 1
13 — 1
Abdul Karim Zaidan dalam buku Nizamu al Qadhafi al Syariati alIslamiyyah halaman 175 :Glad) Albay cis te Aol dalgdll 5905 agltly Gey Ab Ua) iedAN sll y Ysll Gially Co gally Ad puere y Cid gli gArtinya:"Golongan Hanabilan dan yang sependapat dengannya membolehkankesaksian istifadlah dalam perkawinan, kepemilikan, wakaf danpenggunaannya, kematian, membebaskan perbudakan danperwalian.Halaman 7 dari 11 halamanPenetapan Nomor 452/Pdt.P/2017/PA Wng2.Dr.
Register : 26-05-2014 — Putus : 22-07-2014 — Upload : 03-12-2014
Putusan PA KOTABUMI Nomor 215/Pdt.G/2014/PA.Ktbm Tanggal 22 Juli 2014 — Pemohon dan Termohon
15 — 2
15 — 2
) dan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon;Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangundangNomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA), yang menjelaskan bahwaPengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikanperkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang : a.perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf
Register : 01-11-2017 — Putus : 24-11-2017 — Upload : 06-04-2019
Putusan PA WONOGIRI Nomor 421/Pdt.P/2017/PA.Wng Tanggal 24 Nopember 2017 — Pemohon melawan Termohon
16 — 1
16 — 1
Abdul Karim Zaidan dalam buku Nizamu al Qadhafi al Syariati alIslamiyyah halaman 175 :Halaman 7 dari 11 halamanPenetapan Nomor 421/Pdt.P/2017/PA Wng2.Glaal) Albay cis te Aol Salgdill 5985 agltly Gyo y Ab Ua) iedAQ sll y Vigl) Giallg Cagally 4d pucne g Cid gllyArtinya:"Golongan Hanabilah dan yang sependapat dengannya membolehkankesaksian istifadlah dalam perkawinan, kepemilikan, wakaf danpenggunaannya, kematian, membebaskan perbudakan danperwalian.Dr.
Register : 05-01-2015 — Putus : 27-01-2015 — Upload : 09-04-2015
Putusan PA KOTABUMI Nomor 6/Pdt.G/2015/PA.Ktbm Tanggal 27 Januari 2015 — Pemohon dan Termohon
15 — 1
15 — 1
Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangundangNomor 3 Tahun 2006 yang dirubah dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama (selanjutnya disebut UUPA), yang menjelaskan bahwa Pengadilan Agamabertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c.wasiat; d. hibah; e. wakaf
Register : 06-07-2018 — Putus : 24-07-2018 — Upload : 25-10-2018
Putusan PA MUARA LABUH Nomor 38/Pdt.P/2018/PA.ML Tanggal 24 Juli 2018 — Pemohon melawan Termohon
19 — 1
19 — 1
sejalan dengan pertimbangan di atas, majelis hakimperlu mengemukakan dalil figin tentang kKedudukan keterangan saksi 1 dan 2yang berdasarkan pada berita yang sudah demikian tersebar luas (SyahadahalIstifadhah) sebagaimana disebutkan di dalam kitab Fighus Sunnah yangberbuny/i:Artinya : /Imam syafi'i membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah(bersumber dari berita yang sudah tersebar luas) dalam masalahnasab, kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak, kewalian,diangkatnya seorang menjadi hakim, wakaf
Register : 17-12-2012 — Putus : 19-02-2013 — Upload : 28-03-2013
Putusan PA KOTABUMI Nomor 392/Pdt.G/2012/PA.Ktbm Tanggal 19 Februari 2013 — Penggugat dan Tergugat
51 — 6
51 — 6
Agama dankedudukan hukum (legal standing) Penggugat;Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangUndangNomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 tenang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA), yang menjelaskan bahwaPengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikanperkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang : a.perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf
Register : 08-11-2017 — Putus : 30-11-2017 — Upload : 10-05-2019
Putusan PA WONOGIRI Nomor 508/Pdt.P/2017/PA.Wng Tanggal 30 Nopember 2017 — Pemohon melawan Termohon
19 — 2
19 — 2
Abdul Karim Zaidan dalam buku Nizamu al Qadhafi al Syariati alIslamiyyah halaman 175 :Gal alballs cist) ple Aste dated) j gat ag bal y cya g ALLiod) sindAN ally Voll Gall y Cr palhg Ad pucan y Lid llArtinya:"Golongan Hanabilah dan yang sependapat dengannyamembolehkan kesaksian istifadlah dalam perkawinan,kepemilikan, wakaf dan penggunaannya, kematian,membebaskan perbudakan dan perwalian.2. Dr.
Register : 24-01-2014 — Putus : 11-03-2014 — Upload : 16-04-2014
Putusan PA AMUNTAI Nomor 0060/Pdt.G/2014/PA.Amt Tanggal 11 Maret 2014 — Penggugat
Tergugat
21 — 5
Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentangPerubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama(selanjutnya disebut UUPA), yang menjelaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas danberwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antaraorangorang yang beragama Islam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah;e. wakaf
Putus : 13-05-2014 — Upload : 23-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2424 K/Pdt/2013 Tanggal 13 Mei 2014 — SUTARMADJI vs SRI RAHAYU, Dkk
46 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
46 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
Wakaf, f Zakat,g. Infag, h. Sodaqoh dan i. Ekonimi Syariah;Hal. 5 dari 8 hal. Put. No.2424 K/Pdt/2013Bahwa inilah yang di maksud Kompetensi Absolut yaitu : berdasarkan sistimpembagian lingkungan peradilan, Pengadilan Negeri berhadapan dengankewenangan absolut lingkungan Peradilan.