Ditemukan 61124 data
Urut Berdasarkan
Penelusuran terkait :
Informasi publik
Akuntan publik
Keterbukaan publik
Kebijakan publik
Keterbukaan informasi publik
Register : 25-03-2019 — Putus : 04-09-2019 — Upload : 26-10-2019
Putusan PN TERNATE Nomor 10/Pdt.G/2019/PN Tte Tanggal 4 September 2019 — Penggugat:
1.KARIM HI JAMALUDDIN
2.TAERAN ABUANA
3.UMAR ABBAS
4.SARAFU RAJAK
5.IRWAN SETIAWAN DJAFAR, A, KS
6.LINDA ARYANI PAKAYA
7.FATMAWATI ABDUL BAAR
8.NURMALA HUSEN
9.ISMAT A KARIM
10.NURJAYANTI
11.ZAKIA ABBAS
12.JAKA WIDADA
13.BAKAR DJIBAT, S.AG.,M.PDs
14.ABDU AMMARIE, BSC
15.FAJRI HATIM
Tergugat:
PT. PLN PERSERO
123 — 42
123 — 42
Biasanya hanya 3 kawat danpenghantar netralnya diganti olen tanah sebagai saluran kembali dan apabilakapasitas daya yang disalurkan besar, maka penghantar pada masingmasingphasa terdiri dari dua atau empat kawat (Double atau Qudrapole);Bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (12) UndangUndang nomor 2 tahun 2012tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembagunan Untuk Kepentingan Umum yangberbunyi :1) Konsultasi Publik rencana pembangunan sebagaimana dimaksud dalamPasal 18 ayat (3) dilaksanakan untuk mendapatkan kesepakatan
lokasirencana pembangunan dari Pihak yang Berhak.2) Konsultasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukandengan melibatkan Pihak yang Berhak dan masyarakat yang terkenaHalaman 5 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2019/PN Ttedampak serta dilaksanakan di tempat rencana pembangunanKepentingan Umum atau di tempat yang disepakati.Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Ternatemelalui mekanisme pertanggung jawaban perdata berdasarkan Pasal 17UndangUndang Nomor
Ternate Selatantersebut ;16.Bahwa atas tindakan tersebut diatas, Tergugat telah melanggar Pasal 19ayat (1), ayat (2), ayat (4) dan ayat (5) UndangUndang nomor 2 tahunHalaman 8 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2019/PN Tte2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembagunan Untuk KepentinganUmum yang berbunyi :1) Ayat 1 :Konsultasi Publik rencana pembangunan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 18 ayat (8) dilaksanakan untukmendapatkan kesepakatan lokasi rencana pembangunan dariPihak yang Berhak.2
) Ayat 2 :Konsultasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan dengan melibatkan Pihak yang Berhak dan masyarakatyang terkena dampak serta dilaksanakan di tempat rencanapembangunan Kepentingan Umum atau di tempat yangdisepakati.3) Ayat 4 :Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dituangkan dalam bentuk berita acara kesepakatan.4) Ayat 5 :Atas dasar kesepakatan sebagaimana dimaksud padaayat (4), Instansi yang memerlukan tanah mengajukanpermohonan penetapan lokasi kepada gubernur.Dan
PLN (PERSERO) besarnya nilai ganti rugi ataukonvensasi ditentukan oleh Lembaga Penilai profesional danIndependen yaitu KANTOR JASA PENILAI PUBLIK (KJPP) sesuaiPeraturan Mentri Energi dan Sumber Daya Mineral RepublikIndonesia Nomor : 27 Tahun 2018 Tentang Konpensasi atas Tanah,Bangunan, dan/atau Tanaman yang berada di bawah ruang bebasJaringan Transmisi Tenaga Listrik.Berdasarkan halhal tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwaGugatan Penggugat Kurang Pihak di dalam pengajuan gugatannya,dengan
Register : 03-01-2020 — Putus : 05-05-2020 — Upload : 06-05-2020
Putusan PA Prabumulih Nomor 11/Pdt.G/2020/PA.Pbm Tanggal 5 Mei 2020 — Penggugat melawan Tergugat
14 — 5
14 — 5
;Subsider :Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusannya seadiladilnyaMenimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan SuratPernyataan Ghoib yang dibuat oleh Pemohon tertanggal 27 Desember 2019yang diketahui oleh Ketua RT dan Lurah Kota Prabumulih, bahwaalamat/tempat tinggal Termohon tidak diketahui, maka untuk memenuhimaksud Pasal 27 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun1975, Termohon telah dipanggil melalui mass media dalam hal ini adalahmelalui Lembaga Siaran Publik
dikabulkan;Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, ditunjuk segala halsebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yangmerupakan bagian atau satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohonsebagaimana terurai di atas;Menimbang, bahwa oleh karena keberadaan dan tempat tinggalTermohon tidak diketahui lagi, maka oleh karenanya Termohon telah dipanggilmelalui media masa dalam hal ini melalui Lembaga Siaran Publik
Register : 06-10-2020 — Putus : 19-10-2020 — Upload : 19-10-2020
Putusan PA BATAM Nomor 1511/Pdt.G/2020/PA.Btm Tanggal 19 Oktober 2020 — Penggugat melawan Tergugat
75 — 44
75 — 44
Bahwa Terkait Saham Perusahaan dan/atau Keuntungan / DevidenPerusahaan dan/atau Modal/Investasi di Fotosintesa Resto & Cafe setelahmelalui proses dan/atau. prosedur sesuai RUPS dan UndangundangPerseroan/PT (Perusahaan), tentang labarugi, nilai asset dan lainlain(Berdasarkan Laporan Keuangan yang Komprehensif dan di Audit olehAuditor Publik/ Kantor Audit Keuangan Independen), agarKeuntungan/Deviden Perusahaan dan/atau Modal/Investasi dapat dibagiHim. 7 dari 16 him. Put.
Modal/Investasi di Fotosintesa Resto & Cafe setelah melaluiproses dan/ atau prosedur sesuai RUPS dan UndangundangPerseroan/PT (Perusahaan), tentang labarugi, nilai asset dan lainlain(Berdasarkan Laporan Keuangan yang Komprehensif dan di Audit olehAuditor Publik/ Kantor Audit Keuangan' Independen), menjadi 2 (dua)bagian, yaitu untuk Penggugat sebesar 50% (lima puluhpersen) danuntuk Tergugat sebesar 50% (lima puluh persen);Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan HartaBersama (HartaGonoGini
Putus : 28-09-2012 — Upload : 22-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 53/B/PK/Pjk/2010 Tanggal 28 September 2012 — YAYASAN KARYA BHAKTI RUKUN IBU AMPERA PEMBANGUNAN (RESTORAN PULAU DUA), VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
229 — 103 — Berkekuatan Hukum Tetap
229 — 103 — Berkekuatan Hukum Tetap
seluas 21.525 m2;Upaya Keberatan Sebelum Tahun 2008Bahwa Pemohon Banding telah mengajukan Surat Keberatan di KPP PBB setempatTahun 2007;Materi keberatan adalah :Bahwa luas bumi di SPPT PBB Pemohon Banding, ditetapkan seluas 21.525 m2,Pemohon Banding keberatan sebab luas lahan yang Pemohon Banding manfaatkan kirakira seluas 4.585 m2;Bahwa lahan kirakira seluas 4.585 m2 adalah benarbenar tanah yang Pemohon Bandingmanfaatkan sedang sisanya adalah DANAU/SITU/ PENAMPUNGAN RESAPAN AIRuntuk kepentingan publik
Ket. 018/Dir.Pras//2007 tanggal 12 Februari 2007, ditegaskankembali dengan Surat Pernyataan, bahwa Luas Tanah yang Pemohon Banding sewa danPemohon Banding manfaatkan adalah seluas 4.585 m2;Bahwa Pemohon Banding menolak dan keberatan jika luas tanah yang dibebankan dalamSPPT PBB 2008 adalah seluas 21.525 m2;Alasan Pemohon Banding adalah:Bahwa sisa Lahan yang tidak Pemohon Banding manfaatkan adalah berupa DANAU/SITU/RESAPAN AIR untuk kepentingan publik yang ada di sekitar resapan air, dimanaresapan
Register : 01-03-2017 — Putus : 13-04-2017 — Upload : 22-04-2017
Putusan PN TEMANGGUNG Nomor 26 /Pid.B/2017/PN Tmg Tanggal 13 April 2017 — SISWANTO bin TAMYIS
66 — 5
66 — 5
Unsur Dimuka umum bersamasama melakukan kekerasan terhadaporang atau barangMenimbang, bahwa yang dimaksud dimuka umum adalah di tempatdimana publik dapat melihatnya ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasanadalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yangtidak sah ;Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap faktafakta berdasarkanketerangan para saksi dan terdakwa adalah sebagai berikut: Bahwa benar lokasi kejadian adalah ditempat pertunjukan kuda lumping,tempat
mana merupakan sarana publik yang dilihat dan dihadiri olehmasyarakat umum ; Bahwa Terdakwa memukul Saksi Harsoyo bin Sutrisno dengan caramenggunakan tangan kanan dan tangan kiri berulang sekitar tiga kalimengenai wajah yang kemudian diikuti oleh Sdr.
Putus : 09-03-2011 — Upload : 20-02-2012
Putusan PN PATI Nomor 12 / Pid.B / 2011 / PN.Pt Tanggal 9 Maret 2011 — TOTOK SAEFUL ISLAM alias TELO bin SADAR
60 — 10
60 — 10
Unsur "di muka umum";Menimbag bahwa yang dimaksud dimuka urnum adalah suatutempat terbuka atau tempat dimana publik dapat melihatnya;Menimbang bahwa fakta yang terungkap dipersidangan yaituberdasarkan keterangan saksi saksi dan keterangan terdakwa makadiperoleh kenyataan kenyataan sebagai berikut:Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 5 April 2008 sekitar jam22.30 WIB bertempat di lapangan sepak bola dukuh pandeandesa Margomulyo Kecamatan Tayu Kabupaten Pati telahterjadi kekerasan masal sewaktu diadakan
Teguh Asmoro.Bahwa benar lapangan sepakbola adalah merupakan tempat urnumdimana publik (masyarakat) dapat melihatnya.Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.Ad.3 Unsur "bersamasama melakukan kekerasan terhadap orangatau barang";Menimbang bahwa yang dimaksud melakukan kekerasan artinyaadalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecilsecara yang tidak syah, misalnya memukul dengan tangan ataudengan segala macam ~~ senjata, menyepak, menendang dansebagainya.
Register : 13-10-2020 — Putus : 21-10-2020 — Upload : 21-10-2020
Putusan PA PALU Nomor 874/Pdt.G/2020/PA.Pal Tanggal 21 Oktober 2020 — Penggugat melawan Tergugat
25 — 5
25 — 5
PENETAPANNomor 874/Pdt.G/2020/PA.PALaere Lo & enDEMI KEADILAN BERDASARKAN KE TUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentupada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkanPenetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:Muhammad Reza bin Sangkalanga Lasera, umur 29 tahun, agama Islam,pendidikan S1 (Sarjana Administrasi Publik), pekerjaan pedagangonline, tempat kediaman di Jalan Bantilan Lorong Burasa (KostPertama), Kelurahan Lere
Register : 02-01-2020 — Putus : 12-05-2020 — Upload : 12-05-2020
Putusan PA SLAWI Nomor 0030/Pdt.G/2020/PA.Slw Tanggal 12 Mei 2020 — Penggugat melawan Tergugat
7 — 3
7 — 3
meskipun berdasarkan relaas panggilan tanggaldan telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya tanggal 03Januari 2020 dan tanggal 06 Mei 2020 yang dibacakan di dalam sidang,sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatuhalangan yang sah;Bahwa demikian juga dengan Tergugat, tidak datang menghadap kepersidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagaiwakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patutmelalui Lembaga Penyiaran Publik
Register : 09-10-2020 — Putus : 09-10-2020 — Upload : 12-10-2020
Putusan PN PURWOKERTO Nomor 236/Pid.C/2020/PN Pwt Tanggal 9 Oktober 2020 — Penyidik Atas Kuasa PU:
KUSNO SLAMET RIYADI, S.H.,
Terdakwa:
SOFYAN SAURI
19 — 17
KUSNO SLAMET RIYADI, S.H.,
Terdakwa:
SOFYAN SAURI
19 — 17
Pabuaran, Kecamatan Purwokerto Utaratelah dilakukan kegiatan operasi yustisi penegakan peraturan daerah olehSatuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas dan terdakwa atas namaSOFYAN SAURI kedapatan tidak memakai masker saat beraktivitas di luaratau di dalam ruangan publik dan bertemu orang lain dengan barang buktiberupa 1 (satu) buah SIM A atas nama SOFYAN SAURI Atas perbuatannya,terdakwa diduga telah melanggar pasal 24 ayat (2) huruf a Peraturan DaerahKabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Register : 01-11-2013 — Putus : 03-12-2013 — Upload : 13-12-2013
Putusan PA JEMBER Nomor 1422/Pdt.P/2013/PA.Jr Tanggal 3 Desember 2013 — PEMOHON I
PEMOHON II
9 — 0
9 — 0
Menimbang bahwa sebelum perkara pengesahan nikah tersebut disidangkan,Pengadilan Agama Jember telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikahyang diajukan oleh para pemohon melalui lembaga penyiaran publik RadioRepublik Indonesia (RRI) Jember.aoe Menimbang bahwa kemudian oleh Ketua dibacakanlah permohonan Pemohonyang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon:anne Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon telahmengajukan bukti berupa: 220222 22 nee ne ene e neBukti Surat : 222222 nn
Register : 05-07-2018 — Putus : 09-07-2018 — Upload : 25-10-2018
Putusan PN BATUSANGKAR Nomor 18/Pdt.P/2018/PN Bsk Tanggal 9 Juli 2018 — Pemohon:
DARMIATI ANWAR
45 — 6
DARMIATI ANWAR
45 — 6
jelas, melainkan wajib untuk memeriksa danmengadilinya dengan demikian secara formil permohonan Pemohondapat diterima ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) UndangUndang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukandisebutkan Administrasi Kependudukan adalah rangkaiankegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dandata kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatanSipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan sertapendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik
Register : 03-02-2020 — Putus : 24-02-2020 — Upload : 23-09-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 137 K/TUN/KI/2020 Tanggal 24 Februari 2020 — KEPALA BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BANTEN vs MOCH. OJAT SUDRAJAT S;
242 — 85 — Berkekuatan Hukum Tetap
242 — 85 — Berkekuatan Hukum Tetap
;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan kasasi tersebutMahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan JudexFacti sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum,dengan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa informasi yang dimohonkan oleh Termohon Kasasi/PemohonInformasi tidak termasuk informasi yang dikecualikan sebagaimana diaturdalam ketentuan Pasal 17 huruf a sampai dengan huruf j UndangUndangNomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Register : 06-04-2020 — Putus : 13-05-2020 — Upload : 14-05-2020
Putusan PN DENPASAR Nomor 333/Pdt.G/2020/PN Dps Tanggal 13 Mei 2020 — Penggugat:
Ir. Ni Ketut Partini
Tergugat:
1.AKP Laorens R. Heselo SH. SIK
2.Kapolres Badung
34 — 15
Ir. Ni Ketut Partini
Tergugat:
1.AKP Laorens R. Heselo SH. SIK
2.Kapolres Badung
34 — 15
TERGUGAT melawan hukum yaitumelawan / mengingkari Hukum Publik (Kedaulatan Hukum Negara RI) hasil Pemilu2014/2019 jo Pasal 2, 4 dan 7 UU 48/2009 tentang kehakiman. Yaitu :a. Mendasarkan hasil penghitungan suara Pemilu 2014/2019 jo di bawah/dengan mengakui kekuasaan (Presiden RI Ir. H. Joko Widodo dkk) yang tidak sahjo mengingkari/ tidak mengakui kekuasaan yang SAH (Presiden RI BapakMujais).b.
Putus : 22-12-2016 — Upload : 18-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3522 K/Pdt/2016 Tanggal 22 Desember 2016 — KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN
NASIONAL PROVINSI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA, dk vs SUYANTO
37 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
37 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 3522 K/Pdt/2016 saksi Rio Jakatama selaku Penilai Pertanahan dari Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto Rozak Uswathundan Rekan di Yogyakarta (semua keterangan saksisaksi diberikan dibawah sumpah) dan; saksi Eko Prasetyo Nugroho, S.Hut dari Bappeda Kulon Progo (saksiyang diajukan Pemohon Kasasi I/sebelumnya Termohon KeberatanI);Serta telah pula diperlinatkan: alat bukti surat (bukti tertulis) yang diakui sah di persidangan;Ternyata bahwa tidak cukup bukti yang mendukung
Nomor 3522 K/Pdt/2016Peternakan Kabupaten Kulon Progo,Saksi Susilo, SIP., MSi selaku Kepala Seksi Pelayanan Perijinanpada Badan Penanaman Modal dan Perijinan TerpaduKabupaten Kulon Progo dan;Saksi Rio Jakatama selaku Penilai Pertanahan dari Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto RozakUswathun dan Rekan (semua keterangan saksisaksi diberikan dibawah sumpah);Saksi Eko Prasetyo Nugroho, S.Hut dari Bappeda Kulon Progo(saksi yang diajukan Pemohon Kasasi I/sebelumnya TermohonKeberatan
Lampiran Ilnya,yang pada intinya menyebutkan bahwa Tidak semua lokasi diDesa Jangkaran termasuk sub Zona Tambak karena dalamlampiran Il PERDA Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun2014 tercantum bahwa khusus Desa Jangkaran zonasiperuntukan tambak hanya berada di Dusun Pasir Mendit danDusun Kadilangu sedangkan untuk Desa Banaran hanya beradadi Dusun Trisik;Kemudian keterangan para saksi tersebut di atas dilengkapidengan keterangan: Saksi Rio Jakatama selaku Penilai Pertanahan dari KantorJasa Penilai Publik
(KJPP) Muttagin Bambang PurwantoRozak Uswathun dan Rekan, yang pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut: Bahwa benar saksi bersama Tim Penilai Pertanahan dariKantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Muttagin BambangPurwanto Rozak Uswathun dan Rekan di Yogyakarta adalahsebagai penilai pertanahan yang resmi ditunjuk oleh pihakAngkasa Pura selaku Instansi yang memerlukan tanah(berdasarkan proses tender resmi) dan ditetapkan olehKepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional ProvinsiD.
Yogyakarta Nomor68/KEP/2015 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan untukPengembangan Bandara Baru di Daerah Istimewa Yogyakarta tertanggal31 Maret 2015 seluas 645,63 Ha yang terletak di Desa Jangkaran, DesaSindutan, Desa Kebonrejo, Desa Palihan, dan Desa Glagah, KecamatanTemon, Kabupaten Kulon Progo, persiapan proyek ini telah menghadapibanyak problem dan permasalahan di lapangan dan bahkan sampaimendapatkan pertentangan/penolakan dari masyarakat sewaktudilaksanakannya konsultasi publik dan akhirnya
Register : 15-08-2023 — Putus : 26-09-2023 — Upload : 26-09-2023
Putusan PA SURABAYA Nomor 3861/Pdt.G/2023/PA.Sby Tanggal 26 September 2023 — Penggugat melawan Tergugat
15 — 11
15 — 11
Menghukum Tergugat untuk memberi kepada Penggugat nafkah seorang anak yang bernama Shankara Alhambra Wibisono bin Sabastian Arifan Wibisono minimal sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan 10 % dalam setiap pergantian tahun, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
- Memerintahkan Pemerintah Kota Surabaya untuk memberikan pelayanan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik
Register : 25-10-2023 — Putus : 21-11-2023 — Upload : 21-11-2023
Putusan PA SURABAYA Nomor 4954/Pdt.G/2023/PA.Sby Tanggal 21 Nopember 2023 — Penggugat melawan Tergugat
14 — 13
14 — 13
Khenzo Fahreza Daniel Putra bin Dani Susila dan Kenzie Rajendra Daniel Putra bin Dani Susila minimal sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan yang dibayarkan minimal setiap enam bulan sekali diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan 10 % dalam setiap pergantian tahun, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
- Memerintahkan Pemerintah Kota Surabaya untukmemberikan pelayanan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik
Register : 04-10-2023 — Putus : 06-11-2023 — Upload : 06-11-2023
Putusan PA SURABAYA Nomor 4618/Pdt.G/2023/PA.Sby Tanggal 6 Nopember 2023 — Penggugat melawan Tergugat
4 — 0
4 — 0
nafkah seorang anak yang bernama Aqeela Maliihah Azzahra binti Dodik Hermantoko, umur 8 tahun, minimal sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang dibayarkan minimal setiap enam bulan sekali diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan 10 % dalam setiap pergantian tahun, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
- Memerintahkan Pemerintah Kota Surabaya untuk memberikan pelayanan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik
Register : 02-01-2024 — Putus : 07-05-2024 — Upload : 07-05-2024
Putusan PA SURABAYA Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.Sby Tanggal 7 Mei 2024 — Penggugat melawan Tergugat
11 — 0
11 — 0
sekali diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan 10 % dalam setiap pergantian tahun, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
- Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat mutah dalam bentuk uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang harus dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai;
- Memerintahkan Pemerintah Kota Surabaya untuk memberikan pelayanan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik
Register : 20-09-2023 — Putus : 22-01-2024 — Upload : 22-01-2024
Putusan PA SURABAYA Nomor 4406/Pdt.G/2023/PA.Sby Tanggal 22 Januari 2024 — Penggugat melawan Tergugat
8 — 7
8 — 7
Muhammad Hafiz Fatchur Rozi bin Aditiya Fatchur Rozi, lahir di Surabaya tanggal 01 Desember 2018 minimal sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan yang dibayarkan minimal setiap enam bulan sekali diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan 10 % dalam setiap pergantian tahun, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
- Memerintahkan Pemerintah Kota Surabaya untuk memberikan pelayanan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik
Register : 24-01-2024 — Putus : 20-02-2024 — Upload : 20-02-2024
Putusan PA SURABAYA Nomor 745/Pdt.G/2024/PA.Sby Tanggal 20 Februari 2024 — Penggugat melawan Tergugat
23 — 0
23 — 0
Memerintahkan Pemerintah Kota Surabaya untuk memberikan pelayanan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik lainnya setelah Pemohon memenuhi isi diktum nomor 4 dan 5 diatas;
7. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);