Ditemukan 51522 data
1.Sukalman
2.Rezky Dwianti
100 — 11
Pdt.P/2019/PN Skg.Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perubahan peristiwa kelahiranPara Pemohon pada Kutipan Akta Nikahnya tidak mengharuskan adanya penetapandari pengadilan negeri untuk pencatatan perubahannya, maka dengan sendirinyasepanjang mengenai permohonan perubahan peristiwa kelahiran Para Pemohondalam Kutipan Akta Nikahnya serta pembuktian yang berhubungan dengan haltersebut (vide bukti Surat tertanda P3 dan P6) tidak perlu dipertimbangkan lebihlanjut karena tidak ada aturan hukum yang mendasari
harus dinyatakan ditolak;Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum permohonan ParaPemohon pada angka 5 yang meminta agar diperintahkan kepada Para Pemohonuntuk melaporkan pencatatan tentang perubahan nama dan tempat tanggal lahirtersebut kepada Kantor Urusan Agama untuk dicatat dan didaftar sesuai denganketentuan undangundang yang berlaku, Hakim mempertimbangkan bahwa padadasarnya permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon adalah untuk kepentinganPara Pemohon sendiri dan tidak ada aturan yang mendasari
AGUS MUHAROM
Terdakwa:
Kristanto Eko Saputro
51 — 35
Disamping itu berdasarkan Surat dari Komandan Batalyon Infateri10 Marinir/SBY tersebut di atas yang disampaikan Oditur Militerdi persidangan menerangkan bahwa Terdakwa Kopda MarKRISTIANTO EKO SAPUTRO NRP 95038 tidak dapat dihadirkandi persidangan Pengadilan Militer O3 Padang karena Terdakwaberstatus Desersi sampai dengan sekarang belum kembali keKesatuan, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 143 UU RINomor : 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Majelis Hakimberpendapat perkara ini telah memenuhi
menjamin bahwa Terdakwa dapat dihadirkanke persidangan dengan alasan tidak mungkin lagi menemukandan diketahui alamatnya letak dimana Terdakwaberada.Disamping itu berdasarkan surat dari kesatuan Yonif 10 Mar/SBYtersebut di atas yang disampaikan Oditur Militer di persidanganmenerangkan bahwa Terdakwa Kopda Mar Kristianto EkoSaputro NRP. 95038 tidak dapat dihadirkan di persidanganPengadilan Militer 103 Padang karena TerdakwaberstatusDesersi sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan,maka dengan mendasari
Selanjutnya dalam ayat (2)nya menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudahdiberikan di bawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainyadengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan disidang.Bahwa oleh karena keterangan para Saksi yang tidak hadirdi persidangan tersebut di atas, keterangannya dalam beritaacara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, makadengan mendasari ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang PeradilanMiliter, selanjutnya
62 — 32
Sbgamengkhawatirkan baik dari perobuatan atau perkataan yang mengarah kepadanusyuz dan dalam fakta yang ditemukan dalam persidangan alasan Tergugattentang kedurhakaan Penggugat merupakan hal yang mendasari alasanTergugat dalam permohonan konvensinya;Menimbang, bahwa kondisi kesehatan Penggugat yang telah di ketahuilangsung oleh Tergugat tidak secara mutlak mendasari terjadinya nusyuzdimana Penggugat tidak bisa melayani hubungan biologis suami istri antaraPenggugat dan Tergugat namun telah ditemukan
fakta lain tentang alasanalasan yang mendasari Penggugat menolak ajakan hubungan suami istritersebut terlebin dikarenakan kondisi kebersihan Tergugat yang sangat dikhawatirkan Penggugat akan memperparah penyakit yang dideritanya dimanauntuk menghindari perselisihan dan pertengkaran karena hal tersebutPenggugat meminta bantuan kepada bibi Tergugat untuk menasehati Tergugatsehingga Majelis Hakim berpendapat tidak ditemukan nusyuz dalam diriPenggugat dan berhak atas hakhak nafkah bagi Istri yang diceraikan
41 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
15.017.419.340Pajak Penghasilan Terutang 1.501.741.934 0 1.501.741.9934Kredit Pajak 593.789.115 0 593.789.115Kompensasi Tahun Pajak/Masa Pajak sebelumnya 0 0 0Pajak Penghasilan Kurang (Lebih) Bayar 907.952.819 0 907.952.819Sanksi Administrasi 290.544.902 0 290.544.902Jumlah Pajak Penghasilan ymh(lebih) dibayar 1.198.497.721 0 1.198.497.721 maka dengan ini Pemohon Banding mengajukan banding ke Pengadilan Pajakuntuk permohonan keberatan yang ditolak pada keputusan tersebut di atas;Bahwa adapun alasanalasan yang mendasari
Tabungan masyarakat yang disalurkan melalui perbankan danbursa efek merupakan sumber dana bagi pelaksanaan pembangunan,sehingga pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari tabunganmasyarakat tersebut perlu diberikan perlakuan tersendiri dalam pengenaanpajaknya;Pertimbanganpertimbangan yang mendasari diberikannya perlakuantersendiri dimaksud antara lain adalah kesederhanaan dalam pemungutanHalaman 7 dari 20 halaman.
Pertimbangantersebut juga mendasari perlunya pemberian perlakuan tersendiri terhadappengenaan pajak atas penghasilan dari pengalinan harta berupa tanah danatau bangunan, serta jenisjenis penghasilan tertentu lainnya.
26 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
Ditambah/ MenjadiUraian Semula (Rp) (Dikurangi) (Rp) (Rp)PPN yang Kurang/(Lebih) bayar 322.424.197,00 0,00 322.424.197,00Sanksi Bunga 62.066.229,00 0,00 62.066.229,00Sanksi Kenaikan 193.119.554,00 0,00 193.119.554,00Jumlah PPN yang masih harus (lebih) dibayar 577.609.980,00 0,00 577.609.980,00 bahwa dengan ini Pemohon Banding mengajukan banding kepada PengadilanPajak atas permohonan keberatan yang ditolak seluruhnya dengan suratkeputusan di atas;bahwa alasan yang mendasari permohonan Banding ini
27 — 14
Bahwa dengan tidak adanya persesuaian lagi bersuami istri dan tidakadanya harapan hidup rukun kembali bersuami istri antara Penggugat danTergugat, maka hal tersebut yang mendasari Penggugat untuk berpisah /bercerai bersuami istri dengan Tergugat;.
16 — 14
pekerjaanKaryawan Swasta, tempat kediaman XXXXXXXXXXXXSelanjutnya disebut sebagai Termohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Penggugat;Telah memeriksa buktibukti di persidangan;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannyabertanggal 13 Oktober 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan PengadilanAgama Cibinong dengan Nomor Register 3029/Pdt.G/2015/PA.Cbn telahmengajukan halhal sebagai berikut:Adapun alasanalasan yang mendasari
7 — 9
kediaman di Kecamatan Leuwiliang,Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Penggugat;Telah memeriksa buktibukti di persidangan;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Penggugat berdasarkan Surat gugatannyabertanggal 18 Agustus 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan PengadilanAgama Cibinong dengan Nomor Register 2693/Pdt.G/2016/PA.Cbn telahmengajukan halhal sebagai berikut:Adapun alasanalasan yang mendasari
8 — 3
Dpk. telah mengajukan halhal sebagai berikut :Adapun alasanalasan yang mendasari gugatan ini adalah:1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannyadilaksanakan pada tanggal 29 Juli 2015, di KecamatanKota Depok, Kutipan Akta Nikah nomor: tanggal , yangdikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) KecamatanKecamatan Kota Depok;Halaman 1 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 1185/Pdt.G/2017/PA.Dpk.2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugattinggal diKota Depok;3.
9 — 0
tegas mengajukangugatan cerai dengan Tergugat, akan tetapi ternyata bahwa Penggugatdan Tergugat masih satu alamat, padahal dalam faxta kejadian antarayang disampaikan dalam penjelasan dengan yang tertulis dalam gugtansaling bertentangan oleh sebab itu maka gugatan tersebut menjadi kaburdan tidak jelas, maka oleh karena gugatan tersebut tidak dapat diterima(abscur libel), dengan alasan posita tidak menjelaskan dasar hukummaksudnya dalam suatu gugatan tidak dicantumkan dasar hukumnya dankejadian yang mendasari
HENDRO TRI CAHYONO
15 — 2
P5 serta 2(dua) orang saksi;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon tujuan yangmelatarbelakangi atau mendasari Pemohon untuk mengajukan permohonanini adalah untuk tertibnya administrasi kependudukan;Menimbang, bahwa Hakim berpendapat yang paling pokok dalampermohonan ini adalah permohonan tersebut tidak melawan hukum dandidasarkan atas ketentuan hukum yang berlaku, serta tidak untuk tujuanyang dapat melanggar hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P5 berupa surat pernyataanahli waris pemohon
10 — 0
AgamaTOPSEDUTE f ~~ em en mn in i men enTelah membaca permohonanPemohon; Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calonisteri, serta buktibukti dalampersidangan; Menimbang bahwa Pemohon berdasarkan suratpermohonannya tertanggal 30 Nopember 2010, yang telahterdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosari padaRegister Nomor xxx/Pdt.P/2010/PA.Wno. tanggal 30 Nopember2010 Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untukanak LakilakiPemohon; 2 re cre er cr rr reneeMenimbang bahwa alasan yang mendasari
32 — 15
Jawa Baratselanjutnya disebut sebagai" Termohon Ill";Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca suratsurat dalam berkas perkara;Telah mendengarkan keterangan Pemohon ;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannyatertanggal tertanggal 03 Januari 2017 yang telah terdaftar di KepaniteraanPengadilan Agama Depok dengan register Nomor 0035/Pdt.G/2017/PA.Dpk.pada hari itu juga, telah mengemukakan halhal sebagai tersebut dalam suratpermohonannya, adapun alasanalasan yang mendasari
Darwin Butar Butar, SH
Terdakwa:
Heryanto
142 — 46
Halini dijelaskan dalam Pasal 63 ayat (1) KUHP jika suatuperbuatan masuk dalam lebih dari 1 (satu) aturan pidana,maka yang dikenakan hanya salah satu diantara aturanaturan itu, jika berbedabeda yang dikenakan yang memuatancaman pidana pokok yang paling berat.Bahwa mendasari hal tersebut, Terdakwa terlebih dahulutelah didakwa melakukan tindak pidana Narkotika pada hari,jam, tempat terjadinya tindak pidana yang dilakukan olehTerdakwa.
Oditur menyatakan sudah tidak sanggup lagi untukmenghadirkannya dan dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1)dan ayat (2) Undangundang Nomor 31 Tahun 1997 serta atas persetujuanTerdakwa, selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadirdipersidangan tersebut dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acarapemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :Saksi2:Nama lengkap : Jalinus.Pekerjaan : Marbot (pengurus/penjaga Masjid).Tempat/tanggal lahir : Tanjung Karang (Lampung)/26Mei 1983.
Hal ini dijelaskan dalamPasal 63 ayat (1) KUHP jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari1 (satu) aturan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satudiantara aturanaturan itu, jika berbedabeda yang dikenakan yangmemuat ancaman pidana pokok yang paling berat.Bahwa mendasari hal tersebut, Terdakwa terlebih dahulu telahdidakwa melakukan tindak pidana Narkotika pada hari, jam, tempatterjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.
: 100K/PM 104/AD/X/2019Menimbang :Menimbang :Menimbang :Menimbang :perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Oditur Militer,berdasarkan fakta di persidangan tidak bersangkut paut dan tidak adahubungannya dengan adanya dugaan tindak pidana lain, selain itu. waktudan tempat terjadinya tindak pidana dalam perkara ini (sebagaimanadalam dakwaan Oditur Militer) dengan dugaan adanya tindak pidana lain(dalam hal ini tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika) berbeda dantidak berhubungan.Dengan demikian mendasari
Dalam hal iniberdasarkan faktafakta di persidangan, Majelis Hakim memilin untukmembuktikan dakwaan alternatif ke2 yaitu Pasal 406 ayat (1) KUHP.Bahwa mengenai unsur ke1 dalam dakwaan alternatif ke2 yaitu Barangsiapa, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:Yang dimaksud dengan barang siapa yaitu setiap orang (warga) negara RIyang tunduk kepada undangundang dan hukum negara RI dan dapatbertanggung jawab.Bahwa dengan mendasari pasal 2 KUHP, yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah setiap
Terbanding/Tergugat II : Sdr. D. Sukardi, SH.,MM.,M.Kn
Terbanding/Tergugat I : Tatang Tasudin
Terbanding/Turut Tergugat : Kementerian Agraria dan Tata Ruang BPN CQ KANTOR PERTANAHAN BPN KOTAMADYA JAKTIM
Turut Terbanding/Penggugat II : Hj. Sadiah
58 — 37
tanpa kesepakatan dan persetujuanterlebin dahulu dari PELAWANI/TERMOHON EKSEKUSII dan PELAWANI/TERMOHON EKSEKUSIII untuk mengikat tanah milik PARA PELAWAN/PARATERMOHON EKSEKUSI sebagai jaminan hutang dalam APHT jo Sertipikat HTyang mengakibatkan kerugian bagi PARA PELAWAN/PARA TERMOHONEKSEKUSI".Bahwa terkejutnya PARA PELAWAN/TERMOHON EKSEKUSI sangatberasalasan karena PARA PELAWAN/PARA TERMOHON EKSEKUSI tidakpernah sama sekali melihat, membaca dan/atau dibacakan isi akta akta olehTERLAWANII yang mendasari
No. 737/ Pdt/2019/PT.DKImengerti artinya, sehingga diperlukan pembuktian sah secara hukum danmeyakinkan oleh TERLAWANTH~ untuk membuktikan bahwa PARAPENGGUGAT telah menerima salinan/kutipannya bahkan menyimpannya".Bahwa karena tidak pernah sama sekali melihat, membaca dan/ataudibacakan isi akta akta oleh TERLAWANII yang mendasari terbitnya AKTAPEMBERIAN HAK TANGGUNGAN No.07/2015, tanggal 26 Juni 2015 yangdibuat di hadapan TERLAWANII (D. Sukardi, S.H., MM.
Bahwa berdasarkan hal hal yang telah diungkapkan dandiuraikan pada point 110 (Satu Sampai dengan sepuluh) perlawanan ini,maka secara terang dan jelas hal hal yang mendasari terbitnyaPenetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan pada tanggal25 Oktober 2017, No.32/2017.Eks/PN.Jkt.Tim jo APHT No.07/15,mengandung cacat hukum.16.
Bahwa tidak benar posita butir 7 perlawanan Para Pelawan atauPara Termohon Eksekusi yang menyatakan bahwa Para Pelawan atauPara Termohon Eksekusi tidak sama sekali melihat, membaca dan/ataudibacakan isi aktaakta oleh Terlawan Il yang mendasari terbitnya AktaPemberian Hak Tanggungan No.07/2015 tanggal 26 Juni 2015 yang diuatdihadapan Terlawan II (D. Sukardi, SH., M.Kn selaku Pejabat PembuatAkta Tanah / PPAT wilayah kerja Kodya Jakarta Timur jo.
Bahwa tidak benar halhal yang mendasari terbitnya PenetapanKetua Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 32/2017.Eks/PN.Jkt.Tim., Jo.APHT No.07/15 tanggal 25 Oktober 2017 mengandung cacathukum..........5> Bahwa terbitnya Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta TimurNo. 32/2017.Eks/PN.Jkt.Tim., Jo.
13 — 9
maupun relatif untukmemeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara permohonan ini;Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonanPerwalian sebagaimana terurai diatas yang pada pokoknya mohon agarPemohon dapat ditetapbkan sebagai Wali dari kedua orang anak PemohonGENGA = i ees wear ut ers army acs es en ; masingmasingDEMMNAMA 5 viccceecccsececeeceeuecseeeeeeaeeeenes , Karena kedua orang anak tersebut belumdewasa dan belum dapat bertindak/melakukan perbuatan hukum ;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari
16 — 1
suatu halangan yang sah, maka sesuaipasal 149 Rbg perkara tersebut dapat diputus dengan tanpa kehadiran Tergugat(Verstek);Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alihpendapat ahli figin dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz Il halaman 405 yangberbunyi:J g> VY oJ lb 99 Ue old (prolwoll elS> ppo oSl> II ) (yoArtinya : "Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudianenggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orangyang dholim dan gugurlah haknya;Menimbang, bahwa yang mendasari
12 — 1
selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplahdengan menunjuk halhal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidanganatas perkara ini ;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuaan permohonan Pemohon adalahsebagaimana telah terurai di atas;Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.1 menunjukkan bahwa Pemohon bertempat tinggal/berdomisili di Wilayah Surabaya, karena itu telah tepat Pemohonmengajukan permohonan ini di Pengadilan Agama Surabaya;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari
27 — 12
ini tidak adamengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui secara pasti apayang menjadi keberatannya terhadap putusan Pengadilan tingkatpertama;Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa danmempelajari secara sekSama berkas perkara dan semua suratsuratyang berhubungan dengan perkara ini, berikut Putusan PengadilanNegeri Stabat tanggal 14 April 2014, Nomor : 107/Pid.B/2014/PNStb,Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbanganhukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mendasari
97 — 57
Kdi, dan telah diperbaiki pada PemeriksaanPersiapan tertanggal 22 Desember 2015 mengajukan Gugatan yang berisisebagai berikut : 222 n nnn nnn nnn nnn nn enn nen conn ne ceene =woneee Bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini adalah SuratKeputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor :35/Kpts/KPUProv.026/Tahun 2015 Tanggal 20 November 2015 TentangPengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton TengahPeriode Sisa Masa Jabatan 20132018 ; ae Adapun yang mendasari