Mentepakan, Ikrar Wakaf, Akte Ikrar Wakaf Nomor: W2/ 238/ 02/ Tahun2013, tanggal 17 Juni 2013 dan salinannya, batal demi hukum dan tidakmempunyai kekuatan hukum;3.

Bahwa dalam petitum angka 1, Para Penggugat menyatakan Ikrar Wakaf,Akte Wakaf, dan Salinannya dibuat dan dilakukan dengan cara yangbertentangan dengan Syariat hukum islam.

Selain itu. apabila diperhatikan ketentuan Pasal 3Ketentuan Undangundang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004tentang Wakaf, maka Wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan.Mengenai Nadzir yang tercantum dalam sertipikat tanah wakaf No.43/Taman Bary dan Sertipikat tanah wakaf No. XXXXXXXXXX, TurutHalaman 44 dari 106. Put.

Selain itu apabila diperhatikan ketentuanPasal 3 Ketentuan Undangundang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun2004 tentang Wakaf, maka Wakaf yang telah diikrarkan tidak dapatdibatalkan.Mengenai Nadzir yang tercantum dalam sertipikat tanah wakaf No.43/Taman Baru dan Sertipikat tanah wakaf No.

Proses iniditindaklanjuti dengan pembuatan Akta Ikrar Wakaf di kantor Tergugat Illdengan mendudukkan Tergugat sebagai pewakaf (XXXXXXXXXXXXxX) danTergugat Il selaku XXXXXXX wakaf. Dengan akta ikrar wakaf tersebutselanjutnya dibuat sertifikat tanah wakaf di kantor Turut Tergugat .

Menyatakan bahwa Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Nomor W3/55/02/1991 tanggal 16 Maret 1991 atas nama Badrun tidak mempunyai kekuatan hukum;3. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Wakaf Nomor 304 atas nama Bitah seluas 258 m2 tidak mempunyai kekuatan hukum;4.

Menyatakan perbuatan Tergugat I beserta keluarganya menguasai tanah wakaf H, Mukti seluas 342 m2 yang masih tertulis sebagai hak milik Mobin sesuai leter c dengan kohir 234 persil 2 kelas Desa d II sebagai hak milik pribadi adalah perbuatan melawan hukum;5.

Menghukum Para Tergugat untuk membongkar semua bangunan dan memotong semua tanaman di atas tanah wakaf seluas sekitar 342 m2 yang masih tertulis masih menjadi hak milik Mobin sesuai leter C dengan kohir 234 persil 2 kelas Desa d II yang berada di Dusun Ngembak Kulon, Kelurahan Gayam, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri sehingga keadaan menjadi kosong dan baik, dengan batas-batas sebagai berikut : Utara : tanah hak Mobin sesuai leter C nomor 234;Timur : tanah hak Mobin sesuai leter C nomor 234;Selatan

AHMAD ZAINAL ABIDIN selaku anak kandung Moebin, sebagai Tanah Wakaf sesuai amanat WAKIF; 6. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.891.000,- (satu juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

PUTUSANNomor 145/Pdt.G/2018/PTA.SbyBISMILLAAHIRRAHM AANIRRAHIIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadiliperkara pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah memutuskansebagai berikut dalam perkara Wakaf antara:IMAM GHOZALI, S.H., umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Advokat,bertempat tinggal di Dusun Ngembak Kulon, RT 06 RW 01,Kelurahan Gayam, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, semulaTergugat sekarang Pembanding;melawan.

Menyatakan bahwa Ikrar Wakaf yang dilakukan oleh Tergugat I selaku wakif kepada Tergugat III selaku Nadzir Badan Hukum Muhammadiyah, pada tanggal 8 Desember 2015, adalah tidak sah;
3. Menyatakan bahwa Akta Ikrar Wakaf Nomor : W2/KK 11.01.04/03/XII, yang dibuat oleh Kepala Kantor Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilacap Selatan selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), pada tanggal 08 Desember 2015, batal demi hukum;
4.

Bahwa setelah terjadi penyerahan wakaf tersebut antara pewakifdengan Nazlir, maka Drs. Abd.

HasanBisri dan anaknya bernama Ibu Mif melakukan pengurusan perobahanNazlir dengan melakukan penyerahan Wakaf kedua kalinya kepada PBNU Jakarta melalui Badan Wakaf Indonesia berkedudukan di Jakartasementara Akta Ikrar Wakaf tanggal 11 Desember 2013 yang dibuat olehPPAIW Kec.

Gowa;12.Bahwa setelah terjadi penyerahan berkas wakaf dari H. Hasan Bisri,dengan memanipulasi data dengan menggunakan sertifikat No.02100 An.Pribadi H. Hasan Bisri, Kemudian oleh PB NU Jakara Pusat membuatSurat Kuasa No. 3087/A.11.03/08/2018 dengan memberikan kuasakepada saudara Syaiful Bahri mengurus pergantian Nazlir tersebut dalamsertifikat tanah wakaf yang semula An. Drs. H. Abd. Jabbar Hijaz, Msi.

HasanBisri, dan Miftahur Rohmah adalah masuk kategori perbuatan melawanhukum dengan melakukan penyerahan wakaf dua kali terhadap obyektanah wakaf yang sama dengan Nazlir yang berbeda dengan 'tikat burukdan i'tikat tidak baik dan sangat bertentangan peraturan perundangundangan tentang perwakafan di Indonesia, oleh karena itu seluruhdokumendokumen dibuat oleh PB NU Jakarta Pusat dan Badan WakafIndonesia dapat dinyatakan batal demi hukum dan tidak mengikat danharus dibatalkan termasuk Surat Tugas No

bertentangan dengan Pasal 45Undang Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang wakaf yang berbunyisebagai berikut Nazlir dapat diganti apabila:1.

Bahwa berdasarkan Putusan Kasasi pada tanggal 03 Januari2019 Nomor : 139/K/Aug/2018 Alm.RM.Xxxxxxxx,B.A bertindak sebagaiKetua Nadzir Yayasan Wiranata yang sekarang di wakili Tergugat,Tergugat Il,Tergugat Ill dan Tergugat IV,Mengajukan Permohonanpenerbitan konversi Sertifikat Tanah Wakaf No. 1 Desa Xxxxxxxxx,yangberasal dari Sertifikat Wakaf Nomor 366 Wakaf/Desa Xxxxxxxxx,dari girik(Letter C) No. 1197/1754,kepada Turut Tergugat Ill,yang di dalamnyamenyebutkan luas wakaf 94.340 M2 (Sembilan puluh

Bahwa berdasarkan Putusan Kasasi pada tanggal 03 Januari2019 Nomor : 139/K/Aug/2018 Alm.RM.Xxxxxxxx,B.A bertindak sebagaiKetua Nadzir Yayasan Wiranata yang sekarang di wakili Tergugat, Tergugat II,Tergugat III dan Tergugat IV,menegaskan SertifikatTanahWakaf No. 1 Desa Xxxxxxxxx,yang berasal dari Sertifikat Wakaf Nomor366 Wakaf/Desa Xxxxxxxxx,berasal dari akta Ikrar Wakaf PenggantiNomor : W.3a/K.18 /Kp.103/90 tanggal 16111990.Namun fakta pertama : berdasarkan dataSertifikat Tanah Wakaf No. 1Desa XxXxxXxxxxx

,yang berasal dari Sertifikat Wakaf Nomor 366Putusan Perkara Nomor : 252/Pdt.G/2019/PA.

Bahwa tidak terbantahkan Yayasan Wiranata yang sekarang diwakili Tergugat I,Tergugat Il,Tergugat III dan Tergugat IV,yang di catatdalam Sertifikat Tanah Wakaf No. 1 Desa Xxxxxxxxx,yang berasal dariSertifikat Wakaf Nomor 366 Wakaf/ Desa Xxxxxxxxx sebagai Pemohon,berdasarkan surat Kemenkumham pada tanggal 23 Oktober 2018 NomorAHU.2.UM.01.01.3990,tidak pernah tercatat pendirian nya.( LampiranBukti P11)8.

Akte Pengganti Akta Ikrar Wakaf, Nomor : W.3/K.18/Kp.103/90Tanggal 16111990.b. Surat Pengesahan Nadzir Nomor W.5/K. 18/103/1990 tanggal 17Nopember 1990.C. Sertifikat Wakaf Nomor 366 Wakaf/Desa Xxxxxxxxx Jo. SertifikatTanah Wakaf No.1 Desa Xxxxxxxxx.d. Surat Pengesahan Nadzir Nomor : K.02/W.5/461/VII/2001, tanggal2 Juli 2001.e.

Dalam KonvensiDalam EksepsiMenolak eksepsi Tergugat I, II, dan III;Menyatakan Mahkamah Syariyah Jantho berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;Dalam Pokok PerkaraMengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;Menetapkan Nazhir Tanah Wakaf dengan Nomor Sertipikat Wakaf : 00002 yang terletak di Desa Kuta Karang Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar adalahAfrizalM Yahya Bin AhmadM DJafarSyibran Malawi ;Menyatakan Surat tanda Bukti Pendaftaran Nazhir Oleh Badan Wakaf

Indonesia Perwakilan Aceh, Nomor Pendaftaran : 11.06.07.02.0009 tanggal 15 September 2023 adalah tidak sah secara hukum dan tidak berkuatan Hukum ;Memerintahkan Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Aceh untuk melakukan pendaftaran ulang Nazhir tanah Wakaf dengan Nomor Sertipikat Wakaf : 00002 yang terletak di Desa Kuta Karang Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar adalah sebagai berikut :AfrizalM Yahya Bin AhmadM DJafarSyibran Malawi ;Menyatakan gugatan para Penggugat ditolak untuk selain

Yahya A (Alm) AHmadTergugat:1.Syibran Malawy2.Kantor Urusab Agama (KUA)3.Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Aceh

MdnDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadiliperkara Gugatan Wakaf pada tingkat banding dengan persidangan HakimMajelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalamperkara antara:Zainal M, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, PendidikanSekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman diJalan Tuasan No. 20 Lk.

Nazhir wakaf Jalan Tuasan No. 23 A, Lingkungan VI Kelurahan Sidorejo HilirKecamatan Medan Tembung Luas 3600 M?, yang berkedudukan JalanTuasan No. 23 A, Lingkungan VI Kelurahan Sidorejo Hilir Kecamatan MedanTembung, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini telahmemberikan kuasa kepada Ibrahim Nainggolan, S.H., M.H., Padian Adi S.Siregar, S.H., M.H., Fajaruddin, S.H., M.H., Khairul Anwar Hasibuan, S.H.

Badan Wakaf Indonesia c.q Badan Wakaf Kota Medan, yangkedudukannya dan berkantor di Jalan A. H.

hukum

Kdi dan rukun pelaksanaan wakaf berdasarkan Pasal 83 ayat (1) KHES, yangmenentukan, akad yang sah adalah akad yang terpenuhi rukun dan syaratsyaratnya. Dengan demikian penentuan sah tidaknya wakaf bukan ditentukanoleh tata cara atau prosedur pelaksanannya.

Jika suatu pelaksanaan wakaftelah memenuhi syarat dan rukunnya, maka wakaf tersebut hukumnya sah.Sebaliknya, jika suatu pelaksanaan wakaf tidak memenuhi syarat danrukunnya, maka wakaf tersebut hukumnya tidak sah.Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 6 UNDANG UNDANG No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf, rukun (unsurunsur) wakaf adalah: wakif, nazhir,harta benda wakaf, ikrar wakaf, peruntukan harta benda wakaf dan jangkawaktu wakaf.Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Wakaf tanggal 7 Mei 1994 (dalamT.1,

Oleh karenanya, akta notaris tentang penyerahan wakaf tidak dapatdibatalkan karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 UndangUndangNomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Dalam kasus tersebut, penyerahanobjek wakaf dilakukan di hadapan notaris pada tanggal 5 Oktober 1981, bukandi hadapan KUA sebagaimana yang ditentukan peraturan perundangundanganyang ada saat itu.

Oleh karena itu, tuntutanTerbanding yang meminta agar Surat Wakaf tertanggal 7 Mei 1994 dinyatakantidak sah dan tidak memiliki kekuatan mengikat terhadap objek wakaf harusditolak.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis hakimtingkat banding tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim tingkatpertama yang menyatakan bahwa pelaksanaan penyerahan barang wakaf olehHusein Awad kepada Yayasan AlIrsyad Allslamiyah wilayah SulawesiTenggara tidak sah dan surat pernyataan wakaf tanggal 7

Dengan demikian petitum Terbanding Nomor 3 yangmeminta agar Akta Ikrar Wakaf Nomor: KK.240508/1a/161/IX/2015 tertanggal28 September 2015 dinyatakan sah menurut hukum dan berkekuatan hukummengikat terhadap objek wakaf, harus ditolak.

ikrar wakaf, batas tanah yang bersebelahan milik Penggugat dan Penggugat II dan sertifikat tanah wakaf tersebut;Dengan alasan dalildalil gugatan, sebagai berikut:.

Setelah Syamsul Hari meninggal, sertifikat asli tanah wakaftersebut disembunyikan oleh Tergugat dan tanah wakaf dikuasaitotal oloeh Tergugat dan tanah wakaf dikuasai total oleh Tergugat (menantu Badrun) didukung oleh Tergugat li sebagai hak milik penuh;VIII. Upayaupaya persuasif telah ditempuh keluarga untukmengembalikan status tanah tersebut sebagai tanah wakaf namuntidak pernah dihiraukan oleh Tergugat dan II;IX.

Mengembalikan status tanah wakaf sebagaimana mestinya, dengancara:a. Pemberian tanda batas yang jelas (berupa tugu pertanahan)pada lokasi tanah wakaf tersebut sesuai dengan penunjukan batasoleh BPN dan saksi hidup yang mengetahui ikrar wakaf H. Mukti,yaitu H. Ahmad Zainal Abidin;b. Tidak memanfaatkan lokasi tanah wakaf tersebut untukkeperluan pribadi siapa pun;2.

Menyerahkan sertifikat asli tanah wakaf AsShabawi yang sudahrusak kepada Penggugat untuk diajukan sertifikat pengganti yangsesuai dengan ikrar wakaf yang akan ditunjukkan batas batasnya olehH. Ahmad Zainal Abidin selaku saksi hidup yang mengetahui ikrarwakaf H. Mukti;3.

Ahmad Zainal Abidinselaku anak kandung mobin sebagai tanah wakaf sesuai amanahH. Mukti;4.

kepadaanakanaknya (ahli waris) sebagaimana Surat Wakaf Sebagian TanahWarisan/Pekarangan tertanggal 22 Juni 1979 dan Seritifikat Tanah WakafNo. 140/Wakaf yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN)Kota Jakarta Timur tertanggal 6 November 1992;Bahwa, proses perwakafan yang terjadi pada tanggal 22 Juni 1979 tersebutsenyatanya cacat hukum dan cenderung dipaksakan dikarenakan Tergugatpada saat itu belum dewasa dan masih berusia 12 Tahun serta belumcakap hukum untuk melakukan tindakan hukum sebagaimana

diatur didalam Pasal 330 KUHPerdata yang berbunyi Belum dewasa adalahmereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak3lebih dahulu telah kawin dan terlebih lagi tanda tangan Penggugat II danTergugat yang diduga kuat telah dipalsukan hal mana secara jelas terlihatdari surat pernyataan wakaf tertanggal 22 Juni 1979;Bahwa, berdasarkan hukum yang berlaku in casu Pasal 25 Undangundang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yang berbunyi Harta bendawakaf yang diwakafkan dengan wasiat paling

HAMID yang telah mewasiatkan untuk mewakafkansebahagian besar harta peninggalan kepada Para Ahli Waris sebagaimanaAkta Ikrar Wakaf Nomor : W.2/E/06/89/Tahun 1990 tanggal 13 Juni 1990dan Surat Pengesahan Nadzir Nomor : 195/SK/BWIDKI/X/2017tertanggal 19 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Badan Wakaf Indonesia(BWI) DKI Jakarta telah membuat Para Ahli Waris tidak dapat menikmatiharta peninggalan sehingga dan oleh karenanya tersebut nyatanyatamenyalahi ketentuan undangundang yang berlaku dan karenanya

Bahwa, atas gugatan pembatalan wakaf yang Para Penggugat ajukan inikarenanya Para Penggugat bersedia membayar segala biaya perkarayang timbul dalam perkara ini menurut ketentuan yang berlaku.Berdasarkan uraian di atas telah cukup alasan bagi Para Penggugat baikmenurut Hukum Islam maupun menurut perundangundangan yang berlakuuntuk mengajukan GUGATAN PEMBATALAN WAKAF terhadap Tergugat, danoleh karenanya Penggugat mohon dengan hormat kepada Bapak KetuaPengadilan Agama Jakarta Timur untuk menetapkan

Nilmayetti., sebagai mediator untukmelakukan mediasi antara pihak pihak berperkara agar bisa damaimempertahankan wakaf yang sudah terjadi dan hasil laporan mediator padatanggal 26 Desember 2017 Mediasi dinyatakan gagal.

Penggugat:
Yayasan Nadzir Wakaf Banda Masjid Agung Semarang
Tergugat:
Badan Kesejahteraan Masjid Kota Semarang

PUTUSANNomor 1545/Pdt.G/2021/PA.SmgDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Semarang yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikutdalam perkara Gugatan Pengelolaan Harta Wakaf yang diajukan oleh :Yayasan Nadzir Wakaf Banda Masjid Agung Semarang, berdasarkanKeputusan Menkumham RI Nomor AHU0000305.01.04TAHUN 2017 tanggal 7 Januari 2017 dan berdasarkanKeputusan Badan Pelaksana Badan Wakaf IndonesiaNomor : 001/BWI

Bahwa tugastugas Nadzir wakaf sebagaimana disebutkandalam Undangundang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (UU41/2004) Pasal 11, adalah : a.melakukan pengadministrasian hartabenda wakaf;b. mengelola dan mengembangkan harta benda wakafsesuai dengan tujuan, fungsi, danperuntukannya;c. mengawasi danmelindungi harta benda wakaf; dan d. melaporkan pelaksanaan tugasHal. 2 dari 14 hal. Put. No.1545/Pdt.G/2021/PA.Smgkepada Badan Wakaf Indonesia;3.

Sehinggatanah wakaf Penggugat SW2 yang tersisa sampai sekarang ini adalah209.494 m?;7. Bahwa Nazhir yang sah atas harta wakaf SW2 berdasarkansertifikat tanah wakaf telah berganti beberapa kali pergantian yaitu :Pertama, berdasarkan Akta Ikrar wakaf Nomor MK.01/K.6/BA.01.1/W2/45/2002, tertanggal 1822002, Nazhirnya perorangan dengan namanazhir adalah :1). Drs. H. Muslim sebagai Ketua2). Drs. Isnadi sebagai sekretaris3). Dra.

Dzikron Abdullah sebagai anggota.Ketiga, ganti nama Nazhir berdasarkan Surat Keputusan BadanPelaksana Badan Wakaf Indonesia Nomor : 001/BWI/NZ/2017, tanggal24012017, yang nama nazhirnya badan hukum adalah : YAYASANNAZHIR WAKAF BANDA MASJID AGUNG SEMARANG.Nazhir yang ketiga (terakhir) inilah yang berwenang secara hukumuntuk mengelola semua harta wakaf Masjid Agung Semarang, termasukterhadap harta wakaf SW2;8.

Bahwa harta wakaf adalah harta yang harus dijaga, dikeloladan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya, agar harta wakafdapat memberikan manfaat yag sebesarbesarnya bagi wakif dan bagiterwujudnya tujuan wakaf, yakni kemaslahatan masyarakat secaraumum. Sehingga apabila ada Nazhir yang tidak melaksanakantugasnya berdasarkan ketentuan Pasal 45 UU Nomor 41 Tahun 2004Tentang Wakaf, maka nazhir tersebut wajib diberhentikan oleh BadanWakaf Indonesia (BWI);21.

PUTUSANNomor 467/Pdt.G/2018/PTA.SbyBISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadiliperkara pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkanputusan sebagai berikut dalam perkara Sengketa Wakaf antara:ZAINUDDIN bin H. JAELAN, umur 62 tahun, agama Islam, beralamat di RT.009RW.003, Desa Banyubang, Kecamatan Solokuro, KabupatenLamongan, dahulu sebagai TERGUGAT sekarang PEMBANDING;MELAWAN1. H. MOH.

Jaelan berupa benda tidakbergerak yakni tanah yang berlokasi di pertigaan BluriBanyubangDagan,Desa Banyubang, Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan, dengan ukuranpanjang 90/85 m2 dan lebar 45/40 m2 dan batasbatas sebagai berikut : Sebelah barat : Jalan Raya Sebelah timur : Sriyami dan Nur Fatah Sebelah utara : Jalan perbatasan BluriBanyubang Sebelah selatan : Tanah Zainuddin, adalah sebagai obyek wakaf, danbenarbenar milik dan dalam penguasaan H. Jaelan sampai denganH.

Menyatakan bahwa surat serah terima wakaf antar pemilik dan penerimatanggal 20 Agustus 1996 di Desa Banyubang Kecamatan Solokuro KabupatenLamongan adalah sah dan mengikat menurut hukum sebagai akta wakaf;. Menyatakan sah penguasaan obyek wakaf atas nama Lembaga PendidikanMaarif NU Nurul Hidayah Banyubang, Kecamatan Solokuro, KabupatenLamongan atas dasar serah terima wakaf;.

Jaelan atas obyek wakaf kepada Lembaga Pendidikan Maarif NU NurulHidayah Banyubang Solokuro Lamongan untuk kepentingan administrasilebih lanjut Tanda Bukti Hak atas obyek wakaf tersebut;. Memerintahkan kepada Pengurus Lembaga Pendidikan Maarif NU NurulHidayah Banyubang Solokuro Lamongan untuk mendaftarkan proses wakafdan objek wakaf kepada pejabat yang berwenang untuk itu;8. Menolak gugatan Penggugat selainnya;9.

Put.No.1234/Pdt.G/2018/PA.Pbrkepada Nadzir yaitu : Sutan Ismail, Haji Sidi Anmad (ayah Pemohon),Muslim, Bainur Dan Syahrial Corong sebagaimana tercantum dalamSertipikat Hak Wakaf Nomor : 823, luas tanah 885 M2 ( delapan ratusdeplapan puluh lima meter persegi ), GSU Nomor : 1468/1991 tanggal 10Agustus 1991 Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan, KotamadyaPekanbaru sekarang Wakaf Nomor : 12 SU Nomor : 2166/2016 tanggal 15Januari 2016 NIB. 21851 Kelurahan Tuah Karya, Kecamatan Tampan,Kota Pekanbaru

Haji Sidi Anmad ( orang tua ) terputus begitu saja;Bahwa berdasarkan pengakuan dari Nadzir yang ada dan saksi yangmengetahui ternyata tanah wakaf tersebut belum di daftarkan secararesmi oleh Nadzir ke Kantor Urusan Agama/ Instansi Pemerintah yangterkait lainnya maupun ke Badan wakaf Indonesia;Bahwa selain tanah wakaf tersebut belum didaftarkan kepada instansipemerintah/terkait, yang mana para Nadzir yang dipercaya sebagaipengelola Mushalla AlAmal, sekarang sudah berusia lanjut dan sakitsakitan sehingga

Penggugat selaku ahli waris dari Haji Sidi Anmad / SidiAhmad Bin Sariantan;Bahwa karena tanah wakaf tersebut bangunan Mushalla Al Amaltersebut dibeli oleh orang tua Para Penggugat, maka Para Penggugatbersedia menerima Sertipikat Hak Wakaf Nomor : 823 GSU Nomor :1468/1991 tanggal 10 Agustus 1991 Kelurahan Simpang Baru KecamatanTampan, Kotamadya Pekanbaru sekarang Wakaf Nomor : 12 SU Nomor :2166/2016 tanggal 15 Januari 2016 yang diserahkan Nadzir diwakili olehTergugat II ( Muslim Bin Bustaman ) ;Bahwa

Sidi Anmad/Haji SidiAhmad Bin Sariantan tercapai, dan mengenai Niat ataupun rencana dariPara Penggugat tersebut sebelumnya sudah mendapat persetujuan dariNadzir yang masih hidup;Bahwa karena Sertipikat Hak Wakaf Nomor : 823 GSU Nomor : 1468/1991tanggal 10 Agustus 1991 Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan,Kotamadya Pekanbaru sekarang Wakaf Nomor : 12 SU Nomor2166/2016 tanggal 15 Januari 2016 diterbitkan oleh Turut Tergugat makaberalasan Turut Tergugat diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara

Menyatakan Batal Sertipikat Hak Wakaf dahulu Nomor : 823, GSU Nomor1468/1991 tanggal 10 Agustus 1991 Kelurahan Simpang BaruKecamatan Tampan, Kotamadya Pekanbaru sekarang WAKAF Nomor : 12SU Nomor : 2166/2016 tanggal 15 Januari 2016 NIB. 21851 KelurahanTuah Karya Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru atas Nama PemegangHak yaitu : Sutan Ismail, Haji Sidi Ahmad, Muslim, Bainur dan SahrialCorong sebagai nadzir mushalla al amal;4.

Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat Pada positaangka 5 (lima), posita angka 6 (enam) dan posita angka 7 (tujuh) yangpada pokoknya menyatakan bahwa sejak dilakukan ikrar Wakaf oleh H.Abdurrahman Bin Hasan (tahun 1994) tanah objek Wakaf (in casu tanahobjek sengketa Wakaf) terus dikelola oleh Pengurus Nadzir Desa Samillselama 20 (dua puluh) tahun tanpa ada pihakpihak yang berkeberatan,dan baru pada tahun 2016 Tergugat dan para Turut Tergugatmemasuki dan menguasai tanah objek sengketa Wakaf

Bahwa pembuatan/penerbitan akta ikrar wakaf oleh PPAIWAbdul Azis H. Anwar, BA mengandung cacat prosedur karena tidakdidahului dengan pemeriksaan dan penelitian secara cermat mengenaistatus hak atas tanah objek sengketa wakaf, terlebin pada waktu itu(tahun 1994) almarhum H.

Abdurrahman bin Hasan telahmengikrarkan wagaf harta benda miliknya tersebut berdasarkan suratpernyataan ikrar wakaf yang bermeterei dan Akta Ikrar Wakaf NomorW2/93/04 Tahun 1994 oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Waqaf (PPAIW)Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Woha sudah sesuai denganketentuan UndangUndang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan PP42/2006 tentang pelaksanaan UU 41 tahun 2004 tentang WAKAF dansejak di ikrar wagaf oleh Wagqif H.

Abdurrahman bin Hasan (Suami) telahmengikrarkan waqgaf harta benda miliknya tersebut berdasarkan suratpernyataan ikrar wakaf yang bermeterei dan Akta Ikrar Wakaf NomorW2/93/04 Tahun 1994 oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Waqaf (PPAIW)Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Woha sesuai dengan ketentuanUndangUndang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan PP 42/2006tentang Pelaksanaan UU 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan sejak di ikrarwagaf oleh Wagqif H.

Perkara antara Para Penggugat dengan Tergugat danpara turut Tergugat a gou bukan perkara sengketa hak atastanah antara Para Penggugat dengan Tergugat dan ParaTurut Tergugat I, melainkan perkara tentang keabsahanpernyataan ikrar Wakaf dan akta Wakaf atas tanah objeksengketa wakaf yang dilakukan oleh wakif H.