Ditemukan 125430 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 02-09-2024 — Putus : 04-10-2024 — Upload : 09-10-2024
Putusan PN STABAT Nomor 8/Pid.Pra/2024/PN Stb
Tanggal 4 Oktober 2024 — Pemohon:
Masri Purba
Termohon:
Kepala Kepolisian Republik Indonesia
93
Register : 05-10-2021 — Putus : 08-11-2021 — Upload : 11-11-2021
Putusan PN SERANG Nomor 16/Pid.Pra/2021/PN Srg
Tanggal 8 Nopember 2021 — Pemohon:
M. ALEX KARTA ATMADJA bin M. PADMI KARTA ATMADJA
Termohon:
Pemerintah RI cq. Kapolri cq. Kapolda Banten cq. Kapolres Serang
7522
  • Menyatakan bahwa Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SPP-Sidik/231.C/II/2017/Reskrim tanggal 14 Februari 2017 sesuai Laporan Polisi Nomor: LP.B/396/VII/2005/SPK tanggal 11 Juli 2005 yang diterbitkan Termohon adalah sah dan berdasarkan hukum ;

    3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar NIHIL;

Register : 10-11-2021 — Putus : 13-12-2021 — Upload : 13-12-2021
Putusan PN PEMATANG SIANTAR Nomor 7/Pid.Pra/2021/PN Pms
Tanggal 13 Desember 2021 — Pemohon:
Sabar Frengky Siahaan
Termohon:
Kepala Badan Narkotika Pematangsiantar Cq.Kasi Pemberantasan
9033
Register : 11-11-2019 — Putus : 12-12-2019 — Upload : 24-01-2020
Putusan PN PEKANBARU Nomor 19/Pid.Pra/2019/PN Pbr
Tanggal 12 Desember 2019 — Pemohon:
SUHENDRI ASNAN M Ba
Termohon:
Polda Riau
8022
Register : 04-01-2018 — Putus : 05-02-2018 — Upload : 12-02-2018
Putusan PN KLATEN Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN Kln
Tanggal 5 Februari 2018 — Pemohon:
Tn.H.Boyamin bin Saiman,Dkk
Termohon:
PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
9060
Register : 25-10-2019 — Putus : 27-11-2019 — Upload : 12-12-2019
Putusan PN MEDAN Nomor 97/Pid.Pra/2019/PN Mdn
Tanggal 27 Nopember 2019 — Pemohon:
Ir. BONJOL BERNANDUS SILALAHI, MSc
Termohon:
KAPOLRI Cq. KAPOLDASU Cq DIREKTUR RESERSE KRIMANAL UMUM KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA
8958
  • MENGADILI :

    1. Mengabulkan permohonan Praperadilan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya;
    2. Menyatakan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor S.Tap/618.6/V/2018/Ditreskrimum tanggal 28 Mei 2018 yang diterbitkan oleh Termohon Praperadilan tidak sah;
    3. Memerintahkan Termohon Praperadilan wajib melanjutkan penyidikan terhadap Kalpen Sinaga selaku Kepala Desa Parbaba Dolok, Punguan Situmorang, Natal Situmorang dan Arijon Turnip sesuai
Register : 27-04-2021 — Putus : 18-05-2021 — Upload : 19-05-2021
Putusan PN PALEMBANG Nomor 11/Pid.Pra/2021/PN Plg
Tanggal 18 Mei 2021 — Pemohon:
SHINTA FELLAROZA
Termohon:
Polda Sumatera Selatan
10135
Register : 28-03-2018 — Putus : 03-05-2018 — Upload : 28-06-2018
Putusan PN PALEMBANG Nomor 11/Pid.Pra/2018/PN Plg
Tanggal 3 Mei 2018 — Pemohon:
1.BOYAMIN BIN SAIMAN
2.KOMARYONO SH
3.RIZKY DWI CAHYO PUTRA SH
Termohon:
1.Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Daerah Sumsel
2.Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Indonesia
8526
Register : 20-02-2018 — Putus : 07-03-2018 — Upload : 25-07-2018
Putusan PN MENGGALA Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN Mgl
Tanggal 7 Maret 2018 — Pemohon:
WASITO,S.Pd Bin HARJO SAM
Termohon:
Kepolisian Resort Tulang Bawang cq KASAT RESKRIM Kepolisian Resort Tulang Bawang
4217
  • UndangUndang No.20 Tahun 2001tentang Perubahan atas UndangUndang No.31 Tahun 1999 JIS Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP adalah tidak sah oleh karenanya penyidikan a quo tidak mempunyaikekuatan hukum mengikat dan oleh karena itu diperintahkan kepada Termohonuntuk menghentikan Penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan No.
    yang lumrah secara hukum acara, halini dapat dibuktikan tidak adanya surat perintah penyelidikan dan surat perintahpenyidikan dan tidak adanya SPDP pada saat perkara sudah masuk pada penyidikan,hal ini dapat dilihat dari pada saat Termohon memanggil sebagian saksi, makatentunya perkara ini telah masuk tahap penyidikan karena panggilan kepada saksiadalah panggilan pada saat perkara sudah penyidikan akan tetapi Pemohon tidakpernah menerima pemberitahuan dimulainya penyidikan pada saat perkara ini
    dilakukan Penyidikan barulah bila ditemukan 2 (dua) buktipermulaan yang cukup, maka ditetapkanlah siapa tersangkanya, hal ini sebagaimanaketentuan Pasal 1 angka 2 KUHAP yang berbunyi Penyidikan adalah serangkaintindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undangundangini untuk mencari serta mengumpulkan barang bukti yang dengan bukti itumembuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukantersangkanya.
    Dengan demikian makna dari penyidikan harus terlebih dahulumencari dan mengumpulkan alat bukti untuk membuat terang tentang tindak pidanayang terjadi. Dari buktibukti tersebut kemudian baru ditetapkan siapa tersangkanya,bukan penetapan Penyidikan diikuti dengan Penetapan Tersangka, apabilaPenyidikan berbarengan dengan Penetapan Tersangkanya, maka pertanyaannyakapan dilakukan Penyelidikannya?
    Penetapan Penyidikan dan Penetapan sebagai Tersangka,melakukan penangkapan dan penahanan tentunya secara aturan Hukum Acara, makaTermohon telah menerbitkan surat dimulainya penyidikan (SPDP) dan berdasarkanPutusan Mahkamah Konstitusi No.130/PUUXIII/2015 menyatakan bahwa Penyidikwajib menyampaikan SPDP kepada Penuntut Umum, juga kepadaTerlapor/Tersangka dan Korban dalam waktu paling lambat 7 hari setelahditerbitkannya Sprindik.
Register : 29-10-2021 — Putus : 24-11-2021 — Upload : 26-11-2021
Putusan PN KISARAN Nomor 9/Pid.Pra/2021/PN Kis
Tanggal 24 Nopember 2021 — Pemohon:
Dedi Irwanto
Termohon:
1.Kasat Reskrim Polres Batu Bara
2.Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Batu Bara
7014
Register : 15-03-2022 — Putus : 12-04-2022 — Upload : 07-04-2023
Putusan PN KUPANG Nomor 10/Pid.Pra/2022/PN Kpg
Tanggal 12 April 2022 — Pemohon:
Erna Agustina Paulina Fanggidae
Termohon:
Kepolisian RI Kepolisian Daerah NTT Kasad Reskrim Polda NTT
398
Register : 09-03-2022 — Putus : 22-03-2022 — Upload : 07-04-2023
Putusan PN KUPANG Nomor 3/Pid.Pra/2022/PN Kpg
Tanggal 22 Maret 2022 — Pemohon:
Erna Agustina Paulina Fanggidae
Termohon:
Kepolisian RI Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur
578
Register : 22-11-2022 — Putus : 09-12-2022 — Upload : 02-02-2023
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Bna
Tanggal 9 Desember 2022 — Pemohon:
1.HELMI MUSA KUTA SH
2.MUNAWIR SH
3.AZWIR SH
4.FAKHRURRAZI SH
Termohon:
Kepala Kepolisian RI Cq Kepala Kepolisian Daerah Aceh cq Direktorat Reserse Kriminal Umum
481
Register : 01-11-2022 — Putus : 06-12-2022 — Upload : 06-12-2022
Putusan PN SITUBONDO Nomor 6/Pid.Pra/2022/PN Sit
Tanggal 6 Desember 2022 — Pemohon:
KHALILUR R ABDULLAH SAHLAWIY
Termohon:
Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Situbondo cq. Kapolres Situbondo cq. Kasat Reskrim Situbondo cq. Kanit Pidus Polres Situbondo cq. Penyidik Kanit Pidsus Situbondo
918
Register : 22-06-2020 — Putus : 02-09-2020 — Upload : 30-11-2020
Putusan PN BINJAI Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Bnj
Tanggal 2 September 2020 — Pemohon:
LAZUARDI
Termohon:
1.KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
2.KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SUMATERA UTARA
3.KEPOLISIAN RESOR BINJAI
18156
  • LAZUARDI untuk sebagian;
  • Menyatakan batal demi hukum Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/143/V/2020/Reskrim tanggal 11 Mei 2020 tentang Penghentian Penyidikan perkara dugaan tindak pidana sesuai Laporan Pengaduan : LP/097/I/2020/SPKT-A/RES BINJAI, tanggal 29 Januari 2020, di Kepolisian Resort Kota Binjai sebagaimana dimaksud melanggar pasal 242 dan 266 KUHPidana;
  • Menghukum Termohon Praperadilan III membuka kembali dan melanjutkan pemeriksaan penyidikan perkara dugaan tindak
    Penyidikan Tindak Pidana ;2.
    Bahwa penghentian penyidikan penyidikan terhadap Laporan PolisiNomor: LP/097/I/2020/SPKTA/RES.BINJAI, tanggal 29 Januari 2020,Pelapor LAZUARDI, dengan Surat Perintah Penghentian PenyidikanNomor: SPP.Sidik/131.a/V/2020/Reskrim tanggal 11 Mei 2020 dan SuratKetetapan Penghentian Penyidikan Nomor: S.Tap/143/V/2020/Reskrimtanggal 11 Mei 2020 dengan alasan tidak memenuhi unsurpidana/tidak cukup bukti, telan sesuai ketentuan Pasal 109 ayat (2)KUHAP, Perkap No.06 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana
    ,Perkaba No. 03 Tahun 2014 tentang SOP Penyidikan Tindak Pidana.2.
    ,tanggal 11 Mei 2020; Bahwa atas Nomor : SPP.Sidik /131.a/V/2020/Reskrim, tentang SuratPerintah penghentian Penyidikan, tanggal 11 Mei 2020 atas perkara AQuo dikeluarkan Surat Penghentian Penyidikan, yaitu Surat KetetapanNomor : SA.Tap/143/V/2020/Reskrim, tentang Penghentian Penyidikan,tanggal 11 Mei 2020; Bahwa oleh karena atas perkara A quo demi kepastian hukum bagiPelapor Lazuardi telah dilakukan SP3 sesuai Surat Ketetapan Nomor :SA.Tap/143/V/2020/Reskrim, tentang Penghentian Penyidikan, tanggal11
    Bahwa oleh karena penghentian penyidikan Laporan Polisi Nomor:LP/097/1/2020/SPKTA/RES.BINJAI, tanggal 29 Januari 2020,Pelapor LAZUARDI telah sesuai ketentuan perundangundanganyang berlaku maka beralasan menurut hukum Surat PerintahPenghentian Penyidikan Nomor: SPP.
Register : 06-05-2020 — Putus : 09-06-2020 — Upload : 16-11-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 30/Pid.Pra/2020/PN Mdn
Tanggal 9 Juni 2020 — Pemohon:
SARMA BRUTU,
Termohon:
1.PEMERINTAH R.I Cq. KAPOLRI Cq. KEPALA KAPOLDASU Cq KEPALA KEPOLISIAN RESORT KOTA BESAR MEDAN,
2.KEPALA SATUAN RESERSE KRIMINAL KEPOLISIAN RESORT KOTA BESAR MEDAN
6019
Register : 16-02-2023 — Putus : 14-03-2023 — Upload : 15-03-2023
Putusan PN SURABAYA Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Sby
Tanggal 14 Maret 2023 — Pemohon:
BIAO YOU
Termohon:
Direskrimun Polda Jatim
4210
Register : 07-03-2023 — Putus : 12-04-2023 — Upload : 12-04-2023
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 20/Pid.Pra/2023/PN JKT.SEL
Tanggal 12 April 2023 — Pemohon:
Ir. GOENAWAN TJOKROSOEHARTO
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA KAPOLRI
586
Register : 05-09-2022 — Putus : 11-10-2022 — Upload : 12-10-2022
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 82/Pid.Pra/2022/PN JKT.SEL
Tanggal 11 Oktober 2022 — Pemohon:
PT Bank Mandiri Persero Tbk
Termohon:
DITTIPIDEKSUS BARESKRIM POLRI
6922
  • MENGADILI:

    Dalam Eksepsi:

    • Menyatakan Eksepsi dari Termohon dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)

    Dalam Pokok Perkara:

    1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon untuk Sebagian;
    2. Menyatakan tindakan Termohon yang menghentikan penyidikan
    /X/RES.1.11./2021/Dittipideksus tentang Penghentian Penyidikan teranggal 04 Oktober 2021 jo.
    Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SPPP/R/233/X/RES.1.11/2021/Dittipideksus tertanggal 04 Oktober 2021 atas Penghentian Penyidikan atas dugaan tindak pidana dengan nama Terduga PT Titan Infra Energy adalah tindakan yang Tidak sah;
  • Memerintahkan Termohon agar dalam waktu yang secepatnya sejak Putusan Praperadilan a quo dibacakan untuk melaksanakan Gelar Perkara Khusus berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana untuk membuka
    kembali penyidikan atas nama PT Titan Infra Energy atas Laporan Polisi Nomor: LP/A/478/VIII/2021/SPKT.DITTIPIDEKSUS/ BARESKRIM tanggal 10 Agustus 2021, Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/663/VIII/RES.1.11./2021/Dittipideksus tanggal 19 Agustus 2021 dan menetapkan Terlapor menjadi Tersangka;
  • Membebankan biaya perkara kepada Termohon sebesar nihil
  • Dalam Permohonan Intervensi:

    • Menolak Permohonan Intervensi seluruhnya;
    • Membebankan
Register : 03-05-2023 — Putus : 26-05-2023 — Upload : 20-06-2023
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Jkt.Pst
Tanggal 26 Mei 2023 — Pemohon:
FAISAL S
Termohon:
Pemerintah Republik Indonesia Cq Kepala Kepolisian Republik Indonesia Cq Kepala Kepolisian Metro Jaya Cq Kepala Resor Metro Jakarta Pusat
6510