Ditemukan 11447 data
49 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI NANGGROE ACEH, 2. KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN (KIP) KOTA LANGSA
92 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN KABUPATEN BIMA, DKK
Masdin dari jabatan sebagai wakilsekretaris pengurus harian DPC Partai Persatuan Pembangunan KabupatenBima dan dari keanggotaan Partai Persatuan Pembangunan;5.
Nomor 120 K/Pat.SusParpol/2015dalam ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutanlain yang dibentuk oleh Partai Politik;Ayat (8):Susunan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagimana dimaksudpada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian;Ayat (4):Penyelesaian Perselisihan Internal Partai Politik sebagaimana dimaksudpada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari;Ayat (5):Putusan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat
Rahman, S.E., M.Si., KetuaDPC Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Bima sementara pada poin2 Penggugat menyebut ketua DPW Partai Persatuan Pembangunan NusaTenggara Barat (tanpa menyebutkan nama) dan pada poin 3 Penggugatmenyebutkan Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (tanpamenyebutkan nama).
Mahkamah Partai.
Politik, banwa perselisihan partai politik harusdiselesaikan terlebin dahulu secara internal melalui Mahkamah Partai Politik;Bahwa, terhadap perkara ini, perselisihan tersebut belum diselesaikanoleh Mahkamah Partai Politik;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah diselesaikan secarainternal oleh Mahkamah Partai Politik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 33Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang UndangNomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Majelis akan mempertimbangkankeberatankeberatan
89 — 75
ANDI MUTTAMAR MATTOTORANGMelawanDEWAN PIMPINAN DAERAH TINGKAT I PARTAI GOLKAR SULAWESI SELATAN dkk.
Bahwa penggugat adalah Kader Partai golkar dengan kartu tanda anggotaNPAPG 23060000002 dan merupakan kader partai golkar akif sejak tahun 1994,dalam perjalan karier di partai Golkar penggugat berperan dalam pengembanganPartai Golkar di Bulukumba, hal ini terlihat berdasarkan posisi penggugat dalamkepengurusan partai Golkar tyakni tahun 1994 sebagai pengurus kecamatankemudian tahun 2007 ketua Bappilu kabupaten Bulukumba tahun 2000 sebagaiwakil bendahara partai Golkar kabupaten Bulukumba tahun 2005
april 2011 Oleh ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Bulukumbadan dihadiri oleh Pengurus DPD II partai Golkar.Bahwa saksi tidak mengetahui Rapat pleno DPD II partai GOLKAR Bulukumbadengan disepakati oleh peserta partai untuk mengusung 3 nama calon PimpinanDPRD dari Partai Golkar Bulukumba.Bahwa saksi mengetahui mekanisme pengantian ketua DPRD dan anggota DPRDberdasarkan PO.07/DPP/GOLKAR/VII/2010 pasal 13 Poin c dan Penggantian ketuaDPRD harus dirapat Plenokan.Bahwa sekarang Ketua DPRD kabupaten
kepada DPD TK I Partai Golkar Sulawesiselatan.Bahwa Ketua DPD TK I sekarang adalah Ketua nya adalah DR.
Rumah Tangga;Bahwa syarat anggota DPD II partai Golkar Kabupaten Bulukumba bisadikeluarkan dari partai Golkar karena Permintaan sendiri, karena meninggal dunia,tersangkut Hukuman Pidana.Bahwa setiap anggota partai golkar harus tunduk dengan aturan partai Golkar yangdi atur dalam Anggaran dasar dan Anggaran Dasar Rumah tangga.Bahwa setiap usulan DPD TK I partai Golkar harus melalui usulan DPD II partaiGolkarBahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut di atas, kuasa Penggugat, Kuasa ParaTergugat,
Zainuddin Hasan, MBA Pimpinan RapatKetua DPD II Partai Golkar Kabupaten Bulukumba.
120 — 1 — Berkekuatan Hukum Tetap
DEWAN PENGURUS ACEH PARTAI ACEH (DPA-PA), DKK
68 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Prabumulih, 2. Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Amanat Nasional (PAN) Provinsi Sumatera Selatan, 3. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut ;
Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Prabumulih, dkk. vs TR. Hulu, S.H.
TR.HULU sebagai anggota Partai AmanatNasional oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional berdasarkanrekomendasi Tergugat I dan Tergugat II. Bahwa Tergugat I, II dan IIImenunjukkan dengan jelas akan ketidaktahuan dan ketidakmengertian mengenaiAnggaran Rumah Tangga Partai Amanat Nasional.
ART Partai Amanat Nasional sertaperaturan Perundangundangan lainnya.
atau Surat Keputusan Pimpinan Partai Politik (vide Pasal118 ayat (1) HIR) Jo.
No. 669 K/Pdt.Sus/2012147 Bahwa, sebagai Anggota Partai Politik yang tergabung dalam Partai AmanatNasional (Partai PAN), yang juga tahu Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga yangdiamanatkan oleh Partai serta telah mengetahui UndangUndang Partai Politik hal apayang harus dilakukan sebagai upaya pembelaan diri melalui mekanisme partai maupunUndangundang (Vide Anggaran Dasar PAN Bab X Tentang Majelis Penasehat PartaiPasal 23, jo Bab XI Tentang Mahkamah Penyelesaian Sengketa Pasal 24 jo.
DewanPimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Prabumulih, 2.Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Amanat Nasional (PAN) Provinsi17Sumatera Selatan, 3.
Tergugat:
Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra Kab. Tanjung Jabung Barat
90 — 46
SIMAMORA
Tergugat:
Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra Kab. Tanjung Jabung Barat
162 — 33
Menyatakan mengembalikan keadaan seperti semula atas tanah obyek sengketa sebagai tanah Negara bekas Recht Van Opstal Nomor : 1641 yang telah dikuasai penggugat sejak tahun 1971 untuk Kantor Sekretariat Bersama Partai Golongan Karya Kabupaten Sidoarjo yang merupakan harta benda ( asset ) milik Partai Golongan Karya ( Penggugat );5. Menghukum Turut Trgugat untuk patuh dan mentaati putusan ini;6.
ABURIZAL BAKRIE : KETUA UMUM DPP PARTAI GOLKAR Dkk melawan Drs. Ec. H.M IMRON SYUKUR, MM Dkk
harta benda (aset) dari Partai Golongan Karya.2.
Disebutkan :Ayat (1) Perselisian Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai politiksebagai mana diatur didalam AD dan ART.Ayat (2) Penyelesaian internal Partai politik sebagai mana dimaksud dalamayat (1) dilakukan oleh Suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yangdibentuk oleh partai politik; dan seterusnya;5.
tidak tahu asset Partai Golkar Kab.
Sidoarjomenjabat sebagai Sekretaris DPD Partai Golkar Kabupaten Sidoarjo dansebelumnya saksi sebagai pengurus Partai Golkar di tingkat Kecamatan;Bahwa pada waktu saksi menjadi Sekretaris Partai Golkar KabupatenSidoarjo yang menjadi Ketua Partai Golkar adalah tergugat selama limatahun sejak tahun 1999 s/d tahun 2004 dan setelah masa jabatan sebagaiKetua Partai Golkar tergugat habis maka digantikan oleh Pak Unggul;Bahwa pada tahun 1999 era Orde Baru / Reformasi Kantor Partai Golkarmau direbut oleh
48 — 20
ADNAN KASOGI, S.HMELAWANDEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PENGUSAHA DAN PEKERJA INDONESIA (DPP-PPPI), DK
DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PENGUSAHA DANPEKERJA INDONESIA (DPPPPPD, beralamat di Jalan ImamBonjolNo. 44 Menteng Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili olehkuasanya bernama Kasman M. Djafar, S.H., Ketua DPD PPPIPropinsi NTB, alamat Jalan Sembada Asri D 12 BTN KekalikJaya Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa KhususTanggal 21 Juni 2013, semula sebagai Tergugat I sekarangsebagai Terbanding I;2.
dari Partai Pengusaha danPekerja Indonesia (PPPI) ;.
Ketika telah resmi diangkat, dilantik serta disumpah dan berkarya mengabdisebagai wakil rakyat /legislative pada Dewan Perwakilan Rakyat ProvinsiNTB, lalu Penggugat tidak lupa untuk tetap melakukan koordinasi sertakonsolidasi terkait keberlangsungan akan keberadaan partai pendukung10.Penggugat yakni Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI) yang telahsangat berjasa kepada Penggugat dan telah merestui serta telah mendukungkarir politik Penggugat sehingga dapat mengabdi lebih lama bagi masyarakat
;Bahwa Penggugat tetap loyal sebagai kader dan anggota partai PPPI terkaitadanya kewajiban bagi seluruh kader termasuk Penggugat untuk memberikankontribusi dan sumbangan kepada Partai yang tujuannya adalah demikeberlangsungan eksisnya partai serta bertujuan juga sebagai sumberpembiayaan kebutuhan partai dan pengurusnya ;Bahwa tidak pernah sekalipun Penggugat pernah melakukan kesalahan terkaithak dan kewajiban sebagai Kader dan Anggota Partai PPPI, bahkanPenggugat adalah kader partai PPPI yang sangat
Kepada yang bersangkutan diberi hak untuk membela diri di forumorganisasi ;Jadi dalam BAB XVIII Sanksi Organisasit AD/ART partai PPPI pasal 33 inijelasjelas menggariskan tentang larangan untuk berbuat arogan dan juga adanyaaturan tentantang tata cara pemecatan yang mesti dan wajib melakukan upayaperingatanperingatan sebelum menjatuhkan sanksi bagi kade ratauaghota PartaiPPPI ;11.
30 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
., VS KETUA DIVISI PEMBINAAN ORGANISASI DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI DEMOKRAT JAWA TIMUR,DK
Jatim dan tanpa dasar hukum yang kuat, selaku Ketua DivisiPembinaan Organisasi DPD Partai Demokrat Prov.
Politik;Pasal 32 Undang Undang RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang berbunyi: (1) PerselisihanPartai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur dalam ADdan ART, (2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutanlain yang dibentuk oleh Partai Politik, (3) Susunan Mahkamah Partai Politik atauHal. 15 dari 22 hal.Put.Nomor
MajelisHakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dalam pertimbangan hukumnya tidakcermat, bahwa Penggugat/ Pemohon Kasasi telah berkalikali melakukan upayakonsultasi/pengaduan kepada DPD PD Partai Demokrat Dewan Kehormatan/DPPPartai Demokrat baik pada Dewan Kehormatan DPP Partai Demokrat atau kesemuakomponen Partai Demokrat yang membidangi Permasalahan Partai, Penggugat/Pemohon Kasasi meminta/memohon permasalahan yang sedang dihadapi untuksegera diselesaikan, yaitu:e Permasalahan pemecatan 12 Ketua
DPAC Partai Demokrat Kabupaten Kediri,yang mana dilanggar oleh Termohon Kasasi I yang selanjutnya Termohon KasasiIll dan IV, perbuatan Termohon Kasasi I, III dan IV telah melanggar AD/ARTdan Peraturan Organisasi Partai Demokrat, yaitu:e Pasal 1 ayat (1) s/d (3) Peraturan Organisasi Partai Demokrat Nomor 09/PO01/DPP.PD/II/2007;Pasal 8 ayat (1) s/d (5) Peraturan Organisasi Partai Demokrat Nomor 33/PO14/DPP.PD/XI/2007;Pelaksanaan Muscab IIT DPC Partai Demokrat Kabupaten Kediri oleh ParaTermohon Kasasi
Jatim Masa Bakti 20122017adalah sarat penyimpangan dan cacat hukum/tidak sah/batal demi hukum;Bahwa sebagai catatan dalam Partai Demokrat tidak ada/tidak terbentuk MahkamahPartai dan Partai Demokrat sekarang dalam masalah hukum;Bahwa permasalahan perselisihan partai politik yang diajukan oleh Pemohon Kasasia quo tidak direspon sama sekali oleh Para Pemohon Kasasi maupun institusi PartaiDemokrat yang mengatakan: DPC Partai Demokrat Kabupaten Kediri tidak adamasalah, sehingga dari katakata tersebut
64 — 27
.- DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PENGUSAHA DAN PEKERJA INDONESIA (DPD-PPPI), DK
. ; Lakilaki, Umur 44 tahun, Agama Islam, Beralamat di RT/1RW.008/004, Dusun Jelateng Timur, Desa Jelateng,Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, PekerjaanAnggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)Provinsi NTB, Kader Partai Pengusaha dan PekerjaIndonesia (DPDPPPI) Provinsi NTB, NomorKTA :050018/DPPPPPI/LBR/VIII/08, dalam hal inidiwakili oleh Kuasa Hukumnya : GABRIEL GAHINGTOKAN, SH.
lama bagimasyarakat ;Bahwa PENGGUGAT tetap loyal sebagai kader dan anggota partai PPPI terkaitadanya kewajiban bagi seluruh kader termasuk PENGGUGAT untuk memberikankontribusi dan sumbangan kepada Partai yang tujuannya adalah demi10keberlangsungan eksisnya partai serta bertujuan juga sebagai sumber pembiayaankebutuhan partai dan pengurusnya ; Bahwa tidak pernah sekalipun PENGGUGAT pernah melakukan kesalahan terkaithak dan kewajiban sebagai Kader dan Anggota Partai PPPI, bahkan PENGGUGATadalah kader
partai PPPI yang sangat loyal dan sanggup untuk berkorban jiwamaupun raga demi tegaknyaParta PPPI dimana PENGGUGAT dibesarkan selamaBahwa namun tibatiba bagai petir di siang bolong PENGGUGAT sangatdikagetkan ketika menerima surat Pemecatan dan usulan PAW yang dikeluarkandan ditandatangani oleh Ketua Umum serta Sekjen DPP PPPI yang dirasa sangattidak adil tendensius, tanpaprosedur yang telah ditetapkan Partai dan hanya sekedarmenerima usulan dari ketua DPD PPPI Provinsi NTB tanpa melakukan ceksilang
ADNANKASOGI, SH.., diberi tanda P1 ;2 Foto copy Kartu Angota Dewan Pimpinan Pusat Partai Pengusaha & Pekerja IndonesiaNo. KTA : 050018/DPPPPPI/LBR/VIII/08 atas nama H. M. ADNAN KASOGI, SH.,diberi tanda P2 ;3.
Sebagai Anggota PPPI yang loyal pada partai dan tidakpernah melakukan kesalahan, justru Penggugat dipecat dan usulan PAW dari DPR Prop.NTB oleh DPP PPPI dengan suratnya No.0581/ORG/DPPPPPI/X/2012.
35 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: TIM CARETAKER DEWAN PENGURUS CABANG PARTAI KEBANGKITAN BANGSA KABUPATEN MOJOKERTO, yang susunannya terdiri dari: 1. Drs. H. ACHMAD HERI, 2. H. ACHMAD BAIDLOWI, 3. H.M. TADJID, 4. Drs. AGUS TOHA, 5. H.M. ROMLAN, BA, 6. AANG BAIHAKI, 7. H.M. NURHADI, 8. Drs. ABD. HAMIM, 9. Drs. ALI MUSTOFA, 10. H. EM. HARSONO, 11. SOLEHUDDIN, SE., 12. Dr. KH. ACHMAD DIMYATI ROSYID, MA., 13. H. MOH. AMIN ACHMAD tersebut;
TIM CARETAKER DEWAN PENGURUS CABANG PARTAI KEBANGKITAN BANGSA KABUPATEN MOJOKERTO, VS 1.H. ABD. ROHMAN, DKK
", serta "Pimpinan Fraksi Partai di Lembaga PerwakilanRakyat Daerah".
Selain itu berdasarkan AD/ART PKB serta Peraturan Partai, kepemimpinanPartai Kebangkitan Bangsa adalah bersifat kolektifkolegial, unsur pimpinanpartai dalam hal bertindak untuk dan atas nama partai baik kedalam maupunkeluar, apalagi mewakili partai di Pengadilan tidak bisa bertindak sendirian,harus ada unsur Ketua dan Sekretaris Dewan Syuro serta unsur Ketua danSekretaris Dewan Tanfidz;.
Bahwa masalah pembekuan kepengurusan partai politik dan pemberhentiankeanggotaan pada partai politik adalah urusan internal partai politik karenapara Penggugat melanggar aturan partai baik dalam anggaran dasar/rumahtangga maupun peraturan partai, maka sesuai dengan ketentuan dalamPasal 8 UU No. 31 Tahun 2002 yang mana menyatakan partai politik berhakmengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri, makaatas dasar tersebut Mahkaman Agung RI mengeluarkan Surat Edaran No.4/2003 tertanggal
SH, di Jakarta yang mana para Penggugat sekarang telahbergabung dengan PKNU, maka karena kelompok para Penggugat telahmendirikan/bergabung partai baru, sehingga secara hukum telah gugursebagai anggota partai lama yang selama ini diikuti sesuai ketentuan UU No.31 Tahun 2002 tentang Partai Politik yang mana apabila seseorang terdaftarsebagai anggota partai lain, maka keanggotaan pada partai lama gugur;14.Bahwa selain itu, putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 371/Pdt/2007/PT.Sby tertanggal 10 Desember
SEMA No. 4 Tahun2003, kasus a quo termasuk urusan internal partai (PKB) yaitu mengenaipenggantian pengurus partai melalui Muscablub yang dibenarkan dalamAnggaran Dasar (AD/ART); bahwa gugatan a quo hanya dapat diajukan ke Pengadilan Negeri, apabilasengketa itu tidak dapat diselesaikan di dalam partai sendiri.
98 — 73 — Berkekuatan Hukum Tetap
ISKANDAR VS KETUA DEWAN PIMPINAN DAERAH (DPD) PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN) KABUPATEN SUMENEP (BADRUS SAMSI), DK
Hal ini secara jelas dan nyata sangatlah merugikan pihakPenggugat dan membuat goncangan batin pada diri Penggugat baik dalaminternal partai maupun dalam eksternal partai.
Partai Amanat Nasional denganTergugat dan II selaku pimpinan Partai Amanat Nasional di tingkatkabupaten, maka tahap penyelesaian perkaranya harus terlebih duludiselesaikan diinternal partai yang dalam hal ini adalah Mahkamah PartaiAmanat Nasional, sesuai ketentuan Pasal 32 ayat (2) Undang Undang RINo. 02 tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang Undang RI No. 02Tahun 2008 Tentang Partai Politik, yang berbunyi sebagai berikut:Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksudpada
Terjadinya konflik yang bermuara ke Pengadilan,pada umumnya karna ingin mempertahankan kekuasaan yang tidakmemikirkan kepentingan partai dan hak politik anggota yang lain, hal iniyang harus disadari para anggota partai politik.
46 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
DPC (Dewan Pimpinan Cabang) PKNU (Partai Kebangkitan Nasional Ulama) Kabupaten Trenggalek, dkk.
Bahwa gugatan Penggugat diajukan secara prematurdengan demikian Pengadilan Negeri Trenggalek tidak berwenangmemeriksa mengadili dan memutus sengketa Penggugat yangmerupakan perselisihan partai politik dan didasarkan pada UndangUndang Partai Politik ini, sebab menurut UU Nomor 2 Tahun 2011sebagai pengganti UU Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politikmenyatakan dengan tegas sebagai berikut:Bab XIVPenyelesaian Perselisihan Partai PolitikHal. 7 dari 20 hal Put.
Nomor 90 K/Pdt.Sus/2013Pasal 321 Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimanadiatur di dalam AD dan ART;2 Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yangdibentuk oleh Partai Politik;3 Susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud padaayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian;4 Penyelesaian perselisihan internal
Nomor 90 K/Pdt.Sus/2013Wilayah) PKNU (Partai Kebangkitan Nasional Ulama) Jawa Timur, Jl.Gayungsari Timur No. 35 Surabaya;4 Bahwa seharusnya domisili hukum DPW (Dewan Pimpinan Wilayah) PKNU(Partai Kebangkitan Nasional Ulama) Jawa Timur, Jl.
Politik menyebutkan:e Pasal 32ayat (1): = Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politiksebagaimana diatur di dalam AD dan ART;ayat (2): Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah PartaiPolitik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik;e Pasal 33ayat (1): Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalamPasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukanmelalui Pengadilan
Nomor 90 K/Pdt.Sus/2013dalam rapat fraksi dan banyak keluhan dari masyarakat yang menjadi DapilPenggugat, sehingga alasan utama Partai PKNU memberhentikan Penggugatsebagai anggota partai adalah komulatif antara lain: 1. Adanya kasuspenggerebekan, 2. Tidak adanya kontribusi di dalam partai, 3.
Terbanding/Tergugat : WALIKOTA SAMARINDA
59 — 35
Pembanding/Penggugat : DPD Partai Golkar Prov. Kaltim Diwakili Oleh : Lasila,SH
Terbanding/Tergugat : WALIKOTA SAMARINDA
Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Berkarya
Tergugat:
Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
102 — 26
Penggugat:
Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Berkarya
Tergugat:
Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
Terbanding/Tergugat : MENTERI HUKUM DAN HAM
Terbanding/ Intervensi I : Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) diwakili oleh H. AGUS HARIMURTI YUDHOYONO, M.SC., M.P.A., M.A
336 — 43
Pembanding/Penggugat : DPP PARTAI DEMOKRAT Diwakili Oleh : IKHWAN FAHROJIH
Terbanding/Tergugat : MENTERI HUKUM DAN HAM
Terbanding/ Intervensi I : Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) diwakili oleh H. AGUS HARIMURTI YUDHOYONO, M.SC., M.P.A., M.A
ANDI NURBAI, SP
Tergugat:
1.MAHKAMAH PARTAI AMANAT NASIONAL
2.DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI AMANAT NASIONAL
3.DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI AMANAT NASIONAL PROVINSI RIAU
4.DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI AMANAT NASIONAL KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
Turut Tergugat:
1.KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
2.DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
3.BUPATI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
4.GUBERNUR RIAU
67 — 12
Penggugat:
ANDI NURBAI, SP
Tergugat:
1.MAHKAMAH PARTAI AMANAT NASIONAL
2.DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI AMANAT NASIONAL
3.DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI AMANAT NASIONAL PROVINSI RIAU
4.DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI AMANAT NASIONAL KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
Turut Tergugat:
1.KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
2.DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
3.BUPATI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
4.GUBERNUR RIAU
108 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
DPN/DEWAN PIMPINAN NASIONAL PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN (PKP), 2. DPP/ DEWAN PIMPINAN PROVINSI PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN (PKP), 3. DPK/DEWAN PIMPINAN KABUPATEN PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN (PKP) KAYONG UTARA, PROVINSI KALIMANTAN BARAT DAN 1. KETUA DPRD KABUPATEN KAYONG UTARA, PROVINSI KALIMANTAN BARAT, 2. MUHAMMAD YUSUF
122 — 54
DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (DPP PDIP)melawanKOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) PROVINSI KALIMANTAN TIMUR;
Penggugat tidak berwenang mengajukan gugatan;Bahwa pimpinan partai politik yang berwenang mengajukan pasangan calon gubernurdan wakil gubernur Provinsi Kalimantan Timur adalah dewan Pimpinan Daerah PartaiDemokrasi Indonesia Perjuangan (DPD PDIP) Provinsi Kalimantan Timur bukanDewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP PDIP), sehinggaapabila Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP PDIP) merasa Dirugikan olehpenyelenggaraan pemilu dalam hal ini Tergugat, maka yang berwenang
mengajukangugatan adalah Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPDPDIP) Provinsi Kalimantan Timur;2.
Presiden dan Wakil Presiden, calongubernur dan wakil gubernur, calon bupati dan wakil bupati, sertacalon walikota dan wakil walikota sesuai dengan peraturan perundangundangan.Pasal 19:1) Kepengurusan Partai Politik tingkat pusat berkedudukan di ibu kota negara;2) Kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi;3) Kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota berkedudukan di ibukotakabupaten/kota;Putusan Perkara Nomor: 33/G/2013/PTUNSMD Halaman 17 dari 31 HalamanMenimbang
, bahwa apabila ketentuan beberapa pasal tersebut di atas dikaitkandengan sengketa in litis, Partai Politik yang dimaksud adalah Partai Demokrasi IndonesiaPerjuangan (PDIP).
Aji SofyanAlex mendaftar sebagai Pasangan Calon Gubernur dan wakil gubernur ProvinsiKalimantan Timur dengan diusung oleh gabungan Partai Politik yaitu Partai DemokrasiIndonesia Perjuangan dan Partai Persatuan Pembangunan (vide bukti T4);Bahwa pada tanggal 28 Mei 2013, Penggugat Pembebastugasan H.Aji Sofyan AlexDari Jabatannya Sebagai Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Kalimantan Timur DanEdy Kurniawan, SE Dari Jabatannya sebagai Sekretaris DPD PDI Perjuangan ProvinsiKalimantan Timur Sekaligus Penunjukan
116 — 44
PENGURUS DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) PARTAI DAMAI SEJAHTERA (PDS), dkk
(BuktiSurat T.1);Bahwa alat perjuangan utama Partai adalah Organisasi Partai itusendiri ;Bahwa sesungguhnya organisasi partai politik akan efektif apabiladidalamnya terdapat KaderKader Partai Militan dan patuh terhadapAD/RT dan peraturan organisasi Partai ;Bahwa apabila ternyata seungguhsungguh terbukti didapat kaderpartai yang menjabat di Legislatif berprilaku menyimpang,menyeleweng, melanggar atau bahkan ingkar atas tugas, tanggungjawab dan wewenang yang melekat pada diri kader partai yang12bersangkutan
FRANS MICO COFIAN LUBIS(Penggugat) tersebut dalam pasal 18 ayat 1, 2 AD/RT dan pasal 5 butir4 Peraturan Partai No. 02/BAPPILU DPP PDS/V/2008 diatas, nyatanyata terbukti melanggar disiplin partai dengan kategori berat, karenatelah menjatuhkan wibawa Partai dimata masyarakat dengan sikap,tindakan dan perbuatan yang bertantangan dengan ketentuan,Keputusan dan garis kebijakan Partai ;13e Bahwa oleh karenanya, DPP Partai memandang perlu untukmenerbitkan surat Keputusan Sanksi Organisasi berupa Pemecatan
Bahwa sebagaimana diatur dalam UU No. 2 Tahun 2011 tentangperubahan atas UU No. 2 tahun 2008 tentang partai politik dalam pasal32 menyebutkan ;1. Perselisihan Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan RT ;2. Penyelesaian perselisihan internal partai politik sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politikatau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik ;3.
Susunan Mahkamah Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat(2) disampaikan oleh pimpinan partai politik kepada kementerian ;4. Penyelesaian perselisihan partai politik sebagaimana dimaksud padaayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari ;165.
Partai No 02/BAPPILU DPP PDS/VII/2008 Dewan PimpinanPusat Partai Damai Sejahtera;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Undangundang Nomor 2 tahun 2011 tentang perubahan Undangundang Nomor 2 tahun 2008tentang Partai Politik disebutkan:1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politiksebagaimana diatur di dalam AD dan ART.2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau